cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Articles 32 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 3: November (2024)" : 32 Documents clear
Analisis Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten: (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023) Susilawati, Erlina; Markoni, Markoni; Khantika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.366

Abstract

Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi dan akan diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dan jika tidak memenui persyaratan maka permohonan patennya akan ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dan untuk menganalisis proses dan kekuatan hukum atas pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten, sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan kedua putusan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis sependapat dengan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Alasan penolakan yang disampaikan oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang cq. Pemeriksa paten dinilai kurang tepat, karena invensi yang dimintakan pelindungan sudah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pedoman/standar prosedur pemeriksaan dan persyaratan pemeriksaan substantif paten. Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcermatan pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman/standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman terkait substansi yang diperiksa. Oleh karenanya, Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa Paten, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon Paten baik dari segi biaya maupun waktu.
Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Prespektif Keadilan ega shintia putri; Malemna Sura Anabertha Sembiring; Helvis; I Made Kantika
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban salah tangkap adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat kesalahan prosedur atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan korban dapat mengajukan ganti rugi sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hambatan-hambatan dan mekanisme mengajukan ganti rugi bagi korban salah tangkap oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap oleh kepolisian menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, seperti proses hukum yang panjang dan kompleks, beban pembuktian, kurangnya pemahaman hukum, perlindungan institusi kepolisian, ketakutan akan balas dendam, ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta minimnya preseden hukum. Meskipun mekanisme ganti rugi diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, banyak korban tetap mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim dan mendapatkan hasil yang memadai.
Strategi Adaptasi Nelayan Teluk Moramo Menghadapi Perubahan Iklim Sartika, Juli; Mokodompit, Eliyanti Agus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.369

Abstract

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan nelayan di Teluk Moramo, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Artikel ini menganalisis dampak perubahan iklim terhadap nelayan lokal, termasuk perubahan pola musim, cuaca ekstrem, dan penurunan stok ikan. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara, penelitian ini menyoroti strategi adaptasi seperti diversifikasi mata pencaharian, pelatihan teknologi tangkap, dan penguatan kelembagaan. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan dianggap penting. Studi ini mengacu pada data BMKG, BNPB, serta penelitian terkait, dan menyarankan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan nelayan terhadap perubahan iklim. Dengan strategi adaptasi yang efektif, kelangsungan hidup dan kesejahteraan nelayan Teluk Moramo dapat terjaga meski dalam kondisi yang menantang.
Dampak Kerusakan Terumbu Karang Pada Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Papua Asmini, Riskayanti; Mokodompit, Eliyanti Agus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.374

Abstract

Kerusakan terumbu karang di Desa Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Papua, telah menjadi perhatian utama dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat penting bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerusakan terumbu karang terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Metodologi yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan nelayan, pengusaha pariwisata, dan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan untuk memahami kondisi terumbu karang dan aktivitas ekonomi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang menyebabkan penurunan produksi perikanan yang signifikan, berdampak pada hilangnya pendapatan nelayan dan penurunan pasokan ikan di pasar lokal. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga mengurangi daya tarik wisata bahari, yang berakibat pada penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata. Secara sosial, dampak ekonomi yang negatif menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan di masyarakat, serta perubahan pola hidup yang dapat mengancam budaya lokal. . Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi terumbu karang.
Sampah Plastik Di Perairan Pesisir Dan Laut: Implikasi Kepada Ekosistem Pesisir DKI Jakarta Nengsi, Wahyuni; Mokodompit, Eliyanti Agus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.375

Abstract

Sampah plastik telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling mendesak di seluruh dunia, dengan dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut dan pesisir. Di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, masalah ini semakin mengkhawatirkan mengingat tingginya volume sampah plastik yang dibuang ke laut melalui berbagai saluran, baik yang berasal dari aktivitas domestik maupun industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis, jumlah, dan dampak sampah plastik yang terdampar di perairan pesisir DKI Jakarta, serta untuk menganalisis implikasi sampah plastik terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan kombinasi antara observasi lapangan, wawancara dengan nelayan dan masyarakat pesisir, serta pengambilan sampel sampah plastik di beberapa titik pesisir Jakarta, seperti Pantai Ancol, Pantai Muara Angke, dan Pantai Marina. Data yang dikumpulkan mencakup jenis dan Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingginya volume sampah plastik di pesisir Jakarta sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, serta ketidakefektifan sistem pengelolaan sampah yang ada. Akumulasi sampah plastik ini menurunkan kualitas air laut, mengurangi daya dukung ekosistem pesisir, dan meningkatkan ancaman terhadap kehidupan laut yang bergantung pada kelestarian habitat terumbu karang dan mangrove. Sebagai langkah mitigasi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis daerah pesisir, penyuluhan dan edukasi masyarakat untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, serta pemanfaatan teknologi daur ulang yang lebih efisien.
Pengembangan Industri Maritim di Sulawesi Tenggara (Sultra): Peluang dan Tantangan Mawaldi, Indra; Mokodompit, Eliyanti Agus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.381

Abstract

Salah satu misi Gubernur Sulawesi Tenggara (era 2018-2023) adalah mendorong industrialisasi. Sementara itu, perhatian terhadap sektor perikanan belum diberi porsi yang memadai untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini menjelaskan peluang pengembangan perikanan di Sultra sebagai bahan baku industri. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap ahli dibidang perikanan, terdiri dai akademisi dan dinas perikanan. Hasil penelitian menunjukkan potensi perikanan Sultra masih relatif besar, baik dalam usaha tangkap (off shore) maupun budidaya. Beberapa kendala seperti sumber daya manusia (SDM) yang rendah, infrastruktur perikanan yang belum memadai, pengawasan dan penegakan hukum atas praktik ilegal fishing belum maksimal, dukungan fiskal yang rendah dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang belum maksimal juga perlu diselesaikan. Pembangunan industri menuju klaster industri maritim (ICM) dapat disarankan untuk dibangun.
Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara Razak, Al; Mokodompit, Eliyanti Agus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.382

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan berat dalam mencapai efisiensi sistem logistik maritim. Indonesia menduduki peringkat ke-46 untuk kinerja logistik di dunia atau nomor 4 di Asia Tenggara, menyusul Singapura (7), Thailand (32), dan Malaysia (41), menurut World Bank (2018). Hal tersebut menggambarkan bahwa permasalahan logistik masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan memperlancar arus distribusi komoditas antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelabuhan lokal dan dampak logistik maritim terhadap perekonomian pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan metode studi deskriptif disertai analisis data-data yang relevan. Pemilihan objek studi secara purposive pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi maritim yang cukup besar Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat berbagai kebijakan yang diidentifikasi dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah, kebijakan di bidang perhubungan, kebijakan di bidang perikanan, kebijakan di bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, kebijakan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur kewilayahan. Berbagai strategi yang dapat ditempuh dalam optimalisasi pengembangan ekonomi maritim di Sulawesi Tenggara berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki sehingga menjadikan kelautan (kemaritiman) sebagai leading sector dalam pembangunan ekonomi daerah.
Membangun Identitas dalam Diversifikasi Wisata Bahari Pulau Bokori Amiruddin, Ahmad; Mokodompit, Eliyanti Agus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.383

Abstract

Diversifikasi ke dalam pariwisata sering disarankan sebagai solusi potensial untuk meningkatnya kekhawatiran atas menurunnya peluang penangkapan ikan secara global, terutama bagi nelayan skala kecil. Melalui analisis data kualitatif dari wawancara dengan nelayan saat ini dan sebelumnya di sekitar Pulau Bokori menunjukkan bagaimana orang mendekonstruksi dan merekonstruksi identitas mereka dalam transisi dari penangkapan ikan ke pekerjaan pariwisata, dan bahwa pengalaman diversifikasi wisata bahari bersifat dinamis, multifaset, dan tertanam dalam pertemuan sosial. Artikel ini memperluas diskusi terkini tentang transisi pekerjaan dengan memberikan wawasan tentang pengalaman langsung operator wisata bahari dari perspektif psikososial, untuk melampaui narasi ekonomi dominan tentang diversifikasi dan perubahan sosial, yang berimplikasi pada bagaimana transisi ke dalam pekerjaan pariwisata difasilitasi.
Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayana Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Lambuya Kabupaten Konawe Takwim, Takwim; Fitriani, Esti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.385

Abstract

Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Lambuya Kabupaten Konawe. Penelitian Ini Didasarkan Pada Hasil Pengamatan Awal Pada Puskesmas Lambuya Kabupaten Konawe Menunjukan Bahwa Puskesmas Lambuya Masih Kurang Mampu Untuk Memberikan Pelayanan Yang Efektif Baik Kepada Pasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Maupun Non-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Dan Untuk Mengetahui Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Pada Puskesmas Lambuya Kabupaten Konawe. Analisis Data Dalam Penelitian Ini Yaitu Analisis Kualitatif Yang Dilakukan Dengan Menganalisis Semua Data Dengan Cara : (1) Reduksi Data, (2) Display Data, (3) Menyimpulkan Dan Verifikasi. Dari Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pada Puskesmas Lambuya Sudah Sebagian Besar Berjalan Dengan Baik Meskipun Masih Perlu Adanya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Program Ini. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Puskesmas Lambuya Berhasil Memberikan Peningkatan Dalam Aspek Tangibles (Penampilan Fisik), Assurance (Jaminan) dan Empathy (Empati). Namun Belum Sepenuhnya Berhasil Memberikan Peningkatan Dalam Aspek Reliability (Penampilan Fisik) Dan Aspek Responsiveness (Daya Tanggap) Pada Masyarakat.
Pembuatan UU Perampasan Aset ditinjau dari Parameter Ahli Lienaldy, Denny Novian; Freddy , Frans; Gading, Muh Rosihan Isnan; Farhan, Muhamad; Laia, Aturkian
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.386

Abstract

Pembuatan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks hukum di Indonesia. UU Perampasan Aset dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum adalah dengan menyusun ketentuan hukum yang jelas, terperinci, dan tegas.UU harus menetapkan kewenangan yang tegas bagi aparat penegak hukum, terutama mengenai siapa yang berhak melakukan perampasan aset dan kapan perampasan tersebut dapat dilakukan. Hal ini mencakup batasan mengenai peran masing-masing lembaga, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Tanpa adanya batasan yang jelas, akan ada potensi aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan perampasan tanpa dasar yang kuat.

Page 2 of 4 | Total Record : 32