Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Abdullah, Fuady; Susanti, Tria Ima
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5377

Abstract

Abstract: The government will always be faced with situations and conditions where it must determine attitudes or make policies to overcome all problems in the life of the nation and state. The policies issued often lead to pros and cons, and it is not uncommon for people's rejection to be more visible than their acceptance. This is because the majority of the people are not the main group and the first to get points from the benefits of these policies. Whereas in the perspective of Siyasah Syar'iyyah the legitimacy of government policies is based on the benefit of the community. This research is a library research with descriptive analysis approach of the relevance of the rules of fiqh as a foothold in the Siyasah Syar'iyyah to be used as part of the government's policy-making method. The results of the study show that the fiqh rules are very relevant to use because they place the people as the first and foremost group whose interests must be protected, and more importantly to get the value of benefit.Abstrak: Pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana ia harus menentukan sikap atau membuat kebijakan untuk mengatasi segala problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang penolakan masyarakat lebih terlihat daripada penerimaanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadi kelompok utama dan pertama yang akan mendapatkan poin-poin dari kemaslahatan kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat library research dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam Siyasah Syar’iyyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan.  
Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Lungur Jati Sebagai Wana Wisata Desa Tumpuk Abdullah, Fuady; Hartanti, Marita Nurul Dewi; Yohan, Richi; Nurjanah, Siti; Dwi, Oktafiyanti Ayu
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 01 (2024): Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/darmabakti.2024.5.01.93-103

Abstract

Berada di perbatasan Ponorogo dan Trenggalek, Desa Tumpuk memiliki beberapa potensi yang belum disadari oleh masyarakat. Apabila dikembangkan, potensi tersebut dapat meningkatkan pengembangan desa dalam banyak sektor terutama perekonomian. Salah satu potensi dalam sektor pariwisata di Desa Tumpuk adalah pengembangan bukit Lungur Jati. Selain hutan pinusnya, bukit ini juga menyajikan pemandangan indah atas bukit khususnya pemandangan Bendungan Tugu dari atas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ABCD. Metode ini dinilai memiliki rancangan yang tepat untuk mendorong kelompok peneliti maupun masyarakat dalam menggali dan memberdayakan aset yang ada. Dalam mewujudkan pengembangan ini, disusun program kegiatan terpadu. Kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu assessment, kegiatan inti sosialisasi, dan kegiatan tindak lanjut pasca sosialisasi. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, kegiatan utama adalah sosialisasi sadar wisata dengan masyarakat setempat. Selain itu, bersama dengan masyarakat dilakukan pembangunan beberapa sarana dan prasarana di Lungur Jati sebagai potensi wana wisata Desa Tumpuk.
The Authority of the Fatwa of the Majelis Tarjih and Tajdid on Fajr Time in Ponorogo East Java: Between Scholarly Authority and Organizational Compliance Abdullah, Fuady; Novi Fitia Maliha; Sari, Ima Frafika
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 1 (2024)
Publisher : UINSunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i1.1399

Abstract

Fatwas are a significant tool in Islamic jurisprudence, regulating human behaviour and shaping society's knowledge and interpretation. In an organization, fatwas have more binding power. However, in responding to it, each faces other societal structures. This research focuses on implementing a tarjih decision (putusan tarjih) by the Tarjih and Tajdid Council (Majelis Tarjih dan Tajdid - MTT) of Muhammadiyah regarding changes in the Fajr time. Using Max Weber's theory of Social Action, this study investigates how the Council's legal-rational authority impacts compliance among followers. The findings show that organisational structure and acceptance of MTT influence Muhammadiyah members' obedience to the fatwa as an authority according to the criteria of Islamic jurisprudence. This study adds to the scholarly understanding of religious authority in contemporary Islamic organizations by focusing on how fatwa-making and its implementation steps affect community behaviour and religious practice. Furthermore, it emphasizes the significance of contextualizing Islamic law in response to local social dynamics, laying the groundwork for future research on the relationship between religious edicts and societal norms in organisational settings. Fatwa memainkan peran penting dalam yurisprudensi Islam dan merupakan alat untuk mengatur perilaku manusia dan membentuk pemahaman dan interpretasi masyarakat. Dalam konteks organisasi, fatwa memiliki kekuatan yang lebih mengikat. Namun, dalam menanggapinya, setiap individu juga dihadapkan pada struktur lain dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi putusan tarjih oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah terkait perubahan waktu subuh. Dengan menggunakan teori Max Weber tentang tindakan sosial, penelitian ini menyelidiki bagaimana otoritas legal-rasional MTT berdampak pada kepatuhan para pengikutnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan anggota terhadap fatwa dipengaruhi oleh struktur organisasi dan penerimaan terhadap MTT sebagai otoritas menurut kriteria yurisprudensi Islam. Studi ini menambah pemahaman ilmiah tentang otoritas keagamaan dalam organisasi Islam kontemporer dengan berfokus pada bagaimana pembuatan fatwa dan langkah implementasinya mempengaruhi perilaku masyarakat dan praktik keagamaan. Selain itu, studi ini menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam sebagai respons terhadap dinamika sosial setempat, yang menjadi dasar bagi penelitian di masa depan tentang hubungan antara fatwa agama dan norma-norma masyarakat dalam konteks organisasi.
Navigating Tolerance: An Analysis of Public Responses on Social Media to the MUI Fatwa on Interfaith Greetings Abdullah, Fuady
Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Vol. 10 No. 1 (2025): Journal Ilmiah AL-Jauhari
Publisher : Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/jiaj.v10i1.6197

Abstract

This study aims to analyze people's responses in social media as a space of social interaction to the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) on interfaith greetings that has been considered controversial.  The fatwa asserts that using interfaith greetings is not in line with Islamic principles of legitimate tolerance. Given the urgency to discuss this debate in Indonesia's pluralistic society, this study utilized a mixed-methods approach. Data was collected using crawling techniques from X social media platform and analysed with R and Python to perform topic modelling and sentiment analysis, then related tweets were qualitatively analysed. In the various topics discussed, the analysis shows that, despite the controversy and its diminishing regulative authority, MUI's role as a charismatic, traditional and ethical religious authority is still widely recognized. This research contributes to the understanding of how fatwas are perceived and debated in social media spaces, highlighting the need for MUI to constantly offer religious guidance that observes Islamic tradition while being socially relevant. The study underscores the importance of MUI's active participation in the ongoing discourse on religious tolerance and moderation in Indonesian society.