cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pratiwi puspitho andini
Contact Email
jpel@unej.ac.id
Phone
+6281332727076
Journal Mail Official
jpel@unej.ac.id
Editorial Address
jalan gajah mada XI no 19
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Private and Economic Law
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27978702     DOI : https://doi.org/10.19184/jpel
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Private and Economic Law (ISSN 2797-8702) is a refereed journal published by the Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia. The Editorial Board ensures that all papers published in this journal were under a double-blind peer review. Articles submitted to this journal should cover contemporary issues of private and economic law, under doctrinal, comparative, and socio-legal approaches. Manuscript submissions should be between 6,000-10,000 words in length, although shorter papers relating to the policy with international and comparative perspectives will be considered. The peer-review process and decision on publication will be normally completed within 60 days of receipt of submissions. Please see our Instructions for Authors for information on manuscript submissions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Gambar Livery Bus Yang Digunakan Dalam Mode Game Bus Achmad Mudzakky Al Faruq
Journal of Private and Economic Law Vol 1 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5601.706 KB) | DOI: 10.19184/jpel.v1i2.25759

Abstract

ABSTRACT: The image of the bus livery is a characteristic that is owned by bus companies in Indonesia, with the differences in each existing bus, the public can recognize it easily. However, many parties deliberately use this livery bus image without permission from the original creator or copyright holder by using it in the game bus mode, there are even certain parties who are trying to benefit by adjusting the livery bus image through existing social media. This study uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results showed that legal protection for the creator of the livery bus image used in the bus game mode according to M. Isnaeni's opinion is external and internal. The regulation regarding the protection of works in the form of livery bus images is regulated in Undang-Undang Number 28/2014 about Copyright, which regulates several important points, namely the economic rights of the creators and copyright holders, copyright limitations, types of actions that are not considered copyright infringements, the copyright protection divided into 2, namely protection of moral rights and economic rights. The consequences for bus game mode business actors who use the livery bus image without rights are in the form of claim for compentation in the Copyright Law, and monitor close and even block media accounts of business actors because they have committed copyright infringement by selling and buying images. The livery bus is in bus game mode, the creator can prevent it by giving a license to the work or registering it with the Director General of IPR. efforts to resolve disputes between creators and copyright actors can be carried out in 3 ways, namely mediation, arbitration or court (litigation).
Tidak Dipenuhinya Unsur Kesepakatan Dalam Perkawinan Sebagai Alasan Pembatalan Terhadap Istri Sedang Hamil Anisa Rahmadayanti
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.24956

Abstract

Adanya kesepakatan atau persetujuan antar kedua mempelai harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan memiliki sebuah tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, untuk mencapai tujuan perkawinan harus dilakukan dengan kerelaan mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu kesepakatan atau persetujuan mempelai merupakan suatu persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi dan jika tidak maka perkawinan dapat dibatalkan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik membahas permasalahan, pertama perkawinan paksa tidak memenuhi kesepakatan dalam perkawinan dapat menjadi alasan perkawinan. Kedua pernikahan dilakukan saat istri sedang hamil. Ketiga akibat hukum yang timbul dari pernikahan. Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah: pertama, untuk mengetahui bahwa kawin paksa tidak memenuhi syarat kesepakatan dalam perkawinan sehingga dapat dijadikan alasan perkawinan. Kedua, untuk mengetahui apakah status perkawinan dapat dibatalkan jika keadaan istri sedang hamil. Ketiga, untuk mengetahui akibat yang timbul dari penelitian. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. untuk mengetahui akibat yang timbul dari perkawinan. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. untuk mengetahui akibat yang timbul dari pernikahan. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. Kata Kunci : Kesepakatan, Pembatalan Perkawinan, Hamil.
PEMBENTUKAN BANK DIGITAL MELALUI AKUISISI PT BANK CENTRAL ASIA TBK TERHADAP PT BANK ROYAL INDONESIA Putri Halimatus Sholikhah
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.26521

Abstract

Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut. Perbuatan hukum akuisisi yang dilaksanakan oleh bank harus sesuai ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank. Bank digital sebagai salah satu akibat hukum dan hasil atas perbuatan hukum akuisisi diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui elektronik yang hanya memiliki satu kantor pusat yang dialihkan menjadi pengembangan infrastruktur digital sehingga tidak ada layanan fisik lain seperti kantor cabang dan ATM. Aksi koorporasi perusahaan berupa akuisisi yang dilakukan oleh bank menimbulkan dampak dan harus memperhatikan para stakeholder pihak pengakusisi maupun pihak terakuisisi yang terlibat antara lain pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan nasabah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus diberikan kepada stakeholder untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agar hak maupun kepentingan tidak dirugikan.
The Urgency of Personal Data Protection for UMKM Actors as Users of OSS-RBA Ajeng Pramesthy H.K
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.39103

Abstract

The development of technology in the economic world is rapidly advancing into the era of hybrid work. Most economic activities rely on technology to solve their problems. One concrete example is the OSS-RBA program for UMKM actors. OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) is a form of technological advancement in risk-based business licensing supervision, differentiated by the scale of business activities. One of the functions of OSS-RBA is to store personal data with the expectation of keeping user data confidential and secure. The users of OSS-RBA are UMKM actors who engage in productive economic activities that meet the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises. The existence of UMKM cannot be eliminated or avoided from society because it provides benefits such as absorbing a large-scale workforce, which can reduce unemployment rates and create production creativity, thereby increasing people's purchasing power. Therefore, the development of UMKM is very strategic in driving the national economy. In connection with this, the protection of personal data becomes an essential aspect to be implemented in society, especially for UMKM actors as users of OSS-RBA. Personal data protection for OSS-RBA users, namely UMKM actors, becomes an urgency to be applied. The trust of UMKM actors in the OSS-RBA program will be relatively high if their personal data protection is guaranteed. Thus, by standardizing the protection of personal data related to the use of OSS-RBA for UMKM actors, the success of their business will have a broad impact on the Indonesian economy.
Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan yang Dalam Proses Produksinya Menggunakan Pewarna Pakaian (Rhodamin B) Kevin Birul Walidaini
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.24707

Abstract

Rhodamine B is one of the synthetic dyes commonly used in the textile and paper industry. Rhodamine B is often misused as a food coloring, especially in snacks. In fact, the government has stipulated Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 722/Men.Kes/Per/VI/88 so as not to use Rhodamine as a food mixture. Even though there has been a ban, there are still many manufacturers that use rhodamine B in their food products. In the case found by the Food and Drug Supervisory Agency, there were still 12 out of 25 snacks that were positive for the synthetic dye Rhodamin B. After being investigated, it turned out that business actors still did not understand the regulations set by the government. This has led to several incidents of poisonings due to consuming food products containing hazardous chemicals, especially Rhodamine B. However, not all business actors do not understand the regulations made by the government, there are those who understand but still violate these regulations. Business actors who violate these regulations will of course be responsible for their actions to consumers who have suffered losses due to consuming these food products. Keywords: Rhodamine B, Food and Drug Supervisory Agency
DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI PENGGUNAAN LinkAja SEBAGAI PEMBAYARAN PEMBELIAN TIKET KERETA API LOKAL PADA APLIKASI KAI Access Agustin, Isna Yulia
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.25762

Abstract

ABSTRACT: An electronic wallet is an application that is used to store electronic money and can be used to make digital payments. In Indonesia, along with the times, there are various kinds of electronic wallet applications, one of which is LinkAja. LinkAja can be used to make payments for purchasing local train tickets on the KAI Access application. In the KAI Access application, there are two types of train tickets, namely intercity train tickets and local train tickets. The use of LinkAja as a payment method in purchasing local train tickets on the KAI Access application causes problems. Local train tickets only provide a payment method using LinkAja, while intercity train tickets provide several payment method options. This of course raises an allegation of monopolistic practice. KPPU as an independent institution established to oversee business competition in Indonesia, through its press release No. 28/KPPU-PR/V/2020 has warned to promote fair business competition. The research method used is doctrinal, which focuses on the study of the application of norms or rules related to the problems in this research. The results of the study concluded that the legal basis for using LinkAja as a payment method in purchasing local train tickets on the KAI Access application is referring to Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, which states that electronic wallets are used to make payments. payment transactions. LinkAja's action on the control of local train ticket payment services on the KAI Access application can be said to be a monopoly act because it has violated the elements contained in Article 17 of Law No. 5 of 1999.
AKIBAT HUKUM DELISTING TERHADAP PERSEROAN TERBUKA Wahyuni, Rani Eka
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i2.25647

Abstract

The capital market is one of the alternative sources of funding for both the government and the private sector, so to develop a country's national economy, financing is needed from both the government and the community. In recent years, Indonesia has experienced a significant increase in the number of retail investors in the capital market. In 2020, the number of capital market investors in Indonesia surged by more than 56%, reaching over 3.87 million investors. This growth has been driven by increased accessibility to technology and online trading platforms, which have made it easier for the public to invest. Meanwhile, initial public offerings (IPOs) from companies such as PT Bukalapak and PT GoTo have also had a major impact on increasing market liquidity, although some IPOs have faced challenges related to stock valuations. The issue raised in this research concerns the delisting of publicly listed companies, which has significant implications for investors, particularly in relation to legal protection and the return on investment during forced delisting. Delisting can lead to the loss of stock liquidity and losses for investors who can no longer trade their shares on the regular market. This study aims to examine the legal basis for delisting publicly listed companies and legal protection for investors, as well as to explore dispute resolution efforts that can be undertaken by investors harmed by delisting, using a normative juridical approach. Data collection is conducted through literature studies with primary, secondary, and non-legal sources. This study finds that delisting can have adverse effects on investors, as delisted stocks can no longer be traded normally, leading to the potential for significant losses. However, legal protection for investors in such cases is provided through mechanisms such as the negotiation market and share buybacks by delisted companies, as regulated by the Financial Services Authority. Keywords: Public Company, Go Public, Delisting
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Nugroho, Dimas
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i2.25174

Abstract

The covid-19 pandemic has caused PT. Bintang Inti Karya experienced a decrease in income, so the company made a unilateral salary deduction for workers because they were unable to pay workers' salaries as usual. The existence of unilateral salary deductions causes rights disputes between employers and workers. This study uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results showed that the work agreement at PT. Bintang Inti Karya which is actually a standard agreement, substantially there are still several weaknesses that make the work agreement less than ideal to be used as a basis for carrying out work relations, especially related to dispute resolution. In addition, the work agreement is not in accordance with the principle of freedom of contract because the making of the work agreement does not involve the workers in determining the contents of the agreement. Unilateral salary deductions based on Article 1365 of the Civil Code can be categorized as a form of unlawful act, where the act is not in accordance with the principles of the agreement, namely the principles of pacta sunt servanda, good faith, balance and propriety. Departing from these problems, it is necessary to construct an ideal work agreement as the basis for carrying out an employment relationship. All provisions regarding the rights and obligations of the parties in an employment relationship must be clearly and completely contained in the employment agreement. In addition to referring to the terms and conditions contained in Article 55 paragraph (1) of the Labour Act, a work agreement must contain provisions related to force majeure as well as the mechanism and legal domicile of dispute resolution in order to realize the construction of an ideal work agreement. Keywords: Employment Agreement, Unlawful Acts, Construction.
PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT PEMBELI VOUCHER GAME ONLINE MELALUI E-COMMERCE Paxsi Erlangga, Brillyan Bagas
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i2.28871

Abstract

Online buying and selling is part of the trade of online games. The case discussed here involves the misuse of a credit card by a buyer of online game vouchers through e-commerce. As in the case experienced by a woman named Martin, she received a notification of a charge of 50 million Rupiah on her e-banking account. The legal fact is that Mrs. Martin’s child conducted online game voucher transactions without parental supervision, resulting in a 50 million Rupiah charge on Mrs. Martin’s credit card. Unbeknownst to the child, the online game account was directly linked to the credit card, causing a significant increase in the credit card bill. This research aims to understand the legal protection for consumers, specifically credit card users who suffer losses due to online purchase agreements conducted through electronic media (e-commerce), based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In this journal, a normative legal research method is employed, utilizing theories, regulations, and other legal materials such as books, journals, and related documents. The author adopts two main approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The research results indicate that Microsoft explained there is still a way to resolve this issue by providing a 14-day review period for all reports that the purchase of online game vouchers was made by a minor without parental supervision. Microsoft decided to refund the money once, corresponding to the purchase of the online game voucher. Thus, in the case above, various legal actions can be pursued by credit card users who are harmed in e-commerce transactions. Following the provisions of Article 19 (3), Article 45 (1), and Article 47 of the Consumer Protection Law, consumer disputes can be resolved both out of court and through the court system. Keywords: Consumer Protection, Online Game, Purchase
TANGGUNG GUGAT INVESTOR REKSADANA TERHADAP INFORMASI SUSPENSI PT. BIBIT ATAS PRODUK REKSADANA PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT Ruroh, Siti Mas
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i2.25523

Abstract

Law No. 8 of 1995 on Capital Market regulates the obligation of public company issuers and other parties to apply the principle of openness. Article 1 number 25 of Law No. 8 of 1995 on Capital Market explains that "The Principle of Openness is a general guideline that requires Issuers, Public Companies, and other parties subject to this law to inform the public promptly all material information about its business or its effects that may affect the decision of investors on the intended effect and or the price of such securities." Based on the background, the problem formulation is what the basis of Sinarmas Asset Management Inch. liability for claiming the suspension information conducted by BIBIT.Inch . The purpose of Sinarmas Asset Management Inch. liability is to seek compensation for the suspension information conducted by BIBIT.Inch The research method used in this study is the normative juridical research method using a statutory approach, and conceptual approach, and deductive analysis method. The conclusion is a violation of the principle openness conducted by BIBIT.Inch is a mutual fund selling agent that has a cooperation contract with the Investment Manager of Sinarmas Asset Management.Inch as the manager of the securities portfolio by conveying incorrect suspension information and improper advice to investors when purchasing mutual fund securities in fintech applications sent by email has violated Article 79 paragraph (1) of the Capital Market Law and fulfilled the elements of unlawful acts in Article 1365 of the Civil Code. So based on Article 81 paragraph (1) BIBIT.Inch is responsible for the non-implementation of the principle of openness that harms mutual fund investors and Sinarmas Asset Management.Inch. Sinarmas Asset Management.Inch may sue for damages to BIBIT.Inch with the obligation to prove the consequences of BIBIT.Inch based on Article 1365 of the Civil Code jo Article 111 of the Capital Market Law by fulfilling the evidence contained in Article 1866 of the Civil Code. Keywords: Liability, Disclosure Principles, PT Sinarmas Asset Management and PT. BIBIT

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): November 2023 Vol 3 No 1 (2023): May 2023 Vol 2 No 2 (2022): November 2022 Vol 2 No 1 (2022): May 2022 Vol 1 No 2 (2021): November 2021 Vol 1 No 1 (2021): May 2021