Buletin Pos dan Telekomunikasi
Scientific work/Manuscript that can be published in the Buletin Pos dan Telekomunikasi is in the form of academic papers, research reports, surveys, research briefings, and degree theses, analysis of secondary data, thoughts, theoretical/conceptual/methodological reviews in the field of: Post: including policy, technology and standardization of postal equipments and services. Telecommunications: including policy, standardization, market, resources, security, infrastructure and technology either wireless or wired telecommunications, both voice and data communications.
Articles
192 Documents
<![CDATA[Studi Kebijakan Pemanfaatan Frekuensi dalam Keterbatasan Alokasi Frekuensi Radio Komunitas ]]>
<![CDATA[Tatiek Mariyati]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120101
<![CDATA[Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international. Radio komunitas yang dalam penyiarannya menggunakan alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz disadari adanya keterbatasan alokasi frekuensi ini perlu didukung kebijakan yang dapat mengembangkan dan mensukseskan penyiaran radio komunitas dalam menjangkau anggota komunitasnya. Kebijakan dimaksud adalah yang berkaitan dengan perkembangan dan kelangsungan penyiaran radio komunitas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif di dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Seiring dengan kemajuan konvergensi (penyatuan) pada ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika, maka kebijakan radio komunitas dalam pemilihan yang digunakan untuk operasional penyiaran dapat melalui alternatif konvensional, siaran dengan memanfaatkan streaming radio atau hanya streaming radio saja. Melalui studi ini diharapkan kebijakan yang ada dapat mendukung berkembangnya radio komunitas seiring perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.]]>
<![CDATA[Evaluasi Sistem Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi ]]>
<![CDATA[Amry Daulat Gultom]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120102
<![CDATA[Spektrum Frekuensi Radio merupakan Sumber Daya Alam yang terbatas, yang dalam hal pengelolaannya memberikan dampak strategis dan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Lembaga Pengelola Spektrum Frekuensi Radio yang diakui International Telecommunication Union (ITU) sebagai Administrasi Telekomunikasi, mewakili Indonesia dalam konferensi internasional dan regional di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi penyelenggaraan monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi, serta menghasilkan konsep strategi guna peningkatan penyelenggaraan monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif SWOT dan menghasilkan 5 (lima) strategi utama yaitu pemanfaatan cakupan wilayah, optimalisasi SDM dan penyetaraan organisasi, optimalisasi gedung dan perangkat, peningkatan sistem administrasi dan pelaporan, perbaikan sistem penanganan kasus.]]>
<![CDATA[Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas ]]>
Sri Wahyuningsih
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120103
<![CDATA[Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan Radio Komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Penelitian ini bertujuan untuk menemu kenali kendala-kendala yang dihadapi Radio Komunitas pada proses pengajuan Izin Stasiun Radio (ISR). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggungjawab Radio Komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio (Balmon) di Jakarta, Semarang dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael Huberman. Hasil penelitian menyatakan kendala yang dihadapi terutama pada sertifikasi perangkat Radio Komunitas.]]>
<![CDATA[Surat Elektronik sebagai Media Komunikasi Data pada Sistem Pemantauan Bahan Bakar pada Sistem Catu Daya BTS ]]>
<![CDATA[Falconi Falconi]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120105
<![CDATA[Base Transceiver Station (BTS) merupakan seperangkat radio komunikasi tetap yang digunakan dalam jaringan selular. Untuk mempertahankan kinerja perangkat BTS agar tetap dapat bekerja walaupun suplai catu daya dari PLN terhenti, pada beberapa lokasi BTS ditempatkan pembangkit listrik tenaga solar. Sehingga pada saat PLN mati, maka kebutuhan listrik BTS akan disuplai oleh pembangkit listrik tersebut. Karena lokasi BTS menyebar, diperlukan petugas yang banyak atau waktu yang lama untuk dapat melakukan pengecekan kondisi solar secara keseluruhan. Sehingga sewaktu-waktu pembangkit listrik tidak dapat bekerja saat dibutuhkan dikarenakan solar habis. Sistem pemantau kondisi solar pada sistem catu daya Base Transceiver Station (BTS) merupakan sebuah sistem pemantau yang berfungsi melakukan pencatatan ketinggian level solar pada tangki secara periodik dan terus menerus. Ketinggian level solar dikonversi kedalam status normal, minor, mayor dan kritis. Status inilah yang akan disimpan ke dalam basis data yang ada pada computer server. Dengan adanya sistem pemantau ini, maka untuk mengetahui kondisi solar pada tangki sebuah stasiun BTS, seorang petugas pemeliharaana dapat melakukannya tanpa perlu lagi mendatangi lokasi BTS, tetapi cukup memantaunya dari aplikasi pada komputer klien. Sistem yang dibangun terdiri dari sensor ultrasonik PING))) yang bertugas mendeteksi level solar dan mengumpankan hasilnya ke mikrokontroler ATMEGA8535. Mikrokontroler bertugas untuk mengkonversi sinyal analog yang dihasilkan sensor kedalam bentuk sinyal digital untuk kemudian dikirim ke komputer server melalui komunikasi serial. Aplikasi yang ada pada komputer server akan menerima data tersebut dan menyimpannya pada basis data. Data-data tersebut sewaktu-waktu akan dipanggil kembali apabila ada permintaan dari komputer klien untuk kemudian di kirim melaui surat elektronik. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada tangki solar yang dimiliki oleh PT. Berca Hardayaperkasa, diperoleh hasil bahwa keseluruhan sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai rancangan.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Frekuensi Untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR) ]]>
<![CDATA[Diah Yuniarti]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120106
<![CDATA[Penanganan kejadian yang terkait dengan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) di Indonesia yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana dan permasalahan sosial membutuhkan komunikasi yang intensif. Penelitian ini mengkaji mengenai kondisi pemanfaatan frekuensi PPDR di Indonesia dan strategi pengembangan ke depannya dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi pada instansi PPDR di Indonesia tidak mendukung interoperabilitas dalam penanganan kejadian PPDR yang terkoordinasi. Selain itu, pita frekuensi yang digunakan merupakan pita sempit yang tidak mendukung aplikasi video dan data kecepatan tinggi yang dibutuhkan dalam penanganan kejadian PPDR yang lebih efektif. Oleh karena itu, dalam perencanaan alokasi frekuensi ke depannya, pemerintah perlu mengintegrasikan pita lebar ke dalam perencanaan sistem Government Radio Network (GRN).]]>
<![CDATA[Survey Layanan Publik Pemantauan Frekuensi Radio untuk Radio Amatir Dan Radio Antar Penduduk Indonesia ]]>
<![CDATA[Azwar Aziz]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120104
<![CDATA[Berlatar belakang fenomena penggunaan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk yang berkaitan dengan faktor layanan publik dari monitor frekuensi radio, dimana peneliti memfokuskan pada permasalahan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan radio non komersial yang digunakan oleh perorangan. Penelitian ini memperlihatkan penggiat amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk bervariasi, mulai dari yang tidak mempunyai izin sampai pada yang memiliki izin. Begitu juga peran tokoh yang selalu mempelopori tentang berkembangnya potensi amatir radio dan radio antar penduduk ini untuk mengatasi kemashalatan yang ada di Masyarakat. Dengan metode Kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari layanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak organisasi yang membangkitkan potensi untuk menjadi suatu daya yang besar dalam memberikan dukungan komunikasi berkaitan dengan tanggap darurat terkait dengan bencana dan keadaan sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik diberikan oleh pemerintah di bidang penertiban sangat kurang sehingga frekuensi radio yang digunakan oleh radio perorangan ini tidak kondusif untuk digunakan, hal ini akan mempunyai dampak kemampuan organisasi untuk mengembangkan diri, pengabdian masyarakat dalam mendukung komunikasi tanggap darurat yang setiap saat bisa terjadi.]]>
<![CDATA[Analisa Tekno Ekonomi Refarming Frekuensi 2100 MHz dengan Analisis Penggantian ]]>
<![CDATA[Doan Perdana]]>;
<![CDATA[A. Ali Muayyadi]]>;
<![CDATA[Nachwan Mufti]]>;
<![CDATA[Endang Chumaidiyah]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 2 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120201
<![CDATA[Penyediaan biaya investasi yang tinggi untuk memenuhi jaringan komunikasi nirkabel yang handal dengan kapasitas yang besar merupakan salah satu tantangan bagi operator telekomunikasi saat ini. Pemanfaatan alokasi bandwith frekuensi secara efisien dan optimal merupakan salah satu solusi untuk mengatasi biaya investasi yang tinggi. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu melakukan kajian analisa kelayakan biaya CAPEX dan OPEX skema Refarming Frekuensi dengan metode Replacement Analysis (RA) sesuai dengan tingkat persentase pertumbuhan pelanggan nirkabel layanan voice dan data (2012-2017) pada salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Metode kajian penelitian adalah melakukan kajian analisa kelayakan metode Replacement Analysis (RA) untuk optimasi kapasitas jaringan skema refarming frekuensi dengan menggunakan empat skenario implementasi, yaitu 2G/3G Collocation, 2G/3G/LTE Collocation, 3G/LTE Collocation, dan LTE (JBS). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu setelah dilakukan kajian analisa kelayakan menggunakan metode Replacement Analysis (RA), skema Refarming Frekuensi meerupakan salah satu solusi bagi operator telekomunikasi di Indonesia dalam melakukan optimasi kapasitas jaringan nirkabel eksisting (2G dan 3G) dan jaringan baru (LTE) yang handal, dan dapat direkomendasikan skenario implementasi LTE karena biaya CAPEX dan OPEX yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan tiga skenario implementasi yang lain nya (2G/3G Collocation, 2G/3G/LTE Collocation, 3G/LTE Collocation).]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja IEEE 802.11e HCCA untuk Dukungan QoS pada WLAN Menggunakan NS-2 ]]>
<![CDATA[Amry Daulat Gultom]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 2 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120202
<![CDATA[Wireless Local Area Network (WLAN) digunakan oleh trafik multimedia yang seharusnya memerlukan persyaratan jaringan yang lebih baik terhadap delay, jitter dan packet losses. IEEE 802.11 Task Group E memperkenalkan perbaikan protokol MAC 802.11, yaitu Hybrid Coordination Function (HCF), yang terdiri dari dua mekanisme akses: Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) dan HCF Controlled Channel Access (HCCA) yang memberikan dukungan Kualitas Layanan/Quality of Service (QoS) bagi trafik multimedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami algoritma protokol MAC IEEE 802.11e HCCA pada jaringan WLAN, dan menganalisis kinerja protokol MAC 802.11e HCCA pada aplikasi multimedia dengan menggunakan metode simulasi pada NS-2. Metrik kinerja yang diukur adalah jitter dan throughput-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa protokol MAC HCCA dapat memberikan jaminan QoS dibanding protokol MAC DCF, dimana jitter HCCA lebih stabil dari pada jitter DCF. Begitupula dengan throughput HCCA yang tidak berubah selama trafik berlangsung, tidak seperti pada DCF yang masih mengalami fluktuasi yang besar.]]>
<![CDATA[Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIMS) ]]>
<![CDATA[Awangga Febian Surya Admaja]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 2 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120203
<![CDATA[Dalam perkembangan suatu sistem informasi yang digunakan oleh sebuah institusi, perlu dilihat bagaimana kesuksesan dan dampak positif yang diberikan sistem informasi tersebut terhadap manfaat bersih yang diterima oleh instansi terkait dengan penggunaan dan kepuasan pengguna sistem informasi tersebut. Sistem informasi yang digunakan oleh Ditjen SDPPI saat ini telah berkembang menjadi sistem informasi manajemen sumber daya dan perangkat pos dan informatika (SIMS) dan perlu dilihat bagaimana kesuksesan sistem informasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan manajemen Ditjen SDPPI. Dalam penelitian ini digunakan persamaan struktural berbasis partial least square (PLS) dengan mengacu kepada model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone & McLean. Hasil perhitungan model tersebut menunjukkan bahwa model kesuksesan DeLone & Mclean tidak membuktikan keseluruhan hipotesis dari penelitian dimana penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih yang didapatkan oleh institusi.]]>
<![CDATA[Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Ahmad Budi Setiawan]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 2 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2014.120204
<![CDATA[Bisnis dan transaksi elektronik telah menjadi trend saat ini oleh karena kemudahan dalam transaksi. Isu trust (kepercayaan) pada transaksi elektronik dalam lingkup nasional, regional dan global telah meningkat seiring dengan adanya permasalahan dalam hal keamanan informasi dalam transaksi elektronik. Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat dalam bertransaksi elektronik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga dikeluarkannya peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam regulasi tersebut diamanatkan kepada setiap Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik harus memiliki Sertifikat Elektronik dan Sertifikat Keandalan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan regulasi teknis dalam implementasi regulasi tersebut. Secara umum, telah ada Standard yang dikeluarkan oleh berbagai Organisasi Internasional dan Nasional. Dengan demikian, dibutuhkan strategi implementasi standardisasi sertifikat elektronik dan keandalan untuk mendorong tumbuh kembangnya Ekosistem Penyelenggara Sistem Transasksi Elektronik yang terpercaya dan handal serta memudahkan Pemerintah dalam meregulasi standard tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah berupa strategi implementasi standardisasi sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode Soft System dengan teknik SAST. Hasil kajian ini memberikan saran kepada Pemerintah terkait ketersediaan infrastruktur dan kelembagaan sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan dalam ekosistem sistem transaksi elektronik serta fokus terhadap penegakkan hukum yang telah ada.]]>
