cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jumadi
Contact Email
indexsasi@apji.org
Phone
+6282359594933
Journal Mail Official
indexsasi@apji.org
Editorial Address
Jalan Watunganten 1 No 1-6, Batursari, Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah 59567
Location
Kab. demak,
Jawa tengah
INDONESIA
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Published by International Forum of Researchers and Lecturers
ISSN : 29875188     EISSN : 29874211     DOI : 10.59581
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum dengan e-ISSN : 2987-4211 p-ISSN : 2987-5188 adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh International Forum of Researchers and Lecturers. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. Jurnal ini diterbitkan 4 kali setahun (Maret, Juni, September dan Desember).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 258 Documents
 1   2   3   4   5 
Kemanfaatan Hukum Dalam Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana Anak
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.559

Abstract

This research aims to analyze the application of diversion and restorative justice in criminal cases committed by minors. The application of diversion is examined in more depth about the obligation of every law enforcer to carry out a series of diversion processes in the police, prosecutor's office and up to the court. The implementation of diversion is something that must be done without exception in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The application of restorative justice seeks a benchmark for the extent to which it can be implemented by taking into account the authority possessed by the public prosecutor when the diversion process is not achieved and when the criminal case has entered the criminal justice process. The application of the termination of prosecution must be based on the applicable provisions and conditions contained in the Attorney General's Decree No. 15 of 2020. After conducting research on diversion and restorative justice, the only legal benefit of juvenile criminal cases is through the provision of punishment for a child who is a perpetrator of a criminal offense in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning the juvenile criminal justice system.
Keterkaitan Pemberian Discount Pada Produk Kosmetik Dengan Konsep Predatory Pricing Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.562

Abstract

Giving discounts on each product is also the main target to increase the number of buyers. Discount is a price discount given by the seller to the buyer as a reward for certain activities from the buyer that are pleasant for the seller. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat has regulated how a business actor may not practice business competition by setting prices below other business competitors. One of them is known as Predatory Pricing, which is an act of a business actor providing a very low price for his product so that his competitors are unable to compete with him and are then forced to leave the market. One example of predatory pricing is the case of giving a large discount to a cosmetic brand which indicates a lower price than other competing brands.
Analisis Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh Pt. Alpen Food Industry Terhadap Karyawan
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.566

Abstract

Alpen Food Industry, the most renowned ice cream manufacturer in Indonesia, boasts a widespread presence with 80,000 outlets across the nation. However, beneath the surface of PT. Alpen Food Industry's success, having once been honored with the Excellent Brand Award, allegations of labor law violations have emerged, leading to protests by its employees. In an effort to fight for their rights, the workers staged a two-week strike. The strike was initiated to advocate for their entitlements. Additionally, PT. Alpen Food Industry is accused of unilaterally implementing Termination of Employment (PHK) procedures. Nonetheless, the company refutes these allegations, asserting that they conducted the PHK in accordance with existing protocols and guidelines. They claim to have sent two separate Call Letters to the workers, which went unanswered, and argue that this inaction is tantamount to resignation based on the prevailing guidelines. This research employed a qualitative approach, gathering data through literature review methods involving various sources such as journals, news articles, and websites. The author then drew conclusions based on the obtained data. The research findings suggest that the dispute arose primarily from a lack of communication between the workers and the employer.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.569

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito. Mengingat perkembangan saat ini mengenai banyaknya penyalahgunaan yang berdampak pada kejahatan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. Namun, belum mengatur ganti rugi apabila terjadi kerugian yang diakibatkannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan maupun penerbit mengalami kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang memfokuskan pada kajian mengenai sudut pandang dan/atau prespektif hukum yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori. Juga sangat penting adalah adanya nilai jaminan dari sertifikat deposito dengan nilai sepuluh milyar rupiah, dimana menurut ketentuan lembaga penjamin simpanan hanya dijamin dua milyar rupiah. Sehingga hal ini perlu ditegaskan dalam peraturan pemerintah atau otoritas yang dimaksud nilai harus dijamin oleh pihak asuransi umum selain dari uang jaminan agen asuransi.
Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang – Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.570

Abstract

Pelanggaran narkoba adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang terkait narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis pada pemakainya. Pelanggaran narkoba umumnya melibatkan penggunaan, penyalahgunaan, distribusi, produksi atau kepemilikan narkoba tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti seberat 5 kilogram dalam kasus narkoba, dan informasi keterlibatannya dalam peredaran barang bukti sudah dihimpun penyidik. Oleh karena itu Kejaksaan Agung harus memiliki hukuman yang lebih berat daripada para terdakwa lainnya. Permohonan jaksa tersebut dirinci dalam Pasal 55 KUHP yang melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan digabungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP.
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Memasuki Purnatugas Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.573

Abstract

This study aims to clearly describe the regulation of regulations that examine changes in the Employment Copyright Act, the legal consequences that can be caused to companies if they do not provide severance pay at the time of Termination of Employment and Government Regulation no. 35 of 2021. This type of research uses a normative juridical research model. Based on the Employment Act, a person who has retired, his rights and severance pay must be paid in accordance with the mandate of Article 156 paragraph (1). The results of this study are 1). based on several legal provisions as mentioned above, we can conclude that the retirement age in 2022 is at the age of 58 (fifty eight) years, 2). the current regulation regarding layoffs does not have to go through the determination of the Industrial Relations Court (PHI), the Company only needs to inform the workers of the intent and reason for the layoffs. If the worker refuses to be laid off, the worker can propose bipartite negotiations to the company and if a meeting point does not occur, mediation can be carried out, up to a settlement at the PHI, 3). different arrangements between the Manpower Act and the Job Creation Act. Among them is the amount of entitlement to severance pay. In the Manpower Act, a person who retires gets a severance pay amount of 2x (twice) the provisions of Article 156. While in the Employment Act it is 1.75 (one point seventy-five) from Articles 156, 4). criminal law provisions in the Copyright Act, if the employer does not provide severance pay in accordance with applicable legal provisions to workers who have been laid off due to entering retirement age. This is not regulated in the manpower law which is more civil in nature in terms of resolving disputes over layoffs.
PERJANJIAN KARTEL SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KASUS PT. YAMAHA DAN PT. ASTRA HONDA
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.574

Abstract

Trade is a very promising livelihood. Where in addition to the community, there are also relatively many supporters of the trade process, trade itself is a livelihood that can promise high levels of prosperity by business actors. It's just that the problem in a competition is what is called fair competition or unhealthy competition. Here it is clear that the problem is unhealthy competition where there is a lot of competition. deviation where the deviation causes one of the parties to be harmed. One example of a case of unfair business competition is the Cartel Agreement as a Form of Unfair Business Competition in the Case of PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT. Astra Honda Motor. Unfair business competition can result in a party losing money and can damage the smooth progress of the local and world economy. Therefore, before it's too late to overcome unfair business competition, we must prevent that from happening. If it is proven that the business actor committed fraud in business competition, namely carrying out prohibited activities which resulted in monopolistic practices and or unfair business competition, then the sanction that will be obtained can be in the form of administrative action.
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PRAKTIK KARTEL MINYAK GORENG
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.575

Abstract

Business is a works that generates certain profits that are run with the capital used to make the business. In a business there are several important factors, one of which is the potential and business opportunities. In starting or running a business, it is not far from the thing called competition. What is meant by competition, in this topic is business competition, is the efforts of two parties/more companies, each of which is active in obtaining orders by offering the most favorable prices/conditions. One form of business competition is cartel practice. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is stated that the Business Competition Supervisory Commission is a commission established to supervise business actors in carrying out their business activities so that they do not engage in monopolies and or unfair business competition. In this study, the authors analyze the workings and roles of the KPPU in dealing with cartel practices.
PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA NASABAH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.577

Abstract

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia pada masa ini, kegunaan perbankan semakin meninggi karena semua dapat dilakukan menggunakan Handphone, Internet Banking, Mesin ATM, dan Teller di kantor cabang bank. Dari mulai kebutuhan sehari sehari dan menggunakan untuk transaksi dengan sesama pengguna bank yang sama atau yang lainnya. Etisnya, sudah seharusnya lembaga perbankan tersebut menjaga data privasi para nasabah yang menggunakan layanan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kasus kebocoran data yang salah satunya dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan tentunya melanggar prinsip data security, data privasi, dan etika. Adanya motif pencurian data menyebabkan hilangnya kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas terhadap PT. Bank Syariah Indonesia serta menyebabkan kerugian baik berupa materiil maupun non materiil. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan perlindungan hukum bagi konsumen PT. Bank Syariah Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada pelayanan perbankan pada PT. Bank Syariah Indonesia. Dengan mengangkat masalah ini diharapkan agar kita semua dapat lebih sadar akan risiko serangan siber yang mengancam industri perbankan, termasuk perbankan syariah.
ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.578

Abstract

The circulation of narcotics and illegal drugs in Indonesia has disturbed the majority of the public, and almost every day the media shows arrests of illicit traffic of narcotics and other criminal acts. In carrying out their duties as law enforcers the police are guided by the code of ethics as a guideline for daily implementation. Regulations related to the police code of ethics can be seen from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulations of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2006 and Number 7 of 2006 Each of them is binding on the implementation of the police's daily duties. This study analyzes law enforcement by the police in Narcotics Crimes committed by members of the National Police and criminal sanctions against members of the National Police who commit Narcotics Crimes. This study uses a normative juridical type, namely by carrying out legal research by looking at the laws and regulations related to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. After the research material is obtained and collected, the material is then processed and analyzed with legal arguments based on deductive-inductive (general-specific) legal logic. The author can conclude that cases of narcotics settlement carried out by the police are the same as that of the community in general, namely through general courts.

Page 2 of 26 | Total Record : 258

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 (2025): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Juni : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum  More Issue