Garuda - Garba Rujukan Digital

CONSEQUENCE OF COVID-19 PANDEMIC ON SHARE PRICE MOVEMENTS IN CAPITAL MARKET Iswi Hariyani; Rhama Wisnu Wardhana
UNEJ e-Proceeding 2022: E-Prosiding Kolokium Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The capital market longing as funding for companies and other institutions (e.g. the government) and for investing activities. The capital market provides a source of spending with a longer-term, which is invested in capital goods to create and multiply the means of production, creating markets and promoting healthy economic activity. The COVID-19 pandemic since March 2020 and its policies, such as the lockdown, have triggered a multidimensional global crisis in various fields, especially in the economic sector. Indonesia composite index or "IHSG" can be used to indicate the movement of the Indonesian stock market and stock-based investments, such as stock mutual funds. This research is included in normative juridical research. The authors use 2 (two) approaches, the statutory and conceptual approaches. There are 3 (three) problem formulations: first, Whether the Covid-19 pandemic has affected stock price movements in the capital market. Second, How the Covid-19 pandemic has affected stock price movements in the capital market. Third, How is the government's policy to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic on the movement of capital market stock prices. The authors find that the implications of covid-19 are reflected in decline in stock values but also increasing the digital transformation. From the government's perspective,with OJK, several stimulus policies have been issued that are able to maintain market stability and the "IHSG".Keywords: Investment, Capital Market, Covid-19.

Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam Ismail Marzuki; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The issue of marriage is always interesting to study, this is because what is regulated in marriage is the relationship between men and women as husband and wife. Furthermore, marriage also regulates the obligations of the husband and wife towards the children born of their relationship. In its development, marriages that occur in society are not only carried out between men and women, but have reached marriages of the same gender or gender, both marriages between men and other men as husband and wife, as well as women with another woman. The purpose of this study is to determine the validity of same-sex marriage in the perspective of the flow of natural law. The method used is the juridical-normative method with a statutory approach and legal philosophy. The results of this study are that the flow of natural law is closely related to divine morality. Good and bad, wrong and right, proper and inappropriate, are measured according to divine moral standards. Therefore, human behavior and/or regulations made by humans that deviate and conflict with natural laws cannot be accepted and/or cannot be referred to as laws. Thus, marriage of the same gender in the context of national and state life in Indonesia is unacceptable and invalid because it is not in harmony with divine moral values.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking Restri Ismi Wardhani; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 2: November 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat adanya hubungan pihak satu dengan pihak lainnya yang akan menyangkut antara hak dan kewajiban yang dimana hal itu akan banyak menimbulkan berbagai pelanggaran yang terjadi salah satunya peristiwa hukum. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal perjanjian, satu satunya yang berwenang akta otentik. Tugas Notaris tidak hanya membuat akta otentik akan tetapi juga mendaftar dan mengesahkan surat dibawah tangan atau disebut Pada aspek pembuktian dipengadilan surat dibawah tangan yang telah diwaarmeking tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan yang jika diakui, maka akta tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Mataniari Diana Naiborhu
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan online juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Kasus perjanjian tidak tertulis dalam arisan online dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Research). Keabsahan perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer.

Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Syarifah Syawallentin Permatasari
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Setiap Perkawinan memiliki akibat hukum antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahakan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Legal Protection For Patients Who Are Harmful Due To Medical Actions In The Installation Of Braces Without Medical Records (Study Decision Number 557/PK/PDT/2017) Munthe, Justin Ferdy; Wahjuni, Edi; Wardhana, Rhama Wisnu
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 8 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i1.4707

Doctors in carrying out medical practice are required to keep medical records which are regulated in the Medical Practice Law. In dentistry, records play a very important role, mistakes made by doctors and dentists by not making medical records are a form of unlawful action. This research aims to examine the form of legal protection for patients if they are harmed due to the actions of a dentist who in practice does not keep medical records and to see how responsible the doctor is for these actions. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. This research discusses forms of legal protection which consist of internal and external forms of legal protection, then discusses the responsibilities of medical personnel based on the absolute prin. The legal protection provided to patients who are harmed by the installation of braces without medical records consists of internal and external legal protection. The principle of absolute responsibility is used basically because of the losses experienced by patients due to the negligence of medical personnel or doctors, which is called negligence in this case as a health service provider, so that Article 60 (2) of the Consumer Protection Law is imposed. In addition, the Judge's Law consideration (ratio decidendi) in Decision Number 557/Pk/Pdt/2017 is clearly very wrong and not based on law because in this case the complainant has attached evidence of disciplinary sanctions.ciple and the principle of error and discusses the legal considerations of judges.

Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Atas Adanya Penyalahgunaan Klaim Asuransi Wahjuni, Edi; Wardhana, Rhama Wisnu; Purwanto, Safira Oktavia
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v7i1.3462

insurance that is starting to grow chosen by the public is property insurance. Property insurance is a product that provides compensation in the event of damage to the insured property. The purpose of writing this study is to analyze the forms of abuse of insurance claims and forms of legal protection for insurance companies from abuse of claims. The method is a normative juridical research type. The problem approach used is the legal approach (state approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the study, The existence of misuse of insurance claims by unscrupulous company leaders who bring losses in payment of claims by insurance companies is a form of unlawful act as regulated in the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Then, the form of legal protection for insurance companies from losses due to misuse of claims that the company leadership is required to return company money that has been misused.

Implikasi Hukum Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Initial Coin Offering di Indonesia Kurniawan, Nidal Safaraz; Rahmadi Indra Tektona; Rhama Wisnu Wardhana
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4366

Dunia kriptografi telah berkembang pesat meskipun masih menghadapi tantangan regulasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Cryptocurrency juga memunculkan model investasi baru, yakni Initial Coin Offering (ICO), di mana perusahaan berbasis blockchain mengumpulkan modal dengan menawarkan token digital kepada investor. ICO umumnya menggunakan smart contract, yang memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara. Namun, belum adanya regulasi khusus yang mengatur ICO juga penggunaan smarta contract menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hukum dan implikasi hukum dari inovasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian yang diperoleh terkait implikasi hukum smart contract dalam transaksi Initial Coin Offering akan mencakup terkait kebasahan perjanjian, perlindungan hukum, dan kepastian hak investor. Perjanjian yang dibuat melalui smart contract harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam ICO akan melanggar Undang-Undang Mata Uang dan unsur klausa halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian terkait risiko seperti penipuan dan kegagalan proyek dapat meningkat jika tanpa pengawasan yang memadai. Sehingga diperlukan pengaturan ICO juga penggunaan smart contract di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta meningkatkan kepercayaan investor. Penyelesaian sengketa bisa dalam transaksi ICO juga penggunaan smart contract dapat melalui litigasi atau non-litigasi dengan tantangan hukum yang masih berkembang.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search