cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kakak Tua No. 17 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Golden Generation Legal Science
Published by Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31232884     DOI : https://doi.org/10.65244/jggls
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Golden Generation Legal Science (E-ISSN: 3123-2884) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara, yang didedikasikan sebagai forum terdepan untuk publikasi analisis hukum yang inovatif, kritis, dan mendalam. Dengan misi untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong reformasi, dan berkontribusi pada penegakan keadilan di tingkat nasional maupun global, jurnal ini menyajikan platform bagi para sarjana, praktisi, serta pembuat kebijakan untuk menyebarluaskan gagasan dan temuan mereka. Sebagai jurnal hukum umum, kami menyambut kontribusi naskah dari berbagai cabang ilmu hukum, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun internasional. Ruang lingkupnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi, hingga hukum bisnis, hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi siber. Jurnal ini juga terbuka terhadap keragaman metodologi penelitian, termasuk pendekatan doktrinal, empiris, interdisipliner, dan perbandingan hukum. Journal of Golden Generation Legal Science terbit secara berkala tiga kali setahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Petunjuk Peran Struktur Sosial dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bandar Lampung Dea Azzahra; Sifah Maharani; Desvika Putri Lailani; Qitallya Adinda Zahrani; Rizka Nurlita; Putut Ary Sadewo; Karyadi Hidayat
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.686

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI NON LITIGASI: STUDI KASUS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Muhammad Elvan Ardiansyah; Muhammad Zalkis Ardiansyah; Moulyta Elgi Trinanda
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.784

Abstract

Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.
Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku    Ade Yulina Duani; Nazla Niim Siregar; Muhammad Cikal Baihaqy Diawan; Dini Vientiany
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.876

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pengertian hukum pajak, regulasi perpajakan, sistem pemungutan pajak, serta permasalahan penerapan hukum pajak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
KEDUDUKAN HUKUM NADZIR DAN IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (CASH WAQF) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU Titin Nafilah; Akhmad Maimun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.906

Abstract

Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Data Pribadi Yang Telah Meninggal Dunia Avin Fathur Rohman; Aris Yuni Pawestri
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.982

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun penyelenggara jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi setelah kematian belum diatur secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank, perlindungan data pribadi, dan hak keperdataan ahli waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterkaitan perlindungan data pribadi pascakematian dengan hak ahli waris dalam memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terpadu guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan hak ahli waris.
Perlindungan Integritas Akademik Melalui Pencegahan Praktik Perjokian Di Perguruan Tinggi Indonesia Caelsea Asalyandira Azzahra; Dinda Aurelia Rosi Nasution; Ingrid Bianty Rahmawati; Keisha Zahra Wibowo; Najla Azrijal Chosaf
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.997

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perjokian serta mengkaji strategi perlindungan integritas akademik melalui upaya pencegahannya di perguruan tinggi Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku, prosiding, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan integritas akademik dan praktik contract cheating. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian dipengaruhi oleh tekanan akademik, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman etika akademik, perkembangan teknologi digital, serta rasionalisasi perilaku menyimpang oleh mahasiswa. Strategi pencegahan yang efektif meliputi penguatan regulasi dan sanksi akademik, internalisasi budaya integritas melalui pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi seperti sistem autentikasi identitas, Learning Management System dan perangkat pendeteksi plagiarisme, penerapan asesmen autentik, serta peningkatan pengawasan oleh dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model pencegahan yang mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola perguruan tinggi, pendidikan karakter, dan teknologi sebagai pendekatan komprehensif dalam melindungi integritas akademik. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan praktik perjokian secara berkelanjutan.
Tanggung Gugat PT Astra Agro Lestari Tbk terhadap Kerugian Investor Akibat Greenwashing dalam Perspektif Hukum Perdata Davina Aisya Avero; Sulistio Adiwinarto
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL) terhadap kerugian investor akibat praktik greenwashing dalam perspektif hukum perdata, serta akibat hukum yang timbul atasnya. Fenomena greenwashing, berupa klaim keberlanjutan lingkungan seperti No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, berpotensi merugikan pemegang saham di tengah meningkatnya tren investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT AAL dan pemegang saham merupakan suatu perikatan yang bersumber dari Anggaran Dasar perseroan, dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan berkedudukan sebagai prestasi yang harus ditunaikan perseroan kepada pemegang sahamnya. Tindakan greenwashing yang dilakukan PT AAL memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk "melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya", karena laporan keberlanjutan diterbitkan secara formal namun secara materiel tidak memenuhi standar keterbukaan informasi lingkungan yang benar dan tidak menyesatkan. Kualifikasi wanprestasi tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi PT AAL, mencakup kerugian nyata (damnum emergens) dan hilangnya keuntungan yang diharapkan (lucrum cessans), yang dapat dituntut pemegang saham secara individual maupun melalui gugatan perwakilan kelompok (class action) di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penguatan prinsip keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik perlu didorong guna mencegah praktik greenwashing serta melindungi kepentingan investor secara memadai.
Dilema Hukum Kepemilikan Asing dalam Akuisisi Perbankan Nasional Antara Keterbukaan Investasi dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia Gita Octavia Sari; Ricky Kurnia Margono
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1074

Abstract

Dewasa ini, meningkatnya arus investasi asing di sektor perbankan nasional menimbulkan dinamika baru dalam struktur kepemilikan lembaga keuangan di Indonesia. Fenomena akuisisi bank nasional oleh investor asing, seperti akuisisi Permata Bank oleh Bangkok Bank dan Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank, Bank Danamon oleh MUFG Bank Ltd dari Jepang yang menguasai mayoritas sahamnya.memperlihatkan semakin terbukanya sistem keuangan Indonesia terhadap globalisasi ekonomi. Namun, di balik keterbukaan tersebut muncul tantangan hukum terkait perlindungan kedaulatan ekonomi nasional dan efektivitas regulasi pengawasan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kepemilikan asing dalam sektor perbankan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kebijakan keterbukaan investasi dan upaya menjaga stabilitas serta kedaulatan finansial Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi investasi asing dalam koridor hukum yang jelas, pengawasan pasca-akuisisi dan pengendalian manfaat akhir (ultimate beneficial ownership) masih memerlukan penguatan agar tidak menimbulkan ketergantungan struktural terhadap modal asing dalam sistem perbankan nasional.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September : Journal of Golden Generation Legal Science