cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara Nita Novita Sekar Putri
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.1-17

Abstract

Artikel ini berupaya untuk menjelaskan dua hal penting. Pertama, bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Peghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam pandangan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok gay. Kedua, mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Hasil penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir dengan adanya RUU PKS. Kedua, relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat divergen, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui arkeologi pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan kekuasannya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Yuwafik, Muhammad Hamdan
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.18-38

Abstract

Penelitian ini merupakan studi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Permasalah yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan tantangan BPD dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam melihat peran BPD adalah teori peran dan teori good governance. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran BPD dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung telah sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam mendorong good governance, BPD telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran BPD melalui beberapa hal. Pertama, peran legislator yaitu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Kedua, peran melaksanakan prinsip transparansi dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat desa. Ketiga, peran mediator yaitu melaksanakan prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keempat, peran melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Peran BPD dalam mendorong good governance didukung oleh masyarakat Desa Kebonagung. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan menikmati hasil pembangunan. Kesungguhan kinerja antara BPD dan Kepala Desa menghasilkan keharmonisan dengan masyarakat.
Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo) Marantika, Ardila Eris
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.39-67

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara aktual dan faktual mengenai regulasi tentang penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung kegiatan tersebut. Peneliti mengambil tema ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo terkenal sebagai kota perdagangan dan industri yang salah satunya memicu tumbuhnya kelompok kecil yang mempertemukan penjual dan pembeli, salah satunya adalah pasar. Dengan munculnya peluang ini maka Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada teori Merille S. Grindle tentang Kriteria Pengukuran Implementasi serta teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn mengenai Model Implementasi Kebijakan (A model of the policy implementation). Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru masih kurang maksimal karena adanya ketidaksesuaian implementator dalam menjalankan kebijakan tersebut terhadap peraturan yang ada. Dari problematika dan konflik tersebut para pedagang membentuk sebuah paguyuban yang bernama “Maju Bersama” sebagai bentuk penolakan terhadap penataan stand dan penempatan pedagang serta kembalinya pedagang untuk berjualan di Pasar Waru lama. Faktor penghambat dalam penerapan Perda ini adalah tidak adanya pemerataan dalam pembagian stand oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; sepinya lokasi pasar yang baru sehingga memicu kembalinya pedagang pasar ke Pasar Waru lama serta; adanya biaya parkir yang membebani pembeli dan penjual.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura) Ridwan, Asrifia
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.68-97

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi Perda Nomor 1X Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Peneliti mengangkat tema ini dikarenakan lahan parkir memberikan sumbangsih terhadap finansial daerah seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam praktiknya di Kabupaten Bangkalan, implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 sebagai tindak lanjut UU Nomor 28 Tahun 2009 sejauh ini belum sesuai harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan atau dikenal a model of the policy implementation process (model proses implementasi kebijakan) Donald van Meter dan Carl van Horn serta Teori Pendekatan Kepatuhan dan Faktual yang digagas oleh Randall B Ripley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat sumber utama penghasilan daerah masih belum optimal. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan masih tergolong kecil (belum mencapai 1%) dan cenderung fluktuatif setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesadaran wajib retribusi yang rendah; perubahan wewenang retribusi parkit di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, serta; ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai penyokong sumber PAD.Faktor pendukung kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan adalah letak yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan melalui program sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini adalah SDM yang rendah, kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum, adanya pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak, dan pengaruh kultur budaya setempat.
Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019) Sari, Eka Lukita
Journal Politique Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.98-120

Abstract

Studi ini berawal dari kemenangan satu-satunya petahana perempuan dalam pemilu DPRD daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II 2019. Fokus studi ini adalah tentang marketing politik yang dilihat dari bagaimana segmentasi pemilih, positioning kandidat, dan strategi penjangkauan pemilih yang dilakukan oleh kandidat Anik Maslachah sebagai petahana PKB terpilih di dapil Jatim II 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa in-depth interview dan dokumentasi dengan menggunakan teori utama kampanye pemasaran politik Newman dan teori pendukung patronase klientalisme dari Edward Aspinal dan Mada Sukmajati. Hasil dari ini studi ini adalah segmentasi yang dibangun oleh kandidat berdasarkan aspek demografi (bidang organisasi masyarakat, jenis kelamin, dan pekerjaan) dan berdasarkan perpaduan aspek geografi dan kedekatakan hubungan. Positioning yang dilakukan yakni: posisi kandidat yang merupakan kader NU; PKB sebagai parpol pengusung yang langganan menang di dapil II; dan isu kampanye tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas organisasi, keterjangkauan harga pokok, serta literasi perempuan. Strategi jangkauan pemilih menerapkan strategi push political marketing, pass political marketing, dan pull political marketing. Ditemukan bentuk patronase yang dilakukan ketika memobilisasi massa dengan cara membangun relasi murni klientalistik meliputi tim sukses, mesin-mesin jaringan, dan partai politik.
Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi: Studi Kasus Pada SMP Negeri 1 Lamongan Fariska, Syalsabila Fauziyyah
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.1-12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menggunakan observasi non partisipatif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan mengacu pada penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam tiga mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Selanjutnya, faktor pendukung implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait, partisipasi siswa yang aktif, peraturan atau pedoman yang jelas, media dan metode pembelajaran yang menarik. , ada bimbingan teknis untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, pelaksanaannya sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antara satu guru dengan guru lainnya. Kemudian terkait faktor penghambat dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan yaitu kurangnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang baik, lingkungan sosial dan sosial yang buruk, sehingga membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan menyelaraskan materi anti korupsi dengan materi pelajaran yang diajarkan, pemberitaan di media yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh guru.
Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19 Safira Nur Rizqya
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.13-26

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dengan menaiknya angka kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah disisi lain juga wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus COVID-19 sesuai dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian penelitian ini merupakan studi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari data kepustakaan tentang implementasi kebijakan publik dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini tidak efektif, dan bila dihubungkan dengan hak konstitusional warga negara, efektivitas dari berbagai kebijakan yang terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berkurang karena masyarakat akan merasa tidak dilindungi undang-undang dan hukum. Adapun langkah efektif yang ditemukan antara lain dengan memperjelas informasi yang beredar tentang pandemi maupun tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara dalam kebijakan semasa pandemi COVID-19, dan adanya sinkronisasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan pusat.
Strategi Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program Desa Wisata di Desa Jambu Kabupaten Kediri Nadia Bella Pertiwi
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.27-34

Abstract

Potensi Desa Jambu mulai dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun program desa wisata. Hingga saat ini terdapat 15 destinasi wisata edukasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teori Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Negara, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Manajemen Strategis digunakan peneliti untuk mengamati program wisata Desa Jambu. Hasil penelitian ini menemukan: (1) Strategi membangun desa wisata Jambu adalah membuat perencanaan dengan mengembangkan visi dan misi untuk mewujudkan desa modern dan inovatif. Perwujudan desa inovatif mewujudkan potensi yang ada; mengadakan sosialisasi dan musyawarah desa agar visi dan misi dapat diterima oleh masyarakat; serta mengamati dan mengelola. Selanjutnya, awal pelaksanaan program wisata desa Jambu dengan mengadakan geening satu rumah dan pohon logan, pembinaan bercocok tanam, serta permodalan pelaksanaan program desa wisata. Kemudian hasil kinerja program desa wisata Jambu; (2) Dampak program desa wisata Jambu tidak hanya meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat; (3) Untuk menjaga keberhasilan program desa wisata Jambu, dengan mempertahankan konsep masyarakat lokal misalnya seni gamelan, dan aktif mempromosikan desa wisata Jambu, baik melalui media sosial seperti YouTube dan Instagram desa wisata Jambu atau mengadakan pameran di berbagai kota.
Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional: Studi Kasus Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Ayunda Citra Lestari
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.35-44

Abstract

Fenomena yang terjadi yakni banyak toko modern berdekatan dengan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara aktual dan faktual mengenai Implementasi Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-studi kasus dengan satu variabel yaitu, Implementasi Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Keluahan Pacar Kembang, Kota Surabaya). Dalam Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasr Tradisional Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya), dipengaruhi oleh enam faktor diantaranya, standar/ukuran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor pendukung kebijakan implementasi pemberdayaan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan yakni Koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya dan Pemerataan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kesadaran yang rendah dan pengawasan belum optimal
Pandangan Mahasiswa Aktivis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Mahasiswa Aktivis di Universitas Islam Negeri Sunan ampel Surabaya Akmal Hamdan Rusydi
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.45-53

Abstract

Akmal Hamdan Rusydi, 2021. PANDANGAN MAHASISWA AKTIVIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI (studi kasus Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kata Kunci: Pandangan Mahasiswa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis dalam melihat aksi besar demonstran mahasiswa se-Indonesia khususnya di kota Surabaya berkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). Bagaimana Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 Menurut Aktifis Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, (2) Bagaimana Efektifitas Kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 Menurut Aktifis Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk dapat menjawab pertanyaan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menilai bahwa perubahan ini akan membawa perubahan terhadap independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diawasi oleh badan Eksekutif yang seharusnya menajdii wilayah pengawasannya. Para aktivis juga menilai skeptic akan kinerja KPK paska perubahan kedua UU tersebut.

Page 1 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): January Vol. 4 No. 2 (2024): July Vol. 4 No. 1 (2024): January Vol. 3 No. 2 (2023): July Vol. 3 No. 1 (2023): January Vol. 2 No. 2 (2022): July Vol. 2 No. 1 (2022): January Vol. 1 No. 2 (2021): July Vol. 1 No. 1 (2021): January