cover
Contact Name
Iwan
Contact Email
lexpublicaappthi@gmail.com
Phone
+6285395403342
Journal Mail Official
lexpublicaappthi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lex Publica
ISSN : 23549181     EISSN : 25798855     DOI : https://doi.org/10.58829/lp
Core Subject : Social,
Lex Publica (e-issn 2579-8855; p-issn 2354-9181) is an international, double blind peer reviewed, open access journal, featuring scholarly work which examines critical developments in the substance and process of legal systems throughout the world. Lex Publica published biannually online every June and December by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) and managed by Institute of Social Sciences and Cultural Studies (ISOCU), aims at critically investigating and pursuing academic insights of legal systems, theory, and institutions around the world. Lex Publica encourages legal scholars, analysts, policymakers, legal experts and practitioners to publish their empirical, doctrinal and/or theoretical research in as much detail as possible. Lex Publica publishes research papers, review article, literature reviews, case note, book review, symposia and short communications on a broad range of topical subjects such as civil law, common law, criminal law, international law, environmental law, business law, constitutional law, and numerous human rights-related topics. The journal encourages authors to submit articles that are ranging from 6000-8000 words in length including text, footnotes, and other accompanying material.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2020)" : 5 Documents clear
The Path of Pancasila Ideology: Legislation and Philosophical Approach in Policy Arrangement for National Ideology Efendi, Bahtiyar; Cahyono, Ma’ruf
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.851 KB) | DOI: 10.58829/lp.7.2.2020.44-55

Abstract

The success of the state in realizing its goals is not only because the state has an ideology but is also determined by the good values ​​that exist in the quality of humans or individuals in a nation. It means that to make it happen, a good and equal understanding of the values ​​contained in the ideology requires concrete policies, which are actualized in the attitude of social life. In other words, ideology must become a real character of a nation. The implementation of the Pancasila Ideology Development has not been carried out optimally because the regulatory framework that regulates the Pancasila Ideology development is still scattered in various regulations. This issue is important to be studied more deeply considering the direction of the regulation of Pancasila Ideology development has a very important meaning, especially related to policies in the regulation field, which will greatly influence the success of Pancasila ideology development to strengthen national resilience. This study uses qualitative methods through document analysis. The data was analyzed related to documents related to the development of the Pancasila ideology. The draft implementing regulations that are needed to describe the level of implementation of the basic Pancasila ideology development is the need for implementing regulations that regulate procedures for the implementation of pancasila ideology development and roadmap for pancasila ideology development and procedures for monitoring and evaluation of the implementation of pancasila ideology development. With the principles of fostering the Pancasila ideology outlined in a law-level regulation, it is hoped that this regulation can become a policy direction with a stronger legal basis in the context of fostering the Pancasila ideology, which is national and binding on all state administrators and elements of society. Abstrak Keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuannya bukan hanya karena negara memiliki ideologi, tetapi juga ditentukan oleh nilai-nilai baik yang ada pada kualitas manusia atau individu dalam suatu bangsa. Artinya untuk mewujudkannya, pemahaman yang baik dan setara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi memerlukan kebijakan-kebijakan yang konkrit, yang diaktualisasikan dalam sikap kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain ideologi harus menjadi karakter nyata suatu bangsa. Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila belum terlaksana secara maksimal karena kerangka regulasi yang mengatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila masih tersebar di berbagai regulasi. Masalah ini penting untuk dikaji lebih dalam mengingat arah pengaturan pengembangan Ideologi Pancasila memiliki arti yang sangat penting, terutama terkait kebijakan di bidang regulasi yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan ideologi Pancasila dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, melalui analisis dokumen. Dalam menggunakan metode kualitatif, data penelitian akan dianalisis terkait dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkembangan ideologi Pancasila. Rancangan peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menggambarkan tingkat pelaksanaan pembangunan ideologi Pancasila yang bersifat mendasar adalah perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur. tata cara pelaksanaan pengembangan ideologi pancasila dan roadmap pengembangan ideologi Pancasila dan tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ideologi Pancasila. Dengan prinsip-prinsip pembinaan ideologi Pancasila yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan ini dapat menjadi arah kebijakan yang memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila yang bersifat nasional dan mengikat seluruh negara. pengurus dan unsur masyarakat. Kata kunci: Pancasila, Legislasi, Pembangunan Ideologi Nasional, Indonesia
Judicial Authority and the Role of the Religious Courts in the Settlement of Sharia Economic Disputes Suadi, Amran
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.887 KB) | DOI: 10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Abstract

Regulations on the procedures for resolving sharia economic disputes are undeniable. The rapid development of sharia economics requires adequate and holistic regulations. The importance of regulations regarding procedures for resolving sharia economic disputes can also be understood from the notion of sharia economics or what is also known as Islamic economics. Islamic law regulates all human life as a whole. In principle, the settlement of sharia economic disputes is known by two methods. First, litigation settlement is the resolution of legal disputes or conflicts through the courts. Second, non-litigation settlement, which is the settlement of legal problems outside the judicial process. In providing justice for litigants, Religious Court judges are not only required to understand the sharia aspect but also have to understand the politics of economic law because sharia economics is part of national legal politics in general. Sharia economic law deals with two important aspects. The first is business, and the second is sharia law. The judges of the Religious Courts need to understand the political economy in the business world. All contracts will be tested with the conventional fiqh muamalah concept, even though some contracts practiced in Islamic banking currently have several products that are modifications of conventional fiqh concepts mixed with business concepts in the modern world through the epistemological approach of al-maslahah al-mursalah. In order to carry out its role in sharia economic dispute resolution, in line with community demands, the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has increased the human resource preparation program in the sharia economic law. Various efforts continue to be made, from technical guidance activities for religious court judges, certified sharia economic education and training to legal discussions with the theme of sharia economic law. Abstrak Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat dipungkiri, perkembangan ekonomi syariah yang pesat dan pesat memerlukan pengaturan yang memadai dan holistik. Pentingnya pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat dipahami dari pengertian ekonomi syariah atau yang juga dikenal dengan ekonomi syariah. Hukum Islam mengatur seluruh kehidupan manusia secara keseluruhan. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua cara. Pertama, penyelesaian litigasi, yaitu penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui pengadilan. Kedua, penyelesaian non-litigasi, yaitu penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Dalam memberikan keadilan bagi para penggugat, hakim Pengadilan Agama tidak hanya dituntut untuk memahami aspek syariah, tetapi juga harus memahami politik hukum ekonomi karena ekonomi syariah merupakan bagian dari politik hukum nasional pada umumnya. Hukum ekonomi syariah berkaitan dengan dua aspek penting. Pertama, aspek bisnis, kedua adalah aspek hukum syariah. Hakim Pengadilan Agama perlu memahami ekonomi politik dalam dunia bisnis. Semua akad akan diuji dengan konsep fiqh muamalah konvensional, meskipun beberapa akad yang dipraktikkan di perbankan syariah saat ini memiliki beberapa produk yang merupakan beberapa modifikasi konsep fiqh konvensional yang dipadukan dengan konsep bisnis di dunia modern melalui pendekatan epistemologi al-maslahah almursalah. Dalam rangka menjalankan perannya di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sejalan dengan tuntutan masyarakat, Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meningkatkan program penyiapan sumber daya manusia di bidang hukum ekonomi syariah. Berbagai upaya terus dilakukan, baik melalui kegiatan bimbingan teknis bagi hakim pengadilan agama, pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah bersertifikat, hingga diskusi hukum dengan tema hukum ekonomi syariah. Kata kunci: Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah, Sengketa Hukum, Otoritas Pengadilan
Conceptualization of Future Cryptocurrency Laws in Indonesia and Ukraine Prayogo, Galang; Chornous, Yuliia
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.419 KB) | DOI: 10.58829/lp.7.2.2020.56-68

Abstract

The presence of cryptocurrencies is basically an alternative model for providing decentralized money and payment. They provide a payment system model that no longer has to rely on third parties such as banks or governments to ensure that the payer can deliver the agreed-upon funds. In contrast, cryptocurrency systems inspire trust in decentralized, uninterrupted computer programs, which theoretically cannot deceive their users. The focus of the study in this research is related to the regulation of cryptocurrencies, especially Bitcoin, in Indonesia and Ukraine. Using Bitcoin in Indonesia and Ukraine to pay for goods or services is illegal. In this study, the method used is a normative legal research method. This method analyzes how the legal system reacts to a new problem that has not been regulated by legislation or systemic and comprehensive precedents, in this case, cryptocurrency. The normative legal research method is based on the post-positivism paradigm. Research results, in general, find that cryptocurrency is the antithesis of capital money. First, cryptocurrencies are neutralized by third parties being removed from the global system of economic actors. Second, as a medium of exchange, cryptocurrencies oppose fiat money. Despite the lack of material situation (use-value), the issuance of cryptocurrencies is not controlled by fractional reserve lending, thereby ultimately reducing the fundamental requirements of negative excess of capitalism to continue to grow. Abstrak Kehadiran mata uang kripto pada dasarnya merupakan model alternatif untuk menyediakan uang dan pembayaran yang terdesentralisasi. Mereka menyediakan model sistem pembayaran yang tidak lagi bergantung pada pihak ketiga seperti bank atau pemerintah untuk memastikan bahwa pembayar dapat mengirimkan dana yang telah disepakati. Sebaliknya, sistem mata uang kripto menginspirasi kepercayaan pada program komputer terdesentralisasi dan tidak terputus, yang secara teoritis tidak dapat menipu penggunanya. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait dengan regulasi mata uang kripto y khususnya Bitcoin di Indonesia dan Ukraina. Saat ini, penggunaan Bitcoin di Indonesia dan Ukraina untuk membayar barang atau jasa dianggap ilegal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum bereaksi terhadap suatu masalah baru yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau preseden yang sistemik dan komprehensif, dalam hal ini mata uang kripto. Metode penelitian hukum normatif didasarkan pada paradigma post-positivisme. Hasil riset secara umum menemukan bahwa mata uang kripto adalah antitesis dari kapital uang. Pertama, bahwa cryptocurrency dinetralkan oleh pihak ketiga yang dikeluarkan dari sistem global pelaku ekonomi. Kedua, sebagai alat tukar, mata uang kripto menentang uang fiat. Terlepas dari kurangnya situasi material (nilai guna), penerbitan mata uang kripto tidak dikendalikan oleh peminjaman cadangan fraksional, sehingga pada akhirnya mengurangi persyaratan mendasar kapitalisme untuk terus tumbuh. Kata kunci: Hukum Mata Uang Kripto, Bitcoin, Kebijakan, Ideologi, Indonesia, Ukraina
Economic and Legal Implications of Tax Debt Preference on Tax Obligations in Indonesia Budiharseno, Rianmahardhika Sahid; Tiranda, Yeheskiel Minggus
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.367 KB) | DOI: 10.58829/lp.7.2.2020.69-86

Abstract

This study aims to investigate the economic and legal implications of tax debt on tax obligations in Indonesia. The research was conducted by taking two legal sources relevant to this matter: Law on General Provisions and Tax Procedures (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/KUP) and Tax Collection with Forced Letter (Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa/PPSP). The basic considerations are that there are many legal institutions in these rules which are characterized by the character of the principle of preference as a legal principle. The research was conducted quantitively by using a normative and juridical approach. The data was analyzed by using a descriptive approach. Based on Article 21 of the KUP Law confirms that the right to advance only concerns the law of execution of tax debts through the auction of the property of the tax guarantor. Based on the KUP Law, which categorizes preemptive rights in the part of the execution of tax debts, the resulting legal implications involve the legal force of prior rights over other rights in the execution (auction) of the property of the tax guarantor. The KUP Law and the PPSP Law implicitly adhere to a broader understanding of prior rights than just the law for the execution of tax debts, resulting in the state’s position of preference beginning when the tax is declared payable by law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi ekonomi dan hukum dari utang pajak terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil dua sumber hukum yang relevan dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP). Dasar pertimbangannya adalah banyak pranata hukum dalam aturan-aturan tersebut yang dicirikan oleh sifat asas preferensi sebagai asas hukum. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan Pasal 21 UU KUP yang menegaskan bahwa hak uang muka hanya menyangkut hukum pelunasan utang pajak melalui pelelangan harta benda penanggung pajak. Berdasarkan UU KUP yang mengkategorikan hak mendahului dalam bagian dari pelaksanaan utang pajak, maka implikasi hukum yang ditimbulkannya menyangkut kekuatan hukum hak mendahului atas hak lainnya dalam pelaksanaan (pelelangan) harta benda penanggung pajak. UU KUP dan UU PPSP secara implisit menganut pengertian yang lebih luas tentang hak-hak yang didahulukan dari pada sekedar undang-undang pelaksanaan utang pajak, sehingga mengakibatkan negara berada pada posisi preferensi sejak pajak dinyatakan terutang oleh undang-undang. Kata kunci: Preferensi Utang Pajak, Kewajiban Perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)
Compliance of the Bangladesh Legal Policies with the ILO Convention on the Prohibition of Child Labor Hossain, Mohammad Belayet
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.063 KB) | DOI: 10.58829/lp.7.2.2020.15-23

Abstract

This article aims to discuss the legal policy framework in Bangladesh laws prohibiting child workers. The law has banned children from doing hazardous work, but does not define the term ‘dangerous work’. Article 44 of the 2006 Bangladesh Labor Act contradicts the 1973 ILO Minimum Age Convention. In most cases, multinational enterprises (MNEs) agents or supply chains employ children; but foreign investors also have the same responsibility to oversee the local operations of their counterparties. So, it is very important to ensure the protection of the human rights of child workers. Broadly speaking, the findings highlight the need for providing justice, legal certainty and human rights consideration in specifying worker rights such as education, fair wages, limited working hours, safe working conditions, and health protection which must be guaranteed through labor laws.  Abstrak Artikel ini bertujuan untuk membahas kerangka kebijakan hukum dalam undang-undang Bangladesh dalam pelarangan pekerja anak. Undang-undang telah melarang anak-anak melakukan pekerjaan berbahaya; tetapi tidak mendefinisikan istilah 'pekerjaan berbahaya'. Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan Bangladesh tahun 2006 bertentangan dengan Konvensi Usia Minimum ILO tahun 1973. Dalam kebanyakan kasus, agen atau rantai pasokan perusahaan multinasional (MNEs) mempekerjakan anak-anak; tetapi investor asing juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengawasi operasi lokal rekanan mereka. Jadi, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia pekerja anak. Secara garis besar, temuan tersebut menyoroti perlunya memberikan keadilan, kepastian hukum dan pertimbangan hak asasi manusia dalam menetapkan hak-hak pekerja seperti pendidikan, upah yang adil, jam kerja yang terbatas, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan kesehatan yang harus dijamin melalui undang-undang ketenagakerjaan. Kata kunci: Kebijakan Hukum, Perburuhan, Pekerja Anak, Konvensi ILO, Bangladesh

Page 1 of 1 | Total Record : 5