cover
Contact Name
-
Contact Email
journal@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
ISSN : 29645840     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan. Dalam bab 1, menjelaskan tentang sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepada desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam paraktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 (2025)" : 1 Documents clear
JUDICIAL REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI Sunarto, Sunarto; Lestari, Puji; Saputro, Iwan Hardi; Ruhadi, Ruhadi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika prinsip supremasi MPR itu telah mengalami pergeseran di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara perlu adanya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, termasuk melakukan pengujian terhadap produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang, ketika diduga isinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review, membawa peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances. Melalui kewenangan tersebut norma dalam Undang-Undang sebagai produk DPR bersama pemerintah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai legislator. Namun pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif (negative legislature), yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa norma tertentu bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Sedangkan perumusan norma baru sebagai gantinya merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama Pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 1