cover
Contact Name
Asep Hermawan
Contact Email
hermawan@unucirebon.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jja@unucirebon.ac.id
Editorial Address
Jurnal Justice Aswaja (JJA) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Jalan Sisingamangaraja No 33 Kota Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Justice Aswaja (JJA)
ISSN : 29648610     EISSN : -     DOI : -
Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan Artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup Artikel yang diterbitkan (Focus and Scope) dalam jurnal ini membahas berbagai topik ilmu hukum seperti hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023" : 3 Documents clear
Keberadaan Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana Nida Aidatu
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i2.861

Abstract

This study aims to find and analyze criminal law in the regulation of lie detectors in court in proving criminal cases. The approach method in this study is normative, while the specification of this study is descriptive. The data used are secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations such as the 1945 Constitution, Laws and secondary legal materials in the form of books, journals and writings related to the title of the study. The data analysis method is carried out qualitatively. Based on the study, it is concluded that in the concept of implementing criminal procedural law, material truth is obtained to obtain legal certainty. One way to achieve this is to ensure that the statements of the perpetrator or witness overlap and are not confusing/overlapping so that the lie detector can give his statement honestly. Provisions regarding the use of lie detectors in criminal trials do not yet have parameters that are expressly regulated in the Criminal Procedure Code, because lie detectors are not the main evidence in court, but rather the validity of the lie detector used in testimony. Crime. Legal cases require information from experts in forensic computer laboratories. The printout results were analyzed by a forensic psychologist who was an authorized expert in court, which constitutes additional evidence in the investigation file according to Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code.
Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Burahkim
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i2.870

Abstract

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang mendesak dalam sistem hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana atau perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Metode penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasar pembahasan disimpulkan bahwa KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusian yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman  pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diataur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis)
TINJAUAN YURIDIS ADANYA LIMBAH B3 (FLY ASH DAN BOTTOM ASH) DI DESA RAWA URIP KABUPATEN CIREBON TERHADAP PEMBERLAKUAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Sugiarto, Agus; Salsabila; Rivendra Muhammad
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menetukan mekanisme penegakan hukum terhadap limbah B3 di Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dampak Dari Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Terhadap Masyarakat Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon merupakan hak para korban untuk melakukan upaya hukum. Zat pencemar yang terjadi dilahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT. Cipta Rasa Utama yaitu di Jalan Raya Rawa Urip Km. 14 No 18 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan limbah yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kesadaran dampak buruk dari kerusakan lingkungan mengakibatkan munculnya konsep politik lingkungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 3