cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2026)" : 5 Documents clear
IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK KEWARGANEGARAAN PEMAIN SEPAKBOLA NATURALISASI INDONESIA Sirait, Gwenli; Perdana Yoga, I Gede
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, menaturalisasi pemain sepak bola menjadi salah satu kebijakan yang semakin sering diterapkan untuk memperkuat tim nasional. Namun, proses ini menimbulkan implikasi hukum internasional terkait hak kewarganegaraan atlet yang dinaturalisasi. Penelitian ini menganalisis kesesuaian kebijakan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya genuine link dan perlindungan hak asasi. Melalui pendekatan normatif-analitis dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi nasional masih memiliki kekosongan hukum dalam menjamin status kewarganegaraan yang berkelanjutan bagi atlet naturalisasi. Reformasi kebijakan yang lebih transparan dan berbasis hak asasi manusia diperlukan agar naturalisasi tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pada perlindungan hak-hak warga negara. The naturalization of football players in Indonesia has become an increasingly common policy to strengthen the national team. However, this process raises international legal implications regarding the citizenship rights of naturalized athletes. This study analyses the conformity of Indonesia's football player naturalization policy with international legal principles, particularly the genuine link and human rights protection. Through a normative-analytical approach and case studies, findings indicate that national regulations still lack legal certainty in ensuring sustainable citizenship status for naturalized athletes. A more transparent and human rights-based policy reform is needed to ensure that naturalization is not solely performance-oriented but also upholds the protection of citizens' rights.
ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 55/G/2012/PTUN-BDG BERDASARKAN PRINSIP HAKIM AKTIF Jayananta, I Wayan Yudha; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip hakim aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta dampaknya terhadap keputusan pengadilan. Fokus kajian diarahkan pada Putusan PTUN Bandung Nomor 55/G/2012/PTUN-BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Data penelitian diperoleh dari dokumen hukum terkait putusan tersebut serta literatur hukum mengenai prinsip hakim aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hakim aktif tercermin dalam proses peradilan di PTUN Bandung, di mana hakim secara aktif memeriksa argumen para pihak, merujuk pada peraturan perundang-undangan, serta memberikan petunjuk selama persidangan. Penerapan prinsip ini juga tampak dalam penolakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian, prinsip hakim aktif berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. This study aims to examine the application of the active judge principle (Domini Litis Principle) in the Administrative Court (PTUN) and its impact on judicial decisions. The focus of this research is the Bandung Administrative Court Decision Number 55/G/2012/PTUN-BDG. The research employs a qualitative method with a literature review and case analysis approach. Data were obtained from legal documents related to the case and legal literature concerning the active judge principle. The findings show that the active judge principle is reflected in the proceedings of the Bandung Administrative Court, where judges actively examined the parties’ arguments, referred to statutory regulations, and provided guidance during the trial. This principle is also evident in the rejection of the defendant’s preliminary objection. Thus, the application of the active judge principle plays a crucial role in ensuring justice and legal certainty in the settlement of administrative disputes.
KOHABITASI DALAM KUHP BARU: STUDI DENGAN PENDEKATAN KRIMINALISASI DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Semara, A.A. Istri Asta Julianingrum; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mengkaji tujuan kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana yang melatarbelakangi diaturnya delik kohabitasi dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan  serta kajian mengenai konsep-konsep dasar. Sumber hukum yang diterapkan terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap perilaku kohabitasi dalam pasal 412 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap nilai moral dan ketertiban umum tanpa mengesampingkan hak-hak privat warga negara dengan implementasi seimbang melalui penerapan delik aduan absolut. The purpose of this study is to analyze and examine the objectives of criminalization within criminal law policy underlying the regulation of the cohabitation offense in Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach by conducting an analysis of various literature sources. The research approach encompasses an examination of statutory regulations as well as a review of fundamental legal concepts. The legal sources utilized consist of both primary and secondary legal materials. The findings of this study indicate that the criminalization of cohabitation under Article 412 of the new Criminal Code—with a maximum penalty of six (6) months imprisonment or a fine of up to Category II—constitutes part of criminal law policy aimed at providing legal certainty and safeguarding moral values and public order, while simultaneously respecting citizens’ private rights through its balanced implementation as an absolute complaint-based offense.
DINAMIKA PERKAWINAN VIRTUAL DALAM DISKURSUS DAN HUKUM ADAT BALI Librayanti, Ni Putu Ayu; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan virtual dalam perspektif hukum adat Bali, khususnya terkait dengan keabsahannya serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional dan keberlanjutan budaya serta tradisi Bali. Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik perkawinan virtual telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sementara pengaturannya belum memperoleh kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan virtual, baik dalam hukum adat Bali maupun dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan virtual dan implikasi hukumnya terhadap tatanan adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. This article aims to examine the practice of virtual marriage from the perspective of Balinese customary law, particularly with regard to its legal validity as well as its legal implications for the national legal system and the sustainability of Balinese culture and traditions. This study is relevant considering that the practice of virtual marriage has occurred within Balinese customary communities, while its legal regulation has not yet achieved clear legal certainty. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, to date, there is no explicit regulation governing virtual marriage, either within Balinese customary law or within the national legal system. This legal vacuum gives rise to legal uncertainty and generates polemics within society, especially concerning the validity of virtual marriage and its legal implications for the customary order, culture, and the prevailing legal system.
KOMPARASI FIDUCIARY DUTIES DAN MISAPPROPRIATION THEORY DALAM KEKABURAN NORMA HUKUM PENGATURAN INSIDER TRADING DI INDONESIA Uttari Dewi, Ida Ayu Tri; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini mengkaji letak perbedaan pengaturan insider trading yang menggunakan konsep fiduciary duties dengan misappropriation theory dalam fenomena kekaburan norma hukum pada pengaturan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangaan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil studi ini telah memperlihatkan bahwasanya konsep fiduciary duties lebih condong mengatur pertanggungjawaban bagi pihak dengan kewajiban fiducia sedangkan misappropriation theory dapat menjangkau pertanggungjawaban bagi seluruh pihak yang melakukan insider trading, penerapan konsep misappropriation theory yang tergolong baru menimbulkan kekaburan norma hukum pada pengaturan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangaan sehingga diperlukan perumusan norma yang komprehensif, tegas dan jelas. The purpose of this study to examine the difference of insider trading regulation using fiduciary duties concept compared to the misappropriation theory in the phenomenon the ambiguity of norm in the regulation of insider trading under Law No 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows that the concept of fiduciary duties more inclined regulating legal accountability of parties with fiduciary duties. In contrast, the misappropriation theory extend legal accountability to all parties engaging in insider trading. However, the application of the misappropriation theory relatively new has resulted in the ambiguity of legal norms in the regulation of insider trading under Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector therefore, a comprehensive, firm, and clear formulation of the norms is required.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)