Garuda - Garba Rujukan Digital

Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah Wahyu Triansyah; Andi Risma; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article reveals the behaviour of the people who are gradually trying to change the function of agricultural land into houses or housing amidst the limited land owned by Bantaeng Regency. This article questions the form of land-use change implementation. The empirical research method on the law was chosen to describe the legal reality of people's behaviour in an area that is the research location. The results of this study indicate that the conversion of sustainable land use has not been implemented as intended and resulted in a reduction in agricultural land, even though there should be replacement land designated as agricultural land that was determined before the permit was issued. In general, the conditions for the land conversion plan are not fulfilled because every applicant for a permit to change the function of agricultural land has received the majority of the permit even though all the conditions stipulated by the regulations are not fulfilled in its entirety, while legal protection related to land use is strong enough in Indonesia, then juridically, this activity can be declared a null and void act. On the other hand, there are still people who do not heed the rules related to regional spatial planning. Abstrak:Artikel ini mengungkapkan prilaku masyarakat yang secara berangsur-angsur dalam mengupayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah atau perumahan ditengah keterbatasan lahan yang dimiliki wilayah Kabupaten Bantaeng. Artikel ini mempersoalkan bentuk pelaksanaan alih fungsi lahan. Metode penelitian empiris terhadap hukum dipilih untuk mendeskripsikan kenyataan hukum pada prilaku masyarakat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalih fungsian lahan berkelanjutan tidak terlaksana sebagaimana tujuan yang diamantkan regulasi yang berlaku seperti diharapkan dan mengakibatkan reduksi terhadap lahan pertanian, padahal seharusnya ada lahan pengganti yang ditetapkan sebagai lahan pertanian yang ditentukan sebelum izin dikeluarkan. Secara umum, syarat rencana alih fungsi lahan tidak terpenuhi karena setiap pemohon izin pengalih fungsian lahan pertanian mayoritas telah mendapatkan izin meski keseluruhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan tidak terpenuhi seara keseluruhan, sedangkan perlindungan hukum terkait penggunaan lahan sudah cukup kuat di Indonesia, maka secara yuridis kegiatan ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang batal demi hukum. Pada sisi lain, masih terdapat pula masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang terkait rencana tata ruang wilayah.

Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik Rahmad Sugiarto; Aan Aswari; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Highways are solutions and innovations that are developed so that people get facilities in driving that are more in line with expectations. Highway construction is an acceleration of a community goal to immediately enjoy its facilities and services, by it to get all the advantages contained in highway utilization, users must carry out their obligations in order to obtain rights, particularly in the use of electronic highway cards. This article analyzes the achievements of legal protection for consumers of e-toll road users. The research method of this article uses a normative legal research type. The results of this study describe that technology to build smart steps in utilizing toll roads can shorten service time and build creativity in services. Legal protection secures the objectives of the legal actions of highway administrators and users, through Government Regulations and Presidential Regulations. The implementation of Government and Presidential Regulations related to the highway in addition to further shortening distances, the use of technology also shortens travel time to destination areas because of the use of e-tolls amid an increasing number of vehicles. However, the new regulations have not been able to fully fulfil the rights of consumers as they need to be fully realized, and are contained in consumer protection laws. Abstrak: Jalan tol merupakan solusi dan inovasi yang dikembangkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas dalam berkendara lebih sesuai dengan harapan. Pembangunan jalan tol merupakan sebuah percepatan sebuah tujuan masyarakat untuk segera dinikmati fasilitas dan layanannya, olehnya untuk mendapatkan seluruh keunggulan yang terdapat dalam pemanfaatan jalan tol maka pengguna harus melaksanakan kewajiban agar bisa mendapatkan hak, secara khusus dalam pemanfaatan kartu tol elektronik. Artikel ini menganalisis capaian perlindungan hukum konsumen pengguna e-toll dijalan tol. Metode penelitian artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa teknologi membangun langkah cerdas dalam pemanfaatan jalan toll dapat mempersingkat waktu pelayanan dan membangun kreativitas dalam pelayanan. Perlindungan hukum mengamankan tujuan dari perbuatan-perbuatan hukum penyelenggara dan pengguna jalan tol, melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Presiden terkait Jalan tol selain semakin mempersingkat jarak, penggunaan teknologi juga mempersingkat waktu tempuh ke wilayah tujuan karena penggunaan e-toll ditengah peningkatan jumlah kendaraan semakin meningkat. Namun, regulasi yang baru tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dari konsumen sebagaimana perlu terwujud secara utuh, dan tertuang didalam hukum perlindungan konsumen.

