cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022" : 6 Documents clear
TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATASAN UMUR DEWASA SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Idfi Yava Dwilestari; andi Risma; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine the regulation of the age limit for adults as holders of land rights certificates and to find out the legal consequences if someone wants to make a certificate of land rights even though they are not old enough. This research uses a normative research method using a law approach and a case study approach. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected resultsand conclusions on the problem. The results of this study indicate that: Thediversity of regulations regarding the adult age limit in the law makes BPN issue a new regulation, namely the Ministerial Circular which has been regulated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015, namely the adult age in land service framework is 18 years or already married. The Circular is contrary to Article 330 BW which regulates the adult age of 21 years. The legal consequences that occur in the making of land rights certificates that do not meet the requirements of adult age are administrative defects but are not canceled but the certificate cannot be used until it is of sufficient age and the certificate will be held by an appointed guardian. Recommendations for this research: it is hoped that with the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015 regarding adult age, it can provide uniformity regarding the adult age limitin the context of land services throughout the National Land Agency in Indonesia. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batasan umur dewasa sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah dan untuk mengetahui akibat hukum apabila seseorang ingin membuat sertifikat hak atas tanah padahal belum cukup umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Kemudian data yang diperolehdianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai batas usia dewasa telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 yaitu usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 18 tahun atau sudah menikah. Surat Edarantersebut bertentangan dengan Pasal 330 BW yang mengatur umur dewasa yaitu21 tahun. Akibat hukum yang terjadi dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah yang belum memenuhi syarat cukup umur dewasa tersebut yaitu cacat administrasi tetapi tidak dibatalkan akan tetapi sertifikat tersebut tidak bisa digunakan sampai usianya mencukupi dan sertifikatnya akan dipegang oleh wali yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini : diharapkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang usia dewasa, bisamemberikan keseragaman terkait batasan umur dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan di seluruh Badan Pertanahan Nasional yang ada di Indonesia.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK Riswandy Aditya; Dwi Handayani; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the basis of judges' considerations in making verstek decisions and to find out and analyze legal remedies against verstek decisions. This research uses the normative method. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials is carried out by observing the sources of legal materials related to this research study. The results of the study show that the basis for the judge's consideration of the Verstek decision on the case in Decision Number 498/Pdt.G/2019/PN.Mks is because the Defendant has been summoned five times in a row and has never been present at the trial even though he has been legally and properly summoned and Efforts against the verstek decision can be made by means of resistance/verzet. If a verstek decision is handed down against thedefendant, and the defendant objects to it, the defendant can file a fight. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap putusan verstek. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencermati sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara dalam Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PN.Mks dikarenakan Tergugat telah di dipanggil lima kali berturut-turut dan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Upaya terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan cara melakukan perlawana/verzet. Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan pihak tergugat keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan
FUNGSI PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Andi Muhammad Reyza; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand and analyze the function of the government in carrying out the functioning of public services during the pandemic while still paying attention to PP. No. 88 of 2019 concerning occupational health. The research method used in writing this thesis is an empirical legal research method. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The government's function is to carry out public service functions during the pandemic by issuing Work From Home system rules and the government also imposes restrictions on management at public service offices and in protecting government employees also applies a scheduling system for employees who come to work at the office. The recommendation from this research is that the government must continue to monitor and protect employees in public services to the maximum extent so that employees feel safe and continue to carry out their functions optimally. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan tetap memperhatikan PP.No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan mengeluarkan aturan sistem Work From Home dan pemerintah juga melakukan pembatasan pengurusan di kantor pelayanan publik serta dalam melindungi pegawai pemerintah juga memberlakukan sistem penjadwalan pegawai yang masuk kerja dikantor. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta perlindungan secara maksimal terhadap pegawai di pelayanan publik agar pegawai merasa aman dan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal juga.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Annisa Muthia Al-Qadri Syam; Dwi Handayani; Salle Salle
