cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 411 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2026): 2026" : 411 Documents clear
Penegakan Hukum dalam Kasus Penipuan Berkedok Trading Lewat Platform Aplikasi Quotex Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Wesley Aji Syah Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.2884

Abstract

Penelitian ini berfokus pada tingginya angka kasus penipuan berkedok perdagangan online di Indonesia, khususnya yang melibatkan aplikasi Quotex, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus Doni Salmanan, yang terafiliasi dengan aplikasi Quotex, dengan membandingkan regulasi, penerapan hukum, serta perlindungan terhadap korban dari kedua perspektif tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, serta telaah literatur dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan yang berkedok perdagangan online masih sulit diberantas karena adanya celah dalam regulasi dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan pelaku dikategorikan sebagai tadlīs dan gharar, yang memerlukan sanksi tazir. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak kejahatan investasi digital di masa depan
Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan melalui Studi Tanjung Puting dalam Pembelajaran IPS Virnanda Septiana Putri; Happri Novriza Setya Dhewantoro; Satriyo Wibowo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3115

Abstract

Konservasi lingkungan menjadi isu penting dalam pendidikan. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji peran pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan peserta didik melalui studi kasus Taman Nasional Tanjung Putting. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan integrasi materi lingkungan pada kasus Tanjung Putting mampu memperkuat pemahaman mengenai isu-isu ekologis, meningkatkan kemampuan berfikir kritis, serta membangun empati dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Studi ini menegaskan bahwa pembelajaran IPS berbasis lingkungan memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peduli lingkungan dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pelestarian alam. Dengan demikian, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis studi lingkungan perlu dikembangkan sebagai bagian dan upaya pendidikan berkelanjutan di sekolah.
Ketegangan Kedaulatan dan Kepatuhan Internasional dalam Sengketa Laut Natuna Utara Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 1982) Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Rafael Arif Hidayat; Muhammad Rizky; Anna Fatmawati; Any Farida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3132

Abstract

Penelitian ini mengkaji dasar hukum internasional yang menjadi landasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara serta menilai klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok dalam perspektif hukum laut internasional. Permasalahan ini muncul dari meningkatnya ketegangan geopolitik dan perbedaan penafsiran yurisdiksi maritim di kawasan Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar entitlement Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 serta menilai inkonsistensi klaim hak historis Tiongkok dengan rezim hukum laut modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada instrumen hukum primer, putusan peradilan internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berlandaskan kuat pada rezim Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS. Temuan lain mengonfirmasi bahwa klaim “Nine-Dash Line” tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan UNCLOS dan telah dibatalkan melalui putusan PCA tahun 2016. Kerangka negara kepulauan yang dianut Indonesia semakin memperkuat yurisdiksi atas kawasan tersebut, didukung oleh praktik negara yang konsisten dan keselarasan antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Evaluasi ini menunjukkan bahwa benturan antara prinsip kedaulatan dan kewajiban kepatuhan internasional menjadi sumber ketegangan berulang di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi UNCLOS sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum dan stabilitas regional.
Tren Waithood Di Kalangan Remaja Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Inayatul Khoiriyah; -, Isroqunnajah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3265

Abstract

Waithood adalah bentuk fenomena baru yang mulai berkembang di Indonesia. Waithood juga biasa disebut dengan menunda pernikahan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi para remaja melakukan waithood, diantaranya karena faktor ekonomi, tekanan social, pendidikan, psikologi dan emocional. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan método deskrpitif analitik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam terhadap motivasi, persepsi, serta faktor-faktor pendorong reaja memilih untuk menunda pernikahan (waithood). Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap enam responden remaja Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan, kabupaten Pasuruan. Sedangkan análisis dokumen menggunakan data yang berasal dari BPS tentang penurunan angka pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang waithood sangatlah beragam diantaranya, fokus pendidikan, tekanan social, finansial, psikologi bahkan trauma serta perasaan tidak percaya diri. Menurut Jasser Auda,dalam hal ini Islam harus bersikap lebih terbuka dalam menanggapi persoalan kontemporer seperti waithood. Hal ini dengan tujuan agar mencegah keburukan semakin berkembang seperti hal nya childfree, freesex dan lainnya.
Tinjauan Hukum Terhadap Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Online Nugroho, Wahyu; Rina Arum Prastyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online serta mengidentifikasi hambatan yang muncul beserta solusi penanganannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan data resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online dilakukan melalui penegakan formal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta penegakan nonformal melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi terutama bagi remaja. Hambatan utama dalam penanganan judi online meliputi keterbatasan SDM kepolisian di bidang IT, kesulitan memperoleh alat bukti, server situs judi yang berada di luar negeri, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya kepolisian dilakukan melalui langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi publik, serta langkah represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga keuangan, penyedia internet, dan masyarakat, serta penguatan SDM dan regulasi agar penegakan hukum lebih efektif di era digital.
Mengkaji Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Penempatan Anak Di Barak Militer Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Kenakalan Anak Dikaitkan Dengan Konsep Anak Sipil Dan Anak Negara Dalam System Pemasyarakatan Zaynudin, Alan; Ari Susanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3496

