cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
journal@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 29645840     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan. Dalam bab 1, menjelaskan tentang sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepada desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam paraktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 (2025)" : 7 Documents clear
JUDICIAL REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI Sunarto, Sunarto; Lestari, Puji; Saputro, Iwan Hardi; Ruhadi, Ruhadi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika prinsip supremasi MPR itu telah mengalami pergeseran di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara perlu adanya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, termasuk melakukan pengujian terhadap produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang, ketika diduga isinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review, membawa peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances. Melalui kewenangan tersebut norma dalam Undang-Undang sebagai produk DPR bersama pemerintah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai legislator. Namun pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif (negative legislature), yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa norma tertentu bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Sedangkan perumusan norma baru sebagai gantinya merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama Pemerintah.
Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi; Sukma, Mayzura Kamila; Maulana, Mochammad Rizky; Ardiyansyah, A’an Ilham
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam relasi antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi yang secara konstitusional dijamin sebagai hak menyampaikan pendapat kerap berujung pada bentrokan akibat penanganan yang tidak proporsional serta minimnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan aksi anarkis masyarakat sipil terhadap aparat kepolisian melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta studi kasus demonstrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi anarkis dipicu oleh ketidakseimbangan sistem hukum, yang tercermin dari lemahnya mekanisme pengawasan aparat, ambiguitas regulasi terkait kebebasan berpendapat dan penggunaan kekuatan, serta rendahnya budaya hukum baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang komprehensif melalui penguatan akuntabilitas aparat, penegasan regulasi yang berorientasi pada hak asasi manusia dan pembentukan budaya hukum yang mengedepankan dialog serta de-eskalasi konflik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan analisis sistemik penanganan aksi anarkis berbasis teori Friedman sebagai pendekatan preventif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Implementasi Kebijakan Buku Murah pada Pemenuhan Hak Literasi Publik di Kota Semarang Nurseha, Sabina Syaharani; Laeliyah, Dini Sofia; Mayaka, Raphael Bertrand; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan buku murah dalam pemenuhan hak literasi publik di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori utilitarianisme John Stuart Mill sebagai landasan analisis. Melalui survei dan analisis regulasi, ditemukan bahwa keterjangkauan buku masih menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dan pelajar, meskipun minat baca masyarakat tergolong tinggi. Kebijakan Indonesia seperti Buku Sekolah Elektronik (BSE) belum mampu menghadirkan pemerataan akses literasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik India melalui NCERT, NBT dan mekanisme Low Price Edition menunjukkan model kebijakan yang lebih sistematis dan berdampak luas, termasuk penurunan harga sekitar 20% dan distribusi hingga 150 juta eksemplar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya harga buku menciptakan ketimpangan akses terhadap literatur berkualitas dan mendorong strategi alternatif seperti: pinjam, membeli buku bekas, atau mengakses versi ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan skema kebijakan "60:40" sebagai solusi, yaitu pemerintah membeli 60% hak ekonomi buku untuk dicetak dalam versi murah, sementara penerbit tetap memproduksi 40% edisi premium. Skema ini dinilai sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan intelektual sebagai kesenangan bermutu tinggi, sekaligus mewujudkan amanat UU Sistem Perbukuan untuk menyediakan buku yang bermutu, murah dan merata.
Tuntutan Ganti Rugi Keluarga Korban Pembunuhan: Penerapan Onrechtmatige Daad dan Keadilan Aristoteles dalam Hukum Perdata Indonesia Kristant, Lisa; Hidayah, Fenty Nur; Faliha, Nafiza Salsabila; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya mengakibatkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata yang memungkinkan keluarga korban untuk menuntut ganti rugi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 1370 KUHPerdata berlaku bagi tuntutan ganti rugi keluarga korban pembunuhan. Studi ini menggunakan teori onrechtmatige daad L.C. Hoffman dan teori keadilan Aristoteles sebagai kerangka teoretis. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan mengklasifikasikan jenis penelitian sebagai hukum normatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keluarga pihak yang dirugikan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep onrechtmatige daad, yang mencakup komponen tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, membentuk struktur hukum dari pasal ini. Dalam menentukan proporsionalitas ganti rugi berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan kebutuhan pemulihan korban, teori keadilan Aristoteles memberikan dimensi filosofis. Studi ini memberikan panduan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum formal, konsep tanggung jawab perdata dan prinsip keadilan untuk menawarkan perlindungan hukum yang signifikan kepada keluarga korban pembunuhan di dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
Analisis Kebijakan Pembangunan Food Estate di Indonesia dalam Bingkai Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja Muhammad, Raihan; Pebriyani, Aulia; Fithriyatirrizqoh, Fithriyatirrizqoh; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembangunan food estate di Indonesia dipromosikan sebagai strategi percepatan ketahanan pangan melalui perluasan areal tanam, intensifikasi produksi dan konsolidasi tata kelola pangan berbasis kawasan. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya kegagalan panen, lahan terbengkalai, tumpang tindih penguasaan tanah, hingga konflik sosial–ekologis yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang mengatur kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis food estate dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menekankan pentingnya ketertiban substantif sebagai prasyarat pembangunan. Dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi food estate cenderung menghasilkan “ketertiban administratif” melalui orientasi percepatan proyek strategis nasional, sehingga abai terhadap kepastian hak atas tanah, partisipasi bermakna (termasuk FPIC), kehati-hatian ekologis, serta mekanisme pengawasan dan pemulihan. Kesimpulannya, kegagalan food estate bersifat struktural, bukan insidental, karena hukum lebih difungsikan sebagai legitimasi pembangunan daripada sarana pembaharuan yang adil dan berkelanjutan. Novelti penelitian ini terletak pada penilaian bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pangan harus berbasis ketertiban substantif yang melindungi hak, ekologi dan subjek pembangunan.
Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Perjanjian Transaksi E- Commerce terkait Investasi Kripto Ilegal via Media Sosial Muflikh, Alna Aulin Miftakhul; Ramadan, Daud Renata Candra; Silalahi, Bob Ben Salomoan; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce dan media sosial telah membuka ruang baru bagi praktik investasi berbasis aset kripto, termasuk yang berjalan secara ilegal dan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian transaksi e-commerce terkait investasi kripto ilegal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen secara normatif telah tersedia melalui UUPK, UU ITE, serta regulasi Bappebti dan OJK, namun efektivitasnya masih rendah. Perlindungan preventif terhambat oleh asimetri informasi, lemahnya literasi digital, serta kurangnya pengawasan terhadap promosi investasi di media sosial. Sementara itu, perlindungan represif sering tidak optimal karena keterbatasan pelacakan aset, kompleksitas teknologi blockchain dan koordinasi antar lembaga yang belum terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam investasi kripto ilegal masih menghadapi gap antara norma dan praktik. Sebagai kontribusi, penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif, pengawasan responsif dan mekanisme pemulihan kerugian yang lebih efektif bagi korban.
Jeritan Perempuan Dalam Pemaksaan Ideologi Patriarki yang Menuai Ketimpangan Keadilan Gender Fauzi, Zaky
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memandang bahwa ideologi patriarki terus dipaksakan terhadap perempuan melalui mekanisme yang bekerja secara sistemik dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ruang digital khususnya media sosial yang kini menjadi ruang utama pembentukan makna dan relasi kuasa. Praktik ini pada kenyataannya tidak hanya berdampak pada munculnya ketimpangan dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga turut memperkuat ketidakadilan gender. Kondisi tersebut berlangsung melalui pembiasaan terhadap cara perempuan ditampilkan, serta melalui pembentukan standar sosial yang pada dasarnya telah mengandung keberpihakan tertentu terhadap perempuan. Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada upaya mengkaji secara kritis cara kerja ideologi patriarki dalam kehidupan perempuan, termasuk bagaimana praktik-praktik tersebut terus mereproduksi ketimpangan keadilan gender melalui wacana dan representasi yang beredar di media sosial. Kami juga mengkaji kemungkinan strategi perlawanan yang dapat mereduksi dominasi ideologi patriarki di ruang digital dengan bertumpu pada pendekatan analisis gender dan teori feminis sebagai kerangka berpikir utama. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan perspektif doktrinal dan non doktrinal melalui pembacaan kritis atas regulasi yang relevan serta literatur akademik yang berkaitan dengan isu gender dan media digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial kami posisikan sebagai arena kontestasi ideologis tempat patriarki tidak hanya direproduksi tetapi juga dapat digugat dan dilawan melalui praktik diskursif yang berangkat dari kesadaran gender. Melalui penggunaan analisis gender dan feminisme penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi cara pandang sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan gender yang bersifat substantif di dalam ruang digital.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 (2026) Vol. 4 (2025) Vol. 3 (2024) No. 2 (2023) No. 1 (2023)