cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2 No 2: Juli 2025" : 28 Documents clear
Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi) Wibowo, Ari; judge, Zulfikar; Helvis, Helvis; Fitria, Annisa; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.475

Abstract

Sengketa utang piutang sering kali menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan hak tagih melalui mekanisme subrogasi dan perjanjian buy back guarantee. Penelitian ini bertolak dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi yang memutus sengketa antara debitur, kreditur, dan penjamin yang telah melunasi utang debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum subrogasi dalam KUH Perdata serta menelaah kedudukan dan pelaksanaan perjanjian buy back dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan subrogasi dalam Pasal 1400–1403 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pengganti yang melunasi utang debitur. Dalam perkara tersebut, subrogasi dianggap sah karena didukung bukti pembayaran, akta subrogasi, dan perjanjian kredit. Perjanjian buy back tidak menghapus utang debitur, namun memperkuat hak regres penjamin. Kesimpulannya, subrogasi merupakan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak kreditur dan mewujudkan keadilan. Disarankan agar klausul subrogasi dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kredit
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Putri, Mela Antika; Fitria, Annisa; judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.477

Abstract

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.
Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Cv. Sumber Batu Alam Mandiri) Aisah, Siti; Saragih, Horadin; Widarto, Joko; Subiyakto, Ahmad Edi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.481

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian berfokus pada implementasi jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi dengan empiris melalui wawancara mendalam terhadap pekerja harian lepas, karyawan tetap, dan manajemen perusahaan untuk memahami dinamika penerapan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas belum optimal, terutama dalam pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi proses pendaftaran yang rumit, kurangnya transparansi informasi, dan fluktuasi jumlah hari kerja yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban jaminan sosial turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah solusi, seperti peningkatan sosialisasi program BPJS, penyederhanaan prosedur administrasi pendaftaran, pemberian subsidi iuran BPJS bagi UMKM, dan pembentukan serikat pekerja lokal untuk mengadvokasi hak-hak pekerja. Implementasi jaminan sosial yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Kekuatan Hukum Akta Notaris dan Ppat dalam Peralihan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar pada Akta Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Imelda, Imelda; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Zulfikar, Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah belum terdaftar, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/Pid/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PPJB dan AJB yang dibuat oleh Notaris dan PPAT tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi asas dan syarat sahnya perjanjian dan prosedur formal yang berlaku, seperti adanya surat keterangan dari desa, pengukuran oleh BPN, penetapan Nilai Zona Tanah, serta pembayaran BPHTB dan PPh. Dalam contoh kasus yang ada dalam pembahasan, perjanjian jual beli yang dilakukan secara terang, tunai, dan berdasarkan itikad baik dinyatakan sah menurut hukum. Maka dari itu akta Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah belum terdaftar tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat material dan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap para pihak dapat diperoleh melalui kepastian hukum dari akta otentik dan pembuktian melalui putusan pengadilan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg) Pandiangan, Murni Ardina; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.486

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank sebagai kreditur separatis kerap menghadapi hambatan, terutama ketika debitur mengalami pailit atau wanprestasi. Meskipun hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa melalui hak mendahului, praktiknya sering terkendala oleh perlawanan dari debitur atau pihak ketiga. Masalah tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN. Niaga Smg, di mana proses eksekusi tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan solusi bagi bank dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur separatis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan akibat adanya gugatan terjadi ketika debitur atau pihak ketiga mengajukan perlawanan atau derden verzet terhadap rencana eksekusi. Gugatan ini menunda proses lelang, serta membebani bank dengan biaya perkara tambahan. Dalam Putusan PN Semarang No.03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg, eksekusi tertunda karena klaim kepemilikan dari pihak ketiga atas objek jaminan, sehingga hak mendahului kreditur separatis tidak dapat segera direalisasikan. Kesimpulannya, akibat adanya gugatan dari debitur maupun pihak ketiga menyebabkan tertundanya lelang, menurunnya kepastian hukum, dan berkurangnya efektivitas hak mendahului kreditur separatis, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan belum sepenuhnya terwujud. Sarannya adalah penyederhanaan prosedur eksekusi, peningkatan koordinasi antara pengadilan, kurator, dan kreditur, serta penguatan penerapan asas kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur separatis.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl): (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl) Pangaribuan, Rudy Alexander; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.487

