Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA Sailan, Manan
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.384 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.869

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya fisik sekolah, 3) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya proses pembelajaran; dan 4) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan survai, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SD Kota Bau-Bau dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah membuat kebijakan ternyata cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan "top-down"' daripada pendekatan "bottom-up". 2) penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat dan peningkatan itu masih kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 3) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran. 4) penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru dalam tiga tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI DI DISPENDA KOTA MAKASSAR) ISMAIL .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v2i1.1673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pajak Restoran di Kota Makassar, seberapa besar sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Hambatan yang dihadapi dalam hal pemungutan Pajak Restoran.           Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah dokumen penerimaan Pajak Restoran. Adapun sampel dalam penelitian adalah penerimaan pajak dalam tiga tahun terkahir, yaitu 2011, 2012 dan 2013. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir berjalan dengan baik, karena rata-rata realisasi penerimaan 103%. Sedangkan sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dengan rata-rata sebesar 9.03%. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar yaitu, masih ada Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian Formulir SPTPD, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu untuk melaporkan Formulir SPTPD nya ke DISPENDA, masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dengan benar penjualannya, adanya Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut yaitu, dengan mengadakan sosialisasi tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajaknya dengan tepat waktu, dengan mengadakan pemanggilan melalui Surat kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran, dengan melakukan pemeriksaan atau penungguan kepada Wajib Pajak yang membayar tidak sesuai yang sebenarnya, dikenakan sanksi berupa punishment dengan pemasangan tanda/stiker/spanduk pada alamat usaha dan pemuatan pada media massa baik cetak mapupun elektronik.Kata Kunci : Pajak Daerah
PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA DI KEPOLISIAN RESORT MAROS A. SRIWAYUNI MUMANG; MANAN SAILAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.113 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i3.5564

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk Mengetahui Peran Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu empat orang dari satuan resrse narkoba, satu orang staf BNK. Dan dua orang penyalahguna narkotika. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mmenguraikan, menjelaskan, menggambarkan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisan resort maros dalam melakukan upaya upayanya belum berjalan dengan optimal dimana dalam melaksanakan upaya pre emtif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi baik itu di sekolah maupun dimasyarakat belum rutin dilakukan karena anggaran yang kurang mencukupi, kemudian dalam upaya preventif yaitu pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, dan upaya represif yaitu penindakan yang dilakukan dengan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja terkadang masih mengalami kebocoran. (2) faktor pendukung satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros seperti peran masyarakat, dan faktor penghambat satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros yaitu faktor anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya personil satuan reserse narkoba kepolisian resort maros.Kata Kunci : Pemberantasan, Penyalahgunaan NarkotikaABSTRACT:  This study aims. (1) To Know The Role Of The Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse Of The Youth At The Maros Resort Police. (2) To Know The Supporting Factors And Inhibitors Of Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse For Youth On Police Resort Maros. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, interviews, and documentation. By taking informants as much as 7 people that four people from drug resrse unit, one person BNK staff. And two narcotics abusers. The data have been obtained from the results of the research processed using qualitative data analysis techniques and then presented descriptively by describing, explaining, describing and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the role of drug trafficking unit in eradication of narcotics abuse among adolescents in maros resort police in doing effort effort not yet running optimally where in carrying out the effort of pre emtif is doing socialization activity both at school and society not yet routine done because the budget is insufficient, then in the preventive effort that supervision has not been able to suppress the abuse of narcotics among adolescents, and repressive efforts that the action taken by uncovering cases of abuse of narcotics among teenagers sometimes still leak. (2) supporting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescents at maros resort police such as community role, and inhibiting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescent at maros resort police ie budget factor, lack of facilities and infrastructure, and lack of personnel of police drug crime detective unit maros resort.Keywords: Eradication, Narcotics Abuse
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR IRFANA LUTIA ILYAS; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.78 KB) | DOI: 10.56680/jt.v3i3.2977

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar, kendala apa yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyaraktan kelas 1 Makassar belum layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal.KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Narapidana, Makanan.  ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the implementation of the right to get a decent meal for inmates in prisons Class I Makassar, obstacles faced in the implementation of the correctional institution fulfilling the right to get a decent meal for inmates at the Correctional Institution Class I Makassar. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine compliance with the implementation of the right to adequate food in prisons Class I Makassar. The results showed that: 1. Implementation of the fulfillment of the right to adequate food for prisoners in institutions pemasyaraktan class 1 Makassar has not been feasible. Prisoners often complain the food they consume less palatable to various reasons including less attention to food hygiene, flavors that are less and less balanced nutritional meal. Later in the implementation process of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates there are some things that are not in accordance with the procedures of the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-01.PK.07.02 Year 2009 on Guidelines for the Implementation of Food for People in Prison Correctional Patronage and the State Prison (Rutan). So that the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates under Act No. 12 of 1995 concerning Corrections has not done well. 2. Constraints faced by not performing well fulfillment of the right to get a decent meal for inmates Penitentiary Class 1 Makassar such a low budget so the impact on infrastructure facilities and inadequate infrastructure. Unavailability cook expert in Penitentiary and nutritionists to assess directly the served meals nutritious or not, so the impact on the poor quality of food and nutrition unbalanced diet. Then the capacity of prisons is not balanced by the number of prisoners is increasing (over capacity), which resulted in the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal is not maximized.Keywords: Human Rights, Rights of Prisoners, Food.
PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PERDA KOTA MAKASSAR NO. 6 TAHUN 2013 . NURSIAH; MANAN SAILAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.066 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peranan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013, (2) Mendeskripsikan proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang disabilitas, Staf Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kepala Humas Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, dan Penyandang Disabilitas/Cacat. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial Kota Makassar di bidang Rehabilitasi Penyandang disabilitas telah berjalan baik dalam penyelesaian kewajiban dan tanggung jawab dengan peranan yaitu melalui kerja sama dengan pihak panti sosial, memberikan dukungan, mengalokasikan anggaran, membina dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 2) Proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota makassar no. 6 tahun 2013 terdapat pada pasal 36 ayat 1 yaitu melalui proses rehabilitasi medik, poses rehabilitasi pendidikan, proses rehabilitasi pelatihan, dan proses rehabilitasi sosial. Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas  ABSTRACT: This study aims to: (1) Describe the role of social service to persons with disabilities in terms of Perda Makassar no. 6 of 2013, (2) Describe the process of fulfilling the rights of persons with disabilities in terms of the Makassar City Regulation no. 6 years 2013. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. With primary data source are Disability Rehabilitation Section Head, Disability Rehabilitation Staff, Head of Public Relations of Bina Daksa Wirajaya Makassar Social Institution, and Disabled / Disabled Persons. The data have been obtained from the results of research processed using qualitative analysis techniques with interactive models. The results of this study indicate that: 1) Makassar Social Affairs Department in the field of Disability Rehabilitation has been running well in the settlement of obligations and responsibilities with the role that is through cooperation with social institutions, provide support, allocate budget, foster and supervise the fulfillment of rights persons with disabilities. 2) The process of fulfilling the rights of PwDs in terms of Makassar city regulation no. 6 of 2013 is contained in Article 36 paragraph 1 that is through the process of medical rehabilitation, education rehabilitation post, rehabilitation process training, and social rehabilitation process. Keywords: Roles, Social Services, Persons with Disabilities
PELAKSANAAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL MATA PELAJARAN PPKn BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SMAN 13 MAKASSAR HERYANTO TASWIN; MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.125 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan:(1) untuk mengetahui pelaksanaan penilaian sikap sosial oleh guru dalam mata pelajaran PPKn di SMAN 13 Makassar (2) untuk Mengetahui upaya yang dilakukan guru PPKn terhadap penilaian sikap sosial berdasarkan kurikulum 2013. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakann dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada tiga orang informan yaitu tiga orang guru PPKn di SMAN 13 Makassar. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif ( interactive model analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru menggunakan penilaian dalam bentuk penugasan observasi dan pengamatan praktek (2) adapun kendala yang di hadapi oleh guru dalam pelaksanaan sikap sosial di antranya adalah guru kurang memahami penilaian dalam bentuk format penilaian yang mau di isi,dari segi waktu menyita banyak waktu,perencanaan yang rumit dan sulit menentukan kriteria penilaian kurangnya perhatian dari siswa terhadap tugas yang diberikan,sehingga penilaian sikap sosial belum maksimal.  Kata Kunci: Penilaian Sikap Sosial   ABSTRACT: This study aims: (1) to determine the implementation of social attitudes by teachers in PPKn subjects at SMAN 13 Makassar (2) to find out the efforts made by PPKn teachers on assessing social attitudes based on the 2013 curriculum. The research uses descriptive approach research qualitative. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. In this study, interviews were conducted with three informants, namely three PPKn teachers at SMAN 13 Makassar. Data analysis used is using interactive models (interactive model analysis). The results showed that: (1) the teacher used assessment in the form of observations and observations of practice (2) as for the constraints faced by the teacher in implementing social attitudes in the queue, the teacher did not understand the assessment in the form of an assessment format that would be filled in terms of time takes a lot of time, complicated and difficult planning determines the criteria for assessing students' lack of attention to the assignment given, so that the assessment of social attitudes is not optimal. Keywords: Social Attitude Assessment
PENINGKATAN KEDISIPLINAN SISWA MELAUI GERAKAN PRAMUKA PADA SMA MUHAMMADIYAH KALOSI KEC. ALLA KABUPATEN ENREKANG ZULBINA .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.102 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui apakah kegiatan pramuka mampu meningkatkan kedisiplinan siswa; (2) Mengetahui bagaimanakah cara pembinaan siswa dalam gerakan pramuka terhadap peningkatan kedisiplinan siswa; (3) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembinaan siswa dalam gerakan pramuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah siswa yang aktif dalam gerakan pramuka yaitu 5 anggota putra, 5 anggota putri dan 2 pembina pramuka . Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kegiatan pramuka mampu meningkatkan kedisiplinan siswa, Bentuk kegiatan yang mampu meningkatkan kedisiplinan diantaranya,  latihan rutin, kegiatan Latihan keterampilan Baris Berbaris (LKBB), pioneering, perkemahan, dan penjelajahan.  (2) Cara pembinaan yang diberikan kepada anggota pramuka yang mampu meningkatkan kedisiplinan yaitu metode pemecahan masalah, metode lomba, metode kerja kelompok, metode belajar sambil melakukan, metode permainan. (3) Faktor pendukung pembinaan siswa dalam gerakan pramuka yaitu pertama dari pihak sekolah, dengan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pramuka, kedua pembina pramuka, pembina pramuka SMA Muhammadiyah Kalosi adalah guru dari sekolah yang telah mengerti tentang kepramukaan dan diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah, ketiga minat siswa,  keempat dukungan orang tua, berupa dukungan moriil dan materil. Faktor penghambat dalam pembinaan gerakan pramuka pada SMA Muhammadiyah Kalosi adalah masalah dana yang digunakan saat kegiatan misalnya dalam perkemahan biasanya dana dari sekolah tidak cukup, dan juga masalah lokasi yang tidak strategis saat latihan rutin dilaksanakan.KATA KUNCI : Peningkatan, Kedisiplinan, Gerakan PramukaABSTRACT:This study aims to: (1) Determine whether the scouts can improve student discipline; (2) Determine how does coaching students in the scout movement against the increase in student discipline; (3) Knowing what factors that support and hinder the development of students in the scout movement.This study is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documents. Informants in this study were students who were active in the scout movement that 10 scouts and 2 members scoutmaster. Analysis of the data used is to describe things based on the results of data collection.The results showed that: (1) The activity of the scouts can improve student discipline, form of activity which can improve discipline among them, regular exercise, skill training activities Line Linear (NBFIs), pioneering, camp, and exploration. (2) How guidance given to scouts that can improve the method of problem-solving discipline, competition method, group work method, method of learning by doing, methods of game. (3) Factors supporting the development of students in the scout movement is the first of the schools, by providing facilities and infrastructure needed in the scouts, the scoutmaster, scoutmaster SMA Muhammadiyah Kalosi is a teacher from the school who already know about scouting and given credence by the head school, students' interest third, fourth support of parents, such as moriil and material support. Inhibiting factors in the formation of the scout movement in SMA Muhammadiyah Kalosi is a problem when the funds are used for example in camp activities is usually not enough funds from schools, as well as a strategic location that is not a problem when the exercise routine performed.KEYWORDS : Improved , Discipline , the Scout Movement
PERANAN PANTI ASUHAN DALAM PEMBENTUKAN MORAL ANAK (STUDI PADA YAYASAN PANTI ASUHAN BUSTANUL ISLAMIYAH, KECAMATAN PANAKUKKANG, KOTA MAKASSAR) ARDI SYAWAL; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.865 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i3.1849

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah (2) untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu terutama bagi jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Panti Asuhan Dalam Pembentukan Moral Anak.Penelitiani ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini menggunakan sampel populasi yaitu dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 dimana anak asuh yang berjumlah 80 orang dengan sampel 45 anak asuh  ditentukan berdasarkan batasan umur mulai dari umur 13 tahun ke atas dan 6 orang pengurus panti. Tekhnik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, angket dan dokumen. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah dalam pembentukan moral anak yaitu terdiri dari tiga aspek, aspek keagamaan misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dengan persentase penerimaan anak sebanyak 100%, aspek sosial misalnya interaksi anak asuh di panti asuhan ataupun di masyarakat dengan persentase penerimaan anak yaitu 51,9% dan aspek individu misalnya permintaan maaf secara langsung jika melakukan kesalahan dengan persentase penerimaan anak sebanyak 55,6%, (2) faktor penghambat dan pendorong dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah (a)faktor penghambat yaitu keadaan anak asuh yang berbeda-beda, kurangnya perhatian anak asuh dan pengaruh lingkungan sekitar, (b) faktor pendukung dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah yakni motivsi anak, lingkungan masyarakat dan dukungan pembina/pengasuh.KATA KUNCI : PANTI ASUHAN,MORAL,ANAKABSTRACT: This study aimed (1) to determine parenting applied at the Orphanage Bustanul Islamiyah (2) to determine the factors inhibiting and motivating factor in the moral formation of children in the orphanage Bustanul Islamiyah. From the results of this study are expected to be useful for the repertoire of science, especially for education majors Pancasila and citizenship in providing a clear picture of the role of the Orphanage In Moral Formation child.Penelitiani This is a qualitative descriptive study. Samples of this study used a sample of the population is due to fewer than 100 in which foster children who are 80 people with the sample 45 foster children is determined by the age limits ranging from age 13 and older and 6 administrators parlors. Data collection techniques, namely, observation, interviews, questionnaires and documents. Data analysis technique used in this research is descriptive kualitatif.Hasil showed that (1) parenting that is applied at the Orphanage Bustanul Islamiyah in the moral formation of children and consists of three aspects, for example the religious aspect of praying five times the percentage of acceptance of children as much as 100 %, ie the social aspects of the interaction of foster children in orphanages or in community with acceptance percentage of children, 51.9% and individual aspects for example apology in person if you make a mistake with the percentage of acceptance of children as much as 55.6%, (2) inhibiting factors and driving in the moral formation of children in Orphanage Bustanul Islamiyah (a) inhibiting factors, namely the state of foster children are different, lack of attention to foster children and the influence of the surrounding environment, (b) a supporting factor in the moral formation of children Orphanage Bustanul Islamiyah that is the motivation of the child , the environmental community and the support of the builder / caregivers.KEYWORDS: ORPHANAGE, MORAL, CHILD
PERSEPSI SISWA TENTANG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DI SMK KOMPUTER MUTIARA ILMU MAKASSAR HARMIYUNI .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.588 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesipan siswa dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer, pandangan siswa mengenai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, keunggulan dan kendala yang dihadapi oleh siswa dalam ujian nasional berbasis computer. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kels XII di SMK Komputer Mutiara Ilmu sebanyak 117 siswa. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu dengan jumlah sampel dalam penelitian ini  24 siswa. Dalam penelitian ini jumlah informan 3 orang, yaitu guru di SMK Komputer Mutiara Ilmu yang bertindak sebagai proctor dalam ujian nasional berbasis komputer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMK Komputer Mutiara Ilmu telah siap mental dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer. Adapun persespsi siswa terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer menyatakan bahwa mereka setuju dan senang sekolah mereka melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Dan mereka berpendapat dengan ujian nasional berbasis komputer dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam ujian. Ujian nasional berbasis komputer memiliki keunggulan yaitu: (1) lebih efektif, (2) pengehematan anggaran negara, (3) mengurangi terjadinya kecurangan-kecurang yang dilakukan berbagai pihak baik itu pihak sekolah maupun siswa itu sendidri serta pihak-pihak yang ingin mengambil keuntugan dari pelaksanaan ujian nasional dengan menjual kunci jawaban, (4) pengiriman hasil ujian siswa lebih cepat. Namun karena merupakan sistem yang baru dilaksanakan maka terdapat beberapa kendala pada sekolah seperti: (1) kecepatan jaringan yang lambat dan terjadinya gangguan jaringan pada saat cuaca buruk seperti hujan, (2) pernah terjadi pemadaman listrik, (3) serial number yang berubah ketika windows komputer server lokal terupdate. Namun, sekolah telah melakukan upaya mengatasi kendala listrik dan jaringan dengan melakukan kerjasama dengan PLN, Lintas Arta dan Telkom serta masalah serial number dengan menyediakan satu server cadangan.Kata Kunci : Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer This study aims to determine kesipan facing students in national examinations based computer, students' views on the implementation of the national exam-based computer, the advantages and constraints faced by students in national examinations based computer. This research method is descriptive and the population was all students kels XII SMK Mutiara Computer Science as many as 117 students. While the number of samples determined by using cluster random sampling with a sample size of 24 students in this study. In this study the number of informants 3, namely teachers at SMK Mutiara Computer Science acting as proctor in national examinations based computers. The results showed that students of SMK Mutiara Computer Sciences was ready mentally in facing the national exam-based computer. The persespsi students towards computer-based implementation of national examinations stating that they agree and are happy their schools implement the national exam-based computer. And they argued with computer-based national examinations can reduce cheating in exams. The national examination-based computer has the advantages of: (1) more effectively, (2) pengehematan state budget, (3) reduce fraud-kecurang carried out by various parties, both the school and students were sendidri as well as parties who want to take keuntugan of national exam to sell the answer key, (4) delivery of student test results more quickly. But because it is a new system implemented then there are some constraints on schools such as: (1) the network speed is slow and the occurrence of network disruption during bad weather such as rain, (2) had a blackout, (3) the serial number that changes when windows local server computers updated. However, the school has made efforts to overcome the constraints of electricity and network through cooperation with PLN, Lintas Arta and Telkom as well as the serial number problem by providing a single backup server.Keywords: Computer-Based Implementation of National Examination
ISTILAH NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Manan Sailan
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.036 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.2.2011.228-235

Abstract

State Law is a dream almost every sovereign state. Because the conception of law implies the state government must be executed under the law. Also means that government must be held for public purposes reather than for the benefit of certain individuals or groups. Thus, state law is constitutional state based on law not based on sheer power. Kata kunci: Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan Rl