cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2013)" : 7 Documents clear
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe operations of the mining region of indigenous people in recent decades caused quite a variety of issues considered to adversely affect the interests of indigenous people, so interesting to study more about the legal protection of indigenous peoples in the management of mining and the role of State to provide protection and welfare of indigenous peoples in mining areas. The research specification is analytical descriptive with normative juridic approach. Data analytical and conclusion of the research use qualitative method and will be presented in analytical descriptive. The rights of indigenous peoples have the constitutional basis and a solid legal basis, the provisions of Article 18B paragraph (2) Constitution in 1945, which regulates that: "The State recognizes and respects the public entities customary law and traditional rights over still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary Republic of Indonesia, which stipulated in the Act ". Government especially the local government has a role and responsibility to supervise the management of the mine in the territories of indigenous peoples, in order to follow the provisions of the mining concession has been established, as well as ensuring the safety and welfare of the surrounding community.Keywords: protection, indigenous peoples, the mining region AbstrakKegiatan usaha pertambangan diwilayah masyarakat adat dalam beberapa dekade ini cukup menimbulkan berbagai permasalahan yang dinilai banyak merugikan kepentingan mereka, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan pertambangan, serta peranan Negara/Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat  di wilayah pertambangan. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan bersifat Deskriptif Analitis, yang menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan hak-hak adat  memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD1945 bahwa  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah khususnya Pemda memiliki peranan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayah masyarakat adat, agar pengusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.Kata kunci: perlindungan, masyarakat adat, wilayah pertambangan
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe ownership of the apartment units is a material that gives the right of private ownership of the apartment units are used separately, together with the right parts of the apartment building, along the right things and right along the ground. Each holder of a certificate of title to the apartment units may apply for credit on a bank certificate of ownership rights to make the apartment units as collateral for loans and tied with Mortgage. Based on this study intended to examine the possibility of flats to be credit guarantees. For his research and writing is made and prepared by the method of juridical normative research that uses qualitative analysis of data derived from primary legal materials, secondary legal materials relating to the imposition of flats as collateral for loans with Mortgage. This study approaches the law (Statute approach) is done by reviewing some laws and other regulations relevant to the provisions and rules of the flats as collateral for bank loans.Keywords: apartment units, credits, guarantees Mortgage AbstrakHak  milik atas satuan rumah susun merupakan hak kebendaan yang memberikan pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Setiap pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat mengajukan permohonan kredit pada bank menjadikan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan untuk kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai dimungkinkannya rumah susun menjadi jaminan kredit. Untuk  itu penelitian dan tulisan ini  dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terkait dengan pembebanan rumah susun sebagai jaminan kredit dengan Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan  ketentuan dan aturan mengenai rumah susun sebagai jaminan kredit bank.Kata kunci : satuan rumah susun, kredit, jaminan  hak tanggungan
Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBank Guarantee and Surety Bond have in common as one of the products that are made and intended as a form of collateral in order to protect the interests of the creditors. But between the Surety Bond Guarantee Bank has fixed the basic concepts and differences due to different laws which Bank Guarantee both use the basic concepts of law and underwriting agreement, Surety Bond while using the basic legal concepts and indemnity agreement. People sometimes difficult to distinguish the two agreements is that the concept of comparative law governing the debt underwriting agreement and guarantee agreement ( indemnity agreement) , so it seems to need more attention and immediately clarified . The method used is the method of research literature (secondary data). Methods of library research done by conducting an analysis of the reference material available. Conclusions in this study indicate that underwriting agreement, the guarantor Bank as the issuing bank guarantees to protect the interests of creditors, the debtor will be replacing the position on the condition that the debtor was in default, to perform its obligations and assets of the debtor were taken prior to the repayment obligation, if not enough then the fulfillment of the obligations required of banks. That is the position of the banks in the underwriting agreement are not same and not equal to the debtor who must carry out the feat prior to the creditor. While the indemnity agreement, the position of the insurance company as an insurer that issued surety bonds, and the same is equal to the debtor. In this case the insurance company along with the debtor jointly and severally for the purpose to implement the achievement of the creditors. In addition the underwriting agreement in daily practice known in the form of Bank Guarantee in practice requires the assurance implementation while the indemnity agreement which in practice is applied in the form of a Surety Bond as an innovative product that is issued by an insurance company does not require collateral in practice implementation.Keywords: idemnity areement, guarantee agreement, surety bond AbstrakBank Garansi dan Surety Bond memiliki persamaan sebagai salah satu produk yang dibuat dan diperuntukan sebagai bentuk jaminan guna melindungi kepentingan si kreditur. Akan tetapi antara Bank Garansi dengan Surety Bond tetap memiliki perbedaan dikarenakan konsep dan dasar hukum keduanya berbeda dimana Bank Garansi menggunakan konsep dan dasar hukum perjanjian penanggungan, sedangkan Surety Bond menggunakan konsep dan dasar hukum perjanjian indemnity. Orang terkadang sulit untuk membedakan kedua perjanjian ini sehingga perbandingan konsep hukum yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan hutang dan perjanjian garansi (perjanjian indemnity), sehingga tampaknya perlu mendapat perhatian lebih dan segera diperjelas. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (data sekunder). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian penanggungan, Bank sebagai pihak penjamin yang menerbitkan bank garansi untuk melindungi kepentingan kreditur, baru akan menggantikan kedudukan debitur dengan syarat bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, dalam melaksanakan kewajibannya dan harta debitur terlebih dahulu diambil untuk pelunasan kewajiban, apabila belum cukup barulah pemenuhan kewajiban diwajibkan kepada bank. Artinya kedudukan bank dalam perjanjian penanggungan tidak setara dan tidak sama dengan debitur yang harus melaksanakan prestasi terlebih dahulu kepada kreditur. Sedangkan dalam perjanjian indemnity, kedudukan Perusahaan asuransi sebagai pihak penjamin yang menerbitkan surety bond, adalah setara dan sama dengan debitur. Dalam hal ini perusahaan asuransi bersama dengan debitur secara tanggung renteng akan melaksanakan prestasi guna kepentingan si kreditur. Selain itu Perjanjian penanggungan yang dalam praktek sehari-hari lebih dikenal dalam bentuk Bank Garansi mensyaratkan adanya jaminan dalam praktek pelaksanaannya sedangkan dalam perjanjian indemnity yang dalam praktek diaplikasikan dalam bentuk Surety Bond sebagai produk inovatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi tidak mensyaratkan adanya jaminan dalam praktek pelaksanaannya.Kata kunci: perjanjian indemnity, perjanjian garansi, surety bond
Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractKids as one of the human resources and is the next generation, it should receive special attention from the government, in order to develop the child to realize a strong human resources and quality. Every country in the world where this is required to provide adequate care and protection for children's rights, which among others, civil rights, economic, social and cultural rights. But it seems the position and rights of the child, if viewed from the perspective of jurisdiction has not received serious attention by the government, law enforcement and the community at large and are still far from what really should be given to them. If a child committing a crime then returned to their parents or handed over to the government, but in the form of Restorative justice, a focus on shape recovery and deliberation between the perpetrator and the victim, so mengeepankan best interests of the child.Keywords: children, criminalization system, restorative justice AbstrakAnak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Jika seorang Anak melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada pemerintah, namun dalam bentuk Restorative justice, lebih menitikberatkan pada bentuk pemulihan dan musyawarah antara pelaku dan korban, sehingga mengeepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.Kata kunci: anak, sistim pemidanaan, restorative justice
Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the framework of Indonesia's economic development, banking law society where many economic activities that ask serious attention in the development of which is legal in the bank or loan funds. In disbursement of funds or loan, the bank needs to make an assessment of the character, ability, capital, business prospects and security of the debtor. Guarantee that will be used in the distribution of funds is the warehouse receipt. Warehouse Receipt in this case is the issuing bank to its customers is the purpose of an effort to provide protection. This study aims to discover the rules of the law of protection of warehouse receipt allowing a warehouse receipt for Bank Guarantee. Method using a type of research study by the normative juridical nature of descriptive analytical research approach through legislation (statute approach) using the data collection tool library research to obtain secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with informants which includes Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), Warehouse Management as a party entitled issuing warehouse receipts, and Banking Institutions such as Bank Rakyat Indonesia. Data analysis is a qualitative analysis. Under the Warehouse Receipt Law No.. 9 of 2006 on Warehouse Receipt last amended by Law No.. 9 of 2011 on the Amendment of Act No. 9 of 2006 on Warehouse Receipt is a proof of ownership of the goods stored in the warehouse and can be transferred, pledged as collateral for debt or used as document delivery. So that the warehouse receipt can be categorized as securities that can be pledged as collateral for debt.Keywords: legal protection, bank, warehouse receipt AbstrakDalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia,  bidang hukum perbankan dimana banyak masyarakat melakukan aktivitas perekonomian yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya  ialah bank dalam menyalurkan dana atau kredit. Dalam penyaluran dana atau kredit maka bank perlu melakukan penilaian mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha dan jaminan dari nasabah debitur. Jaminan yang akan digunakan dalam penyaluran dana adalah resi gudang. Resi Gudang dalam hal ini adalah yang mengeluarkan adalah bank kepada nasabahnya dengan tujuan untuk upaya memberikan perlindungan. Penelitian ini bertujuan  untuk menemukan kaidah hukum  perlindungan Resi Gudang  sehingga memungkinkan Resi Gudang menjadi Jaminan bagi Bank. Metode penelitian  menggunakan  tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriftif analistis  melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara  dengan informan yang meliputi  Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka (Bappebti), Pengelola Gudang sebagai pihak yang berhak menerbitan Resi Gudang, dan Lembaga Perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia. Analisis data  adalah analisis kualitatif. Resi Gudang menurut Undang Undang No.  9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang terakhir diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang  adalah merupakan   bukti kepemilikan atas barang yang disimpan  di gudang dan dapat  dialihkan, dijadikan  jaminan utang atau  digunakan sebagai dokumen  penyerahan barang. Sehingga Resi Gudang dapat dikatagorikan sebagai Surat Berharga yang  dapat dijadikan jaminan hutang. Kata kunci: perlindungan hukum,  bank, resi gudang
