cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 3: November (2025)" : 31 Documents clear
Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025) Imelda, Fransiska; Judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.559

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.
Pengaruh Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Sales Marketing Dealer Viar pada Perusahaan Dagang PT Surya Mulia Bersama Fadillah, Thoriq Ishak Sri; Suryati , Adelina; Tanjung, Boma Jonaldy
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 40 karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama. Data yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data menggunakan program SPSS versi 22 menunjukkan bahwa hasil penelitian uji hipotesis uji f (simultan) menunjukkan bahwa Insentif dan Motivasi secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama. Dari hasil yang diperoleh koefisien determinasi 0,817 menunjukkan bahwa insentif dan motivasi berpengaruh sebesar 81,7% terhadap Kinerja Karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama dan sisanya 18,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia Wirawan, Ardy; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Helvis; Saragih, Horadin
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.564

Abstract

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.
Pengawasan Internal Bank terhadap Kejahatan Pencucian Uang Bersumber dari Luar Negeri Berdasarkan Perturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Pasal 55, 58 Ayat 1, dan 15 Huruf D Atikah; Susetio, Wasis; Helvis; Judge, Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.565

Abstract

Tantangan global dalam sektor jasa keuangan mendorong penguatan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), khususnya di sektor perbankan. Penelitian ini menganalisis pengawasan internal bank terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip risk-based approach serta peran pengaturan tersebut dalam memperkuat pencegahan money laundering lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung studi kasus pada Bank PN sebagai representasi bank swasta nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 8 Tahun 2023 menegaskan kewajiban penerapan Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, dan Individual Risk Assessment dalam pengawasan transaksi lintas negara. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sistem deteksi dan koordinasi pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarlembaga guna menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/PID/2022) lamido
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.573

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan akta otentik dalam proses balik nama sertifikat tanah dan mengetahui akibat hukum pemalsuan akte otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 k/pid/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa 1) Pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan akta otentik dalam proses balik nama sertifikat tanah dalam putusan Nomor 1209 K/Pid/2022 memutuskan Terdakwa I bersalah dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke 1 mengenai membuat surat palsu terhadap akta autentik juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan tersebut. 2) Akibat hukum pemalsuan akte otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 k/pid/2022 yaitu sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa I akibat tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Terhadap Akta Notaris dapat dimintakan untuk dibatalkan dan berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
Perbandingan Penyelesaian Hukum Perkara Penyebaran Data Pribadi di Media Massa Antar Indonesia dan Singapura Heilynn; Markoni; Kantikha, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.574

Abstract

Dalam era digital, data pribadi menjadi objek hukum yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia mengatur perlindungan data pribadi melalui dua rezim hukum, yaitu rezim kejahatan siber dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta rezim administrasi dan perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara itu, Singapura menerapkan sistem perlindungan data yang terintegrasi melalui Personal Data Protection Act (PDPA) Tahun 2012 yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC). Artikel ini mengkaji pengaturan hukum mengenai penyebaran dan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lahirnya UU PDP merupakan kemajuan signifikan dalam rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk belum beroperasinya otoritas pengawas independen serta tumpang tindih norma hukum. Sebaliknya, sistem perlindungan data di Singapura menunjukkan tingkat kepastian hukum dan efektivitas penegakan yang lebih tinggi dengan pendekatan regulasi yang bersifat preventif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan, melakukan harmonisasi regulasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif dan sesuai dengan standar internasional.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu Bullying di Sekolah(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Jkt. Sel) Syaefullah; Saragih, Horadin; Susetio, Wasis; Helvis
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.575

Abstract

Kekerasan di lingkungan sekolah telah berkembang menjadi persoalan hukum serius, khususnya ketika menimbulkan luka berat terhadap korban yang masih berstatus anak. Kekerasan antar-anak yang dipicu bullying menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang aman bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan bela paksa dalam perkara kekerasan anak yang dipicu bullying di lingkungan sekolah serta pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap peristiwa kekerasan tersebut. Penelitian menggunakan teori bela paksa, restorative justice, dan vicarious liability dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kedudukan bela paksa dalam perkara ini bergantung pada terpenuhinya unsur serangan seketika, melawan hukum, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Meskipun anak pelaku mengalami tekanan psikologis akibat bullying, tidak seluruh tindakan perlawanan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer apabila melampaui batas kewajaran. Namun, kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Di sisi lain, sekolah memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan potensi tanggung jawab hukum apabila lalai mencegah, mengawasi, dan menangani bullying. Kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai omission yang berimplikasi hukum. Kesimpulannya, kekerasan anak akibat bullying umumnya tidak memenuhi unsur bela paksa sempurna, tetapi dapat menjadi alasan pemaaf karena tekanan psikis dan kelalain pihak sekolah. Penyelesaian perkara sebaiknya diarahkan pada restorative justice serta perbaikan sistem pengawasan di sekolah.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Intimidasi oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Lalenoh, Ester Aprilia; Susetio, Wasis; Juanda; Subiyakto, Achmad Edi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.578

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga negara dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang berpotensi melanggar hak konstitusional dan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan perlindungan hukum secara normatif dan menilai pelaksanaannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban intimidasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara normatif telah ada, namun belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena masih bersifat umum, termasuk ketentuan sanksi dalam Pasal 18, serta belum mengatur secara tegas bentuk intimidasi, hak korban, dan mekanisme perlindungan serta pemulihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 guna menjamin perlindungan hukum yang lebih pasti dan berkeadilan bagi korban intimidasi, serta disarankan adanya penyempurnaan pengaturan dan optimalisasi peran aparat kepolisian dan lembaga pengawas dalam pelaksanaannya.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Lestari, Budi; Markoni; Judge, Zulfikar; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.579

Abstract

Pemenuhan perlindungan hukum bagi kreditur dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi masalah penting dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama ketika rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak dijalankan oleh debitor sehingga memicu pengajuan pembatalan homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencegahan kerugian kreditur akibat pembatalan homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasilnya adalah pengaturan mengenai perlindungan kreditur dalam pembatalan homologasi telah tersedia dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih adanya celah normatif terkait standar penilaian hakim, kriteria pelanggaran material, dan mekanisme keberatan kreditur. Selain itu, mekanisme pencegahan kerugian kreditur melalui peran hakim, pengurus, kurator, serta klausul perjanjian perdamaian belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum kreditur dalam pembatalan homologasi secara normatif telah tersedia tetapi belum ideal dalam implementasinya, sehingga diperlukan penguatan norma serta optimalisasi peran lembaga peradilan. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan hakim terhadap substansi perdamaian dan reformulasi norma untuk mempertegas jaminan perlindungan kreditur.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor dan Aktris Yunior dalam Kontrak Kerja di Industri Perfilman Indonesia Holidah, Indah Nur; Markoni; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang hak dan perlindungan melalui kontrak kerja bagi aktor dan aktris Yunior. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, tori keadilan, teori perlindungan hukum. Yang berfokus pada analisis hak–hak individu yang dijamin oleh hukum dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dan ditegakkan dalam konteks perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif–empiris dengan teknik pengolahan data kualitatif dengan analisis fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat hak dan perlindungan hukum untuk aktor dan aktris yunior dalam kontrak kerja dan upaya penyelesaiannya apabila tidak mendapatkan hak nya. Kesimpulan nya adalah perlindungan hukum untuk Aktor dan Aktris Yunior (dewasa dan dibawah umur) selain didapat melalui kontrak kerja dengan rumah produksi film berdasarkan undang–undang, juga didapat dari Lembaga Pemerintah terkait perfilman dan asosiasi–asosiasi dalam industri perfilman. Saran dari penelitian ini adalah untuk aktor dan aktris yunior diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sebelum menyetujui kontrak kerja tersebut. Serta menguasai cara bernegosiasi dalam kontrak kerja agar mendapatkan win-win solution dalam sebuah project film. Dan penulis juga berharap kepada Lembaga pemerintah dan semua asosiasi untuk lebih mengawasi, memperluas alternatif pengaduan atau penyelesaian sengketa dalam Industri Perfilman, menetapkan standarisasi kontrak kerja, dan menambah literatur hukum untuk aktor dan aktris

Page 3 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)