Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
111 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2025)"
:
111 Documents
clear
<![CDATA[Tradisi Batimbang Pada Bayi Yang Lahir Dibulan Safar ]]>
<![CDATA[Abdul Majid Kurdi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.971
<![CDATA[Sejak zaman dahulu, masyarakat Arab Jahiliyah telah mempercayai bulan Safar merupakan bulan yang membawa sial atau sebagai bulan yang memiliki nasib buruk. Tradisi Batimbang merupakan tradisi untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan upaya agar anak yang lahir di bulan Safar tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Masyarakat Banjar percaya bahwa anak yang lahir di bulan Safar akan memiliki perilaku atau karakter yang buruk, namun tidak semua masyarakat Banjar percaya akan kesialan bulan Safar, khususnya masyarakat yang ada di Desa Makmur Kecamatan Gambut. Tidak ada landasan atau dalil al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan atau mendasari tradisi batimbang pada bayi yang lahir di bulan Shafar. Tradisi batimbang anak yang lahir di bulan Safar tidak memiliki dasar dalam Islam, akan tetapi QS. Al-Baqarah ayat 170 mungkin memiliki keterkaitan erat terhadap tradisi batimbang. Penelitian ini menggunakan metode empiris, pendekatan deskriptif- kualitatif untuk memahami makna, proses pelaksanaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi batimbang bulan safar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dianggap sebagai upaya simbolis untuk melindungi bayi dari pengaruh buruk yang diyakini lebih kuat pada bulan Safar, sekaligus sebagai bentuk syukur dan doa untuk kesejahteraan keluarga. Temuan ini juga mengungkap bahwa batimbang memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dalam komunitas dan melestarikan nilai - nilai tradisional ditengah tantangan modernisasi. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara kepercayaan agama dan adat lokal, sehingga memberikan kontribusi penting dalam memahami identitas budaya masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Adat Minta Banyu Ke Ulama Untuk Menyembuhkan Penyakit ]]>
<![CDATA[Noraida Saberina Latifah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.972
<![CDATA[Minta Banyu kepada ulama yang dikenal saleh dan rajin beribadah sering kali dipahami sebagai bentuk tabarruk, yaitu usaha untuk memperoleh berkah dari seseorang yang dianggap memiliki kedekatan dengan Allah. Pemahaman ini, dalam pandangan sebagian umat Islam, dibolehkan karena orang alim, yang senantiasa berzikir, bersholawat, dan menjalankan amalan agama lainnya, dipersepsikan memiliki keberkahan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dalam konteks ini, permintaan tersebut bukan untuk menggantikan doa kepada Allah, melainkan sebagai bentuk mencari berkah dari orang yang dianggap dekat dengan-Nya. Perspektif ini dapat ditemukan dalam beberapa referensi kitab-kitab klasik yang menyebutkan tabarruk sebagai amalan yang diperbolehkan, asalkan dilandasi dengan niat yang benar dan tidak mengarah pada penyimpangan akidah. Konsep ini juga mencerminkan husnu dhan (berprasangka baik), bahwa orang yang berilmu dan taqwa memiliki potensi membawa keberkahan, namun segala kebaikan dan berkah sejatinya tetap berasal dari Allah semata. Oleh karena itu, selama niatnya tetap pada pencarian berkah dari Allah, tabarruk melalui ulama dianggap sah dalam ajaran Islam.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Dalam Tradisi Batapung Tawar Pada Masyarakat Banjar ]]>
<![CDATA[Nur Rahmanita]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.973
<![CDATA[Tradisi merupakan salah satu upacara adat yang memiliki makna penting dalam kehidupan Masyarakat yang mengandung nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu budaya Banjar yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat adalah batapung tawar. Budaya batapung tawar adalah budaya umat Hindu dan Keharingan (Dayak) yang diakulturasikan dengan nilai-nilai islam oleh kerajaan islam yang saat itu masuk islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tradisi batapung tawar dari perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, berdasarkan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan salah satu tokoh agama yang berada di pondok pesantren. Dalam pelaksanaannya batapung tawar diiringi dengan pembacaan shalawat, doa dan lamtunan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi proses doa kepada Allah SWT. Betapung tawar biasanya dilaksanakan pada setiap perayaan atau selamatan-selamatan rumah, bemandi-mandi, batasmiyah dan kelahiran anak.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Orang Yang Memakai Gelang Hitam Saat Sedang Hamil ]]>