Peretasan terhadap Sistem Elektronik pada Aplikasi Angkutan Umum Risman Hi Mustafa; Mulyati Pawennai; Mursyid Mursyid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the developments and increasing needs of society globally is initiated by the use of information technology by the people in each region, but the increasing needs of the development of human activities are still different from place to place. This article analyzes the technological development of a hack that is now reaching online public transport applications and can have an impact on users. The factors that cause hacking are the focus of this article. Empirical legal research methods using social science outside of legal science are used to complete the results of studies in the form of community and legal phenomena in an area. The results show that electronic agent hacking is initiated by income factors in the form of incentives or bonuses, ease of hacking from experimental actions, economic and environmental needs that result in a conspiracy to commit crimes, the majority of the samples in this article do not understand the performance of an electronic system that is interconnected with various supra other systems that make use of electronic systems. This article concludes that the cooperation between law enforcers and electronic agents must be further improved, including improving the quality of human resources, and there must be institutions that accept community innovation and be rewarded as countermeasures and services for community innovation. Abstrak:Perkembangan dan peningkatan kebutuhan masyarakat secara global salah satunya diprakarsai dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat ditiap wilayah, namun peningkatan kebutuhan dari perkembangan aktivitas manusia tersebut tetap berbeda disetiap tempat. Artikel ini menganalisa dari perkembangan teknologi dari sebuah tindakan peretasan yang kini menjangkau pada aplikasi angkutan umum online, dan dapat memberikan sebuah dampak terhadap pengguna. Faktor penyebab terjadinya peretasan menjadi fokus kajian artikel ini. Metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan ilmu pengetahuan sosial diluar ilmu hukum digunakan untuk menuntaskan hasil kajian yang berupa fenomena masyarakat dan hukum dalam sebuah wilayah. Hasil menunjukkan bahwa peretasan agen elektronik diprakarsai faktor pendapatan yang berupa insentif atau bonus, kemudahanan dalam meretas dari tindakan percobaan, kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan persekongkolan dalam melakukan kejahatan, mayoritas sampel dalam artikel ini tidak memahami sebuah kinerja sistem elektronik yang saling berhubungan dengan berbagai supra sistem lainnya yang memanfaatkan sistem elektronik. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerjasama penegak hukum dengan agen elektronik harus lebih ditingkatkan, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan harus ada lembaga yang menerima inovasi masyarakat dan diberikan reward sebagai penanggulangan dan pelayanan terhadap inovasi masyarakat.

Sengketa Mahar Setelah Perceraian Nur Annisa Asjaksaan; Zainuddin Zainuddin; Rustan Rustan; Muhammad Said P
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The right of a woman to accept a marriage dowry from the groom is full of acceptance, indicating that the transfer of property is perfect for the woman he marries, but the phenomenon in the society of a region still makes it a dispute that shows different definitions and categories of dowries. This article analyzes the law related to judges' legal considerations in resolving dowry disputes that have not been cashed after divorce in a court decision. Normative research methods using literature law materials are used as an approach in the legal analysis of this article and a court decision. The results of the legal analysis of dowry disputes after divorce can be seen from 2 (two) aspects, namely the aspect of the dispute resolution process with the claims in a reconciliation suit in a divorce case, and the legal consideration aspects of judges in an incremental case and become a jurisprudence in overcoming problems similar. The dowry that has not been cash since the marriage as the originator of the dispute uses a civil procedural law approach within the scope of religious courts as well as dispute resolution in general courts, and additional requirements are required in completing the administration of marriage applications at the Office of Religious Affairs so that a dowry dispute after divorce becomes a preventive step. Abstrak:Hak perempuan menerima mahar perkawinan dari mempelai pria dengan penuh kerelaan, menunjukkan bahwa peralihan sesuatu harta benda secara sempurna kepada perempuan yang dinikahinya, namun fenomena dalam masyarakat suatu wilayah masih saja menjadikannya sebuah sengketa yang menunjukkan definisi berbeda dan ketegori tentang mahar. Artikel ini menganalisis hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa mahar yang belum tunai setelah perceraian pada sebuah putusan pengadilan. Metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan digunakan sebagai pendekatan dalam analisis hukum artikel ini, dan sebuah putusan pengadilan. Hasil analisis hukum sengketa mahar setelah perceraian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek proses penyelesaian sengketa dengan komulasi gugatan dalam gugatan rekonvensi pada perkara cerai talak, dan aspek pertimbangan hukum hakim dalam sebuah kasus yang inkracht dan menjadi sebuah yurisprudensi dalam mengatasi masalah yang serupa. Mahar yang belum tunai sejak pernikahan sebagai pencetus sengketa menggunakan pendekatan hukum acara perdata diruang lingkup pengadilan agama sebagaimana penyelesaian sengketa diperadilan umum, dan diperlukan syarat tambahan dalam melengkapi administrasi permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama agar sengketa mahar setelah perceraian menjadi sebuah langkah preventif.

Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata Muhammad Yusuf Rahman; Baharuddin Badaru; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The arrangement of parking spaces creates various problems so that it can affect land use that does not provide prosperity for the people. The very significant growth of vehicles has resulted in serious problems in parking lots. The parking fees that become the income of each region should be used as an effort to increase the people's prosperity evenly, but the potential for the growth of parking managers who do not have (illegal) permits makes this article break down the problem so that it can provide solutions to the same problems in various natural tourism areas. Legal research methods with a phenomenon approach to parking users and law enforcers are used to describe social facts in the tourism area specified in this article. The results show that natural and culinary tourism locations provide great potential for land acquisition and illegal parking use, thus affecting the level of regional income through parking fees and disturbing road users. As a result, it is described that the growth or procurement of proper and safe parking space as mandated by the regulations has encountered obstacles, even though the community needs their rights as parking service users to be fully accommodated. This article concludes that there are rights needed by the community according to the applicable regulations, but the fact is that the majority of the people themselves who do not carry out their obligations and take a stand in support of these violations still exist as parking lots that do not get legality. Abstrak:Penataan ruang parkir menjadikan beragam problematika sehingga dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan yang tidak memberikan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan mengakibatkan permasalahan serius pada lahan parkir. Retribusi parkir yang menjadi pendapatan setiap daerah seharusnya bisa dijadikan sebagai upaya peningkatan kemakmuran rakyat secara merata, namun potensi tumbuhnya pengelola parkir yang tidak memiliki izin (liar) membuat artikel ini mengurai persoalan agar dapat memberikan solusi bagi persoalan yang sama diberbagai wilayah pariwisata alam. Metode penelitian hukum dengan pendekatan fenomena pada pengguna parkir dan penegak hukum digunakan untuk mendeskripsikan fakta sosial didaerah pariwisata yang ditentukan dalam artikel ini. Hasil menunjukkan bahwa lokasi pariwisata alam dan kuliner memberikan potensi besar timbulnya pengadaan lahan dan pemanfaatan parkir liar, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan daerah melalui retribusi parkir dan mengganggu pengguna jalan. Dampaknya, terdeskripsikan pertumbuhan atau pengadaan lahan parkir yang layak dan aman sebagaimana amanat regulasi mengalami hambatan, padahal masyarakat membutuhkan hak-hak sebagai pengguna jasa parkir terakomodir utuh. Artikel ini menyimpulkan adanya hak yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana aturan yang berlaku, namun faktanya mayoritas masyarakat sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya dan bersikap mendukung pelanggaran tersebut tetap eksis menjadi lahan parkir yang tidak mendapat legalitas.

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Di Universitas Muslim Indonesia) Arneta A. Putri Salman; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out and analyze the arrangement and implementation of MakassarCity Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas at the Muslim University of Indonesia. This research uses empirical normative research methods.The results of this study that the regulation on Non-Smoking Areas has been comprehensively regulated in the legislation. However, the implementation of such arrangements, especially at the Muslim University of Indonesia in order to follow up the Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas, when viewed from legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors are still not implemented effectively. As for theecomendasi of researchers in order for the implementation of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia to run effectively, namely, the need for the University of Muslim Indonesia needs to comprehensively protect passive smokers by establishing special rules that bind the No Smoking Area at the Muslim University of Indonesia as a form of support for the implementation of Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas. And the need for socialization and education from the makassar city government and the Indonesian Muslim University directly or indirectly about the No Smoking Area that must be applied in the place of teaching and learning process and improve the facilities and prasana so that the application of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia can be carried out effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta implementasi Peraturan Daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan pengaturan tersebut khususnya di Universitas Muslim Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya masih belum terlaksana secara efektif. Adapun rekomendasi penelitian ini agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia berjalan efektif yaitu, perlunya pihak Universitas Muslim Indonesia perlu melakukan perlindungan terhadap perokok pasif secara komprehensif dengan cara membentuk aturan khusus yang mengikat mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia sebagai bentuk dukungan implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan perlunya sosialisasi serta edukasi dari pemerintah kota Makassar serta pihak Universitas Muslim Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang wajib diterapkan di tempat proses belajar mengajar serta meningkatkan sarana dan prasana agara penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia dapat terlaksana dengan efektif.

Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks) Suci Adhawati S. P.; Nasrullah Arsyad; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the application of material criminal law against traffic negligence charges that resulted in other people death and to find out the factors of consideration of the panel of judges in imposing criminal cases in the case of the Decision Case Study Decision No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks This research method uses data collection techniques by means of empirical research. The research was conducted in Makassar, namely at the Makassar District Court. The results of this study indicate that the panel of judges examining, adjudicating and deciding this case has applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions or positive law. This can also be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant actions have met the elements of traffic negligence in accordance with Article 310 paragraph (4) of Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation is based on material truths obtained or can be seen from the indictment, witness statements, facts, and evidence revealed in the trial process. The legal considerations of the panel of judges in applying material law in this case are in accordance with the applicable criminal law in Indonesia. In decision No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks, the decision-making process carried out by the Panel of Judges according to the author opinion is in accordance with the applicable legal rules, namely based on at least two valid evidence, namely information. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengetahui faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan Studi Kasus Putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian empiris. Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku atau hukum positif. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas kebenaran materiil yang diperoleh atau dapat dilihat dari surat dakwaan, keterangan- keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum.

Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Aulia Ramadhani; Baharuddin Badaru; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to describe the basis for the application of material criminal law to criminal acts of narcotics abuse and to find out the judges’ consideration in imposing rehabilitation sentences for victims of narcotics abuse. This research approach is a qualitative approach. Interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subjects of this research is the decision case No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. This research uses empirical methods, collecting primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion shows that : 1) in the decision No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, the public prosecutor uses the third alternative indictment, the indictment has been deemed proven by the public prosecutor, that the acts and the elements of the article match each other. 2) In decision No.5/Pid.Sus/2021/PN Mks. The defendant was imprisoned for 8 (eight) months anda was ordered to undergo medical dan social rehabilitation at the Rehabilitation Center of BNN BADDOKA. Abstrak “Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan kasus No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode empiris, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif ketiga, dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum, antara perbuatan dan unsur-unsur saling mencocoki. 2) Dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dibalai rehabilitasi BNN BADDOKA.

Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dhea Salsabilah Nadia; La Ode Husein; Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

“This Research is aimed at students, especially law faculty students who want to carry out research related to A Legal Review of The Cancellation of The deed to Replace thr Pledge deed of Waqf”. The practice of waqf that occurs in people's lives is not yet fully orderly and efficient. The statement to donate an asset that wants to be donated must be clearly stated by the person who owns the property that wants to be donated along with proof of ownership of the property, but if there is someone who wants to donate the property but is not the legal owner of the object of waqf from the property. that will be donated then a waqf cannot be implemented or has violated the existing regulations regarding waqf, as is the case in the case in Decision Number 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls concerning a Cancellation of a Deed in lieu of a Wakaf Pledge located at Siak Regency, Riau Province, where Defendant I clearly did not have a certificate of ownership of the land rights and its relationship with the KUA of Siak Regency as Defendant II who made or issued the Wakaf Pledge Deed. Therefore, the KUA as Defendant II and Defendant I violated several provisions in the Waqf Constitution and the Compilation of Islamic Law. Abstrak “Penelitian ini ditujukan kepada khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin melaksanakan penelitian terkait Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Pernyataan untuk mewakafkan sesuatu harta benda yang ingin diwakafkan harus benar-benar dinyatakan oleh orang yang memiliki harta benda yang ingin diwakafkan beserta bukti- bukti kepemilikan dari harta bendanya, namun jika adanya seorang yang ingin mewakafkan harta benda tetapi bukan sebagai pemilik sah objek wakaf dari harta yang akan diwakafkan maka suatu perwakafan tidak dapat dilaksanakan atau telah melanggar peraturan yang telah ada mengenain perwakafan, seperti halnya dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tentang suatu Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang terletak di Kabupaten Siak Provinsi Riau dimana Tergugat I sudah sangat jelas tidak mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah tersebut dan keterkaitannya dengan pihak KUA Kabupaten Siak selaku Tergugat II yang membuat atau menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Maka dari itu pihak KUA selaku Tergugat II dan Pihak Tergugat I melanggar beberapa ketentuan dalam UUD perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Ulfa Aqila Ap Amirullah; Baharuddin Badaru; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to identify and analyze criminal law policies in dealing with criminal acts committed by street children and to find out how the actions at the Makassar Polrestabes in dealing with street children who commit crimes. This study uses empirical research methods, namely research where field data is the main data source, such as the results of interviews. Empirical research is used to analyze laws that are seen as patterned community behavior in life.The results of this study indicate that the criminal law policy in dealing with crimes committed by street children is currently still integrated with the policy in dealing with children in general. Policies in dealing with street children are based on the Criminal Code and Law no. 11 in 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The Makassar Police's actions in dealing with street children who commit criminal acts are handled by the Makassar Police Criminal Investigation Unit and handled by several units, not only the PPA unit. The handling process is in accordance with established procedures. The recommendation of this research is expected to the government so that the regulations governing specifically for street children should be added, so that the rights of street children when committing a crime both as perpetrators and victims become clearer and so that in the handling process there are no violations of children's rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak jalanan serta untuk mengetahui bagaimana tindakan di Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Kebijakan dalam menangani anak jalanan didasari oleh KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan ditangani oleh beberapa unit, tidak hanya unit PPA. Proses penanganannya pun sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar peraturan yang mengatur khusus anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan, agar hak anak jalanan jika melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban semakin jelas dan agar dalam proses penanganannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA