cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Efa Ida Amaliyah
Contact Email
efa@iainkudus.ac.id
Phone
+628157699032
Journal Mail Official
palastren@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Kudus Jawa Tengah 59322
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN: Jurnal Studi Gender
Published by Institut Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19796056     EISSN : 24775215     DOI : http://dx.doi.org/10.21043/palastren
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Kajian dalam Isu Gender dan anak dalam perspektif Islam maupun studi gender secara umum. Sub Tema yang Terkait dengan Gender dan Anak berciri crosscuting issues dalam berbagai aspek seperti Gender dan Pendidikan, Gender dan Hukum, Gender dan Politik, Gender dan Psikologi, Gender dan Agama, Sastra dan Gender, Gender dan Sosiologi, Gender dan Antropologi; Gender dan Budaya .
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : KRITISISME ATAS UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.999

Abstract

Baru-baru ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) meningkat. Jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi, karena kasus inimasih dianggap sebagai urusan rumah tangga yang tidaklayak untuk diketahui oleh publik. Budaya patriarkimenjadi salah satu kendala bagi korban, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, melaporkan kekerasan yang mereka alami ke polisi untuk mendapatkanperlindungan hukum tidak membantu penyelesaianmasalah yang dialami perempuan ini. Selain itu, aparathukum dianggap tidak peka terhadap gender dalampenanganan kekerasan kasus di rumah. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga diharapkan mampu meningkatanperlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anaksebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Makalah ini disajikan kekerasan terkait gender dalam UU Nomor 23 Tahun 2004kata kunci: Kekerasan berbasis gender, kekerasan domestik, UU No 23 Tahun 2004 The violence case in household is increasing recently.The number of cases caught is not as many as the oneactually occurs, because the case is still considered as thehousehold affair that does not deserve to be known bypublic. Patriarchy culture becomes one of obstacles forthe victim, most of them are women, to report violencethey experience to the police due to a great number of lawdo not help the women remaining, and the law apparatusnot sensitive to the gender in handling violence case inhouse-hold. Prevailing Undang-Undang Number 23 Year2004 about Violence Abolition in Household is expectedto present the increase of law protection for the womenand the children as the victims of violence in household.This paper presented the gender-related violence in UU Number 23 Year 2004 perspective.Keywords: Gender-related Violence; Domestic Violence; UU No. 23 tahun 2004
SOSIOLOGI ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK : STUDI KASUS DI PONOROGO, JAWA TIMUR
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.998

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah penyebab terjadinya pekerja anak, dan  implementasi Undang-undang No.1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitiandapat ketahui bahwa alasan anak di bawah umurmenjadi pekerja anak adalah karena ekonomi, mengisiwaktu luang, terpaksa, lari dari rumah, dll. Fenomenaini terjadi karena adanya struktur norma-norma hukumdalam masyarakat yang tidak bisa berlaku. Sedangkanimplementasi undang-undang ini dilapangan jugamasih belum bisa maksimal karena banyak faktor yangsaling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukumbaik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas, dankesadaran dari seluruh masyarakat untuk menghapuspekerja anak secara integrasi belum terbentuk.kata kunci: Pekerja Anak, UU No.1 Tahun 2000 The number of school dropout children in Ponorogofrom year to year is still high despite decreased. Thisphenomenon led to the opportunitie for children tobecome child laborers. Based on this concern, theresearcher examined the causes of the child laborproblem, and the implementation of Law No. 1 of 2000on Combating Child Labour. The research approachused in this study is a qualitative approach. The resultsof this research is that the main reason of child labor wasan economic factor, leisure time, being forced, or runningaway from home, etc. This phenomenon occurs becauseof the structure of legal norms in the society still can notbe applied. While the implementation of this legislationin the field still can not be maximized because of manyfactors are intertwined, from the existence of laws eithersociological or philosophical, cultural / societal normsthat started to fade, inadequate facilities, non assertiveenforcer and the awareness of the whole society toeliminate child labor in the integration has not beenformed.Keywords: Child Labour, Law No.1. Year  2000
MENEGAKKAN HAM MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.996

Abstract

Realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:substansi, struktur dan budaya. Dalam substansi, produk hukum yang tersedia saat ini adalah Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 Tahun 2007tentang Tindak Pidana Perdagangan dalam artikel Persons. Tulisan ini mencoba untuk melihat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan baik di rumah, tempat kerja  dan juga dalam masyarakat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan daya tawar yang dimiliki perempuan dalam relasi  pria dan wanita. Melalui metode penelitian kualitatif peneliti ingin mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk fisik,seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, masyarakat dan negara. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk melindungi perempuan masih rendah. kata kunci: Perlindungan hukum, perempuan, korbankekerasan The Real life of the community showed that in the legal field,the problem of violence against women and protection ofwomen victims of violence are not sufficient. Various factorsaffect the law enforcement process, namely: the substance,structure and culture. In substance, legal products availabletoday are Law Number 23 of 2004 on the Elimination ofDomestic Violence, and the Law Number 21 Year 2007concerning the Crime of Trafficking in Persons.This articlefocused on kinds of  violence against women either athome, the workplace, and in society as a manifestation ofthe bargaining power imbalance in the relationship betweenmen and women. Through qualitative research method theresearcher would like to know forms of violence againstwomen include physical, sexual, economic, political, andpsychological appearence which can be done either byindividuals, communities and countries. This article showsthat the law enforcement to protect the women is still low.Keywords: legal protection, women, violence victims
IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.1011

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapatini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-UndangPerkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahirdi luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubunganperdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri  akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahanmungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-lakiyang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan halini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dankeluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluargaayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapatterbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.kata kunci: Pernikahan sirri, Anak ilegal, Keputusan Mahkamah Konstitusi “Sirri marriage is not considered valid by the state, therefore, children born out of marriage are regardedas children born outside of marriage. This is differentfrom the religious point of view. This oppinion based onarticle 43 paragraph (1) Marriage Act tells that “Childrenwho are born outside of marriage may only have a civilrelationship with their mother and their mother’s family. Sirri mariage therefore will decrease the right of  the wifeand children. With the decision of the ConstitutionalCourt No. 46/PUU-VIII/2010, children born outsideof marriage may have a civil relationship with the manwho is proved to be the biological father.Thus Article 43paragraph (1) shall read: “Children born out of wedlockhave a civil relationship with their mother and theirmother’s family as well as with their father and theirfather’s family in case the fathership can be scientificallyor technologically proved, and / or other evidence suchas blood relations, including civil relationship with their father’s family can be proved.”Keywords: Sirri marriage, illegal child, the Constitutional Court Decision
BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.997

Abstract

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat.Pengaturan peran laki-laki dan perempuan dalamkeluarga berdampak pada peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (KID) yang membedakan peran perempuan dan laki Iaki perlu  dikritisi.Pembagian peran di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHl) yang sangat patriarkis dalam banyak hal cenderung banyak diilhami oleh aturan aturan jauh sebelumnya yang bersifat diskriminati.  Ditingkat nasional, pemerintah Indonesia pada tahun 1974melakukan reformasi hukum keluarga berupa Undang Undang Perkawinan Nomor 1/1974 yang kemudian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada aturanfornal pemerintah itu, dapat ditemukan sejumlah normayang ambivalen. Di satu pihak pemerintah mengakuilegal capacity kaum perempuan, di satu pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sexroles) dan stereotype terhadap perempuan dan laki laki dengan membagi secara kaku, peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-Iaki di sektor publik.Kata Kunci: Rekonstruksi, Gender, Kompilasi Hukum Islam The family is the smallest unit of society. Setting theroles of men and women in the family have an impact onthe role and position in society. The formulation in theCompilation of Islamic Law which distinguish the roleof women and male-to be scrutinized. The division ofroles in the Compilation of Islamic Law very patriarchalin many cases tend to more or less inspired by the rulesahead of time that is diskriminati. At the national level,the Indonesian government in 1974 to reform familylaws such as the Marriage Law No. 1/1974 which wasthen fitted with Islamic Law Compilation. Fornal on therules of the government, can be found a number of normswere ambivalent. On the one hand it recognizes the legalcapacity of women, on the one hand it confirms the roleof gender (sex roles) and stereotypes of women and menby dividing rigidly, the role of women in the domestiksector and the role of male-in the public sector.Keywords: Reconstruction, Gender, Compilation ofIslamic Law
RUU PERADILAN AGAMA PADA LEGISLASI NASIONAL 2010 DALAM TELAAH GENDER
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.1001

Abstract

Ketimpangan yang dapat menimpa kaum perempuandalam praktik poligami atau model perkawinan lainnya,seperti sirri (sembunyi-sembunyi), mut’ah (kontrak), danperkawinan tanpa wali hakim yang tidak berhak harusditangani dengan penanganan yang terarah. Artikelini mencoba untuk melihat bagaimana Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 yang menjadi sandaran hukum dalam penentuan sanksi pidana bagi para pelaku poligami, nikah siri, kawin kontrak,dan wali hakim yang tidak sah di mata hukum. Satu halyang menarik bahwa pro kontra yang muncul akibatRUU ini merupakan satu hal yang mutlak. Namun perluditekankan bahwa kearifan dan kebijaksanaan setiapelemen bangsa Indonesia merupakan penentu eksistensiIslam yang “membumi” sebagai perwujudan semangat “rahmatan lil’alamin”.Kata Kunci: Kesetaraan, RUU Peradilan Agama, perkawinan Islam proposed equality for both men and women not only in terms of their public relation but also domesticone, i.e. marital relationship. Unfair treatment that facedby women in the practice of polygamy or other marital models, such as sirri marriage, mut’ah contract, andmarriage without a legal guardian should be solved bydirectional handling system. This article tries to see howthe Proposed Religion Justice Bill, which became theNational Legislation and the laws in the determinationof criminal sanctions for the actors of polygamy,unregistered marriage, mut’ah contract, and alsomarriage without a legal guardian in the eyes of the law.One interesting thing that the pros and cons that arise asa result of this bill is an absolute must. However, it shouldbe emphasized that the wisdom and discretion of eachelement of the Indonesian people is what determines theexistence of Islam that is “grounded” as the embodimentof the spirit of “rahmatan lil’alamin”.Key words: equality, Proposed Religion Justice Bill,marriage.
REKONSTRUKSI HUKUM BERKEADILAN GENDER SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PEMBERDAYAAN BURUH PEREMPUAN TELAAH DISPARITAS HUKUM PADA TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN MAGELANG
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.1000

Abstract

Perlakuan terhadap Pria dan wanita tentu saja berbeda,namun kenyataan berbicara bahwa wanita cenderung menjadi korban perlakuan tidak adil. Ini mengarah ke skema yang berbeda antara pria dan wanita dalam penilaian keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penegakan keadilan antaralaki-laki dan perempuan. Melalui metode kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun,model utama kedua menunjukkan kemiripan, misalnyarelasi yang didominasi model penegakan hukum. Selainpengaruh dominan hukum internasional, dalam model kesejahteraan, pria terlibat secara signifikan sedangkan dalam model perempuan variabel yang mempengaruhi  adalah harapankata kunci: Pemberdayaan, Penegakan Hukum, KeadilanGender. Men and women are treated differentially but women tend to be the victims of unjust treatment. It leads to the different schemas between men and women in justice judgment. This article aimed to explore the law enforcement model between men and women. Trough the qualitative method the study shows that law enforcement model between men and women is different. However, the main model of these two is similar, e.g. relationaldominated law enforcement model. Besides the dominant influence of interactional law, in the model of men welfare is significantly involved while in the model of women the other influencing variable is expectation.Keywords: Empowerment, Law Enforcement, Gender Justice.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2025): PALASTREN Vol 18, No 1 (2025): PALASTREN Vol 17, No 2 (2024): PALASTREN Vol 17, No 1 (2024): PALASTREN Vol 16, No 2 (2023): PALASTREN Vol 16, No 1 (2023): PALASTREN Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN Vol 11, No 2 (2018): PALASTREN Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN Vol 10, No 2 (2017): PALASTREN Vol 10, No 1 (2017): PALASTREN Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN More Issue