cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asep Hermawan
Contact Email
hermawan@unucirebon.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jja@unucirebon.ac.id
Editorial Address
Jurnal Justice Aswaja (JJA) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Jalan Sisingamangaraja No 33 Kota Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Justice Aswaja (JJA)
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
ISSN : 29648610     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan Artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup Artikel yang diterbitkan (Focus and Scope) dalam jurnal ini membahas berbagai topik ilmu hukum seperti hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak Bustaman, Bustaman; Agustiana, Agustiana
Jurnal Justice Aswaja Vol 1 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v1i1.314

Abstract

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam prakteknya di lapangan menunjukan banyaknya alat bukti selain sertifikat hak atas tanah. Bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) untuk menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah secara hukum meskipun telah lebih dari 5 (lima) tahun yang didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deduktif-induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka dapat kesimpulan bahwa sertifikat hak milik atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah sepanjang penerbitan sertifikat tersebut memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum.
Tanggung Jawab Notaris PPAT Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Yang Merugikan Pihak Lain (Studi Putusan Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.BJ) Sugiarto, Agus; Hermawan, Asep
Jurnal Justice Aswaja Vol 1 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v1i1.316

Abstract

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, jika akta notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terhadap notaris itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stb, yakni tuntutan perdata terhadap akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh notaris yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor Putusan 09/Pdt.G/2013/PN.Bj. Akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terhadap notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, administrasi maupun pertanggungjawaban pidana jika dalam pembuatan akta tersebut terpenuhi delik pidana. Akibat hukum pelepasan hak atas tanah yang merugikan pihak lain, yakni batalnya akta tersebut. Adapun kesimpulannya kewenangan notaris dalam pembuatan akta di bidang pertanahan di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, yakni membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Tanggung jawab, notaris terhadap akta yang dibuatnya terdiri dari tanggung jawab secara perdata, pidana, berdasarkan UUJN dan berdasarkan kode etik profesi notaris. Secara hukum perdata, seorang merasa hak keperdataannya dilanggar, maka orang tersebut memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan perolehan hak yang dilanggar tersebut. Putusan No 09/Pdt.G./2013/PN Bj, terlihat bahwa peran notaris dalam hal ini adalah membuat akta pelepasan hak antara tergugat II s/d tergugat XVII kepada tergugat I. Sementara, notaris mengetahui atau terlebih dahulu patut mengetahui keabsahan dari akta-akta tanah terkait dengan perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap, dengan cara melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No: 12/Pid.Sus/2022/PN.Sbr) Sugiarto, Agus; Hermawan, Asep; Fadillah, Dila Putri; Fajar P.D
Jurnal Justice Aswaja Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v1i2.508

Abstract

In this case, the facts in the trial are oriented towards a legal analysis of the Panel of Judges' decision in case No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr, namely from the application of the article, the differences in witnesses presented, the elements of the crime, the aggravating and mitigating elements, the evidence presented, and the aspect of the sentencing. Considerations affect the injunction/dictum. The legal analysis is seen in the application of the article which deviates from the provisions of the principle of lex specialis derogat legi generali in this case the Public Prosecutor uses general rules in the application of the article and deviates from the Special Rules of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, in this case the judge uses the Relative Theory which emphasizes the benefits of punishment for the future of the perpetrator. The sentence is not imposed quia peccatum est (because a person commits a crime) but rather ne peccaetur (so that a person does not commit a crime). In other words, the Panel of Judges in considering this decision emphasizes the child's future, so the decision is made which is most beneficial for the child.
Analisis Bibliometrik dan Vosviewer Dampak Demokrasi Ekonomi: Penegakan Hukum Persaingan Bisnis di Indonesia Sahib, Welly Anwar Rulhaq; Khaeroni, Rian
Jurnal Justice Aswaja Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v1i2.571

Abstract

This study aims to investigate the impact of economic democracy on the enforcement of competition law in Indonesia through a bibliometric analysis approach and VOSviewer. By utilizing bibliometric methods, this study identifies current research trends involving economic democracy and competition law enforcement in Indonesia. The application of VOSviewer provides a comprehensive visualization of the relationship and development of key topics in the literature. The findings of the study are expected to provide in-depth insights into the complex dynamics between economic democracy and competition law enforcement in the Indonesian context. The approach method involves bibliometric analysis by focusing on scientific publications, including journal and conference articles, related to the relationship between economic democracy and competition law enforcement at the national level. By exploring relevant literature, this study makes an important contribution to an in-depth understanding of recent developments in this research. The results of the VOSviewer analysis also provide a useful visualization to understand the network of concepts and key topics related to the impact of economic democracy on competition law enforcement in Indonesia.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Muktar, Muktar; Sheilla Winanda
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i1.834

Abstract

This article aims to determine and analyze the legal protection for children against potential victims of human trafficking (Human Tfafficking) based on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, and the factors causing the occurrence of criminal acts of children against potential victims of human trafficking (Human Tfafficking). In this case, Human trafficking is one of the criminal acts carried out in a structured manner which is carried out in groups or involves several people who are interrelated and aim to exploit someone in order to gain money or other material benefits, this is done by perpetrators of human trafficking. In relation to this, in line with the position of women and children who are the same as adult men before the law, as a manifestation of equality before the law, bringing consequences to the same responsibility before the law for anyone who commits violations, crimes or other deviant behavior against children. This is in line with efforts to protect women and children legally, one of which is through the prevention and eradication of human trafficking, which needs to be carried out continuously in order to maintain quality human resources based on the provisions of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking (UU PTPPO).
Ruang Lingkup Hukum Dalam Pasar Modal Ardiansah, Wigi; Yansah, Yudi
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i1.836

Abstract

The scope of capital market law refers to a series of norms, regulations, and legal provisions that govern securities transaction activities and activities related to the capital market. Capital market law aims to create a fair, transparent, and efficient environment for market players, such as investors, issuers, and financial institutions. First, the scope of capital market law includes regulations related to the issuance and public offering of securities by companies. This includes the process of approval and supervision of prospectus documents and the obligation to convey accurate information to the public. In addition, capital market law regulates securities transactions and trading on the stock exchange, ensuring the creation of a fair and transparent mechanism. Second, capital market law includes investor protection. This includes the provision of clear and easy-to-understand information, as well as the application of the principle of fairness in the treatment of investors. This law also stipulates rules related to manipulative or fraudulent practices that can harm investors. Third, regulatory aspects regarding financial institutions such as securities companies, investment management companies, and stock exchanges are an integral part of the scope of capital market law. This includes licensing requirements, corporate governance, and reporting obligations. Fourth, capital market law also regulates law enforcement and sanctions for violations. This involves capital market supervisory institutions and dispute resolution mechanisms, including courts or specialized arbitration institutions. Thus, the scope of capital market law is comprehensive, covering various aspects involving market participants in order to create a stable, transparent and fair environment for all parties involved in capital market activities.
Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Machmud, Amir; Agus
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i1.853

Abstract

This study aims to determine and analyze the Diversion Mechanism for Children in Conflict with the Law for Narcotics Crimes and the urgency of implementing diversion for children in conflict with the law in realizing restorative justice. This type of research is normative legal research. Based on the research, it is concluded that the implementation of diversion for children who commit narcotics crimes based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, reviewed from the legal position of diversion for children who abuse narcotics in the perspective of criminal law development, is a non-penal policy step for handling children who commit juvenile crimes, because their handling is diverted from the juvenile justice system. Diversion is based on the assumption that the process of handling children through the juvenile justice system is more likely to be negative than positive for the development of children. In relation to the handling of children who abuse narcotics, the main problem arising from the juvenile criminal justice process or a criminal decision is the stigma attached to convicts of narcotics abuse after the completion of the criminal justice process. The increasing tendency for drug abuse by children encourages efforts to overcome and handle it specifically in the field of juvenile criminal law. Diversion with the Restorative Justice approach in its development is a settlement of child criminal cases that has been practiced by various countries, including in Indonesia which is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Government Regulation No. 65 of 2015. The concept of diversion regulated in the Criminal Justice System in Indonesia is to place an obligation to carry out Diversion in every stage of the judicial process (investigation, Prosecution and Trial).
Keberadaan Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana Nida Aidatu
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i2.861

Abstract

This study aims to find and analyze criminal law in the regulation of lie detectors in court in proving criminal cases. The approach method in this study is normative, while the specification of this study is descriptive. The data used are secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations such as the 1945 Constitution, Laws and secondary legal materials in the form of books, journals and writings related to the title of the study. The data analysis method is carried out qualitatively. Based on the study, it is concluded that in the concept of implementing criminal procedural law, material truth is obtained to obtain legal certainty. One way to achieve this is to ensure that the statements of the perpetrator or witness overlap and are not confusing/overlapping so that the lie detector can give his statement honestly. Provisions regarding the use of lie detectors in criminal trials do not yet have parameters that are expressly regulated in the Criminal Procedure Code, because lie detectors are not the main evidence in court, but rather the validity of the lie detector used in testimony. Crime. Legal cases require information from experts in forensic computer laboratories. The printout results were analyzed by a forensic psychologist who was an authorized expert in court, which constitutes additional evidence in the investigation file according to Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code.
Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Burahkim
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v2i2.870

Abstract

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang mendesak dalam sistem hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana atau perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Metode penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasar pembahasan disimpulkan bahwa KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusian yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman  pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diataur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis)
KONSTIPASI JAMINAN KESELAMATAN PASIEN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT Jarot Jati Bagus; Yusriando; Heri
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan standar pelayanan kesehatan, konstipasi jaminan keselamatan pasien oleh pihak rumah sakit, serta solusi dalam persoalan konstipasi dalam persoalan jaminan keselamatan pasien oleh pihak rumah sakit. Berdasarkan kajian yang ada dapat dilihat bahwa dalam kenyatannya penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak rumah sakit kerap mengenyampingkan aspek keselamatan pasien hal demikian diakibatkan oleh buruknya pelayanan administrasi rumah sakit, buruknya pelayanan Tindakan medis rumah sakit, transparansi informasi hak-hak pelayanan medis terhadap pasien masih belum berjalan baik, asih tingginya Tindakan medis yang tidak tepat akibat human error dari pihak tenaga medis rumah sakit serta pengenyampingan adanya KTD, minimnya manajemen resiko ketika terjadi peralihan tugas kerja antar tenaga medis, minimnya menejerial hubungan tugas antar bagian pelayanan medis di rumah sakit, dan minimnya sarana dan pra sarana medis di rumah sakit. Langkah solutif untuk mengatasi kelemahan yang ada ialah perlu diaturnya ketentuan khusus mengenai standar keselamatan pasien di rumah sakit, perlu diaturnya sanksi tegas baik administrasi, keperdataan, dan pidana bagi pihak rumah sakit yang mengenyampingkan aspek keselamatan pasien, perlu diatur pula perihal Keadaan Tidak Diinginkan terkait jaminan keselamatan pasien sebagai bagian dari pengaturan menejemen resiko dalam pelayanan medis oleh remah sakit, perlu diatur pula mekanisme monitoring terkait jaminan keselamatan pasien di rumah sakit, perlu dibuat sistem informasi yang transparan bagi pasien menyangkut hak-hak pelayanan medis dan sistem pelaksanaannya di rumah sakit, dan perlu dibuat lembaga penilai, pengawasan, dan penindakan bagi pelanggaran-pelanggaran jaminan keselamatan pasien.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 1 No 1 (2022): June 2022