cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law" : 24 Documents clear
Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery Nanda Nur Aini Fazrin; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery seringkali terjadi di masyarakat sebagaimana pada seller mitra Shopee Xpress (Malang Helmet, Vizza Cemilan, Crocs Malang, Vastella Boutique). Pembatalan ini tentu mengakibatkan kerugian. Kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum positif dan hukum Islam yang diterima seller. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam bagi seller marketplace atas pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery di Shopee Xpress. Hasil penelitian menyatakan pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery yang dilakukan oleh pembeli pada seller Shopee Xpress merupakan perbuatan yang merugikan seller. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh seller. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi dengan beberapa dasar hukum Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, Pasal 1458 KUH Perdata, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak-hak penjual. Adapun pembeli dalam membatalkan transaksi cash on delivery secara sepihak bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 dan Ar-Ra’d ayat 20. Bentuk perlindungan hukum Islam bagi seller yang mengalami pembatalan sepihak dapat berupa dhaman atau permintaan ganti rugi kepada pembeli.
Pandangan Ulama MUI Kota Pasuruan Tentang Penghasilan Melalui Aplikasi SnackVideo Arwa Afnani
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya aplikasi penghasil uang, menimbulkan kekhawatiran mengenai hukum uang yang dihasilkan tersebut. Salah satu aplikasi tersebut yakni SnackVideo yang merupakan aplikasi kumpulan video pendek berasal dari Beijing, China. Tujuan penelitian ini untuk menemukan cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang melalui aplikasi SnackVideo dan pendapat ulama MUI kota Pasuruan tentang hukum menghasilkan uang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan komisi fatwa MUI kota Pasuruan dan juga beberapa konten kreator SnackVideo. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 10 cara menghasilkan uang melalui aplikasi SnackVideo. Pendapat ulama MUI Pasuruan yang mengatakan tidak setuju mengungkapkan bahwa penggunaan Snack Video terdapat unsur judi dan penggunaan aplikasi penghasil uang kebanyakan berakhir dengan tidak baik. Sedangkan pendapat ulama yang setuju mengatakan bahwa menyelesaikan misi dalam aplikasi Snack Video sama halnya dengan bekerja dan uang yang dihasilkan tersebut dikatakan halal apabila aplikasi telah mendapatkan izin untuk beroperasi dari Pemerintah dan juga cara yang dilakukan menggunakan cara yang halal dan tidak terdapat unsur melanggar syariat Islam.
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Maslahah (Studi Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/Pa.Kdr Widat Khusnatul Laila Nadzir; Nasrulloh Nasrulloh
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hukum dan putusan hakim pengadilan agama Kota Kediri tentang perkara wakaf dari perspektif teori maslahah. Wakaf pada zaman dahulu belum diatur ketentuannya oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menjadikan resiko terjadinya sengketa dikemudian hari. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan putusan perkara wakaf serta mengetahui analisis pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan agama berdasarkan dari pertimbangan hukumnya dengan perspektif teori maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara sengketa tanah wakaf untuk menolak gugatan para pihak adalah kurang tepat, karena dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang disebut sebagai testimonium de auditu, sedangkan hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Pada pertimbangan dan putusan hakim ini dapat di kategorikan pada jenis maslahah dari segi kekuatannya adalah maslahah hajiyah.
Metode Ijtihad Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Ahda Alfian Taufiqurrohim; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ijtihad hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah mengenai dana talangan haji. Jenis Penelitian Ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia terutama Peradilan Agama, dalam menyelesaikan mengenai sengketa ekonomi syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad hakim dalam putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menerapkan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu formulasi hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah maqashid asy-syari’ah dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan metode ijtihad maslahah mursalah dengan mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibeberkan oleh pihak penggugat dan tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya berdasarkan beban pembuktian Asas Actori Incubit Probatio yang searah dengan maksud pasal 163 Herzien Inlandsch Reglament (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang disebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue