cover
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "vol. 5 no. 2 (2025)" : 2 Documents clear
Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A`La Al-Maududi Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi Kekuasaan Di Indonesia Muhammad Romli
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i2.25692

Abstract

Politik kekuasaan merupakan isu fundamental dalam teori ketatanegaraan karena berkaitan dengan cara memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan beserta legitimasi penggunaannya. Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan sebagai instrumen pragmatis untuk menjaga negara, sedangkan Abu A'la Al-Maududi menempatkannya sebagai amanah ilahiah yang harus dijalankan berdasarkan syariat Islam. Perbedaan paradigma tersebut penting dikaji dalam konteks sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis, membandingkan, dan mengkaji relevansi pemikiran politik kekuasaan Machiavelli dan Al-Maududi terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Machiavelli menempatkan efektivitas dan stabilitas negara sebagai orientasi utama kekuasaan melalui realisme politik, sedangkan Al-Maududi memandang kekuasaan sebagai amanah yang dijalankan berdasarkan keadilan, moralitas, dan kedaulatan Tuhan melalui konsep Teo-Demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kedua pemikiran tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh. Pemikiran Machiavelli berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum apabila mengabaikan moralitas, sedangkan pemikiran Al-Maududi hanya relevan pada nilai-nilai universal, seperti keadilan, amanah, akuntabilitas, dan etika pemerintahan yang sejalan dengan Pancasila, sementara konsep Teo-Demokrasi dan kedaulatan Tuhan tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
A Comparison of Business Competition Law Regulations between Indonesia and Majapahit Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i2.26118

Abstract

The enforcement of business competition law in Indonesia, as regulated under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law No. 5 of 1999), continues to face various challenges in its implementation. On the other hand, historical records show that the Majapahit Kingdom possessed an economic and legal enforcement system known for its firmness and effectiveness. This study aims to compare the business competition legal framework in force in Indonesia with the business competition legal system that existed during the Majapahit Kingdom, in order to identify values relevant to strengthening the national business competition legal framework. This research employs a normative legal method with comparative and conceptual approaches. The results show that business competition law enforcement in Indonesia is carried out independently by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) based on Law No. 5 of 1999, whereas during the Majapahit era, law enforcement was carried out directly and in a centralized manner by the King through the Kutaramanawadharmasastra code, as further reflected in the Nagarakretagama, which contains the King's direct decrees concerning economic regulation. This comparison indicates that the firmness and certainty of sanction enforcement within the Majapahit system stemming directly from the highest authority without layered bureaucracy constituted a key strength not optimally possessed by Indonesia's modern business competition law enforcement system. These values can serve as a reference for strengthening the authority and effectiveness of law enforcement by the KPPU in the future.

Page 1 of 1 | Total Record : 2