Pelaksanaan Kebijakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum dan Ham di Polres Jakarta Barat
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe aim of this study is to investigate and / or mapping the implementation of policy Children Against the Law in West Jakarta Police as stated in the Act Children Criminal Justice System. Method using a type of research study by the normative juridical nature of descriptive analytical research approach through legislation (statute approach) using the data collection tool library research to obtain secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with informants who includes the West Jakarta Police, Courts.  Data analysis is a qualitative analysis. In accordance with the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree. 36 In 1990,  Indonesian should have been committed in the protection of children's rights. In addition, Indonesia also has Law No. 23 of 2002 on Child Protection as an effort to provide the protection of the rights of children in areas such as education, health, religion, and social, including the rights of children in conflict with the law. Children in conflict with the law, including the criteria given in the Special Protection as stated in Article 59 of Law No. 23 of 2002. It is the responsibility of the government and society. Article 64 of Law No. 23 of 2002 further stated that the protection of children in conflict with the law covers children in conflict with the law and child victims of crime. This research is the development of legal theory with Children with case law, the judicial process is still required and processed in the legislation that is currently in effect and has not applied the concept of Diversion and Restrorative Justice (restorative justice) is broadly provide safeguards best for the child. Keywords: children against the Law, diversion, restrorative justice. AbstrakPenelitian ini bertujuan   adalah untuk mengetahui dan/atau  memotret penerapan atau implementasi pelaksanaan kebijakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Polres Jakarta Barat sebagaimana di amanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian  menggunakan  tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriftif analistis  melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara  dengan informan yang meliputi  Polres Jakarta Barat, Badan Peradilan . Analisis data  adalah analisis kualitatif. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penelitian ini  merupakan pengembangan dari teori hukum  Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam  proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang  pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan Restrorative Justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.Kata kunci :  Anak,  Diversi,  Restrorative Justice.
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria
Lex Jurnalica Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDisharmony (disharmony) legislation also occur because of selfishness sectoral ministries/ agencies in the planning process and the legal establishment. In the harmonization of legislation is done at the central level , according to data from the Ministry of Justice and Human Rights in 2007, has made 25 of 27 harmonized draft laws proposed (92.59 %), 92 of the 107 draft regulations proposed (85.98 %); 7 of 9 proposed draft presidential regulation (77.77 %) . In the year 2008 has been harmonized 13 draft laws , draft regulations 64 and 6 draft presidential regulation. Setting the right to land is still causing a lot of problems with respect to sectoral activities , departmental and local (regional) . In his judgment , this is the result of a mismatch between the Agraria Law arrangements with other laws , such as: minning, Forestry, Spatial Planning and Investment, as well as among the Act, for example, Forestry and Mines . Based on the description of the background above, which is the case in this study were (1) legislation collide whatever sector (disharmony) with Agraria Law and (2) What are the benchmarks for assessment disharmony? The main objective of this research is to study the impact of the implementation of various laws and regulations relating to land and give you the option to harmonize , so that the legal framework for land management in Indonesia is compatible with the constitutional mandate . Based on the above background , the formulation of the problem and research objectives as well as objects of research about " disharmony legislation in the field of agrarian " as stated above , the researches of this law depart from normative legal research. Keywords: disharmony, legislation, agrarianAbstrakDisharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat Pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59 %); 92 dari 107 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98 %); 7 dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77 %). Pada tahun 2008 telah diharmonisasi 13 rancangan undang-undang, 64 rancangan peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden. Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan  kegiatan sektoral, departemental maupun local (daerah). Dalam penilaiannya, hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan UUPA dengan UU lainnya, seperti: Pertambanagan, Kehutanan, Penataan Ruang, dan Penanaman Modal,maupun diantara UU tersebut, misalnya Kehutanan dengan Pertambangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Peraturan perundang-undangan sektor apa saja yang berbenturan (disharmoni) dengan UUPA dan (2) Apa yang menjadi tolok ukur terhadap penilaian disharmoni? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah dan memberikan pilihan untuk mengharmonisasikan, sehingga kerangka legal bagi pengelolaan tanah di Indonesia kompatibel dengan amanat konstitusi. Berdasarkan atas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta obyek penelitian tentang “Disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang agraria”  sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam penelitihan hukum ini bertolak dari penelitian hukum normatif.  Kata kunci: disharmoni, peraturan, agraria

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue