cover
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kakak Tua No. 17 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Golden Generation Legal Science
ISSN : -     EISSN : 31232884     DOI : https://doi.org/10.65244/jggls
Core Subject : Humanities, Social,
Journal of Golden Generation Legal Science (E-ISSN: 3123-2884) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara, yang didedikasikan sebagai forum terdepan untuk publikasi analisis hukum yang inovatif, kritis, dan mendalam. Dengan misi untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong reformasi, dan berkontribusi pada penegakan keadilan di tingkat nasional maupun global, jurnal ini menyajikan platform bagi para sarjana, praktisi, serta pembuat kebijakan untuk menyebarluaskan gagasan dan temuan mereka. Sebagai jurnal hukum umum, kami menyambut kontribusi naskah dari berbagai cabang ilmu hukum, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun internasional. Ruang lingkupnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi, hingga hukum bisnis, hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi siber. Jurnal ini juga terbuka terhadap keragaman metodologi penelitian, termasuk pendekatan doktrinal, empiris, interdisipliner, dan perbandingan hukum. Journal of Golden Generation Legal Science terbit secara berkala tiga kali setahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
Petunjuk Peran Struktur Sosial dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bandar Lampung Dea Azzahra; Sifah Maharani; Desvika Putri Lailani; Qitallya Adinda Zahrani; Rizka Nurlita; Putut Ary Sadewo; Karyadi Hidayat
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.686

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI NON LITIGASI: STUDI KASUS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Muhammad Elvan Ardiansyah; Muhammad Zalkis Ardiansyah; Moulyta Elgi Trinanda
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.784

Abstract

Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.
Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku    Ade Yulina Duani; Nazla Niim Siregar; Muhammad Cikal Baihaqy Diawan; Dini Vientiany
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.876

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pengertian hukum pajak, regulasi perpajakan, sistem pemungutan pajak, serta permasalahan penerapan hukum pajak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
KEDUDUKAN HUKUM NADZIR DAN IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (CASH WAQF) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU Titin Nafilah; Akhmad Maimun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.906

Abstract

Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Data Pribadi Yang Telah Meninggal Dunia Avin Fathur Rohman; Aris Yuni Pawestri
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.982

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun penyelenggara jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi setelah kematian belum diatur secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank, perlindungan data pribadi, dan hak keperdataan ahli waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterkaitan perlindungan data pribadi pascakematian dengan hak ahli waris dalam memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terpadu guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan hak ahli waris.
Perlindungan Integritas Akademik Melalui Pencegahan Praktik Perjokian Di Perguruan Tinggi Indonesia Caelsea Asalyandira Azzahra; Dinda Aurelia Rosi Nasution; Ingrid Bianty Rahmawati; Keisha Zahra Wibowo; Najla Azrijal Chosaf
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.997

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perjokian serta mengkaji strategi perlindungan integritas akademik melalui upaya pencegahannya di perguruan tinggi Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku, prosiding, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan integritas akademik dan praktik contract cheating. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian dipengaruhi oleh tekanan akademik, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman etika akademik, perkembangan teknologi digital, serta rasionalisasi perilaku menyimpang oleh mahasiswa. Strategi pencegahan yang efektif meliputi penguatan regulasi dan sanksi akademik, internalisasi budaya integritas melalui pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi seperti sistem autentikasi identitas, Learning Management System dan perangkat pendeteksi plagiarisme, penerapan asesmen autentik, serta peningkatan pengawasan oleh dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model pencegahan yang mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola perguruan tinggi, pendidikan karakter, dan teknologi sebagai pendekatan komprehensif dalam melindungi integritas akademik. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan praktik perjokian secara berkelanjutan.
Tanggung Gugat PT Astra Agro Lestari Tbk terhadap Kerugian Investor Akibat Greenwashing dalam Perspektif Hukum Perdata Davina Aisya Avero; Sulistio Adiwinarto
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL) terhadap kerugian investor akibat praktik greenwashing dalam perspektif hukum perdata, serta akibat hukum yang timbul atasnya. Fenomena greenwashing, berupa klaim keberlanjutan lingkungan seperti No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, berpotensi merugikan pemegang saham di tengah meningkatnya tren investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT AAL dan pemegang saham merupakan suatu perikatan yang bersumber dari Anggaran Dasar perseroan, dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan berkedudukan sebagai prestasi yang harus ditunaikan perseroan kepada pemegang sahamnya. Tindakan greenwashing yang dilakukan PT AAL memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk "melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya", karena laporan keberlanjutan diterbitkan secara formal namun secara materiel tidak memenuhi standar keterbukaan informasi lingkungan yang benar dan tidak menyesatkan. Kualifikasi wanprestasi tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi PT AAL, mencakup kerugian nyata (damnum emergens) dan hilangnya keuntungan yang diharapkan (lucrum cessans), yang dapat dituntut pemegang saham secara individual maupun melalui gugatan perwakilan kelompok (class action) di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penguatan prinsip keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik perlu didorong guna mencegah praktik greenwashing serta melindungi kepentingan investor secara memadai.
Dilema Hukum Kepemilikan Asing dalam Akuisisi Perbankan Nasional Antara Keterbukaan Investasi dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia Gita Octavia Sari; Ricky Kurnia Margono
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1074

