cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2022)" : 12 Documents clear
Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia Susanto, Slamet
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5129

Abstract

PAbstract: Taxes are a payment burden that must be paid by all people with the aim of increasing national development. However, in practice, in the process of paying taxes, there are many acts of tax avoidance, which is an action taken by taxpayers in determining the payment of the lowest possible tax burden. This is intended to seek profit or net profit as much as possible. The tax avoidance process is both legal and illegal depending on the country that regulates it. In this case, tax avoidance in Indonesia is a legal action, because there are no laws and regulations governing it. This study aims to determine the urgency of setting tax avoidance in tax regulations in Indonesia. The type of research used is normative juridical with qualitative methods. The results show that the taxation conditions in Indonesia are very easy to commit fraud, such as tax avoidance by taxpayers, especially corporate taxpayers. Therefore, the author recommends that two attempts be made. First, optimizing the implementation of the existing tax system and facilities as well as possible. Second, reconstructing the taxation system by establishing a new law by utilizing the simplification of the formation of legislation. This is done to accelerate the certainty of Indonesian tax law. So it is necessary to form legislation quickly through the existing legislation system.Abstrak:Pajak adalah beban pembayaran yang wajib dibayar oleh seluruh masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, proses pembayaran pajak banyak terjadi tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menentukan pembayaran beban pajak serendah-rendahnya. Hal ini diperuntukan untuk mencari keuntungan atau laba bersih sebanyak-banyaknya. Proses tax avoidance merupakan tindakan legal dan juga illegal tergantung dari suatu negara yang mengatur. Dalam kasus ini tindakan tax avoidance di Indonesia merupakan tindakan legal, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui urgensi pengaturan tax avoidance dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Indonesia sangat mudah untuk dilakukan kecurangan, seperti dilakukannya tindakan tax avoidance dari wajib pajak terutama wajib pajak perusahaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dilakukannya dua upaya. Pertama,  optimalisasi  pelaksanaan  sistem perpajakan dan  fasilitas  yang  telah  ada dengan sebaik-baiknya.  Kedua, merekonstruksi sistem perpajakan dengan membentuk undang-undang baru dengan pemanfaatan simplifikasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan untuk percepatan kepastian hukum perpajakan Indonesia. Sehingga perlu membentuk peraturan perundang-undangan dengan cepat melalui sistem legislasi yang ada.
Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Abdullah, Fuady; Susanti, Tria Ima
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5377

Abstract

Abstract: The government will always be faced with situations and conditions where it must determine attitudes or make policies to overcome all problems in the life of the nation and state. The policies issued often lead to pros and cons, and it is not uncommon for people's rejection to be more visible than their acceptance. This is because the majority of the people are not the main group and the first to get points from the benefits of these policies. Whereas in the perspective of Siyasah Syar'iyyah the legitimacy of government policies is based on the benefit of the community. This research is a library research with descriptive analysis approach of the relevance of the rules of fiqh as a foothold in the Siyasah Syar'iyyah to be used as part of the government's policy-making method. The results of the study show that the fiqh rules are very relevant to use because they place the people as the first and foremost group whose interests must be protected, and more importantly to get the value of benefit.Abstrak: Pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana ia harus menentukan sikap atau membuat kebijakan untuk mengatasi segala problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang penolakan masyarakat lebih terlihat daripada penerimaanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadi kelompok utama dan pertama yang akan mendapatkan poin-poin dari kemaslahatan kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat library research dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam Siyasah Syar’iyyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan.  

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): IN PRESS Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)