<![CDATA[Aulia Zahra]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.974
<![CDATA[gelang dari benang hitamuntuk ibu hamil yang biasanya di terapkan oleh masyarakat adalah bagian dari adatatau tradisi untuk menggunakan sebuah gelang hitam dari benang yang di bacakanayat ayat Al-Qur’an hal ini tidak lepas dari keyakinan mereka pada keajaiban Al-Qur’an yang mereka yakini sebagai penghalat atau penghalang dari gangguan jin atausetan yang mengganggu orang yang sedang dalam keadaan hamil, sehingga tujuandari penggunaan gelang hitam itu untuk melindungi diri dari gangguan jin, penulismembatasi pembahasan pada makalah ini yaitu makna dari pelaksanaan tradisipenggunaan gelang hitam untuk ibu hamil yang di lakukan oleh sebagian masyakatislam sebagai bentuk perlindungan diriyang di bacakan ayat ayat Al-Qur’an.]]>
<![CDATA[Analisis Tentang Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[M. Amin Rizki]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.975
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang adat Banjar berupa Bahilah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat Banjar setelah adanya kematian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat dan juga guru agama yang mengajar di pesantren tentang hukum Bahilah tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat dan guru agama yang biasanya sering mengikuti tradisi Bahilah tersebut. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tradisi Bahilah itu boleh dengan sebab mengikut kepada imam Abu Khanifah yang menyatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu ada kewajiban dan yang melaksanakan kewajiban itu adalah bagi orang yang hidup.]]>
<![CDATA[Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (Studi Fatwa No: 153/Dsn-Mui/Vi/2022) ]]>
<![CDATA[Irma Amanda]]>;
<![CDATA[Sri Aulia]]>;
<![CDATA[Fakhriyyah Zulfa Hany]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.977
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam konteks perbankan syariah, dengan fokus pada implikasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman pelaksanaan prinsip syariah. Pelunasan utang lebih cepat diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000, yang mengharuskan lembaga keuangan syariah memberikan potongan kepada nasabah yang melunasi lebih awal, baik dalam bentuk pengurangan bunga maupun penurunan harga barang. Penelitian ini juga menyoroti tujuan utama dari fatwa DSN-MUI Nomor 153/2022 yang berfokus pada perbaikan citra lembaga keuangan syariah dan pembentukan ekosistem yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelunasan utang lebih awal memberikan keuntungan bagi nasabah, seperti penghematan biaya dan kebebasan dari kewajiban cicilan di masa depan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah tetap memperoleh kompensasi yang adil atas waktu yang telah berjalan dan dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman yang mengarahkan pelaksanaan transaksi pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelunasan utang pembiayaan murabahah lebih cepat membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah yang lebih transparan dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 159 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musytarak Dan Al- Mal Al-Musya: Kajian Fiqh Muamalah Dan Implementasi Di Era Digital ]]>
<![CDATA[Sri Mulyani Dewi]]>;
<![CDATA[Dian Farhiya Rati]]>;
<![CDATA[Cindy Nurrahim]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.978
<![CDATA[Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/2024 tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musy’ merupakan salah satu panduan penting dalam fiqh muamalah yang merespons perkembangan transaksi di era modern, termasuk dalam konteks digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis fatwa tersebut dari perspektif fiqh muamalah, sekaligus mengeksplorasi implementasinya dalam era digital yang ditandai oleh teknologi keuangan dan model kepemilikan bersama. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi latar belakang penerbitan fatwa ini yang dilandasi kebutuhan masyarakat untuk memastikan transaksi kepemilikan bersama sesuai syariah. Kajian ini memberikan perhatian khusus pada dinamika ekonomi digital yang memunculkan model baru dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Fatwa ini dianalisis berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah, yang kemudian diperkuat oleh kaidah fiqh seperti prinsip keadilan (al-‘adalah), keterbukaan (at-tawazun), dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah (ghasab). Landasan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi aplikasi fatwa dalam berbagai bentuk transaksi. Dari perspektif fiqh muamalah, fatwa ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan kejelasan dalam pengelolaan Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musy’. Prinsip utama seperti larangan gharar (ketidakpastian) dan keharusan musyawarah antara pemilik menjadi pilar dalam pelaksanaan jual beli jenis ini. Implementasi di Era Digital Penelitian ini mengungkap bagaimana fatwa ini relevan dengan perkembangan ekonomi digital, seperti aplikasi crowdfunding, platform investasi kolektif, dan tokenisasi aset. Implementasi fatwa dalam konteks digital memerlukan inovasi syariah agar tetap menjaga prinsip keadilan tanpa mengurangi efisiensi teknologi. Kajian ini juga membahas tantangan yang muncul, seperti kerumitan identifikasi kepemilikan dalam jaringan digital, kurangnya edukasi syariah bagi pengguna platform digital, serta potensi penyalahgunaan teknologi dalam transaksi yang melibatkan harta kolektif. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan platform digital berbasis syariah yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat peran lembaga fatwa dalam memberikan panduan kepada pelaku ekonomi digital. Pelatihan dan edukasi tentang prinsip syariah juga menjadi kebutuhan mendesak.]]>
<![CDATA[Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Fadhela Khairatun Hisan]]>;
<![CDATA[Noor Khaliza Utami]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.979
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, penindakan, dan penyelesaian sengketa dalam setiap tahapan Pilkada. Prinsip integritas dan netralitas menjadi dasar utama dalam fungsi Bawaslu, yang menuntut lembaga ini untuk bertindak secara transparan dan tidak berpihak. Meskipun Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik, lembaga ini tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan terhadap penguatan peran Bawaslu untuk memastikan Pilkada yang kredibel dan berlandaskan pada prinsip keadilan.]]>
<![CDATA[Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet ]]>
<![CDATA[Shofian]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizky Firdaus]]>;
<![CDATA[Fery Virdaus]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.980
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis fenomena penyebaran konten pornografi di internet dari perspektif normatif, khususnya terkait regulasi yang berlaku di Indonesia. Dua regulasi utama yang dibahas adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Kedua undang-undang ini mengatur larangan, sanksi, dan tanggung jawab hukum bagi pelaku penyebaran konten pornografi. Penelitian ini juga memaparkan modus operandi yang digunakan dalam penyebaran konten pornografi, termasuk pemanfaatan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti kesulitan melacak pelaku dan keterbatasan kerjasama internasional, juga menjadi sorotan. Solusi komprehensif diperlukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum, serta kerjasama internasional dalam menanggulangi masalah ini.]]>
<![CDATA[Kepercayaan Adat Tradisi Kaum Melanau Dalam Mengadakan Pesta Kual ]]>
<![CDATA[Dayang Natasha Binti Awang Gafar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.981
<![CDATA[Pesta Kaul adalah salah satu perayaan tradisional yang penting bagi masyarakat Melanau di Malaysia, khususnya di kawasan pesisir pantai negeri Sarawak. Perayaan ini bukan sahaja mencerminkan kepercayaan adat dan tradisi masyarakat Melanau, tetapi juga merupakan manifestasi hubungan mereka dengan alam semula jadi dan roh nenek moyang. Kepercayaan adat dalam Pesta Kaul melibatkan pelbagai ritual dan upacara, yang bertujuan untuk memohon restu, keselamatan, dan hasil yang baik dalam kehidupan, terutamanya berkaitan dengan pertanian dan perikanan. Ritual utama termasuklah sembelihan haiwan, doa kepada roh-roh nenek moyang, serta persembahan kepada dewa laut dan tanah. Melalui Pesta Kaul, masyarakat Melanau bukan sahaja merayakan hasil bumi, tetapi juga memperkukuhkan ikatan sosial dan spiritual dalam komuniti. Artikel ini akan mengkaji peranan dan kepentingan kepercayaan adat dan tradisi dalam pelaksanaan Pesta Kaul, serta impaknya terhadap kelestarian budaya dan identiti masyarakat Melanau.]]>
