cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhim Prakoso
Contact Email
jik@unej.ac.id
Phone
+6281249290088
Journal Mail Official
jik@unej.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121 ​​https://law.unej.ac.id sekretariat.fh@unej.ac.id 0331 - 335462
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Kenotariatan
Published by Universitas Jember
ISSN : 27231011     EISSN : 27231011     DOI : 10.19184/JIK
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ILMU KENOTARIATAN merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember yang bertemakan Ilmu Hukum berkaitan dengan Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang kepada penulis untuk mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinalnya, baik para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, ataupun para praktisi hukum. Fokus dan Lingkup penulisan dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Kenotariatan. Hukum Pertanahan. Cyber Notary. Hukum Perdata. Hukum Bisnis. Hukum Administrasi. Hukum Internasional. Hukum Acara. Hukum Dan Masyarakat. Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1: May 2020" : 5 Documents clear
Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Syarifah Syawallentin Permatasari
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.767 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18233

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Setiap Perkawinan memiliki akibat hukum antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahakan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.
Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak Moh. Ali; Nurin Dyasti Pratiwi
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.096 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18234

Abstract

Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan beberapa permasalahan yakni istri tidak dapat melakukan eksekusi atas pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan suami keberatan atas Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan Pembagian harta bersama dengan alasan tidak memberikan rasa kedilan bagi suami. Dari hal tersebut memunculkan konflik norma antara Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam mengenai sita harta bersama. Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur. Contoh perkara yang dapat dianalisis yakni pada Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan perkara Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.
Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial Sonia Candra Dewi; Moh. Ali; Bhim Prakoso
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.08 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18236

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang biasa dikenal dengan TJSL merupakan suatu kewajiban yang berbentuk program bagi perusahaan dengan maksud agar memiliki daya guna bagi masyarakat disekitarnya. Namun, kerapkali dalam implementasinya TJSL tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. TJSL seringkali digunakan hanya sebagai alat pelengkap dari pemerintah agar perusahaan terhindar dari sanksi. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang TJSL dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun tampaknya banyak kelemahan yang masih dimiliki oleh peraturan tersebut. Terbukti dengan implementasi TJSL yang belum berjalan dengan maksimal. Maka oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peraturan TJSL di indonesia untuk memperbaiki implementasi program TJSL di indonesia.
Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan Afida Ainur Rokfa; Iswi Hariyani; Dodik Prihatin AN
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.611 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18229

Abstract

BUMN Persero sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara untuk dapat mengelola potensi kekayaan alam dan cabang-cabang usaha strategis yang tidak dikuasai oleh pihak swasta dengan tujuan utama mengejar keuntungan dalam hal modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN masih dianggap sebagai kekayaan negara, sehingga menyebabkan kerancuan mengenai konsep kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero apabila dalam kegiatan usahanya mengalami permasalahan hingga dititik tidak dapat melunasi hutang-hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang menimbulkan pelaksanaan sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan dan menimbulkan konflik norma pada Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Proporsionalitas Hak Kepemilikan Barang dan Peralatan Dalam Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Bhim Prakoso; Misbahul Ilham
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.645 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18228

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan hak yang tidak seimbang atas pengaturan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama migas. Mengingat bahwa pengusahaan hasil bumi berupa migas merupakan cabang produksi vital bagi negara karena memiliki ketergantungan bagi hajat hidup orang banyak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Migas salah satunya untuk merespon adanya perkembangan pengelolaan migas berupa kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan penanam modal (kontraktor). Hubungan negara dan penanam modal diperkuat secara hukum dengan kontrak kerjasama bagi hasil produksi yang juga mengatur kedudukan hak kepemilikan barang dan peralatan dalam operasi migas, kedudukan penanam modal dalam kontrak tersebut cenderung tidak berimbang karena negara secara absolut mengatur bahwa kedudukan atas barang tersebut menjadi barang milik negara tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi. Disamping itu, kedudukan kontrak kerjasama juga merugikan penanam modal dengan intervensi berbagai peraturan yang dapat merubah ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting untuk diketahui secara mendalam dengan mendasarkan pada landasan asas hukum kontrak untuk melihat daya kerja asas-asas dalam Undang-Undang Migas telah sesuai dengan asas keseimbangan dan proporsionalitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2: Nov 2025 Vol. 6 No. 1: May 2025 Vol. 5 No. 2: Nov 2024 Vol. 5 No. 1: May 2024 Vol. 4 No. 2: November 2023 Vol. 4 No. 1: May 2023 Vol. 3 No. 2: November 2022 Vol. 3 No. 1: May 2022 Vol. 2 No. 2: November 2021 Vol. 2 No. 1: May 2021 Vol. 1 No. 2: November 2020 Vol. 1 No. 1: May 2020 More Issue