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the implementation of interfaith marriages and to find out and analyze interfaith marriages in the perspective of positive law and Islamic law. The research method is normative research type, namely research that is more oriented to the study of phenomena where all data obtained is based on research on legal materials in the form of legislation or books and documents that have to do with the topic of the research proposal. The results of this study show that: Interfaith marriages can cause psychological pressure, in the form of psychological conflicts, potentially choosing a secular lifestyle. In the Compilation of Islamic Law article 40 point c and article 44, it expressly prohibits interfaith marriages, both Muslim men and non-Muslim women and Muslim women with non-Muslim men. While in Figih law, there are views about interfaith marriages in four schools, namely Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Hambali School and Maliki School. 1/1974 concerning Marriage Law is not yet clear and complete in regulating interfaith marriages so as not to cause legal interpretations which result in confusion in the community related to these problems and the consistency of the government must be emphasized again. Abstrak: Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksananaan Perkawianan Beda Agama Dan Untuk mengetahui dan menganalisi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Metode penelitian dengan tipe penelitian normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasi pada kajian fenomena dimana semua data-data yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan topik proposal penelitian. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa: Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, berpotensi memilih pola hidup sekuler. berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point c dan pasal 44 dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Sedangkan dalam hukum Figih, terdapat pandangan mengenai perkawinan beda agama dalam empat mahzab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i Mazhab Hambali dan mazhab Maliki Rekomendasi penelitian ini adalah Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berakibat adanya kebingungan pada masyarakat yang terkait dengan permasalahan tersebut dan konsistensi pemerintah harus dipertegas lagi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP jiPENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR MENURUT PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 DI KOTA MAKASSAR Muhammad Fikri Raihan Aldino; Hamza Baharuddi; Maduppa Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to find out how PD parking manages parking in Makassar City and to find out how to overcome illegal parking in Makassar City. This research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The result of this research is parking management by PD. Makassar Raya parking is still not effective enough because there are many obstacles in carrying out the process, such as the lack of supervision by the PD. Parking in overcoming illegal parking in Makassar City, and also many people who violate such as parking carelessly on the side of the road so that it disrupts traffic flow. Recommendations from this study are for the case of PD illegal parking attendants. Makassar Raya Parking must be more intensive to carry out supervision so as not to increase the number of illegal parking attendants carrying out illegal parking fees or extortion in Makassar City. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara PD parkir mengelola perparkiran di Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi parkir liar di Kota Makassar. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir yang dilakukan PD. Parkir Makassar Raya masih belum cukup efektif di karena kan banyaknya kendala dalam menjalankan prosesnya seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan PD. Parkir dalam mengatasi parkir liar di Kota Makassar, dan juga banyak masyarakat yang melanggar seperti parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk pada kasus juru parkir liar PD. Parkir Makassar Raya harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan agar tidak semakin maraknya oknum juru parkir liar melakukan tindakan retribusi biaya parkir illegal atau pungli di Kota Makassar.
Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan iqbal maulana; Sufirman Rahman; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales carried out by creditors receiving fiduciary guarantees and to determine legal protection for creditors in the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. This research uses normative legal research methods, namely research that examines document studies. namely using a variety of primary and secondary data such as legislation, court decisions, and legal theory. The results of this study indicate that the process of executing a fiduciary guarantee object with underhand sales always encounters problems because there is no protection for creditors to execute when there is no fiduciary guarantee deed if the debtor or debtor who is in breach of contract does not provide the collateral object voluntarily. Recommendation The need for a more complete explanation of the rules regarding the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. Because based on the research that the author has examined, the effectiveness of the execution of the object of fiduciary guarantees with sales under the hands are still many who violate, do not understand the law itself, both from the debtor and from the creditor and it is hoped that all parties in providing fiduciary guarantees should involve legal experts who know more about the agreement and supervision in the implementation of the provision of fiduciary guarantees. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. yakni menggunakan berbagai data Primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengandilan, dan teori hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan selalu menemui permasalahan dikarenakan tidak ada perlindungan bagi kreditur untuk mengeksekusi ketika tidak adanya akta jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pihak yang berutang yang cidera janji tidak memberikan objek jaminan secara sukrela. Rekomendasi Perlunya penjelasan aturan yang lebih lengkap tentang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Karena berdasarkan penelitian yang penulis teliti efektifitas eksekusi dari objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan masih banyak yang melanggar, tidak paham dengan hukum itu sendiri baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur dan Sangat diharapkan kepada semua pihak dalam pemberian jaminan fidusia hendaknya melibatkan tenaga ahli hukum yang lebih mengetahui tentang cara perjanjian dan pengawasan dalam pelaksaan pemberian jaminan fidusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue