Truth De Journal
Truth De Journal Universitas Muhammadiyah Sukabumi publishes public and private law articles that have been selected by academics, policy makers, and legal practitioners. Articles published in this journal focus on national issues, comparative and transnational approaches, so as to create new perspectives in dealing with global issues. Truth De Journal Universitas Muhammadiyah Sukabumi publishes articles in Indonesian and English to make it easier for readers and writers to understand legal terms. This approach aims to avoid ambiguities that may arise due to translations into other languages. This open access journal is managed and prepared by legal experts, academics and support staff of the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Thus, we hope to have a positive impact on legal science. This journal also upholds publication ethics and avoids all forms of plagiarism.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Hukum Pemanggilan Secara Patut Kepada Tergugat Kasus Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Sukabumi ]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3123
<![CDATA[Perkawinan yang abadi merupakan cita-cita setiap pasangan. Namun berbagai macam permasalahan kerap terjadi dalam bahtera rumah tangga yang akhirnya menuju ke arah perceraian. Kasus yang seringkali terjadi dalam masyarakat yaitu cerai ghaib. Ghaib yang dimaksud adalah salah satu pihak yang keberadaan atau alamatnya tidak jelas. Pemanggilan pihak tergugat dalam kasus cerai ghaib oleh Pengadilan Agama tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun pemanggilan sudah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang telah tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 ayat (1), namun tergugat seringkali tidak hadir dalam persidangan. Fokus penelitian pada kasus ini adalah untuk melihat efektif atau tidaknya aturan dari pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pemanggilan ghaib yang tersampaikan kepada tergugat di Pengadilan Agama Sukabumi bahkan tidak menyentuh angka 1%. Maka dapat dikatakan efektivitas hukum dari Pasal 27 tersebut belum efektif.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Secara Psikis Di Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3124
<![CDATA[Tindak kekerasan psikis masih kurang mendapatkan perhatian seperti tindak kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Sikap korban, keluarga juga kerabatpun dirasa masih pasif dalam menghadapi tindak kekerasan psikis yang terjadi disekitar. Dampak kekerasan psikis juga ternyata memiliki akibat yang sangat buruk jika tidak ditangani dan dihadapi dengan benar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, peneliti juga menggunakan teknik wawancara kepada beberapa orang dan melakukan literasi pustaka dalam mendapatkan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini.Jumlah kasus tindak kekerasan psikis masih sangat kurang terkuak akibat masyarakat yang kurang cakap dalam menghadapi tindak kekerasan psikis. Dampak yang dihasilkan akibat tindak kekerasan psikis ini pun memiliki akibat yang berjangka panjang dalam kehidupan bermasyrakat dikemudian hari, entah berdampak pada diri korban itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kurangnya rasa simpati dan empatipun berpengaruh dalam melakukan langkah pertama dalam tindak kekerasan psikis yang terjadiDibutuhkan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan lapisan masyarakat dalam mengurangi dan menghilangkan kasus tindak kekerasan psikis yang terjadi. Perlu juga dibuatkan sebuah situs atau aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam menghadapi tindak kekerasan psikis. Sosialisasi tentang kekerasan psikis pun perlu dilakukan pemerintah daerah khususnya kota sukabumi dalam menyampaikan informasi terkait kekerasan psikis. Budaya buruk yang dimiliki masyarakat kota sukabumi juga perlu segera dirubah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3125
<![CDATA[Perkara pidana selalu muncul ketika ada proses pidana. Pada saat ini masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Negara Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law, akan tetapi di Indonesia terdapat beberapa hukum islam yang masih di terapkan salah satu nya yaitu dalam bentuk perdamaian yang saat ini dikemas dalam regulasi Restorative Justice. Namun masalahnya semenjak peraturan ini terbentuk dan terbit umumnya Aparat penegak hukum pun belum memahami peraturan ini dan juga belum mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan ini kepada masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Polsek Baros Kota Sukabumi dan kejaksaan di kabupaten sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Sumber data yang dipergunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, diantaranya Observasi, Wawancara, dan Metode dokumentasi. Bahwa melihat Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 kurang efektif dilihat dari masyarakatnya yang belum banyak mengetahui tentang cara penyelesaian perkara menggunakan upaya Restorative Justice, aparat penegak hukum belum sepenuhnya mengetahui akan peraturan tersebut dan banyak yang belum mengetahui bagaimana teknis atau mekanisme menyelesaikan perkara menggunakan upaya Restorative Justice. Faktor yang menjadi pendukung yaitu dengan mengadakan sosialisasi. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya stigma atau asumsi lama dari masyarakat.]]>
<![CDATA[Kedudukan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Sukabumi Kota) ]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3126
<![CDATA[Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa atau mematikan, membunuh artinya ada upaya untuk membuat mati. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa yang dirumuskan dalam KUHAP pada BAB XIX pada pasal 338 sampai pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk korban yang meninggal, dilakukan Visum et Repertum berupa Autopsi yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman dan/atau kedokteran forensik dan/atau kedokteran Kesehatan yang diberikan wewenang untuk melakukan autopsi, sebagai alat bukti materiil dalam persidangan. Dalam melakukan penyidikan, kepolisian di bantu dengan unit di bawah satuan reserse kriminal yaitu unit INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Indentification System) dalam memeriksa TKP dan melakukan identidikasi terhadap korban dan terduga pelaku. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang kedudukan autopsi dalam proses penyidikan dan peran unit inafis dan dokter forensik dalam membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunhan. Penulis menggunakan teori Penegakan hukum dan teori hukum pembuktian dalam meneliti judul tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Desa Karang Jaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi ]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3127
<![CDATA[Badan Permusyawaratn Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui pendekatan deskriptip yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana peran badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya terkait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan desa dan bagaimana efektifitas badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya dalam proses penyusunan peraturan desa.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Pemanggilan Secara Patut Kepada Tergugat Kasus Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Sukabumi ]]>
<![CDATA[Nirzon, Febriannisa]]>;
<![CDATA[Suyaman, Prahasti]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3123
<![CDATA[Perkawinan yang abadi merupakan cita-cita setiap pasangan. Namun berbagai macam permasalahan kerap terjadi dalam bahtera rumah tangga yang akhirnya menuju ke arah perceraian. Kasus yang seringkali terjadi dalam masyarakat yaitu cerai ghaib. Ghaib yang dimaksud adalah salah satu pihak yang keberadaan atau alamatnya tidak jelas. Pemanggilan pihak tergugat dalam kasus cerai ghaib oleh Pengadilan Agama tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun pemanggilan sudah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang telah tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 ayat (1), namun tergugat seringkali tidak hadir dalam persidangan. Fokus penelitian pada kasus ini adalah untuk melihat efektif atau tidaknya aturan dari pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pemanggilan ghaib yang tersampaikan kepada tergugat di Pengadilan Agama Sukabumi bahkan tidak menyentuh angka 1%. Maka dapat dikatakan efektivitas hukum dari Pasal 27 tersebut belum efektif.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Secara Psikis Di Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Wijaya, Sayoga]]>;
<![CDATA[Ginalita, R Eriska]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3124
<![CDATA[Tindak kekerasan psikis masih kurang mendapatkan perhatian seperti tindak kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Sikap korban, keluarga juga kerabatpun dirasa masih pasif dalam menghadapi tindak kekerasan psikis yang terjadi disekitar. Dampak kekerasan psikis juga ternyata memiliki akibat yang sangat buruk jika tidak ditangani dan dihadapi dengan benar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, peneliti juga menggunakan teknik wawancara kepada beberapa orang dan melakukan literasi pustaka dalam mendapatkan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini.Jumlah kasus tindak kekerasan psikis masih sangat kurang terkuak akibat masyarakat yang kurang cakap dalam menghadapi tindak kekerasan psikis. Dampak yang dihasilkan akibat tindak kekerasan psikis ini pun memiliki akibat yang berjangka panjang dalam kehidupan bermasyrakat dikemudian hari, entah berdampak pada diri korban itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kurangnya rasa simpati dan empatipun berpengaruh dalam melakukan langkah pertama dalam tindak kekerasan psikis yang terjadiDibutuhkan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan lapisan masyarakat dalam mengurangi dan menghilangkan kasus tindak kekerasan psikis yang terjadi. Perlu juga dibuatkan sebuah situs atau aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam menghadapi tindak kekerasan psikis. Sosialisasi tentang kekerasan psikis pun perlu dilakukan pemerintah daerah khususnya kota sukabumi dalam menyampaikan informasi terkait kekerasan psikis. Budaya buruk yang dimiliki masyarakat kota sukabumi juga perlu segera dirubah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Firdaus, Andrea Rizki]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3125
<![CDATA[Perkara pidana selalu muncul ketika ada proses pidana. Pada saat ini masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Negara Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law, akan tetapi di Indonesia terdapat beberapa hukum islam yang masih di terapkan salah satu nya yaitu dalam bentuk perdamaian yang saat ini dikemas dalam regulasi Restorative Justice. Namun masalahnya semenjak peraturan ini terbentuk dan terbit umumnya Aparat penegak hukum pun belum memahami peraturan ini dan juga belum mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan ini kepada masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Polsek Baros Kota Sukabumi dan kejaksaan di kabupaten sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Sumber data yang dipergunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, diantaranya Observasi, Wawancara, dan Metode dokumentasi. Bahwa melihat Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 kurang efektif dilihat dari masyarakatnya yang belum banyak mengetahui tentang cara penyelesaian perkara menggunakan upaya Restorative Justice, aparat penegak hukum belum sepenuhnya mengetahui akan peraturan tersebut dan banyak yang belum mengetahui bagaimana teknis atau mekanisme menyelesaikan perkara menggunakan upaya Restorative Justice. Faktor yang menjadi pendukung yaitu dengan mengadakan sosialisasi. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya stigma atau asumsi lama dari masyarakat.]]>
<![CDATA[Kedudukan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Sukabumi Kota) ]]>
<![CDATA[Rizky, Diktian Faisal]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3126
<![CDATA[Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa atau mematikan, membunuh artinya ada upaya untuk membuat mati. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa yang dirumuskan dalam KUHAP pada BAB XIX pada pasal 338 sampai pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk korban yang meninggal, dilakukan Visum et Repertum berupa Autopsi yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman dan/atau kedokteran forensik dan/atau kedokteran Kesehatan yang diberikan wewenang untuk melakukan autopsi, sebagai alat bukti materiil dalam persidangan. Dalam melakukan penyidikan, kepolisian di bantu dengan unit di bawah satuan reserse kriminal yaitu unit INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Indentification System) dalam memeriksa TKP dan melakukan identidikasi terhadap korban dan terduga pelaku. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang kedudukan autopsi dalam proses penyidikan dan peran unit inafis dan dokter forensik dalam membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunhan. Penulis menggunakan teori Penegakan hukum dan teori hukum pembuktian dalam meneliti judul tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Desa Karang Jaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi ]]>
<![CDATA[Darusalam, Muhammad Alu]]>
<![CDATA[ Truth de Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Truth de Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37150/tdj.v1i2.3127
<![CDATA[Badan Permusyawaratn Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui pendekatan deskriptip yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana peran badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya terkait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan desa dan bagaimana efektifitas badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya dalam proses penyusunan peraturan desa.]]>
