cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2024): 2024" : 10 Documents clear
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Noprianto, Ade; Abdul Gani, Ruslan; Ramlah; Arsyad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.118

Abstract

Pencurian merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencurian karet menurut hukum positif dan hukum pidana Islam yang belum optimal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa penyelesaian tindak pidana pencurian karet menurut hukum positif dan hukum pidana Islam belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian empiris Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian karet sudah sesuai dengan hukum positif, namun belum sesuai dengan hukum Islam karena Indonesia bukan menganut sistem Negara Islam. Namun prinsip Islam sudah diterapkan misalnya berdamai dalam menyelesaikan perkara hukum.
Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Suardi Ritonga, Ahmad; Abdul Gani, Ruslan; Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.178

Abstract

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana gratifikasi oleh kepala daerah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta penegakan hukum dan efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan jenis data sekunder yakni menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan yang berlaku atau undang-undang dan lain sebagainya, kemudian data primer yakni diperoleh langsung dari objek penelitian. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh dari buku-buku maka hasil penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam aspek hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun penjara serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar bagi pelaku gratifikasi. Dalam hukum Islam, pelaku dikenakan sanksi takzir yang disesuaikan oleh hakim. Penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi di Indonesia masih kurang efektif dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, sanksi tambahan seperti pemiskinan dan hukuman mati diusulkan. Jadi penerapan hukuman yang lebih tegas seperti pemiskinan dan hukuman mati dapat menjadi solusi efektif untuk memberantas tindak pidana gratifikasi oleh kepala daerah, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan dengan mempertimbangkan aspek HAM.
Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat M.Iqbal; Siswanto, Iwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.179

Abstract

Manajemen merupakan hal penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat dan untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat di masjid kelurahan tembilahan barat kecamatan tembilahan hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah para petugas amil dan mustahik di 5 Masjid namun ada 2 masjid yang tidak membuka amil zakat. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa petugas amil zakat masjid di kelurahan Tembilahan Barat pengelolaannya sudah sesuai dengan perinsip ekonomi Islam. Dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, menjalankan tugas tanpa adanya unsur pemaksaan dari manapun, dan melakukannya tugasnya  dengan prinsip suakrela,  bergotong royong serta kompak dengan membentuk petugas amil dari masyarakat sekitar, menjalankan tugasnya secara profesional, dan sesuai dengan keahliannya dibidang masing-masing dan juga sudah berpengalaman pada ditahun-tahun sebelumnya, melaksanakan tugasnya dengan mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain. Petugas amil zakat masjid di kelurahan Tembilahan Barat melaksanakan pendistribusian sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Dengan mengutamakan pendistribusian pada lingkungan terdekat dan merata, menjadikan fakir miskin prioritas utama dan  menyeluruh kepada delapan golongan, namun pada saat sekarang  ada yang tidak ada seperti budak, jadi pendistribusian hanya dilakukan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.
Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi Stevany Putri, Ester; Fatika Syahda, Illa; Dwi Putra, Rizki; Suhaila Syafa, Tazkia; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.203

Abstract

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh anak setelah perceraian serta menyelesaikan sangketa hak asuh anak melaui litigasi. Pendekatan dalam penelitian ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak asuh anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pembesaran anak-anak mereka setelah perceraian. Untuk itu diperlukan suatu litigasi untuk dapat memberikan Keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, dalam memutuskan perkara hak asuh anak peran hakim sangat penting guna mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keputusan yang baik dan benar, yang berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.
Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi Nur Azra, Dinda; Annisa Qutrunnadaa, Febby; Simamora, Yosua; Dio Wijatmika, Reza; Siswajayanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.204

Abstract

Hukum perdata merupakan cabang hukum privat yang mengatur interaksi antara subjek hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan dan pembaharuan terhadap hukum perdata di indonesia beserta permasalahan eksekusi dan mediasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan perdata, seperti kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta asli yang dibuat oleh notaris di pengadilan perdata, kemajuan teknologi harus dipandang sebagai tonggak sejarah baru. Secara khusus, mana yang lebih dapat diandalkan antara akta notaris atau rekaman video langsung dari sistem CCTV yang menunjukkan para pihak dalam suatu perjanjian? Kekuatan suatu akta otentik merupakan bukti yang kuat, sesuai dengan falsafah hukum perdata nasional yang dibawa dari zaman penjajahan Belanda.
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Dwi Putra, Rizki; Stevany Putri Sinlae, Ester; Suhaila Syafa, Tazkia; Fatika Syahda, Illa; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.205

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bank berkewajiban untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.
Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata Aulia, Ardiansyah; Rizky Ramadhan, Gilang; Fauzi, Muhammad; Doorson, Stiven; Diaz, Yosaphat; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.207

Abstract

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke  pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan didalam peradilan hukum acara perdata
Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP Rizky Ramadhan, Gilang; Diaz, Yosaphat; Ul Hosnah, Asmak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.208

Abstract

Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah terisolasi dari interaksi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial serta bagaimana sistem peradilan pidana di indonesia dapat melakukan penuntutan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum pencemaran nama baik di indonesia dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Ini mencakup poin-poin penting Pertama, pencemaran nama baik dalam KUHP: Pencemaran nama baik diartikan sebagai tuduhan palsu terhadap seseorang yang dapat merusak nama baiknya di masyarakat. Kedua, Pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE: UU ​​ITE juga mengkriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet. Elemen kuncinya adalah niat subyektif untuk mencemarkan nama baik, kurangnya justifikasi hukum, dan tindakan menyebarkan atau menyebarkan informasi yang memfitnah. Ketiga, Pelanggaran terkait lainnya: Dokumen tersebut juga membahas pelanggaran terkait seperti tuduhan palsu (Pasal 317 KUHP) dan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah Diaz, Yosaphat; Rizky Ramadhan, Gilang; Stiven Doorson; Aulia, Ardiansyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.209

Abstract

Reksa dana syariah membatasi investasi mereka pada komoditas yang tidak melanggar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan reksa dana dan reksadan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan reksa dana berinvestasi di berbagai aset keuangan, baik mengikuti standar investasi syariah maupun tradisional. Standar investasi syariah melarang investasi pada sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau riba. Kriteria investasi tradisional tidak mempunyai batasan seperti itu. Peran dan tanggung jawab manajer investasi dan pemilik modal berbeda antara reksa dana syariah dan tradisional. Dana investasi syariah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pembiayaan dan proses produksi syariah, mendorong produksi barang dengan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sistem operasional dana investasi syariah yang ada saat ini belum memadai dan dana investasi syariah belum banyak diketahui masyarakat. Reksa dana syariah dan tradisional memiliki risiko masing-masing, antara lain risiko gagal bayar, risiko likuiditas, penurunan nilai, ketidakpastian imbal hasil, serta tren ekonomi dan politik. Calon investor harus memahami risiko ini dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Menyewa penasihat yang ahli di bidang dana investasi syariah dapat membantu mengidentifikasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia) Aulia, Ardiansyah; Doorson, Stiveen; Ul Hosnah, Asmak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.210

Abstract

Kejahatan penadahan, dimana tersebar luas di seluruh Indonesia, secara logis menjadi salah satu kejahatan yang menduduki peringkat tertinggi di antara pelanggaran terhadap harta kekayaan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pengaturan tindak pidana penadahan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasan diskusi dilaksanakan dengan cara menyajikan dan menguraikan data secara menyeluruh, terperinci, dan terstruktur. Hasil penelitian ini ditemukan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan pada tanah air ini terdapat pada Pasal 480 KUHP. tindakan yang dijelaskan pada sub 1 dari pasal tersebut. Sub 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika ia menjalankan aksi misalnya yaitu membeli, menyewa, lalu juga menerima tukar, kemudian aksi menerima gadai, ada juga yang menerimanya dengan menjadi hadiah, ataupun sebab ingin memperoleh laba, memperdagangkannya, menukarkan, menggadaikan, lalu yang membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui olehnya ataupun yang patut dianggap didapatkan sebab kejahatan. Prinsip utama dalam konsep keadilan restoratif adalah bukanlah mengenakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun bagaimana pelaku bisa mengakui tanggung jawab atas perbuatannya. Pada konteks restorative justice, pelakunya diharapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, yang akhirnya diharapkan mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue