cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Danang
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
danang@stekom.ac.id
Editorial Address
Kampus Universitas Sains & Teknologi Komputer Address: Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Published by Universitas Sains Dan Teknologi Komputer
ISSN : 29887747     EISSN : 29885140     DOI : 10.51903
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik" : 5 Documents clear
Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia Yofiza Yofiza; Idandi Limbong; Nurul Kholis; Ahmad Syahbudin Ritonga; Reza Sahputra Panyalai; Raja Muhammad Fahreza
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v3i1.2274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan follow the money dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif, di mana data dikumpulkan melalui literatur, undang-undang terkait, jurnal, serta penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan menafsirkan sumber hukum yang relevan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan "follow the money" memainkan peran penting dalam melacak aliran dana yang terkait dengan tindak pidana, meskipun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan seperti kompleksitas jaringan pelaku dan upaya untuk menyamarkan kepemilikan aset. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting lembaga penegak hukum, seperti PPATK, dalam menjalankan pendekatan ini, serta pentingnya koordinasi antara lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan solusi yang dapat memperkuat pemberantasan TPPU melalui pendekatan follow the money di Indonesia.
Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Kebun Plasma: (Studi Kasus di Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu, Riau) Mahrus, Abdul Kamil Abdurrahman
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v3i1.2183

Abstract

This research analyzes the obligation of palm oil plantation companies to facilitate the development of plasma plantations, especially after the enactment of the Job Creation Law. The policy of developing plasma plantations in Indonesia has experienced quite complex dynamics, with various regulations that complement each other but also create uncertainty. An analysis of various laws and regulations shows an inharmony regarding the calculation of the land area that must be allocated for plasma plantations. Therefore, this study concludes that it is necessary to revise the existing laws and regulations to provide legal certainty and reduce the potential for conflict.
Implikasi Yuridis Kepemilikan Letter C, Patuk D, Dan Landrente Pasca Berlakunya PP 18 2021 Ratrisnanti, Lintang
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v3i1.2329

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis kepemilikan Letter C, Petuk D, dan Landrente pasca berlakunya PP 18 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen-dokumen kepemilikan tanah tradisional tersebut kini memiliki status hukum yang terbatas, hanya berfungsi sebagai petunjuk atau alat bukti pendukung dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. PP 18/2021 secara signifikan menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan satu-satunya bukti kepemilikan yang sah dan kuat, menciptakan urgensi bagi pemegang dokumen lama untuk segera mendaftarkan tanahnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjembatani transisi sistem, termasuk implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), digitalisasi data pertanahan, penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Keberhasilan transisi ini bergantung pada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih teratur, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia.
Dinamika Izin Operasional Mie Gacoan di Bulan Ramadhan: Implementasi Perda No.13 Tahun 2003 dan Dampaknya bagi Konsumen serta Pelaku Usaha di Banjarmasin Afifah, Lintang Laila Gina; Aufa, Muthia Rahida; Hashifah, Rania Alma; Anggrainnie, Siska Nur Ayu
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/3f163b62

Abstract

The 24-hour operation of dining establishments during Ramadan requires special attention due to consumer demand for meal services during sahur and iftar, as well as government regulations regarding business operating hours. This study employs a case study method by examining the operational permits of dining establishments in a major city in Indonesia that enforces specific policies during Ramadan. The focus of this research is to analyze how these policies are implemented, their impact on business owners, and consumer reactions to the prevailing regulations. On the other hand, government policies restricting the operating hours of restaurants and food stalls during fasting hours in Ramadan aim to respect the practice of fasting and maintain social order. This study seeks to analyze how Mie Gacoan responds to these policies and adjusts its operations to meet consumer needs while complying with the applicable regulations. The findings indicate that Mie Gacoan’s success in managing operational permits during Ramadan heavily depends on its strategies for adjusting opening hours and providing services that consider social sensitivities.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan : Studi Perbandingan  Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi Fladyo Pratama; Daffa Putra Rasmawan
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/kfq9wz49

Abstract

Abstract. Murder is the most serious criminal offence against human life which is universally regulated in various criminal law systems. Although however, the approach to the form and mechanism of criminal responsibility for murder offenders for perpetrators of murder can vary significantly between countries, influenced by legal philosophy,legal system adopted, and socio-cultural background. This research is a This research is a normative research, using comparative approach and Statute Approach This research examines This research examines relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (hereinafter referred to as KUH PIDANA). This approach is used to compare the accountability of the Indonesian This approach is used to compare the accountability for the offence of murder in Indonesia with Saudi Arabian law to understand the differences and to find solutions. differences as well as to find solutions or recommendations for legal issues of the best sanctions for perpetrators of murder in Indonesia. murder in Indonesia. This research focuses on the criminal evidence system evidence system and the comparison of death penalty sanctions between Indonesia and Saudi Arabia. Arabia. The analysis uses inductive method. The results of Saudi Arabian criminal research is more restorative than Indonesian criminal law as evidenced by the victim's family choosing the punishment for the perpetrator.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 2 (2025): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 2 (2023): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik More Issue