cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Laksana Winjaya
Contact Email
journalkhairaummah@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalkhairaummah@gmail.com
Editorial Address
Jalan raya kaligawe Km.4 Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : 29883334     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/jhku
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The focus and scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian Law Criminal Procedural Law Civil Procedural Law Constitutional Law Islamic Law; Akhwalus Syakhsyiyah Law; Munakahat Law; Faraidh/Mawaris Law; Army/Military Law; Sea Law; Economic Law; Medical Law; Custom Law; Environmental Law, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2018): March 2018" : 5 Documents clear
Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan) Teguh Prasetyo
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 1 (2018): March 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i1.2577

Abstract

AbstrakImplementasi dari ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata terkadang tidak semudah apa yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Terdapat hambatan atau kendala ketika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan mengadili perkara tindak pidana pencabulan/kesusilaan tersebut. Keadaan yang demikian kadang-kadang mempersulit untuk didapatkannya kebenaran materiil dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan serta kebenaran maka Pengadilan Negeri Kota Pekalongan melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo harus memiliki integritas tinggi agar dapat memberikan putusan yang mencakup aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sehingga akhirnya dapat memberikan keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa.Kata Kunci : Putusan Hakim, Pencabulan, Anak Dibawah Umur Abstract Implementation of the provisions of Article 81 and Article 82 of the Law Number 23 of 2002 on Protection to Chidren is apparently sometimes not as easy as what is stated in the law. There were constraints/obstacles when the Judges of Blora District Court tried/heard the criminal case of decency. Such circumstances are sometimes difficult to obtain the truth of material in criminal law enforcement process. In an effort to find and apply justice and righteousness, The Blora District Court through the judges trying the aquo case must have high integrity in order to issue a verdict covering juridical aspect, philosophical aspect and sociological aspect so that ultimately it can provide justice either for victims or for defendants.Keywords : Judge's decision,  obscene, Children Under Age
Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang Nurkhamid Widi Nugroho; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 1 (2018): March 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i1.2578

Abstract

ABSTRAKTeknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi media pelanggaran hukum di bidang hak cipta. Sebut saja misalnya pembajakan terhadap karya cipta sinematografi, musik dan lagu-lagu kerap kali menggunakan media yang dihasilkan oleh teknologi. Lagu-lagu, musik dan karya sinematografi tersebut dicetak dan diedarkan dengan vcd bajakan tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta membuat pelanggaran hak cipta semakin marak. Konsepsi delik aduan pada tindak pidana hak cipta mengakibatkan setiap tindak pidana terhadap hak cipta tidak dapat dengan mudah di berantas, adanya syarat mutlak dari aduan pihak yang dirugikan dalam delik pidana hak cipta mengakibatkan tindak pidana hak cipta mengalami kesulitan dalam hal penegakkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang dibuktikan dengan masih maraknya terjadi pembajakan karya cipta terjadi secara besar-besaran. Adapun faktor yang mempengaruhi belum efektifnya penegakan hukumnya disebabkan oleh faktor substansi, struktur dan kultur hukum.Kata kunci: Tindak Pidana, Hak Cipta, Pembajakan, PemberantasanABSTRACTInformation and communication technology on the one hand has a strategic role in the development of copyright, but on the other hand also becomes a violation of law in the field of copyright. Call it for example piracy of cinematographic works, music and songs often use media produced by technology. The songs, music and cinematographic works are printed and circulated with pirated vcd without permission from the creator or rightsholder of the copyrighted work. The weakness of law enforcement in the eradication of copyright offenses makes copyright violations more prevalent. The conception of a criminal complaint on a copyright infringement resulted in any criminal act against copyright can not be easily eradicated, the absolute requirement of the complainant party in the criminal offense causing the copyright infringement to have difficulty in law enforcement. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Article 120 of Law Number 28 Year 2014 in eradicating copyright offenses in Semarang City and to determine the factors that affect the effectiveness of the implementation of Article 120 of Law Number 28 Year 2014 in the eradication of criminal acts copyrighted in Semarang City. The approach method used in this research is sociological jurisdiction. The result of the research shows that the implementation of Article 120 of Law Number 28 Year 2014 in eradicating copyright crime in Semarang City is proven by the happening of piracy of copyrights happening on a large scale. The factors that influence the effectiveness of law enforcement is caused by substance, structure and legal culture.Keywords: Crime, Copyright, Piracy, Eradication
Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang Aluysius Sutikna; Sri Kusriyah
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 1 (2018): March 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i1.2579

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang. Tujuan penelitian ini : 1) Mendeskripsikan studi kasus tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Satreskrim Polres Rembang. 2) Menganalisis kendala–kendala yang dihadapi oleh penyidik satreskrim Polres Rembang dalam penanganan tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Polres Rembang. 3) Menganalisis solusi terhadap kendala penanganan tindak pidana korupsi di satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.Hasil penelitian : 1) Keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan.Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Pemerintahan, Korupsi.ABSTRACT               This research entitled Implementation of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration Against Corruption Crime Investigation Process in Polres Rembang. The purpose of this study: 1) Describe the case study of corruption since the enactment of UURI Number 30 year 2014 case study in Satreskrim Polres Rembang. 2) Analyzing the constraints faced by the investigator satreskrim Rembang Police in handling corruption since the entry into force of UURI Number 30 of 2014 case study in Polres Rembang. 3) Analyzing the solution to the constraints handling corruption crime in Satres Polres Rembang after the enactment of UURI Number 30 of 2014.Result of research: 1) The existence of Article 21 of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration revokes the authority of the investigator in conducting an investigation in order to know whether there has been misuse of authority carried out by a suspect as a government official.Keywords: Implementation, Government Administration  
Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan Sumarsono Sumarsono; Widayati Widayati
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 1 (2018): March 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i1.2580

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan. Tujuan penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan di Polda Jateng. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan dan solusinya Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan di Polda Jateng.Hasil penelitian : 1) Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP disebabkan oleh kurang terpenuhinya unsur-unsur pidana sehingga menyebabkan perkara penipuan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. 2) Kelamahan dalam peyidikan tindak pidana penipuan adalah perkembangan teknologi dan faktor birokrasi perbankan, sedangkan solusi dari kelemahan tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian selain mencari bukti selain dari bank juga membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank.Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Penipuan. ABSTRACT               This study entitled Police Discretion in Handling Criminal Cases of Fraud. The purpose of this research: 1) To know and analyze the Police's Discretion in Handling Criminal Crime Cases in Central Java Police. 2) To know and analyze the weaknesses and solutions Implementation of Police Discretion in Handling Criminal Crime Cases in Central Java Police.Result of research: 1) Legal basis of Police Discretion among others is Article 378 of the Criminal Code and or Article 372 of the Criminal Code caused by the lack of fulfillment of criminal elements causing the fraud case can not be increased to the investigation process. 2) Fraud in the investigation of criminal acts of fraud are technological developments and bureaucratic factors of banking, while the solution of the weakness is that the legislation that clash with the interests of the investigation, the police in addition to seeking evidence other than the bank also make the MoU which is a letter of agreement or cooperation cross-agency like with the bank.Keywords: Discretion, Police, Fraud.
Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Miftakhul Khobid; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 1 (2018): March 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i1.2581

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.Hasil Penelitian : a) Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagi berikut: 1) Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembatu” (medeplichtige) dan “pengulangan tindak pidana”(recidive). 2) Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. b) Mencermati kelemahan yang terdapat dalam kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi saat ini, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh pemerintah (Naskah bulan Agustus 2008), maka sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (recedive). 2) Mencantumkan pemberatan pidana atau pemidanaan untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.Kata Kunci : Analisa Kebijakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT  This research entitled Policy Analysis of Criminal Law Formulation in Countering Corruption Crime. The purpose of this study: 1) To know and analyze the formulation policy of corruption in the current legislation. 2) To know and analyze the formulation policy of corruption crime that will come.Result of research: a) Formulation policy of criminal law especially concerning formulation of corruption crime at this time, has some fundamental weakness, as follows: 1) Criminal law policy in case of corruption crime in effect now, "Or" crime ". The criminal law policy in the case of corruption currently does not provide juridical definition or constraints on "malicious conspiracy", "meditlichtige and recidive". 2) Criminal law policy in the case of non-criminal corruption eradication, still scattered in several legislation and using sanctions based on different laws, this can cause problems especially in the aspect of justice. b) Paying close attention to the weaknesses contained in the criminal law policy regarding the current corruption crime, and the weaknesses contained in the Draft Law on Corruption Eradication made by the government (Manuscript of August 2008), it is advisable to update the criminal law policy regarding criminal corruption for the future, taking into account the following matters: 1) The formulation of criminal corruption still emphasizes the element of "harming the finance or economy of the country". provide a juridical understanding of "conspiracy", and "recedive". 2) Include a criminal or criminal penalty for corruption, particularly in the sphere of "bribery" and "extortion in office" committed by law enforcers against the legal cases being examined. Keywords: Policy Analysis, Criminal Law, Corruption Crime

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 4 (2025): December 2025 Vol 20, No 3 (2025): September 2025 Vol 20, No 2 (2025): June 2025 Vol 20, No 1 (2025): March 2025 Vol 19, No 4 (2024): December 2024 Vol 19, No 3 (2024): September 2024 Vol 19, No 2 (2024): June 2024 Vol 19, No 1 (2024): March 2024 Vol 18, No 4 (2023): December 2023 Vol 18, No 3 (2023): September 2023 Vol 18, No 2 (2023): June 2023 Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 More Issue