Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Minat Baca Peserta Didik di MI Alfalah Andamui ]]>
<![CDATA[Hanifah, Nurdiyanah]]>;
<![CDATA[Khaeroni, Khaeroni]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1: Maret (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i1.273
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Minat Baca Peserta Didik di MI Alfalah Andamui”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca peserta didik di MI Alfalah Andamui dan mengetahui hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap minat baca peserta didik di MI Alfalah Andamui. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan model korelasional. Data penelitian ini diperoleh melalui angket. Setelah dilakukan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget peserta didik MI Alfalah Andamui termasuk dalam kategori kuat, hasil belajar peserta didik MI Alfalah Andamui termasuk dalam kategori sangat baik. Kesimpulan penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh penggunaan gadget yang signifikan terhadap minat baca peserta didik di MI Alfalah Andamui]]>
<![CDATA[Potensi Peserta Didik Kelas 12 SMAN 10 Kabupaten Tangerang dalam Mata Pelajaran Matematika ]]>
<![CDATA[Adila, Imel]]>;
<![CDATA[Mufidah, Maulidatus Syfa]]>;
<![CDATA[Silitonga, Febyola Lasniati]]>;
<![CDATA[Rachmawati, Febryanna]]>;
<![CDATA[Ferdiansyah, Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Saripudin, Mohamad]]>;
<![CDATA[Khairun, Deasy Yunika]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1: Maret (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i1.274
<![CDATA[Potensi peserta didik dalam matematika dapat dilihat berdasarkan minat dan sikap peserta didik, karena minat dan sikap merupakan hal penting yang dapat menunjang kemauan dalam belajar. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian dan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis potensi siswa kelas XII SMAN 10 Kabupaten Tangerang dalam matematika. Dengan menggunakan sampel sebanyak 68 siswa kelas XII SMAN 10 Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitan kualitatif dengan metode deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuisioner (angket) dan wawancara guru, dengan jumlah pernyataan pada angket sebanyak 30 pernyataan yang mencakup dari sisi positif dan negatif serta pertanyaan wawancara sebanyak 5 pertanyaan. Data analisis menggunakan presentase yang kemudian dideskripsikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hasil analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari setengah peserta didik mempunyai minat, perhatian, tertarik, dan disiplin dalam pelajaran matematika. Namun, lebih dari setengah peserta didik merasa kesulitan dalam pelajaran matematika. Meskipun kesulitan, hampir semua peserta didik merasa bahwa matematika memiliki peluang untuk kehidupan kedepannya. Jadi, kesimpulannya rata-rata presentase data angket mengenai potensi peserta didik diperoleh sebesar 67%, artinya lebih dari setengah peserta didik memiliki potensi keberhasilan pembelajaran matematika. Dari pihak sekolah juga memberikan fasilitas yang dapat menunjang peserta didik mengembangkan potensinya.]]>
<![CDATA[Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Materi Kimia Sistem Koloid ]]>
<![CDATA[Ramadani, Octavia]]>;
<![CDATA[Ramadanti, Vitna Putri]]>;
<![CDATA[Putri, Sabrina Oktaviantri Sagita]]>;
<![CDATA[Febriani, Sinta Aida]]>;
<![CDATA[Rizpevicha, Upich Sepfitri]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1: Maret (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i1.275
<![CDATA[Dalam mengaitkan konsep kimia dengan teori yang benar, masih banyak siswa di Indonesia yang kesulitan dalam pemecahan masalah tersebut, sehingga dapat menyebabkan hasil belajar kimia yang masih rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) pada materi kimia sistem koloid. Dalam pembelajaran PBL Siswa lebih aktif dalam berpikir dan memahami materi secara berkelompok, untuk menyelesaikan suatu keputusan dalam masalah ini dibutuhkan keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif sehingga cocok untuk digunakan Materi sistem koloid. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (literatur review) yang mencari referensi teoritis yang relevan dengan kasus atau masalah dengan menelusuri sumber-sumber tertulis sebelumnya. Dimana peneliti pada jurnal menggunakan dua kelas sebagai pembanding. Kelas pertama yaitu kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan kelas kedua yaitu kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran konvensional (ceramah dan tanya jawab). Hasil yang diperoleh dari data pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa tidak terlihat perbedaan rata-rata pada kemampuan siswa.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan kurikulum Merdeka ]]>
<![CDATA[Ariyanti, Yoshinta Putri]]>;
<![CDATA[Hazin, Mufarrihul]]>;
<![CDATA[Supriyanto, Supriyanto]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1: Maret (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i1.276
<![CDATA[Kurikulum Merdeka adalah sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Evaluasi kebijakan kurikulum Merdeka sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas, keberlanjutan, dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka menggunakan model evaluasi CIPP yang terfokus pada konteks, masukan, proses, dan produk. Penulis mengumpulkan berbagai salinan dokumen kebijakan dan kajian penelitian yang terkait dengan kebijakan kurikulum merdeka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Evaluasi kebijakan kurikulum Merdeka menunjukkan potensi yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan partisipasi peserta didik. Namun, tantangan implementasi dan perlunya perbaikan masih perlu diperhatikan agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Inovasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka dalam Menghadapi Tantangan Di Era Society 5.0 ]]>
<![CDATA[Febrianti, Aristhalia Hevi]]>;
<![CDATA[Aprilia, Chofifah Dwi]]>;
<![CDATA[Susilawati, Samsul]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1: Maret (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i1.277
<![CDATA[Kemajuan teknologi di society 5.0 menekankan pada adanya keseimbangan antara manusia dengan teknologi. Manusia dituntut untuk kreatif dalam segala bidang dan mampu memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Inovasi Pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan langkah tepat untuk membantu siswa menjadi lebih yakin dalam menghadapi masalah di era disrupsi dan masyarakat 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa inovasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan di era society 5.0. Subjek penelitian ini adalah para guru di berbagai daerah melalui informasi data daring. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui survei dengan cara melihat seberapa layak kualitas guru dalam inovasi pembelajaran di berbagai daerah dan seberapa efektif inovasi pembelajaran kurikulum merdeka tersebut dalam menyiapkan tantangan di era 5.0 society. Dari hasil penelitian diperoleh hasil 69,72% siswa tidak tahu/tidak pernah mengakses platform pendidikan menunjukkan bahwa guru harus lebih menginovasi model pembelajaran terutama pada pemanfaatan media digital agar siswa memanfaatkan media digital berbasis pendidikan yang diharapkan bisa menjadi bekal dalam menghadapi tantangan di era society 5.0. Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa sebanyak 56,1% kualitas guru dan kiat dalam menginovasi pembelajaran sudah meningkat serta untuk pelaksanaan sarana prasarana kurang memadai. Kedua hal tersebut merupakan bentuk hasil usaha guru dalam menginovasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan mampu mengikuti perkembangan zaman digital era society 5.0]]>
<![CDATA[Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka ]]>
<![CDATA[Emilda, Emilda]]>;
<![CDATA[Mallapiseng, Arafat]]>;
<![CDATA[Agusman, Yudi]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1: Maret (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i1.279
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini di tentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Menggunakan keabsahan data dan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Telah berjalan cukup efektif tetapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan, yang dapat dilihat berdasarkan 5 aspek yaitu : 1). Produktivitas, pelayanan yang diberikan dalam penataan buku tidak efektif karena masih secara manual yang seharusnya sudah berbasis teknologi dalam pencarian buku. 2). Kualitas, pelayanan yang diberikan oleh pegawai perpustakaan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi Kualitas Pelayanan harus lebih ditingkatkan dengan menambah daftar judul buku. 3). Responcivitas, penataan buku pada rak kelas tidak tertata rapi dan buku yang dicari terkadang tidak ada tetapi ditanggapi dengan baik oleh pegawai perpustakaan melalui pengadaan buku yang akan datang. 4). Responbilitas, respon pegawai perpustakaan terhadap pengunjung/pemustaka sudah cukup baik tetapi pelayanan yang diberikan menimbulkan kebingungan kepada setiap pengunjung/pemustaka. 5). Akuntabilitas, Pegawai perpustakaan bertanggungjawab dan menindaklanjuti keluhan-keluhan pengunjung/pemustaka dengan melakukan perencanaan pengadaan buku yang dicari oleh pengunjung/pemustaka tetapi terkendala dengan anggaran yang terbatas.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikasi Tanah Elektronik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aprilia, Amanda]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i2.288
