cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret" : 5 Documents clear
Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia Lestario, Arie; Erlina, Erlina
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.552 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem pendaftaran tanah yang dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dan mempelajari sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem publisitas negatif memiliki kecenderungan positif yang diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia sebagai penyebab tidak konsistennya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, dimana Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data hukum yang tercatat dalam dokumen bukti tersebut. Peran negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tidak dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah adalah yang memilikipositif sistem publikasi. Sistem publikasi positif paling ideal diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah karena surat bukti hak merupakan alat bukti yang kuat dan Negara menjamin kebenaran data fisik dan data hukum. dicatat dalam dokumen bukti tersebut;
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama Saifuddin, Sendy Salsabila; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.511 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.2

Abstract

Tujuan penelitian tesis ini untuk menguraikan landasan filosofis dari para hakim untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusanputusan pengadilan yang mengedepankan kedudukan SKT sebagai alat bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan untuk mengetahui penerapan hukum yang ideal mengenai kepastian hukum dari Sertifikat Hak Atas Tanah dan SKT menurut perundang-undangan agar tidak terjadi lagi resiko tumpang tindih dengan objek tanah yang sama, dikaji dari norma hukum mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: Pertimbangan hakim telah melalui pemikiran yang berlandaskan hak kebebasan hakim dalam menentukan putusan sesuai alat bukti yang ada, namun dinilai memiliki kekaburan hukum karena tidak memperhatikan penafsiran dari Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 dan asas kepastian hokum yang terdapat pada Sertfikat Hak Atas Tanah pada kasus-kasus tersebut. Kedua, Konsep ideal yang mendukung penerapan hukum mengenai kepastian hukum atas Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah ditopang dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan satu pintu dan administrasi pertanahan yang lebih rapi.
Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sudana, Ervan Hari; S.Gozali, Djoni; Yusran, Akhmadi
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.582 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.3

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakterisitk asas keadilan dalam hukum pengadaan tanah dan implementasi asas keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan, jenis penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dan tipe penelitian yang digunakan adalah Doctrinal research secara sistematis mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara analisis. Adapaun aturan yang dimaksud oleh penulis yaitu Karakterisitik keadilan dalam hukum pengadaan tanah, yaitu dari sisi mana karakteristik keadilan tersebut dilihat. Menurut hasil penelitian bahwa sesuai dengan isi UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi dilihat dari aturan tersebut karakteristik yang terdapat dalam uu no 2 tahun 2012 tersebut yaitu pada penggantian rugi yang layak dan adil yang dimana layak dan adil itu terwujud karena adanya konsultan publik yang dimana fungsinya untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan melalui musyawarah terhadap ganti kerugian dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Selain menganalisis karakteristik dari hukum pengadaan tanah tersebut penulis juga menganalisis impelentasi asas keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan yang dimana pengadaan tanah itu harus adil pada saat proses pengadaan tanah hingga setelah proses akhir dari pengadaan tanah yang dimana proses akhir tersebut wujud dari pada asas keadilan.
Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepantingan Umum Patria, Aditya Putra
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.751 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.4

Abstract

Tujuan Penelitian: Menganalisis sinkronisasi pertukaran Wakaf harta benda yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentin­gan umum, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pelaksanaannya peraturan dimana dalam pengajuan penukaran suatu benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah ada bukti kepemilikan barang tukar sementara dalam proses pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, tidak menunggu untuk ketersediaan lahan pengganti. Berdasarkan penelitian, diperoleh bahwa bentuk ganti rugi dalam ben­tuk uang lebih bermanfaat dalam hal harta benda wakaf yang menjadi objek pen­gadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil Penelitian: ter­dapat ketidaksinkronan antara Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dimana dalam pengajuan penukaran benda wakaf hanya dapat dilaku­kan setelah ada bukti kepemilikan barang tukar sementara dalam proses pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, tidak menunggu tersedian­ya tanah pengganti. . Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa bentuk ganti rugi berupa uang lebih bermanfaat dalam hal harta benda wakaf yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum.
Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia Adawiyah, Rabiatul
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.346 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.5

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan kedudukan hukum hak kepemilikan terhadap bidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) dan untuk mengkaji bentuk hak apa saja yang bisa dilekatkan terhadap bidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta). Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pengaturan maupun referensi lain terkait dengan Hak Milik terhadap bidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) untuk kemudian diterapkan dalam kasus yang terjadi di masyarakat. Pengaturan yang mengatur tentang bidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) belum diatur sehingga terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan hukum berkenaan dengan Hak Milik atas bidang tanah delta tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan yang mengatur tentang bidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) belum diatur sehingga terdapat kekosongan hukum namun karena keberadaan tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) itu ada maka, tanah delta tersebut dapat dikategorikan sama seperti tanah timbul (aanslibbing) dan bentuk hak yang bisa dilekatkan terhadap bidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) adalah Hak Milik, Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue