cover
Contact Name
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Contact Email
haedar652002@yahoo.com.au
Phone
-
Journal Mail Official
haedar652002@yahoo.com.au
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ilmu Administrasi Publik
ISSN : 20866364     EISSN : 25497499     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Jurnal ini akan tetap diterbitkan dua kali dalam setahun yang akan menghadirkan tulisan ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik. Jurnal ini adalah media publikasi untuk menyalurkan karya ilmiah para dosen, teoritisi dan praktisi di bidang administrasi publik, serta pemerhati administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2011)" : 6 Documents clear
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Patar Simatupang; Haedar Akib
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.154 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.871

Abstract

Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. Terakhir, diperkenalkan dua hukum umum sebagai alternatif dalam mengatasi masalah implementasi dan dampak, serta rekomendasi kebijakan. Kata Kunci: Efektivitas Implementasi Kebijakan, Desentralisasi
KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia Mukhlis P
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.719 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.872

Abstract

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan telah terimplementasi pada 83 sekolah dasar di dua belas kabupaten/kota. Latar tersebut menjadi dasar perumusan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari aspek tingkat penerimaan implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan dan prilaku kelompok sasaran. Populasi meliputi semua stakeholders pendidikan sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan berdasar metode multistage proporsional random sampling, dengan menggunakan instrumen terhadap 309 responden, meliputi:  a) kepala sekolah, b) guru, dan c) komite sekolah. Analisis data Structural Equation Models (SEM).Hasil penelitian; tingkat penerimaan implementasi pendidikan inklusif kurang berhasil sedangkan tingkat penerimaan implementasi tergolong berhasil. Proses implementasi belum terlaksana. Sedangkan pada perilaku kelompok sasaran, implementasi kebijakan termasuk berhasil. Faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan, antara lain faktor internal; a) kebebasan berinteraksi, b) kesamaan akses, c) sosialisasi, d) manajemen, e) isi kebijakan, dan faktor eksternal; a) koordinasi, dan b) lingkungan inklusif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 5 MAKASSAR Alyas .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.807 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.873

Abstract

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan tiga alur yaitu reduksi data (transkrip data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja melalui program kegiatan PIK KRR SMAN 5 Makassar telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, akan tetapi belum optimal dan (2) dampak implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja sangat positif ditunjukkan dengan adanya pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai kesehatan reproduksi cukup baik dan adanya sikap serta perilaku positif mengenai kesehatan reproduksi remaja yang menyangkut Triad KRR yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA bagi siswa di SMAN 5 Makassar. Proposisi mayor penelitian ini adalah jika implementasi kebijakan didukung dengan komunikasi, disposisi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan administrasi, maka arah sasaran implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja dapat tercapai yaitu meningkatnya pengetahuan atau pemahaman, sikap, dan perilaku kesehatan reproduksi remaja, yang pada akhirnya menghindari seks bebas, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Repreduksi Remaja.
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA Sailan, Manan
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.384 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.869

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya fisik sekolah, 3) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya proses pembelajaran; dan 4) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan survai, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SD Kota Bau-Bau dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah membuat kebijakan ternyata cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan "top-down"' daripada pendekatan "bottom-up". 2) penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat dan peningkatan itu masih kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 3) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran. 4) penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru dalam tiga tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Muchlis DP
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.811 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.874

Abstract

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi demi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Capaian Kinerja Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas layanan serta mutu pendidikan dasar. Penelitian ini mengunakan paradigma deskriptif kuasi kualitatif dengan pendekatan Evaluasi Formatif, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, quesioner, observasi dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) telah berada di atas rata-rata nasional. Pada aspek kualitas layanan pendidikan menunjukkan bahwa, fasilitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan tenaga termasuk kualifikasi dan standar kompetensi guru relatif belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Pada aspek peningkatan mutu dengan indikator Ujian Nasional (UN), menunjukkan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Strategi dan program percepatan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar, dapat dilakukan melalui model-model pengembangan pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, penggabungan sekolah, Sekolah Dasar Satu Atap, Sekolah Inklusi, SMP Terbuka dan Kelas Layanan Khusus. Untuk mencapai target dan standar tersebut diperlukan peningkatan kompetensi stakeholder pendidikan, membangun akses komunikasi yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara effektif. Implikasi kebijakan tersebut berdampak kepada penataan sistem penganggaran pendidikan, peningkatan kompetensi SDM pendidikan dan penataan struktur kelembagaan pendidikan di Kota Makassar.Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan Pendidikan
PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS): Implementasinya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan Kartini Saade
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.11 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.870

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis hubungan kejelasan program MBS, kondisi lingkungan organisasi, dan kapasitas organisasi pelaksana dalam menunjang keberhasilan implementasi program MBS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng. Disain penelitian adalah Structural Equation Modeling (SEM). Adapun jumlah sampelnya sebanyak 345 responden yang ditarik dari 23 gugus di Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa keberhasilan yang dicapai sekolah setelah program MBS diimplementasikan antara lain: kecakapan hidup siswa meningkat, prestasi akademik siswa meningkat, prestasi non akademik siswa meningkat, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah meningkat, pengelolaan sekolah lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Faktor pendukung keberhasilan implementasi program MBS antara lain: kepemimpinan kepala sekolah, komitmen warga sekolah, kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, peran serta orang tua siswa dalam pengelolaan sekolah, dukungan dunia usaha dan industri, serta dukungan pemerintah. Faktor penghambat antara lain: persepsi masyarakat tentang pendidikan gratis masih keliru, distribusi tenaga pendidik (guru tidak merata, fasilitas sekolah tidak merata, jarak antara SD Inti dan SD Imbas cukup jauh terutama di daerah-daerah terpencil, dan latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa. Kata Kunci: Implementasi Program, MBS.

Page 1 of 1 | Total Record : 6