cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Azis
Contact Email
azis.nasam@gmail.com
Phone
+6285241915730
Journal Mail Official
jurnalkanturunawolio@gmail.com
Editorial Address
Jl. Yos Sudarso No.43, Wale, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Dayanu Ikhsanuddin
ISSN : 2302254X     EISSN : 29634628     DOI : https://doi.org/10.55340/administratio
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Jurnal ini sebagai wahana informasi ilmiah bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik baik di level nasional maupun regional. Lembaga Jurnal Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara terbit tiga nomor dalam satu tahun (April, Agustus, dan Desember).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022" : 7 Documents clear
Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Wa Ode Arsy Rahmayani; Rasmuin Rasmuin; La Didi
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.441 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan dan parsial terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan secara bersama-sama (simultaneously) berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai F-hitung yaitu sebesar 13.918 atau dengan tingkat signifikan f sebesar 0,000 < pada α = 0,05. Adapun secara terpisah (partial), hasil penelitian juga menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dimana tranparansi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.765 atau dengan tingkat signifikan t sebesar 0,002 < pada α = 0,05, sedangkan akuntabilitas keuangan diperoleh t-hitung sebesar 2.687 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,004 < pada α = 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan baik secara bersama-sama (simultaneously) ataupun secara terpisah (partial) signifikan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Buton.
Kebijakan Pelayanan Orang Terlantar di Area Pelabuhan Murhum Oleh Dinas Sosial Kota Baubau Hasruddin Mukmin; Syahril Ramadhan; Zainul Abiddin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.677 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1040

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan pilihan-pilihan kebijakan apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam memberikan pelayanan orang terlantar tersebut. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan kajian dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dilakukan melalui uji keredibilitas, transferabilitas dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukan kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum yang sudah dipilih untuk dilakukan oleh Dinas Sosial adalah Penanganan Pemulangan Orang Terlantar yang dimuat dalam Dokumen Renstra Dinas Sosial dengan pelaksanaan dalam bentuk fasilitasi keberangkatan orang terlantar ke daerah asal atau daerah tujuannya, menyediakan rumah singgah tunggu keberangkatan (RPTC), memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, dan kesehatan orang terlantar sampai mereka diberangkatkan. Penanganan Pemulangan Orang Terlantar berpedoman SOP. Sedangkan kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum yang dipilih untuk belum dilakukan adalah pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pelayanan orang terlantar. Akibatnya pelayanan orang terlantar dari sisi alokasi anggaran dipandang belum optimal sehingga berdampak pada belum memadainya fasilitas sarana prasarana dan tenaga ahli dalam memberikan pelayanan kepada orang terlantar.
Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Kaimudin Kaimudin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.19 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1041

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran yang mendalam terkait objek penelitain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton dapat dilihat secara sederhana yaitu prosedur pelayanan akta kelahiran yang ada mudah dilaksanakan oleh masyarakat, pegawai cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan adanya ketentuan loket pelayanan pegawai. Kejelasan dan kepastian yaitu kejelasan prosedur pelayanan akta kelahiran, yang mana masih terdapat keluhan masyarakat karena beberapa kesalahan pengetikan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat krean proses pengurusan yang dianggap berbelit-belit. Keterbukaan yaitu proses pelayanan akta kelahiran selalu diinformasikan kepada masyarakat, informasi yang disampaikan mudah dipahami dan para pegawai terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Efisiensi yaitu tidak ada biaya untuk pengurusan akta kelahiran sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya lain yang dapat menghambat proses pelayanan. Ketepatan waktu yaitu kedisiplinan pegawai terhadap jadwal kantor, dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan pengaduan dari masyarakat yang mengurus akta kelahiran.
Kerajinan Kain Tenun Pewarna Alam di Kabupaten Buton (Suatu Strategi Pengembangan) Simiati Simiati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.742 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1042

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data lebih ditekankan pada proses penyimpulan induktif dan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan kain tenun ikat pewarna alam di Kabupaten Buton dapat dilihat pada strategi organisasi, yang telah dilakukan setiap tahun, visi, tujuan dan sasaran walaupun tetap mengacu pada visi dan tujuan, Dewan Provinsi Sulawesi Nasional atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait, tujuan organisasi kelompok penenun pewarna alam adalah membantu para pengrajin mengembangkan produk tenun setiap tahunnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pembeli baik dalam daerah maupun luar daerah. Strategi program tersebut sesuai dengan visi, tujuan dan sasaran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dan berimplikasi pada pengembangan kerajinan tenun pewarna alam baik secara individu maupun kelompok. Strategi dukungan sumber daya, pengetahuan masyarakat tentang tenun ikat pewarna alam belum sepenuhnya diketahui manfaat dan kegunaannya, bahan baku pembuatan tenun ikat pewarna alam belum dapat diproduksi di Kabupaten Buton sehingga pengrajin tenun masih tergantung pada ketersediaan stok bahan di luar daerah, kurangnya sumber daya modal (keuangan) yang memberikan dukungan terhadap pengembangan kerajinan tenun ikat pewarna alam, sumber daya tenaga kerja yang ada untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan kerajinan kain tenun ikat pewarna alam, sumber daya peralatan (fasilitas) yang ada memberikan dukungan terhadap pengembangan kerajinan kain tenun ikat pewarna alam. Strategi kelembagaan pewarna alami Kabupaten Buton dapat menciptakan daya saing meskipun promosi dan pemasaran masih kurang.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru di Kota Baubau Tri Yuliana Endrawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.57 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1043

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru di Kota Baubau dengan desain penelitian kualitatif serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Informan dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru di Kota Baubau terlaksana dengan baiksesuai dengan aturan pemerintah. Organisasi yang terlibat dalam implementasi adalah Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah kota Baubau.
Konflik Pengurusan Kepemilikan Tanah di Kota Baubau Wa Ode Nikmatia; La Ode Syaiful Islamy; La Ode Abdul Munafi
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.828 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1044

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik pengelolaan kepemilikan lahan di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data deskriptif yang lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan induktif dan analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepemilikan tanah di Kota Baubau dapat dilihat dalam dua dimensi yaitu konflik horizontal seperti sering terjadinya sengketa antar warga tentang kepemilikan tanah di Kecamatan Betoambari, proses penyelesaian konflik antar warga dalam hal kepemilikan tanah yang baik melalui mediasi oleh pegawai Kantor Badan Pertanahan dan proses di pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian dari saksi-saksi tanah dan nada upaya penertiban kepemilikan tanah di Kecamatan Betoambari untuk menghindari konflik tanah yang semakin meluas. Konflik vertikal seperti konflik kepemilikan tanah antara pemerintah daerah dengan masyarakat di Kecamatan Betoambari yang disebabkan oleh saling klaim antara warga kelurahan Lipu dengan pemerintah Kota Baubau, upaya pencegahan konflik kepemilikan tanah dan upaya penertiban konflik pertanahan dengan cara melakukan mediasi baik secara langsung bertemu dengan masyarakat, maupun pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau, meskipun mediasi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan oleh masyarakat kelurahan Lipu, sehingga persoalan konflik kepemilikan tanah tersebut harus dibawa ke pengadilan untuk memutuskan kepemilikan tanah yang sebenarnya. Keputusan pengadilan memenangkan pemerintah Kota Baubau sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi.
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Wa Ode Usnia
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.168 KB) | DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1045

Abstract

This study aimed to describe the performance of the Buton Regional House of Representatives. The study used qualitative methods with a case study approach. Data collection was done through observation, interviews, literature studies and documentation. Data analysis used descriptive analysis which emphasized more on the analysis of the process of inductive inference and analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena. The results of the study showed that quantity: Quantity in the legislative function, namely the number of draft regulations per year that had been discussed by members of the Regional People's Representative Council in 2017 as many as 11 local regulations and complaints in 2017 as many as 20 proposals for complaints that were resolved 16 complaints. The quantity in the budgeting function, that was, every public complaint about the budget was carried out when the members of the Regional People's Legislative Assembly held a recess so that the community understood the regional budget in Buton Regency. Draft Regional Regulations concerning Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2018 budget year had been stipulated as Regional Regulations. Determination was carried out during the Plenary Meeting with the District Level Talks on the Draft of the Buton Regency Regional Regulation concerning Amendments to the Regional People's Representatives Council. The quantity in the supervisory function was the amount of supervision carried out by the board members every time they carried out activities held every 2 times a year, supervisory activities carried out by board members in absorbing community demands such as complaints from the community regarding delays in the election of village heads. appoint executive village heads who would carry out their duties until 2020. Quality was: Quality in the legislative function, namely the ability of Buton District council members to absorb community aspirations had been carried out in accordance with the functions of the legislature that accommodated community input and criticism in the implementation of development, community and government in the area. The quality of the budget function was to accommodate the people's aspirations, especially in budget matters by capturing the aspirations of the people in their respective Electoral Districts, because each board member must have his constituents who must be considered of course striving for the Electoral District to get an annual budget allocation The quality of the supervisory function was that board members had a role in accepting and following up on community aspirations, apart from the existence of the Community Aspiration Recipient Special Committee. Members of the faction were very open space for the community to participate in the framework of decision making.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 13, Nomor 3, Desember 2024 Volume 13, Nomor 2, Agustus 2024 Volume 13, Nomor 1, April 2024 Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023 Volume 12, Nomor 1, April 2023 Volume 11, Nomor 3, Desember 2022 Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022 Volume 11, Nomor 1, April 2022