Abstract

Perkembangan anak saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya teknologi. Fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek pendidikan. Di era globalisasi, anak-anak dihadapkan pada tantangan dan perubahan zaman yang semakin rumit dan beragam. Cepatnya arus informasi, komunikasi dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan (Amini et al., 2020). Fenomena globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada pembentukan kepribadian anak. Pengaruh ini terlihat jelas dalam perubahan perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh anak-anak masa kini. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan kualitas moral, yang tercermin dalam berbagai masalah sosial kontemporer seperti pergaulan bebas, narkoba (Afrita & Yusri, 2022). Globalisasi berdampak pada sikap dan perilaku anak dalam lingkungannya. Adanya perilaku yang melanggar aturan dan norma di masyarakat menandakan pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat memperhatikan pengertian serta pemahaman dalam memberikan pemahaman terkait dengan akhlak dan etika kepada generasi muda. Perilaku menyimpang anak dapat terlihat dalam beberapa aspek. Melalui perkembangan teknologi dan media, memperkenalkan anak-anak pada berbagai budaya, nilai, dan gaya hidup yang bertentangan. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif dan perilaku anak, terutama dalam hal menerima pengaruh budaya asing, konsumsi konten yang tidak sesuai, dan terpaparnya perilaku menyimpang melalui media (Fitria et al., 2020)
Dilema Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Telaah Kebijakan Penolakan Bantuan Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia Usman Rasyid; Novendri M. Nggilu; Mohamad Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3919

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam situasi bencana alam. Namun, dalam praktik penanggulangan bencana, muncul dilema antara nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan prinsip kedaulatan negara, khususnya terkait kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam negara hukum Indonesia melalui kajian kebijakan penolakan bantuan asing pada penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penolakan bantuan asing didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan pengendalian terhadap potensi intervensi eksternal, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan kemanusiaan agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.
Public Hearing dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Instrumen Demokrasi atau Sekadar Legitimasi? Dwi Apriliastuti; Abdul Aziz Nasihuddin; Sundari Arum Kusumawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3946

Abstract

Public hearing merupakan salah satu mekanisme partisipasi publik yang dilembagakan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktik legislasi daerah, mekanisme ini kerap dipandang hanya sebagai pemenuhan prosedur formal tanpa menjamin keterlibatan publik yang substansial. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan normatif public hearing dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menilai apakah mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen demokrasi atau sekadar sarana legitimasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan public hearing dalam hukum positif Indonesia telah mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi, namun masih berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural. Norma yang ada belum secara memadai menjamin kualitas deliberasi, keterwakilan, dan responsivitas pembentuk Perda terhadap aspirasi publik. Akibatnya, public hearing berpotensi direduksi menjadi instrumen legitimasi formal atas kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan desain normatif public hearing agar berfungsi sebagai sarana demokrasi deliberatif yang substantif dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Bagaimana Teori Kontrak Sosial Mempengaruhi Pandangan Modern Tentang Legitimasi Hukum Pandam Bayu Seto Aji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4021

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh teori kontrak sosial terhadap legitimasi hukum di era modern dengan fokus pada dua aspek utama: bagaimana konsep dasar teori kontrak sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat modern terhadap legitimasi hukum, dan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip teori kontrak sosial berkontribusi dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrak sosial telah secara fundamental membentuk pemahaman modern tentang legitimasi hukum melalui prinsip-prinsip seperti persetujuan warga negara, perlindungan hak-hak dasar, dan partisipasi publik dalam proses hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini telah berkontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum modern, terlihat dalam pengembangan konstitusionalisme, mekanisme demokrasi partisipatif, dan sistem checks and balances. Meskipun menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi dan digitalisasi, prinsip-prinsip kontrak sosial tetap relevan dan adaptif dalam pengembangan sistem hukum yang legitim dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori kontrak sosial bukan hanya warisan pemikiran klasik, tetapi merupakan konsep yang dinamis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengembangkan legitimasi hukum di era kontemporer.
Peran Pengelolaan Informasi Publik Pada Laman KPU Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Edukasi Politik Masyarakat Farell Dhia Masayu; Sarah Meirina Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4061

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga publik untuk mengelola dan menyajikan informasi secara lebih terbuka, cepat, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta literasi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan informasi publik pada laman resmi KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip good governance menurut Dwiyanto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-partisan telah diterapkan dengan cukup baik dalam pengelolaan laman KPU Kabupaten Sidoarjo. Namun, prinsip efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, serta belum optimalnya fitur interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laman KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai media informasi dan edukasi politik, namun memerlukan penguatan berkelanjutan agar seluruh prinsip good governance dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital.

Page 1 of 42 | Total Record : 411

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue