cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021" : 115 Documents clear
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Di Universitas Muslim Indonesia) Arneta A. Putri Salman; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and analyze the arrangement and implementation of MakassarCity Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas at the Muslim University of Indonesia. This research uses empirical normative research methods.The results of this study that the regulation on Non-Smoking Areas has been comprehensively regulated in the legislation. However, the implementation of such arrangements, especially at the Muslim University of Indonesia in order to follow up the Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas, when viewed from legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors are still not implemented effectively. As for theecomendasi of researchers in order for the implementation of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia to run effectively, namely, the need for the University of Muslim Indonesia needs to comprehensively protect passive smokers by establishing special rules that bind the No Smoking Area at the Muslim University of Indonesia as a form of support for the implementation of Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas. And the need for socialization and education from the makassar city government and the Indonesian Muslim University directly or indirectly about the No Smoking Area that must be applied in the place of teaching and learning process and improve the facilities and prasana so that the application of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia can be carried out effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta implementasi Peraturan Daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan pengaturan tersebut khususnya di Universitas Muslim Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya masih belum terlaksana secara efektif. Adapun rekomendasi penelitian ini agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia berjalan efektif yaitu, perlunya pihak Universitas Muslim Indonesia perlu melakukan perlindungan terhadap perokok pasif secara komprehensif dengan cara membentuk aturan khusus yang mengikat mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia sebagai bentuk dukungan implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan perlunya sosialisasi serta edukasi dari pemerintah kota Makassar serta pihak Universitas Muslim Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang wajib diterapkan di tempat proses belajar mengajar serta meningkatkan sarana dan prasana agara penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia dapat terlaksana dengan efektif.
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks) Suci Adhawati S. P.; Nasrullah Arsyad; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law against traffic negligence charges that resulted in other people death and to find out the factors of consideration of the panel of judges in imposing criminal cases in the case of the Decision Case Study Decision No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks This research method uses data collection techniques by means of empirical research. The research was conducted in Makassar, namely at the Makassar District Court. The results of this study indicate that the panel of judges examining, adjudicating and deciding this case has applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions or positive law. This can also be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant actions have met the elements of traffic negligence in accordance with Article 310 paragraph (4) of Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation is based on material truths obtained or can be seen from the indictment, witness statements, facts, and evidence revealed in the trial process. The legal considerations of the panel of judges in applying material law in this case are in accordance with the applicable criminal law in Indonesia. In decision No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks, the decision-making process carried out by the Panel of Judges according to the author opinion is in accordance with the applicable legal rules, namely based on at least two valid evidence, namely information. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengetahui faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan Studi Kasus Putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian empiris. Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku atau hukum positif. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas kebenaran materiil yang diperoleh atau dapat dilihat dari surat dakwaan, keterangan- keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum.
Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Aulia Ramadhani; Baharuddin Badaru; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the basis for the application of material criminal law to criminal acts of narcotics abuse and to find out the judges’ consideration in imposing rehabilitation sentences for victims of narcotics abuse. This research approach is a qualitative approach. Interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subjects of this research is the decision case No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. This research uses empirical methods, collecting primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion shows that : 1) in the decision No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, the public prosecutor uses the third alternative indictment, the indictment has been deemed proven by the public prosecutor, that the acts and the elements of the article match each other. 2) In decision No.5/Pid.Sus/2021/PN Mks. The defendant was imprisoned for 8 (eight) months anda was ordered to undergo medical dan social rehabilitation at the Rehabilitation Center of BNN BADDOKA. Abstrak “Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan kasus No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode empiris, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif ketiga, dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum, antara perbuatan dan unsur-unsur saling mencocoki. 2) Dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dibalai rehabilitasi BNN BADDOKA.
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dhea Salsabilah Nadia; La Ode Husein; Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

“This Research is aimed at students, especially law faculty students who want to carry out research related to A Legal Review of The Cancellation of The deed to Replace thr Pledge deed of Waqf”. The practice of waqf that occurs in people's lives is not yet fully orderly and efficient. The statement to donate an asset that wants to be donated must be clearly stated by the person who owns the property that wants to be donated along with proof of ownership of the property, but if there is someone who wants to donate the property but is not the legal owner of the object of waqf from the property. that will be donated then a waqf cannot be implemented or has violated the existing regulations regarding waqf, as is the case in the case in Decision Number 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls concerning a Cancellation of a Deed in lieu of a Wakaf Pledge located at Siak Regency, Riau Province, where Defendant I clearly did not have a certificate of ownership of the land rights and its relationship with the KUA of Siak Regency as Defendant II who made or issued the Wakaf Pledge Deed. Therefore, the KUA as Defendant II and Defendant I violated several provisions in the Waqf Constitution and the Compilation of Islamic Law. Abstrak “Penelitian ini ditujukan kepada khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin melaksanakan penelitian terkait Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Pernyataan untuk mewakafkan sesuatu harta benda yang ingin diwakafkan harus benar-benar dinyatakan oleh orang yang memiliki harta benda yang ingin diwakafkan beserta bukti- bukti kepemilikan dari harta bendanya, namun jika adanya seorang yang ingin mewakafkan harta benda tetapi bukan sebagai pemilik sah objek wakaf dari harta yang akan diwakafkan maka suatu perwakafan tidak dapat dilaksanakan atau telah melanggar peraturan yang telah ada mengenain perwakafan, seperti halnya dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tentang suatu Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang terletak di Kabupaten Siak Provinsi Riau dimana Tergugat I sudah sangat jelas tidak mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah tersebut dan keterkaitannya dengan pihak KUA Kabupaten Siak selaku Tergugat II yang membuat atau menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Maka dari itu pihak KUA selaku Tergugat II dan Pihak Tergugat I melanggar beberapa ketentuan dalam UUD perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Ulfa Aqila Ap Amirullah; Baharuddin Badaru; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze criminal law policies in dealing with criminal acts committed by street children and to find out how the actions at the Makassar Polrestabes in dealing with street children who commit crimes. This study uses empirical research methods, namely research where field data is the main data source, such as the results of interviews. Empirical research is used to analyze laws that are seen as patterned community behavior in life.The results of this study indicate that the criminal law policy in dealing with crimes committed by street children is currently still integrated with the policy in dealing with children in general. Policies in dealing with street children are based on the Criminal Code and Law no. 11 in 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The Makassar Police's actions in dealing with street children who commit criminal acts are handled by the Makassar Police Criminal Investigation Unit and handled by several units, not only the PPA unit. The handling process is in accordance with established procedures. The recommendation of this research is expected to the government so that the regulations governing specifically for street children should be added, so that the rights of street children when committing a crime both as perpetrators and victims become clearer and so that in the handling process there are no violations of children's rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak jalanan serta untuk mengetahui bagaimana tindakan di Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Kebijakan dalam menangani anak jalanan didasari oleh KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan ditangani oleh beberapa unit, tidak hanya unit PPA. Proses penanganannya pun sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar peraturan yang mengatur khusus anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan, agar hak anak jalanan jika melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban semakin jelas dan agar dalam proses penanganannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Rahayu Puji Lestari; Nurul Qamar; Mursyid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand and analyze the form of legal protection provided to whistleblowers in criminal cases. And to know and understand the agency authorized to provide protection for whistleblowers witnesses in criminal cases. This research uses normative research methods or library research, namely research that examines document studies. Sourced from books, journals and statutory regulations. The results of this study indicate that the forms of protection provided to whistleblowers in criminal cases include obtaining protection for personal security, participating in the process of determining forms of protection, providing information without pressure, obtaining interpreters, free from entangling questions, obtaining new identity and so on. Based on Law number 13 of 2006, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code regulates the protection of witnesses and victims as the institutions authorized to provide legal protection for witnesses. Research recommendations require a special policy to place representatives of the Witness and Victim Protection Agency in each region down to the Regency / City level. More progressive socialization by LPSK both to the public in general and to students, especially students. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam perkara pidana. Dan untuk mengetahui dan memahami Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberian perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pengungkap fakta (Whistleblower) dalam perkara Pidana yaitu berupa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, ikut serta dalam proses menentukan bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat identitas baru dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 KUHP dan KUHAP mengatur tentang lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang berwenang ddalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi. Rekomendasi penelitian membutuhkan kebijakan khusus untuk menempatkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disetiap daerah sampai ke tingkat Kabupaten / Kota. Sosialisasi yang lebih progresif oleh LPSK baik itu ke masyarakat secara umum maupun ke kalangan – kalangan pelajar utamanya mahasiswa.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar) Andi Nurwahidah; Baharuddin Badaru; Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the factors that cause police officers to commit criminal acts of narcotics misuse and identify how to enforce the law on drug abuse committed by members of the police. This study uses empirical research methods. The research location is at Polrestabes Makassar . The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data obtained through literature study and information obtained through free interviews. The results of this study show the data of members of the police who committed criminal acts of narcotics abuse from 2017-2020, and also the law enforcement phase if a member of the police commits an offense, especially narcotics abuse. The theoretical recommendation of this research is to contribute ideas for the development of legal science, especially regarding the crime of narcotics abuse committed by members of the Republic of Indonesia National Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunan narkotika dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya adalah di Polrestabes Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan data-data anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017-2020, dan juga tahap penegakan hukum apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran khusunya penyalahgunaan narkotika. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisia Republik Indonesia.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai COVID-19 Widya Surya Cendekiana; La Ode Husein; Agussalim Andi Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An epidemic is a disease that begins to spread and infect the population in greater numbers than usual in an area or region. at the beginning of 2020, the Indonesian people were shocked by the emergence of a virus outbreak called Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 which is caused by a coronavirus which is a group of viruses that infect the respiratory system. That is why those WHO claim that covid-19 are categorized as a pandemic. This article discusses about government policies related to Covid-19 regulations as well as policies issued by the central, regional and provincial governments.the research method of this article uses a type of normative research, the results of this study describe local and provincial government policies. which aims to prevent the transmission of Covid-19. implementation of local government regulations governments. create some awareness about the importance of wearing masks, one of which is in the contents of the health protocol rules. The existence of a policy issued by a regulation has not become an antidote for the Covid-19 virus, but this policy only prevents the spawning of Covid-19. Abstrak Wabah merupakan suatu penyakit yang mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya di suatu area atau daerah wilayah, Pada awal permulaan di tahun 2020 ,masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya suatu wabah virus yang disebutdengan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus yang merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, mengklaim bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemic, dikarenakan penyebaranya terjadi secara luas diseluruh dunia dan telah terhitung pada akhir tahun 2019. Artikel ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah kota yang dituju terkait regulasi Covid-19 serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah dan provinsi. metode penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, hasil penelitian ini mendeskripsikan daerah dan provinsi. peraturan Pemerintah. yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. pelaksanaan peraturan pemerintah daerah. menyadarkan akan pentingnya pemakaian masker yang salah satunya terdapat pada isi aturan protokol kesehatan. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh regulasi memang belum menjadi penangkal virus Covid-19, namun kebijakan ini hanya mencegah pemijahan Covid-19.
Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Resort Sinjai) Wahyuni Anindhita; Baharuddin Badaru; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the factors responsible for a person who is a criminal act of trafficking in persons, to determine the preventive actions taken by law enforcement officials in this case, especially the Sinjai Resrot Police to tackle the crime of trafficking in persons. This type of research is a descriptive empirical legal research. Using a qualitative legal research approach. The location of the legal research was carried out at the Sinjai Police. Types and sources of legal research data including primary data and secondary data. Data interview techniques with interviews and literature study. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the criminal act of trafficking in persons consists of economic factors, based on work, education and information, disharmony family conditions, consumptive culture, a woman, and mass media factors. Regarding efforts to tackle the criminal act of trafficking in persons, namely by means of law enforcement officials that have an impact on the perpetrators of the crime of trafficking in persons, socialization is needed, urging the public to be active in reporting matters suspected of being related to criminal acts, deepening religious teachings. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini khususnya pihak Kepolisian Resrot Sinjai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di Polres Sinjai. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang terdiri dari faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan informasi, keadaan keluarga yang tidak harmonis, budaya konsumtif, diskriminasi wanita, dan faktor media massa. Mengenai upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yakni dengan cara aparat penegak hukum memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, diperlukan adanya sosialisasi, mendrng masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam melaporkan hal-hal yang dicurigai terkait dengan tindak pidana, pendalaman ajaran agama.
Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020 Yudha Kuswara; Ilham Abbas; Hardianto Djanggih
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective is to analyze law enforcement related to the case of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar and efforts to overcome the acts of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar. The research method used was juridical empirical with the research location at the Makassar Police Headquarters. The results showed that vigilante action could be processed just like a crime in general and vigilante actors could be processed as long as there were parties or relatives who felt aggrieved or objected. Cases of vigilante action can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit crimes of mistreatment andbeatings. The efforts of the police and the community in overcoming the act of vigilantism are pre-emptive, preventive and repressive efforts, as well as the effectiveness of a community figure. Abstrak Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri(Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar dan upayapenanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindakpidana pencurian di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya dan pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. Kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif, dan juga keefektifitasan suatu tokoh masyarakat.

Page 1 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue