cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riva’atul Adaniah Wahab
Contact Email
redaksi.bpostel@kominfo.go.id
Phone
+6285255022751
Journal Mail Official
redaksi.bpostel@kominfo.go.id
Editorial Address
Building B Floor IV, Medan Merdeka Barat Street No. 9, Jakarta Pusat - 10110 Phone. (021) 3483 3640 Fax. (021) 34833640
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Buletin Pos dan Telekomunikasi
Published by Kementerian Komunikasi dan Informatika
ISSN : 16930991     EISSN : 24431524     DOI : https://doi.org/10.17933/bpostel
Core Subject : Economy, Science, Social, Engineering,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences
Scientific work/Manuscript that can be published in the Buletin Pos dan Telekomunikasi is in the form of academic papers, research reports, surveys, research briefings, and degree theses, analysis of secondary data, thoughts, theoretical/conceptual/methodological reviews in the field of: Post: including policy, technology and standardization of postal equipments and services. Telecommunications: including policy, standardization, market, resources, security, infrastructure and technology either wireless or wired telecommunications, both voice and data communications.
Arjuna Subject : Teknik (semua kategori) - Teknik (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013" : 6 Documents clear
Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia Riza Azmi
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110401

Abstract

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2010 merupakan dasar hukum dalam dilaksanakannya penyiaran digital free-to-air di Indonesia. Di dalam peraturan menteri tersebut, diatur mengenai pembagian peyelenggaraan televisi digital yang menjadi acuan model bisnis penyelenggaraan televisi digital. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012, maka dasar hukum penyelenggaraan televisi digital menjadi hilang. Terkait dengan hal itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kelayakan model bisnis televisi digital free-to-air di Indonesia. Dengan menggunakan analisis kualitatif studi ini melihat bahwa model bisnis televisi digital saat ini perlu pendefinisian secara tegas tentang pengelolaan infrastruktur, pengelolaan iklan serta valuasi konten. Studi ini juga mengusulkan model bisnis baru yang komprehensif menjabarkan definisi dan hubungan masing-masing elemen dalam migrasi televisi digital saat ini.
Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia Sri Ariyanti
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110402

Abstract

Pengukuran digital divide di suatu daerah sangat penting untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu dibangun TIK nya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan sasaran prioritas daerah yang benar-benar membutuhkan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran digital divide tiap daerah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai indeks digital divide di tiap propinsi di Indonesia serta menentukan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan TIK di masing-masing propinsi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Pengendalian Penyelenggara dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Infomatika. Populasi dalam penelitian terdiri dari 33 propinsi di Indonesia. Teknik pengukuran digital divide menggunakan teknik infostate yang diadopsi dari penelitian George Sciadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks digital divide di propinsi di Indonesia paling besar dimiliki oleh propinsi Papua. Nilai kesenjangan digital paling rendah terhadap propinsi DKI Jakarta adalah propinsi D.I Yogyakarta.  Prioritas pembangunan ICT di daerah sebaiknya dari propinsi dengan nilai indeks infostate paling kecil yaitu propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah.
Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur Perangkat Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Padang Yourdan Yourdan
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110403

Abstract

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghubungkan mata rantai pemanfaatan perangkat monitor  yang terdiri dari teknologi dasar, teknologi berkembang  dan teknologi maju. Saat ini sistem monitoring telah dilengkapi dengan  sistem penyimpanan data,  mulai dari floppy disk, flash disk dan sistem penyimpanan kapasitas yang lebih besar lagi dengan sistem berbasis web.Evaluasi dilakukan dengan tinjauan  historis mengenai pemanfaatan perangkat monitor oleh UPT monitoring spektrum frekuensi Padang. Hasil studi menemukan bahwa ketahanan perangkat fase I dapat mencapai hingga belasan tahun. Hal ini terjadi karena adanya perangkat cadangan dan sistem kanibalisme. Sedangkan, perangkat fase II memiliki mobil terpisah yang membawa perangkatmonitor dan perangkat pencari arah (DF).Hubungan antara kedua mobil dilakukan dengan menggunakan radio.Hal ini berimplikasi pada spesialisasi tugas yang lebih terarah. Saat ini, banyak manfaat yang diperoleh dalam menemukenali dan menindak emisi yang tidak dikehendaki. Infrastruktur bergerak SISLASDA SMFR untuk VHF/UHF/SHF tahun 2010  di Medan, Padang dan Pekanbaru secara infrastruktur telah terintegrasi dengan Pusat Pengendalian Jakarta,  tetapi sistem transportasi datanya masih menggunakan flash disk untuk dikirimkan ke Jakarta.  Di Batam, sistem pengolahan dan penyimpanan sudah menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan jaringan/ komputer, sehingga dalam melakukan monitor cukup dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung ke jaringan internet.
Pengaruh Infrastruktur Node-B Terhadap Persepsi Kinerja Kualitas Layanan Data pada Smartphone di Jakarta Fahrizal Lukman Budiono
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110404

Abstract

Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia dapat menjadi indikator perkembangan teknologi 3G di Indonesia. Berdasarkan data Yayasasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) muncul banyak keluhan pengguna pada kualitas layanan data. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah infrastruktur Node-B terhadap persepsi pengguna kepada kinerja kualitas layanan data seluler smartphone di Jakarta. Menggunakan analisis korelasi, studi ini menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah infrastruktur Node-B terhadap persepsi pengguna kepada kinerja kualitas layanan data seluler pada smartphone di Jakarta. Operator perlu memperhatikan faktor lain selain menambah jumlah Node-B untuk meningkatkan kinerja kualitas layanan data seluler pada smartphone di Jakarta.
Potensi Pasar Sekunder Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia Aldhino Anggorosesar; Ronaldi Wijaya
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110405

Abstract

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang dialokasikan regulator, terutama oleh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia, belum mencapai titik optimalnya. Akibatnya, ketersediaan dan permintaan layanan belum berimbang. Memperkirakan bahwa konsep pasar sekunder berpotensi meningkatkan efisiensi pemberian hak penggunaan spektrum frekuensi radio, studi ini mendukung regulator dalam mengkaji penerapan pasar sekunder spektrum frekuensi di negara lain, kondisi penggunaan spektrum frekuensi radio di dalam negeri, serta potensi pasar sekunder dari aspek kebijakan dan ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif, data dikumpulkan melalui studi literatur, focus group discussion, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan teknik regulatory impact analysis dan cost benefit analysis. Hasil studi menunjukkan perlunya peningkatan fleksibilitas kebijakan alokasi spektrum frekuensi radio di Indonesia ketika memberlakukan pasar sekunder, agar menghasilkan benefit maksimum di setiap transaksi dari aspek ekonomi. Hal tersebut juga telah terbukti dengan hadirnya dampak positif bagi industri di negara-negara yang telah memberlakukan pasar sekunder.
Dampak Indeks Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pertumbuhan Perekonomian Sri Wahyuningsih
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110406

Abstract

Dalam Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), perhatian utama adalah penyediaan infrastruktur pendorong konektivitas, diantaranya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui indeks konektivitas di Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran indeks konektivitas dengan model yang diadopsi dari ICT Pura, meliputi ICT usage, ICT readiness, ICT capability dan ICT impact dan sampel dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Hasilnya menunjukan indek konektivitas menurut masyarakat pada level rentang 2-4 artinya konektivitas sudah memadai sedang menurut pelaku ekonomi pada level 1,5- 2,5 artinya konektivitas sudah ada namun belum dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 21 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): November 2023 Volume 19 Issue 2 (2021) Volume 19 Issue 1 (2021) Vol. 18 No. 2 (2020): December 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): June 2020 Vol. 17 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol. 16 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 16 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol. 15 No. 2 (2017): December 2017 Vol. 15 No. 1 (2017): June 2017 Vol. 14 No. 2 (2016): December 2016 Vol. 14 No. 1 (2016): June 2016 Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015 Vol. 13 No. 1 (2015): June 2015 Vol. 12 No. 4 (2014): December 2014 Vol. 12 No. 3 (2014): September 2014 Vol. 12 No. 2 (2014): June 2014 Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 Vol. 11 No. 4 (2013): December 2013 Vol. 11 No. 3 (2013): September 2013 Vol. 11 No. 2 (2013): June 2013 Vol. 11 No. 1 (2013): March 2013 Vol. 10 No. 4 (2012): December 2012 Vol. 10 No. 3 (2012): September 2012 Vol. 10 No. 2 (2012): June 2012 Vol. 10 No. 1 (2012): March 2012 Vol. 9 No. 4 (2011): December 2011 Vol. 9 No. 3 (2011): September 2011 Vol. 9 No. 2 (2011): June 2011 Vol. 9 No. 1 (2011): March 2011 More Issue