<![CDATA[Artikel ini mengkaji aspek hukum dari implementasi sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Transisi dari sertifikat tanah berbasis kertas tradisional ke format digital merupakan perubahan signifikan dalam praktik administrasi pertanahan. Studi ini mengeksplorasi manfaat dari sertifikasi tanah elektronik, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan risiko penipuan, dan peningkatan aksesibilitas bagi pemilik tanah. Namun, transisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, masalah keamanan data, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan melakukan wawancara dengan ahli hukum serta praktisi administrasi pertanahan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini menawarkan peningkatan yang signifikan, terdapat isu hukum dan teknis yang krusial yang perlu ditangani. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan lingkungan regulasi dan mendukung implementasi sertifikasi tanah elektronik yang sukses.]]>
<![CDATA[Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria ]]>
<![CDATA[Rifiyanti, Siskawati Melinda]]>;
<![CDATA[Wulandari, Marditia]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i2.289
<![CDATA[Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan isu krusial dalam tata kelola agraria, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih luas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat dan implikasinya terhadap tata kelola agraria. Penelitian ini mengangkat tiga masalah utama: bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan ini, dan dampak pengakuan tersebut terhadap tata kelola agraria dan masyarakat lokal. Menggunakan metode penelitian normatif, makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum, implementasi kebijakan, dan studi kasus yang relevan dengan pengakuan tanah adat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ambiguitas hukum, kendala birokrasi, dan ketegangan sosial-ekonomi, yang menghambat pengakuan yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pengakuan tanah adat, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik agar hak-hak tanah adat dapat lebih baik diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan ]]>
<![CDATA[Nur Yasmin, Angel]]>;
<![CDATA[Aldilla, Virly Agustin]]>;
<![CDATA[Riani, Putri Bintang]]>;
<![CDATA[Mulyawarman, Muhammad Kevin]]>;
<![CDATA[Alfiani, Syahira]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i2.290
<![CDATA[Artikel ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia, yang menjadi isu krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria, studi kasus dari beberapa daerah pedesaan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan implementatif, namun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan adil.]]>
<![CDATA[Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang ]]>
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>;
<![CDATA[Alviana, Adinda]]>;
<![CDATA[Marselina, Findia Putri]]>;
<![CDATA[Febriansyah, Muhammad Ananda Bakti]]>;
<![CDATA[Shabrina, Saira]]>;
<![CDATA[Gayatri, Tiara In]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i2.291
<![CDATA[Dalam konteks sistem tata kelola terdesentralisasi di Indonesia, perlindungan hak atas tanah masyarakat adat telah menjadi isu krusial yang terkait erat dengan dinamika otonomi daerah. Artikel ini mendalam ke dalam tantangan-tantangan yang kompleks serta peluang-peluang yang menjanjikan dalam menjaga hak atas tanah masyarakat adat di tengah kerangka hukum yang terus berkembang dan lanskap sosial-ekonomi yang berubah. Dengan mengkaji persilangan ketentuan hukum, implikasi sosio-budaya, dan implementasi kebijakan, penelitian ini mengungkap kompleksitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengamankan tanah leluhur mereka. Lebih lanjut, artikel ini menjelajahi dampak kebijakan desentralisasi terhadap kepemilikan tanah masyarakat adat, menyoroti disparitas dalam pengelolaan sumber daya, akses terhadap keadilan, dan pembangunan sosio-ekonomi. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang inklusif, inisiatif berbasis masyarakat, dan model tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem kepemilikan tanah masyarakat adat. Artikel ini memberikan kontribusi pada debat yang sedang berlangsung mengenai hak-hak masyarakat adat dan desentralisasi dengan memberikan wawasan tentang strategi-strategi efektif untuk mempromosikan kepemilikan tanah yang adil serta pelestarian budaya dalam kerangka otonomi daerah.]]>
