Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.786
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) AL-Daulah FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Adabiyah JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Bimas Islam Nabawi: Journal of Hadith Studies JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Journal of Progressive Law and Legal Studies Pancasila International Journal of Applied Social Science Journal of Islamic Business Law Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Faishal Agil Al Munawar
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
‘Abd al-Majīd al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid al-Sharī’ah Faishal Agil Al Munawar
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 20, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.944 KB) | DOI: 10.31958/juris.v20i2.4281

Abstract

Maqāṣid Al-Sharī’ah is a discipline that gives enlightenment on understanding and development of Islamic law. Moreover, it can also be used as a verdict (Istinbāṭ) for a Mujtahid. This particular research discusses ‘Abd Al-Majīd Al-Najjār and his unique perspective on Maqāṣid Al-Sharī’ah. The research encompasses library research category with descriptive qualitative approach to point out and reveal Abdul Majid An-Najjar’s Maqāṣid Al-Sharī’ah views. The result displays Majority of Maqāṣid Al-Sharī’ah experts (Maqāṣidiyyūn), the core of Maqāṣid Al-Sharī’ah is to manifest Al-Ḍarūriyyāt Al-Khams (five substances), but ‘Abd Al-Majīd Al-Najjār has different notion which is Maqāṣid Al-Sharī’ah ‘Alā Dawāir Al-Ḥayāh Al-Insāniyyah (human life Maqashid Al- Sharī’ah) that realizes Al-Ḍarūriyyāt Al-Thamān (eight substances) that contains Ḥifẓ Al-Dīn (preserving religion), Ḥifẓ Insāniyyah Al-Insān (preserving humanity), Ḥifẓ Al-Nafs Al-Insāniyyah (protecting soul), Ḥifẓ Al-‘Aql (preserving mind), Ḥifẓ Al-Nasl (preserving heirs), Ḥifẓ Al-Kiyān Al-Ijtimā’ī (preserves social behavior), Ḥifẓ Al-Māl (taking care of property) and Ḥifẓ Al-Bīah (preserving environment) with noble purposes to gain benefits and salvation for here and hereafter. According to ‘Abd Al-Majīd Al-Najjār, realizing benefits for mankind by materializing merits and avoiding perilous things here and hereafter are the supreme objective of Islamic Sharī’ah.
Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif 'Urf Yulis Setianingsih; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang adat kebiasaan atau ‘urf masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam melakukan suatu pembatalan akad pada jual beli hewan ternak sapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dan untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap pembatalan akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Jenis metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi ternak sapi ini menggunakan akad istihna’ (pesanan). Serta ada beberapa faktor yang kerap terjadi pembatalan akad salah satunya dari pembeli membatalkan transaksi ketika barang sudah dicarikan dan uang muka yang sudah diserahkan di awal perjanjian dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun. Dari kebiasaan pembatalan jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya termasuk ‘urf fasid, karena bertentangan dengan syariat Islam, kebiasaan tersebut merupakan yang harus ditinggalkan karena mengakibatkan ada salah satu pihak dirugikan.
Transaksi Jasa pada Aplikasi Penghasil Cashback dalam Perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Naila Salsabila Bahiyati; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jasa dalam Aplikasi Shopback, menganalisis fenomena hilangnya Cashback menurut UU ITE dan KHES. Jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, tersier yang sesuai, metode pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah untuk pengambilan kesimpulan. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa transaksi jasa pada aplikasi Shopback sesuai dengan UU ITE dan KHES terpenuhinya syarat sah dalam transaksinya, hukum dari transaksi ini sah, tetapi bisa menjadi fasad bila pihak pengguna aplikasi belum cakap hukum. 56,5% responden telah melakukan S&K tetapi tetap mengalami Cashback hilang, Penerimaan Cashback memerlukan validasi yang lama dan tidak diberitahukan alasan pasti hanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan pengguna, sehingga menyulitkan pengguna untuk membuktikan dan melaporkan hilangnya Cashback. Disebabkan tidak dapat terpenuhinya asas itikad baik yaitu kejujuran dalam membuat kontrak, adanya faktor yang kurang sesuai yaitu pihak Shopback tidak menjelaskan bagaimana dan apa yang menjadikan sebuah transaksi ditolak.
Implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 and the Mashlahah Concept in the Phenomenon of Fluctuations in Chicken Egg Prices During the Covid-19 Pandemic Della Ersya Aprilia; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 virus that came to Indonesia in early 2020 was able to make many economic sectors, especially trade, experience adverse consequences for the community these economic activists, as in the livestock sector, as chicken eggs which, were disrupted and experienced significant losses. This study aims to mention the impact of fluctuations in chicken egg prices on farmers from the perspective of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia number 07 of 2020 and explain the concept of Maslahah in Islamic fiqh related to fluctuations in the price of chicken eggs that occur in Indonesia. Research methods used qualitative research with descriptive analysis. The results of this study show that (1) The response of egg farmers in Turirejo Lawang Village regarding the impact of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 is relatively the same, namely feeling happy because for them this is quite profitable and helpful for farmers even though some expect other more significant steps. (2) The concept of Maslahah in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 by the Government of Indonesia is Maslahah Al-'Ammah, which is the public interest that has an impact on the interests of the people, where general profit does not mean the profit of all, but the profit of most humans and maslahah al-hajiyyah, which, is to complement the previous main advantage in the form of maintenance and facilities for maintenance.
Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Ilfi Laily Noor Hanifa; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerja sama bagi hasil menjadi salah satu hal umum dalam dunia usaha. Permasalahan yang seringkali ditemukan dalam kerja sama ini terjadi pada tahapan mengambil keputusan dan pembagian keuntungan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di usaha telur asin Jaya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja sama bagi hasil di usaha telur asin Jaya dan analisisnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan antara kedua belah pihak dengan keuntungan masing-masing dari prosentase yang telah ditentukan di awal perjanjian. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam nisbah bagi hasil keuntungannya ketika pengelola mengalami kerugian. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan dan pemotongan nisbah dilakukan secara sepihak oleh pemilik telur asin Jaya tanpa melalui musyawarah antara pengelola dan pemodal. Pemberian keuntungan juga seringkali terlambat. Sehingga diketahui bahwa kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 terkait akad mudharabah karena terdapat kelalaian dari pihak pengelola.
Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah Rifqi Ihsanuddin Wibowo; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2020 terdapat kemudahan-kemudahan yang mendukung UMKM, salah satunya pada sektor perizinan bagi pelaku UMKM menjadi lebih mudah dan sederhana. Dengan adanya permasalahan ini peneliti fokus pada masalah : Pertama bagaimana perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya UU No. 11 Tahun 2020. Kedua bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari mashlahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa perizinan UMKM menurut UU Cipta Kerja lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan sebelum adanya UU Cipta Kerja. Kedua, kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya UU Cipta Kerja sesuai dengan mashlahah, yakni membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM serta menjauhkan dari keburukan serta sejalan dengan tujuan syara’.
Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah Aziza Mutifani Hidayah; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh dunia ini mengalami musibah yakni pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung melumpuhkan dalam semua sektor khususnya sektor perekonomian pada biro travel umrah. Hal ini yang juga dirasakan oleh salah satu biro di Indonesia yang terkena dampak dari Covid-19 yaitu PT Jannah Firdaus di Kota Yogyakarta. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini adalah bagaimana bentuk nyata biro travel umrah atas gagal nya keberangkatan calon jamaah karena pandemi. Konsep pertanggungjawaban hukum ini sesuai dengan kaidah Maqashid Syariah. Kepentingan calon jamaah harus sangat diperhatikan karena masalah yang dihadapi adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk nyata pertanggungjawaban hukum biro umrah perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah. Tulisan ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan mencari data langsung ke lapangan melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yang mewajibkan atau membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana nya kembali atau mengajukan refund dana tapi pada kenyataanya biro tidak memperbolehkan untuk mengambil uang yang sudah disetorkan pada jamaah, tetapi telah mengupayakan untuk memberikan hak-hak calon jamaah dengan memberikan penjadwalan ulang dan komunikasi aktif melalui media whatsapp. Dalam Maqashid syariah, pertanggungjawaban hukum pada calon jamaah PT Jannah Firdaus ini salah satu wujud dari kemaslahatan umat, karena didalamnya mengandung pokok pokok kemaslahatan yaitu memelihara jiwa (Hifz An-Nafs) dan memelihara harta (Hifz Al-Mal).
LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH Della Aditya Rahmawati; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Blibli.com melakukan penawaran salah satunya refund dana berupa voucher. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (payment) menggunakan uang pengembalian (refund) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang dilakukan oleh blibli.com ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi refund dana voucher ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Malahah Mursalah. Sehingga, dapat diketahui bagaimana keabsahan refund dana voucher tersebut. Penelitian ini fokus pada kesesuaian antara refund dana voucher blibli.com dengan ketentuan hukum yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka.
IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP AT-TA’ĀWUN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA KOPERASI Alfianing Fadhila; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Peraturan yang menegaskan tentang asas kekeluargaan terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun artikel ini dilatar belakangi dengan permasalahan dibidang perekonomian yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian yaitu ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang bukan tergolong anggota Koperasi melakukan pengajuan peminjaman uang atas dasar desakan kebutuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kekeluargaan dan juga prinsip at-ta’āwun (tolong-menolong) pada pemberian pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Arta Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bertempat di Koperasi Arta Jaya dengan pendekatan penelitian socio-legal dan menggunakan metode pengumpulan data yang didapati dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini didapati jika pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Arta Jaya kepada non-anggota telah memenuhi asas kekeluargaan dan juga prinsip at-ta’āwun demi tercapainya kemaslahatan bersama sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jika pelayanan koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang bukan termasuk anggota.
Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam Muhammad Abdulloh Yusuf; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2646

Abstract

Jual beli dengan sistem pembayaran cash tempo menjadi kebiasaan baru di masyarakat. Sistem pembayaran ini memberi banyak kemudahan bagi pembeli tetapi terdapat permasalahan seperti adanya penambahan harga sebelum barang mengalami kenaikan, pembeli merasa dirugikan, dan ketidakjelasan akad yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan beserta tinjauannya menggunakan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras terdapat penambahan biaya yang bertujuan mengantisipasi kenaikan harga barang. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan kemudian pembeli diwajibkan membayar DP sebesar 60% dari total transaksi. Kurangnya pembayaran dibayarkan pada waktu yang telah disepakati dengan tempo maksimal 6 bulan. Sistem pembayaran tersebut hukumnya boleh sebagaimana ayat Al-Qur’an pada surah An-Nisa’ ayat 29 dan kaidah asal muamalah. Penambahan harga yang ada juga bukan termasuk riba dan gharar sebagaimana pendapat Jumhur Ulama yang membolehkan penambahan harga. Oleh sebab itu praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras Desa Sugih Waras kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan syariat.
Co-Authors Abdul Harris Ahda Alfian Taufiqurrohim Ainur Rohmah, Ainur Alfianing Fadhila Ali Fahrudin, Ali Amri, Naufal Nuzulul Aziza Mutifani Hidayah Chamidudin Ahmada Della Aditya Rahmawati Della Ersya Aprilia Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Eliya Mambaul Fauziyah Hakim, Danial Malikul Ilfi Laily Noor Hanifa Indra Maharani Khairul Umam Kolopita, Abdul Fajri Kurniasih Bahagiati Miftahudin Azmi Mirwan Mirwan, Mirwan Mohammad Firmansyah Mohammad Rohmanan Muhammad Abdulloh Yusuf Musataklima Musataklima, Musataklima Muslimatul Hamidah Naila Salsabila Bahiyati Nasrulloh Nasrulloh Pangaji, Adam Wahid Putri, Febi Ananda R. Fakhrurrazi, R. Fakhrurrazi Rifqi Ihsanuddin Wibowo Rizky Syaputra, Abdul Wahid Safinatun Naja Saifullah Saifullah Salsabilla Alia Rizki Supriyadi, Aditya Prastian Vad'aq, M. Iqbal Wiria Tarita, Yuanggi Nur Yulis Setianingsih Zahro, Maulida