cover
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025" : 2 Documents clear
Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Solusi Peningkatan Kepatuhan Jerry Shalmont; Christabella, Sheren; Jessy Yohanes; Saragih, Rae Bennet Celeste 
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i1.53729

Abstract

Penjualan produk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan sebesar 34% pada tahun 2024 dan proyeksi pertumbuhan 19% pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan volume sampah, khususnya sampah plastik, yang menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 mencapai 19,64% dari total timbulan sampah nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR) diterapkan, yang mewajibkan produsen bertanggung jawab hingga tahap pasca konsumsi produk. Implementasi EPR di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan EPR dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun EPR secara konseptual dapat menjadi solusi berkelanjutan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan industri, lemahnya pengawasan, kurangnya insentif, dan ketidaktegasan penerapan sanksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta pemberian insentif kepada produsen menjadi hal yang mendesak untuk mendorong keberhasilan program EPR di Indonesia.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Tata Negara di Indonesia Fatroyah Ars Himsyah; Muhammad Abdillah; Abdul Malik
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i1.53777

Abstract

This paper explores the pivotal role of Pancasila as the foundational philosophy and normative source in the development of Indonesia’s national legal system. The study addresses the challenge of aligning legal reconstruction with the cultural identity of the Indonesian nation, while simultaneously adapting to societal dynamics and advances in science and technology. Employing a qualitative normative research methodology, the paper analyzes legal doctrines, constitutional provisions, and philosophical underpinnings related to Pancasila's integration into lawmaking processes. The findings underscore that Pancasila serves as an indispensable framework that ensures the national legal system reflects the core values of justice, democracy, human rights, and social welfare inherent to Indonesian society. Furthermore, the research highlights the necessity of grounding legal reform on these values to foster a just and sustainable legal order. The study contributes to the ongoing discourse on legal development by emphasizing the harmonization of indigenous values with contemporary legal demands. Recommendations for future research include empirical investigations into the practical implementation of Pancasila-based legal principles across diverse regional contexts.

Page 1 of 1 | Total Record : 2