Abstract

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menunjukkan adanya vonis yang relatif ringan, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, berpotensi melemahkan efek jera, dan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah Teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori ratio decidendi serta obiter dicta. Metode penelitiannya yuridis normatif. Hasil penelitiannya bahwa Putusan tersebut berdampak pada persepsi hukum masyarakat yang menilai vonis ringan, menurunkan efek jera bagi pelaku, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan pelanggaran. Dampak lain mencakup pengaruh terhadap pelestarian hutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat lokal. Kesimpulannya putusan menegaskan tanggung jawab terdakwa melalui ratio decidendi, sementara obiter dicta memberikan arahan normatif tambahan. Meskipun formalitas kepastian hukum terpenuhi, efektivitas hukuman dan perlindungan lingkungan belum optimal. Hakim tidak memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa.Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik dalam konservasi hutan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan hukuman secara proporsional, memastikan integrasi aspek preventif, retributif, dan restitutif, serta melaksanakan pemulihan ekologis sesuai putusan.
Literatur Review : Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Husein, La Ode Miqdad; Ulfa, Abd. Hadid Rahman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.488

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam dengan salah satu sumber daya alam yang banyak di jumpai wilayah timur Indonesia yaitu sumberdaya nikel laterit. Aktivitas perusahaan tambang nikel memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak positif dari kegiatan penambangan nikel terhadap sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi penambangan dan untuk memahami sejauh mana perubahan sosial ekonomi dari sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan. Kajian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis terhadap 10 artikel ilmiah dan diperoleh dari Google Scholar dengan cakupan artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025. Artikel dipilih berdasarkan keterkaitan topik, aksesibilitas penuh dan kesesuaian isi yang membahas dampak hadirnya industri pertambangan ditengah-tengah masyarakat. Hasil studi menunjukan Dampak positif yang paling pesat dari aktivitas pertambangan nikel adalah berkurangnya angka pengangguran di lokasi tambang karena terbukanya lapangan kerja baru. Adanya pekerja tambang membuat peningkatan pendapatan masyarakat yang mengakibatkan daya beli yang tinggi sehingga memajukan usaha mikro (UMKM) dan menurunkan angka kemiskinan pada daerah lokasi tambang nikel. Selain itu, hadirnya industri pertambangan juga meningkatkan distribusi dan laju pertumbuhan PDRB serta peningkatan PAD serta adanya bantuan ke masyarakat, seperti bantuan pengadaan komputer, perbaikan sekolah, pelatihan pendidikan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Analisis Yuridis Kewenangan Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Pemberi Kerja Yang Tidak Membayarkan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Wibawa , Adhitiya Wahyu; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Saragih , Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.491

Abstract

  Masalah tidak dibayarkannya kompensasi PHK kepada pekerja oleh pemberi kerja merupakan bentuk pelanggaran hak normatif pekerja yang berdampak serius terhadap perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting, terutama ketika mekanisme administratif tidak berjalan efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Polri PPNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja oleh pemberi kerja dan kedudukan Polri jika dikaitkan dengan PPNS di Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya uang kompensasi PHK kepada pekerja. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri secara yuridis memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan, termasuk tidak dibayarkannya kompensasi PHK. Namun, kewenangan ini perlu dijalankan secara harmonis bersama PPNS yang juga memiliki wewenang serupa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Kesimpulannya praktiknya terdapat kebutuhan untuk penguatan koordinasi dengan PPNS agar penegakan hukum berjalan optimal. Kedudukan Polri dalam relasi dengan PPNS seharusnya bersifat sinergis, bukan hierarkis, sehingga menciptakan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil dan efisien. Sarannya adalah perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan antara Polri dan PPNS serta peningkatan kapasitas serta jumlah PPNS agar mampu menjalankan fungsi penyidikan secara profesional dan setara dengan penyidik Polri.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)