cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 4 (2024): JULI" : 5 Documents clear
DAMPAK INKONSISTENSI PERATURAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING DI INDONESIA (SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009) Fasya, Farah; Arinda Lubis, Yasmin
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.60

Abstract

Abstrak Penelitian ini menyelidiki disharmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi konflik hukum terhadap kejelasan hukum dan perlindungan kepentingan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji teks hukum yang relevan serta literatur terkait dengan fokus pada bahan hukum utama, termasuk peraturan perundang-undangan serta bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam pendekatannya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil analisis menunjukkan ketidakselarasan antara SEMA No. 3 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2009 menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pelaksanaan perjanjian. Implikasi dari perbedaan ini mempengaruhi perlindungan kepentingan pihak swasta atau individu Indonesia dalam konteks hukum perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengujian materiil terhadap Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Kata Kunci: Perjanjian; Pihak Asing; Perlindungan Kepentingan. Abstract This research investigates the disharmony between Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 regarding the use of Bahasa Indonesia in agreements involving foreign parties in Indonesia. In this context, it is important to understand the implications of the conflict of laws on legal clarity and protection of interests in agreements involving Indonesian private institutions or individuals with foreign parties. This research utilizes a normative juridical approach by reviewing relevant legal texts and related literature with a focus on primary legal materials, including laws and regulations as well as primary and secondary legal materials collected through desk research. In its approach, this research utilizes a statute approach. The results of the analysis show that the misalignment between SEMA No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 creates legal uncertainty and potential conflicts in the implementation of the agreement. The implications of this difference affect the protection of the interests of Indonesian private parties or individuals in the context of treaty law. Therefore, there is a need for material testing of Article 31 of Law No. 24 of 2009 in order to create legal certainty in agreements involving foreign parties. Keywords: Agreement; Foreign side; Protection of Interests.
DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL TUJUAN PEMIDANAAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA MELALUI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Saputra, Warfian
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.77

Abstract

Pelaksanaan pidana penjara merupakan muara dari proses sistem peradilan pidana, sehingga sebagai proses akhir diharapkan mampu mewujudkan tujuan tujuan pemidanaan itu sendiri. saat ini telah dilakukan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya namun realita yang terjadi justru dengan pelaksanaan pidana penjara melalui Lembaga pemasyarakatan menjadikan Lembaga pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan yang dibiayai oleh negara, Ketidakserasian itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan dengan tujuan pemidanaan, sehingga aplikasi pidana penjara tidak berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri yang jika tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor kriminogen. Dalam Undang- Kondisi tersebut membuat penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanan pidana penjara Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini ditinjau dari tujuan pemidanaan.
PERAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA Yerikha, Yemima; Rizkia, Arini
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.86

Abstract

UMKM dewasa ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tentunya tentunya tidak terlepas dari akses Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan salah satu penarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, dengan kata lain maka PMDN dan UMKM sendiri dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif yang berdasar pada pendekatan perundang-undangan. Pemerintah diharapkan lebih memberikan dukungan dengan meningkatkan investasi pada usaha mikro atau UMKM karena memiliki risiko yang lebih kecil dibanding dengan usaha makro sehingga menjadi lebih baik dalam menghasilkan dan meningkatkan lagi hal-hal kecil yang mendukung UMKM di Indonesia seperti dalam hal kemudahan pembiayaan kredit langsung baik secara birokrasi dan tingkat bunga yang diberikan, agar investasi pemerintah yang cenderung lebih kepada padat modal dapat diserap oleh UMKM dengan baik guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap peningkatan PMDN di Indonesia.
PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM SENGKETA PERJANJIAN PATUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Khalish, Achmad Rafi Al; Rizki; Napitu, Rousseau Jordan Angelo; Jati, Estri Dewangga Cadipa; Yardha, Safarah
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.87

Abstract

Perusahaan patungan atau joint venture adalah salah satu jenis kerja sama yang saat ini sering dilakukan oleh perusahaan. Istilah ini cukup marak dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemunculan startup yang semakin banyak dan juga luas ruang lingkupnya. Perjanjian yang menjadi landasan pembentukan perusahaan patungan (joint venture company) adalah joint venture agreement dan anggaran dasar. Joint venture agreement atau perjanjian usaha patungan merupakan perjanjian antara calon pemegang saham suatu perusahaan joint venture yang tunduk pada hukum perjanjian (law of contract). Perusahaan patungan tidak hanya terbatas pada upaya gabungan perusahaan kecil, ada pula joint venture yang anggotanya merupakan perusahaan berskala besar bahkan dari luar negeri, dan dalam pembentukannya dilakukan kontrak berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks skala internasional maka dibutuhkan kontrak internasional yang merupakan suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing. Hal yang khas dari kontrak internasional adalah munculnya elemen pokok yaitu unsur kebebasan para pihak untuk melakukan pilihan hukum. Pilihan hukum terhadap suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya melainkan implikasi pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa perusahaan patungan internasional adalah dengan adanya pilihan tersebut, dapat diketahui lembaga dan hukum mana yang digunakan dan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari suatu kontrak bisnis internasional untuk memberikan kepastian hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 Putri, Alvina Ahmadi; Pratama, Mohamad Yoga Pratama; Patricia , Jovanka; Wulanda, Safira
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.88

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, dan khususnya antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. 2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban dari penanam modal di Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan kordinasi penanaman modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan lain-lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI More Issue