cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
PENINGKATAN EFESIENSI TERHADAP PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN: PENINGKATAN EFESIENSI TERHADAP PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Tan, Silviana; Farhani, Nahdliya; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.2

Abstract

Abstrak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebelumnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak untuk jual beli adalah harga transaksi. Nilai tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penetapan pemungutan pajak dan pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak dan pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Data diperoleh dari teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait. Meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mempercepat proses pendataan objek pajak dan subjek pajak. Pelaksanaan penetapan nilai perolehan objek pajak dan pemungutan BPHTB di daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Perolehan Pajak; Badan Pendapatan Daerah Abstract The land force and land-up tax (BPHTB) tax is one of the types of local taxes imposed on the acquisition of land rights and / or buildings. Previously, BPHTB was collected by the central government, but with the Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies. As regulated in Article 87 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Registration of Regional or PDRD Law, the basis of the imposition of land acquisition for land and building is the value of the tax object. While the value of the acquisition of the tax object to sell the purchase is the price of the transaction. The value is used as the basis of tax calculations. The purpose of this study is to know the efficiency of the determination of tax duties and implementation of the determination of the value of the object of tax and collecting of BPHTB as a local tax. The research method used is empirical legal research by using case approaches. Data obtained from data collection techniques. The result of this study is to improve coordination between regional revenue agencies with related agencies. Increasing coordination between regional revenue agencies with related agencies such as land offices and financial management and regional agencies to accelerate the process of data objections and tax subjects. The implementation of the determination of the value of the tax and bulbs in the region is conducted by the Regional Revenue Agency. Keywords: Tax Acquisition; Regional Revenue Agency
ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH: ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH Lestari, Indri; Aulia, Maghfirotul; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.3

Abstract

Bersama bank daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan meluncurkan aplikasi layanan pembayaran pajak online yang mencakup pajak BPHTB. Dengan adanya layanan ini, wajib pajak, PPAT, dan petugas BKD dapat terhindar dari pertemuan tatap muka dan menghentikan kebocoran yang terjadi akibat kerja sama beberapa pihak agar pajak BPHTB yang dibayarkan bisa murah, meski tidak sesuai dengan harga. suatu transaksi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris. Spesifikasi penelitian penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Literatur dan penelitian lapangan merupakan sumber data. Sebelum layanan E-BPHTB tersedia, PPAT harus mendatangi kantor badan keuangan daerah untuk memproses berkas dan pembayaran. Namun dengan tersedianya layanan E-BPHTB, prosesnya menjadi lebih mudah, cepat, hemat biaya, dan efisien. Begitulah perkembangan penerapan BPHTB jual beli tanah dan bangunan di Kota Pekalongan. Standar nilai patokan yang berfluktuasi, proses validasi yang lama jika BKD menolak nilai yang disarankan, dan masih adanya ketidakjujuran wajib pajak dalam mengungkapkan nilai transaksi sebenarnya di lapangan menjadi tantangan utama dalam penerapan E-BPHTB. Abstract Together with the regional bank, the Pekalongan City local government introduced an online tax payment service application that includes the BPHTB tax. In order to prevent any leakage that has occurred thus far, the service eliminates the need for taxpayers, PPAT, and BKD officers to interact in person. This is because multiple parties have collaborated to lower the paid BPHTB tax, despite the fact that it does not correspond with the transaction price that occurs in the field. This study use empirical legal research methodology. This study's research specifications are descriptive and analytical. Library and field research are sources of data. The evolution of BPHTB implementation on the sale and purchase of real estate in Pekalongan City: prior to the availability of the E-BPHTB service, the PPAT had to visit the regional financial agency's office to organize the necessary paperwork and payments; however, the E-BPHTB services expedite, simplify, and lower the cost of the process. The evolving value benchmark regulations, the lengthy validation process in the event that BKD rejects the suggested value, and the persistence of dishonest taxpayers supplying information about the true worth of the transaction in the field are the challenges encountered in the implementation of E-BPHTB.
PENYELENGGARAAN KETENTUAN KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2016 YANG MENGUBAH REGULASI MENGENAI PAJAK ALIH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) STUDI KASUS DI INDONESIA Gunawan, Naufal; Nastiar, Rizaldi Gym; Niravita, Aprila
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.4

Abstract

Adanya perubahan regulasi Peraturan Daerah Kota Mataram Tentang BPHTB Nomor 11 tahun 2016 yang mengubah Perda Kota Mataram Nomor 12 tahun 2010. Membahas dan mencari hambatan dalam pelaksanaan Perda BPHTB, serta mengevaluasi mekanisme penentuan nilai BPHTB dalam transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram khsusnya dalam pemungutan pajak dan langkah-langkah penanggulangannya. Metode penelitian mencakup pendekatan hukum empiris, dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan data dari kepustakaan, studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan diharapkan hasil dari tulisan ini bisa meningkatankan efektivitas dan efesiensi regulasi dan penerapan mekanisme pemungutan pajak BPHTB yang lebih baik lagi.
HAK PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI ATAS TANAH HAK MILIK: HAK KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH HAK MILIK BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA Athallah, Ferdy Bagas; Sari, Talyta Putri Permata; Putri, Amanda Dwi Cahyani; Priwahyuni , Faristin Nabila; Purba, Desya Lusiarni; Azmi, Al Fath Muhammad
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.5

Abstract

Abstrak Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendasar untuk memiliki harta benda, termasuk urusan yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan yang sehat. Dalam bentuknya yang paling mendasar, hak kepemilikan bersama atas suatu kompleks bangunan merupakan hak eksklusif atas wilayah privat hingga ruang publik. Jenis kepemilikan ini paling sering disebut sebagai konsep strata title. Pengertian strata title menggabungkan kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama, namun tidak umum digunakan dalam kepemilikan tanah atau hunian pada kompleks perumahan horizontal. Strata title juga dapat ditemukan di kondominium. baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Metode hukum yuridis normatif, baik pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, semuanya digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan, pembangunan rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan menurunkan angka sengketa pertanahan. Kata Kunci: Hak Kepemilikan Tanah; Satuan Rumah Susun; Perjanjian Abstract Every Indonesian citizen has the fundamental right to own property, including matters related to housing and a healthy environment. General rights of joint ownership of a building complex essentially consist of exclusive rights over private space to public space or what is commonly known as the concept of strata title. The concept of strata title combines joint and individual ownership, but does not include ownership of land or houses in horizontal housing complexes. both in urban and rural communities. This investigation uses normative juridical legal procedures, including methods based on opprach statutes, opprach cases, and conceptual approaches. Based on these findings, the construction of flats on Building Use Rights land has the potential to improve community welfare by increasing access to economic resources and reducing the risk of survival. Keywords: Land Ownership Rights; Apartment Units; Agreement
AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI TANPA DISERTAI KEPESERTAAN AKTIF DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Maharani, Nikita Dwi
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.28

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional terus dievaluasi hingga mencapai tujuan memberi jaminan di bidang Kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Hadirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan pelaksanaan JKN. Instruksi Presiden dimaksud melibatkan, salah satunya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan fungsinya, diinstruksikan untuk memastikan bahwa setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli turut menyertakan bukti peserta aktif dalam program JKN. Penelitian ini merupakan kajian kritis mengenai urgensi kepesertaan aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah karena jual beli, guna mewujudkan keselarasan hukum dalam mengimplementasikan cita-cita JKN yang menyeluruh dan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Menelaah data-data sekunder yang ada hubungannya dengan fokus permasalahan dimaksud. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terhadap pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli dengan menyertakan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan suatu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas. Hal ini untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga pelaksanannya menjadi terang, tidak salah kaprah, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.
URGENSI PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA DOPING Sukma Rubianti, Vaganti Safa; H.pb, M.Alvin Syihab
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.31

Abstract

Penggunaan doping dalam olahraga merupakan isu yang mendapat perhatian global karena melanggar prinsip fair play, mengancam kesehatan atlet, dan merusak integritas olahraga. Dalam hukum pidana, regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi integritas olahraga dan kesehatan atlet. Indonesia telah mengatur penggunaan doping dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Nasional. Namun, masih terdapat kekurangan terutama dalam ketiadaan sanksi pidana, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit. Di luar negeri, negara seperti Kenya telah menerapkan undang-undang yang memungkinkan pidana bagi atlet yang menggunakan doping. Perbandingan antara Indonesia dan Kenya menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum pidana terhadap doping. Diperlukan upaya pemerintah dalam menanggulangi penggunaan doping melalui penerapan sanksi pidana yang jelas dan efektif, serta peningkatan kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan doping bagi kesehatan dan integritas olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis peraturan hukum pidana terkait doping di Indonesia dan di luar negeri. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi hukum pidana terkait penggunaan doping dalam olahraga.
SOROTAN PBB DAN LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS HAM DI PAPUA Rusdiananto, Gavra Fiko; Ramdhani, Nadia Marsya
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.32

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu permasalahan yang perlu secepatnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menangani berbagai kasus pelanggaran HAM demi menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Permasalahan krisis HAM diawali karena kekecewaan dan kebencian masyarakat Papua yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beberapa contoh dari pelanggaran HAM ini meliputi banyaknya kekerasan, pembunuhan, penangkapan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Melalui metode penelitian hukum normatif-empiris dan kualitatif dapat diketahui bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam penanganan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yaitu: 1. Mediasi Humanistik, yakni penyelesaian dengan pendekatan yang didorong oleh dialog yang mana praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya. 2. penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM.
PERAN HAK ANGKET DPR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU Rabiah, Salwa; Nathanael, Hezki Nalom; Fauzyyah, Nabilah Putri
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.33

Abstract

Abstrak Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki terkait sistem pemerintahan di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi dan efektivitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilihan umum, dimana banyak beranggapan adanya tindak kecurangan dalam proses pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dimana metode ini digunakan untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi atau prosesnya belum selesai. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak angket secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilaksanakan apabila hak itu telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri mewujudkan nilai demokrasi, yaitu mewakilkan hak masyarakat Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya peran aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat dalam mengimplementasi hak demokrasi masyarakat dimana semua keresahan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum. Abstract The right of inquiry is a right held by the House of Representatives (DPR) to investigate the government system in Indonesia that is considered contrary to the law. The purpose of this study is to analyze the function and effectiveness of the right of inquiry of the House of Representatives in investigating the conduct of general elections, where many assume fraud in the electoral process. The method used in this research is the empirical normative method, where this method is used to investigate cases that are happening or the process has not been completed. The results show that the right of inquiry is specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 1954 on the Determination of the Right of Inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry of the House of Representatives can be exercised if the right has been proposed by the House of Representatives which will then be heard for approval by members of the House of Representatives. The function of the House of Representatives' right of inquiry itself embodies the value of democracy, which is to represent the rights of the Indonesian people. Therefore, an active role is needed from the House of Representatives as the people's representative in implementing the people's democratic rights where all public concerns about the government system can be accepted by the House of Representatives. Keywords:Right of Inquiry, House of Representatives, General Election.
PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Nuhi, Muhammad Hanan; Ghozi, Logan Al; Nazla, Syakira; Syakirah, Davina
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.35

Abstract

Pemalsuan identitas menggunakan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan tantangan baru dalam penegakkan hukum Indonesia, peningkatan kompleksitas dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik penggunaan AI itu sendiri, dengan kata lain diperlukan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatasi tantangan baru ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan temuan, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi serta mengatur ancaman pemalsuan identitas oleh AI. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi fenomena ini melalui seperti yang dilakukan Uni Eropa berupa General Data Protection Regulation (GDPR) dan AI Act. Hal ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan, di mana pengaturan yang ada tidak boleh mengekang berlebihan sehingga menghambat perkembangan, namun pada saat yang bersamaan memastikan bahwa regulasi tersebut cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada pada negara tersebut. Kata Kunci : Pemalsuan Identitas; Artificial Intelligence; Penegakan Hukum
PROBLEMATIKA KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH Fitriyani, Al; Nasco, Muhammad Zayyan; Sirait, Priscila Hosiana Deandra
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.41

Abstract

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM, untuk bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan dari artikel ilmiah ini menganalisis kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat, biaya sertifikasi halal yang cukup besar menjadi kendala bagi UMKM, penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami kendala, seperti biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal, dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti memberikan subsidi biaya sertifikasi halal dan meningkatkan sosialisasi kepada UMKM.

Page 1 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI