cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Environmental Science
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16 No 1 (2020): MEI" : 3 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN BAGIAN KEEMPAT PASAL 16 DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Dini Noor Aini; Siti Nur Fatima
ACTON Vol 16 No 1 (2020): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.46 KB)

Abstract

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap rumah yang sehat dan layak. Kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Program Rumah Tidak Layak ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni yang di kukuhkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan program. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Desa Paowan mengalami kendala yakni program tersebut dapat tertunda karena kurangnya koordinasi dengan warga, untuk menyelesaikan permasalahan ini koordinator desa memberikan pengarahan untuk saling tolong menolong dalam proses pelaksanaan.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GEBANGAN KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO Senain Senain; Khoirul Umam Indrawanto
ACTON Vol 16 No 1 (2020): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.347 KB)

Abstract

Masyarakat Desa Gebangan merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.Badan Permusyawartan Desa (BPD) sudah melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten Situbondo sebab Perdes Gebangan harus disesuaikan dengan Perda. Peran BPD sebagai Pengawas dapat dijelaskan bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian anggota saja, karena masih ada beberapa anggota BPD yang lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri ketimbang tugasnya sebagai BPD. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para Anggota BPD terhadap Tugas dan Fungsi yang diberikan.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) SITUBONDO Usrotul Hasanah; Jamhuri Jamhuri
ACTON Vol 16 No 1 (2020): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.26 KB)

Abstract

PBB adalah pajak dengan sistem pemungutan. Sistem Semi Self Assessment dimana fiskus lebih proaktif dan kooperatif melakukan perhitungan, menentukan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi fiskus. Di lapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) ke tangan wajib pajak PBB. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif. populasi dalam penelitian ini adalah 92 penerima layanan dari 3 bulan terakhir. Sampel dalam penelitian ini adalah 92 orang. Teknik pengumpulan data adalah angket, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima/ditolak, maka dihitung harga dibandingkan dengan rtabel. Dari hasil perbandingan dengan r hitung dengan taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 99 orang diperoleh rtabel = 0,198 sedangkan rxy hipotesisnya adalah 0,992. Dari perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 5535 sedangkan Ftabel sebesar 3,947 pada db = 92 - 1 - 1 = 90 dengan taraf signifikansi 5% artinya Fhitung > Ftabel sehingga dapat dikatakan ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap motivasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 02 (2025): NOPEMBER Vol 21 No 1 (2025): MEI Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER Vol 20 No 1 (2024): MEI Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 19 No 1 (2023): Mei Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2022): MEI Vol 17 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2021): MEI Vol 16 No 1 (2020): MEI Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2019): MEI Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER Vol 14 No 1 (2018): MEI Vol 13 No 2 (2017): DESEMBER Vol 13 No 1 (2017): JUNI More Issue