cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2021): January" : 5 Documents clear
Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara Nita Novita Sekar Putri
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.1-17

Abstract

Artikel ini berupaya untuk menjelaskan dua hal penting. Pertama, bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Peghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam pandangan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok gay. Kedua, mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Hasil penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir dengan adanya RUU PKS. Kedua, relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat divergen, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui arkeologi pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan kekuasannya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Yuwafik, Muhammad Hamdan
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.18-38

Abstract

Penelitian ini merupakan studi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Permasalah yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan tantangan BPD dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam melihat peran BPD adalah teori peran dan teori good governance. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran BPD dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung telah sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam mendorong good governance, BPD telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran BPD melalui beberapa hal. Pertama, peran legislator yaitu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Kedua, peran melaksanakan prinsip transparansi dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat desa. Ketiga, peran mediator yaitu melaksanakan prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keempat, peran melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Peran BPD dalam mendorong good governance didukung oleh masyarakat Desa Kebonagung. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan menikmati hasil pembangunan. Kesungguhan kinerja antara BPD dan Kepala Desa menghasilkan keharmonisan dengan masyarakat.
Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo) Marantika, Ardila Eris
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.39-67

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara aktual dan faktual mengenai regulasi tentang penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung kegiatan tersebut. Peneliti mengambil tema ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo terkenal sebagai kota perdagangan dan industri yang salah satunya memicu tumbuhnya kelompok kecil yang mempertemukan penjual dan pembeli, salah satunya adalah pasar. Dengan munculnya peluang ini maka Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada teori Merille S. Grindle tentang Kriteria Pengukuran Implementasi serta teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn mengenai Model Implementasi Kebijakan (A model of the policy implementation). Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru masih kurang maksimal karena adanya ketidaksesuaian implementator dalam menjalankan kebijakan tersebut terhadap peraturan yang ada. Dari problematika dan konflik tersebut para pedagang membentuk sebuah paguyuban yang bernama “Maju Bersama” sebagai bentuk penolakan terhadap penataan stand dan penempatan pedagang serta kembalinya pedagang untuk berjualan di Pasar Waru lama. Faktor penghambat dalam penerapan Perda ini adalah tidak adanya pemerataan dalam pembagian stand oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; sepinya lokasi pasar yang baru sehingga memicu kembalinya pedagang pasar ke Pasar Waru lama serta; adanya biaya parkir yang membebani pembeli dan penjual.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura) Ridwan, Asrifia
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.68-97

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi Perda Nomor 1X Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Peneliti mengangkat tema ini dikarenakan lahan parkir memberikan sumbangsih terhadap finansial daerah seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam praktiknya di Kabupaten Bangkalan, implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 sebagai tindak lanjut UU Nomor 28 Tahun 2009 sejauh ini belum sesuai harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan atau dikenal a model of the policy implementation process (model proses implementasi kebijakan) Donald van Meter dan Carl van Horn serta Teori Pendekatan Kepatuhan dan Faktual yang digagas oleh Randall B Ripley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat sumber utama penghasilan daerah masih belum optimal. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan masih tergolong kecil (belum mencapai 1%) dan cenderung fluktuatif setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesadaran wajib retribusi yang rendah; perubahan wewenang retribusi parkit di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, serta; ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai penyokong sumber PAD.Faktor pendukung kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan adalah letak yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan melalui program sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini adalah SDM yang rendah, kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum, adanya pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak, dan pengaruh kultur budaya setempat.
Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019) Sari, Eka Lukita
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.98-120

Abstract

Studi ini berawal dari kemenangan satu-satunya petahana perempuan dalam pemilu DPRD daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II 2019. Fokus studi ini adalah tentang marketing politik yang dilihat dari bagaimana segmentasi pemilih, positioning kandidat, dan strategi penjangkauan pemilih yang dilakukan oleh kandidat Anik Maslachah sebagai petahana PKB terpilih di dapil Jatim II 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa in-depth interview dan dokumentasi dengan menggunakan teori utama kampanye pemasaran politik Newman dan teori pendukung patronase klientalisme dari Edward Aspinal dan Mada Sukmajati. Hasil dari ini studi ini adalah segmentasi yang dibangun oleh kandidat berdasarkan aspek demografi (bidang organisasi masyarakat, jenis kelamin, dan pekerjaan) dan berdasarkan perpaduan aspek geografi dan kedekatakan hubungan. Positioning yang dilakukan yakni: posisi kandidat yang merupakan kader NU; PKB sebagai parpol pengusung yang langganan menang di dapil II; dan isu kampanye tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas organisasi, keterjangkauan harga pokok, serta literasi perempuan. Strategi jangkauan pemilih menerapkan strategi push political marketing, pass political marketing, dan pull political marketing. Ditemukan bentuk patronase yang dilakukan ketika memobilisasi massa dengan cara membangun relasi murni klientalistik meliputi tim sukses, mesin-mesin jaringan, dan partai politik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): January Vol. 5 No. 2 (2025): July Vol. 5 No. 1 (2025): January Vol. 4 No. 2 (2024): July Vol. 4 No. 1 (2024): January Vol. 3 No. 2 (2023): July Vol. 3 No. 1 (2023): January Vol. 2 No. 2 (2022): July Vol. 2 No. 1 (2022): January Vol. 1 No. 2 (2021): July Vol. 1 No. 1 (2021): January More Issue