Abstract

Dewasa ini, meningkatnya arus investasi asing di sektor perbankan nasional menimbulkan dinamika baru dalam struktur kepemilikan lembaga keuangan di Indonesia. Fenomena akuisisi bank nasional oleh investor asing, seperti akuisisi Permata Bank oleh Bangkok Bank dan Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank, Bank Danamon oleh MUFG Bank Ltd dari Jepang yang menguasai mayoritas sahamnya.memperlihatkan semakin terbukanya sistem keuangan Indonesia terhadap globalisasi ekonomi. Namun, di balik keterbukaan tersebut muncul tantangan hukum terkait perlindungan kedaulatan ekonomi nasional dan efektivitas regulasi pengawasan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kepemilikan asing dalam sektor perbankan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kebijakan keterbukaan investasi dan upaya menjaga stabilitas serta kedaulatan finansial Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi investasi asing dalam koridor hukum yang jelas, pengawasan pasca-akuisisi dan pengendalian manfaat akhir (ultimate beneficial ownership) masih memerlukan penguatan agar tidak menimbulkan ketergantungan struktural terhadap modal asing dalam sistem perbankan nasional.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasinya Bagi Pekerja di Wilayah Kota Semarang Intan Virginia Ningtyas; Aisyah Dinda Karina; Zakki Mubarok
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1172

Abstract

Sistem outsourcing merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang masih banyak digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tertentu. Penerapan sistem outsourcing telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai hubungan kerja, perjanjian kerja, hak pekerja, serta tanggung jawab perusahaan alih daya. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut dapat menimbulkan perbedaan antara pengaturan secara normatif dengan kondisi yang dialami pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem outsourcing berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, penerapannya di wilayah Kota Semarang, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum pekerja outsourcing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak HRD perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing dan 30 pekerja outsourcing, serta observasi terhadap pelaksanaan hubungan kerja. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pengaturan sistem outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum mengenai pelaksanaan alih daya, hubungan kerja berdasarkan PKWT atau PKWTT, tanggung jawab perusahaan alih daya, serta perlindungan terhadap hak pekerja. Penerapan outsourcing di Kota Semarang pada umumnya telah dilaksanakan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja dengan adanya perjanjian kerja, pemenuhan upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat dan cuti, serta mekanisme penyampaian permasalahan. Namun, masih ditemukan kondisi yang belum sepenuhnya seragam, terutama berkaitan dengan pemahaman pekerja terhadap perjanjian kerja, informasi mengenai jaminan sosial, penggunaan hak cuti, dan kepastian keberlangsungan pekerjaan. Penerapan sistem outsourcing di Kota Semarang pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pekerja dapat terlaksana secara lebih optimal. Penerapan tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta memberikan perlindungan preventif dan represif bagi pekerja.
Analisis Kebijakan Perizinan Pertambangan dalam Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup di Wilayah Likupang Timur Leidy W. Palempung
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan pertambangan dalam kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Permasalahan penelitian berangkat dari potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, terganggunya sumber air, perubahan fungsi ruang, serta berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui analisis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak hanya merupakan bentuk legalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan lingkungan hidup. Keberadaan izin tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum. Legalitas perlu dilihat dari kewenangan penerbitan izin, prosedur, lokasi, kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban pemegang izin. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan kewajiban lingkungan, reklamasi dan pascatambang, serta penindakan terhadap pelanggaran. Di sisi lain, perusahaan wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan dan kewajiban perlindungan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak masyarakat di Likupang Timur memerlukan keterpaduan antara legalitas perizinan, pemenuhan kewajiban lingkungan, pengawasan pemerintah, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Page 10 of 11 | Total Record : 102