Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum is a double-blind peer-reviewed journal that publishes scholarly research in Islamic law and legal science through interdisciplinary, contextual, and contemporary approaches. The journal provides an academic forum for the development of legal thought, legal reform, and practical legal analysis within Indonesian Muslim society and global contexts. The journal bridges classical and contemporary legal studies by welcoming normative, doctrinal, empirical, comparative, and socio-legal research. Its focus encompasses Islamic law, national legal systems, and contemporary legal issues arising from social, political, economic, technological, and environmental developments. The scope of the journal includes, but is not limited to: Islamic Law and Its Contemporary Application Studies on Islamic criminal law, civil law, family law, economic law, Islamic constitutional thought, fatwas, religious courts, legal pluralism, and the application of Islamic law in Indonesia and other Muslim societies. Criminal Law and Criminal Justice Reform Research on criminal policy, law enforcement, corruption, restorative justice, victim protection, sentencing, penal reform, cybercrime, and contemporary challenges in criminal justice. Civil, Economic, and Business Law Studies on contracts, property, commercial transactions, consumer protection, Islamic finance, halal industry, waqf, zakat governance, MSMEs, corporate responsibility, and economic legal development. Constitutional, Administrative, International, and Human Rights Law Research on constitutionalism, governance, public administration, judicial review, state institutions, international legal norms, human rights, and the relationship between national and global legal orders. Medical, Environmental, Customary, and Contemporary Legal Issues Studies on health law, bioethics, patient rights, environmental justice, climate-related legal issues, customary law, indigenous rights, technology and law, artificial intelligence, data protection, legal ethics, and access to justice. Through interdisciplinary and practice-oriented research, INKLUSIF seeks to strengthen Islamic legal scholarship and legal science by promoting justice, inclusivity, legal certainty, public welfare, and sustainable governance.
Articles
166 Documents
<![CDATA[MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU’ PADA ASURANSISYARIAH DI PT ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG CIREBON ]]>
<![CDATA[Yulistasari .]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 1 No. 2 (2016): Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v1i2.1829
<![CDATA[ABSTRAKDana tabarru’ yang merupakan pondasi utama dalam asuransi syariah menjadi karakter, ciri utama, serta ujung tombak asuransi syariah bisa bertahan serta berkembang pesat seperti di era globalisasi ini.Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru’ yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, apakah pelaksanaan dana tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa No. 53. DSN-MUI/III/2006.Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana tabarru’ diperoleh dari setoran dana peserta atau premi 50% untuk dana tabarru’, kemudian dana tabarru’ yang diinvestasikan ke sektor lain dan akan memperoleh bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana tabarru’ ini digunakan untuk membayar klaim yang hanya untuk para peserta.Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon mulai dari akad, kedudukan para pihak peserta dalam akad tabarru’, pengelolaan, surplus underwriting, defisit underwriting sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan Fatwa No.53 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006.Kata Kunci: Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’, Asuransi Syariah, Akad Tabarru’ ABSTRACTTabarru Funds which is the main foundation in Takaful insurance into character, main characteristic, and the spearhead of Takaful insurance can survive and grow rapidly as in this era of globalization. In this study the authors discuss about what is meant by the management of tabarru funds that are applied to PT Asuransi Takaful General of Cirebon branch, whether the implementation of Tabarru' funds at PT Asuransi Takaful General Cirebon branch is in accordance with Fatwa No. 53. DSN-MUI / III / 2006.This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method, while in the completion of data using the method.The results of this study indicate the existence of tabarru 'funds resulting from the deposit of participant funds or a 50% premium forTabarru Funds, the tabarru funds invested into other sectors and the outcomes between participants and customers, tabarru' funds are used to pay claims that only For the participants.The results of this study can also be known PT Asuransi Takaful General Cirebon branch starting from the contract, accountability of participants in akad tabarru ', management, underwriting surplus, deficit underwriting in accordance with the concept of sharia established Fatwa No.53 National Sharia Council MUI in 2006. Keywords: Tabarru Fund Management Mechanism, Sharia Insurance, Akad Tabarru ']]>
<![CDATA[PENGARUH ETOS KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PEMBERDAYAAN HOME INDUSTRI LOGAM SERTA DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI DESA LANGGEN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Mursekha .]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v2i2.1845
<![CDATA[Daerah Tegal khususnya banyak memiliki potensi dalam hal home industri logam besi yang terdapat di Kecamatan Talang khususnya di Desa Langgen. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang setangah jadi ataupun yang sudah siap di distribusikan, dan produk tersebut juga tidak kalah saing dengan produk yang ada di daerah lain. Hasil produk besi yang ada telah di distribusikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Industri besi ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan perekonomian di Tegal khususnya di Kecamatan Talang. Sejauh ini kesejahteraan karyawan yang ada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal khususnya di Desa Langgen terlihat masih kurang. Mengacu pada standar upah minimum kerja (UMK) di Kabupaten Tegal sebesar Rp 1.487.000,00,- per bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Namun demikian, kesejahteraan karyawan juga tidak akan tepenuhi seorang wirausahawan tersebut tidak dapat memberdayakan home industrinya dengan baik dan benar. Kata kunci : Etos Kerja, Motivasi Kerja, Pemberdayaan, Kesejahteraan]]>
<![CDATA[KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB ]]>
<![CDATA[Abdul Kholik]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v2i2.1912
<![CDATA[AbstrakPernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Tapi untuk saat ini Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Sang Pencipta. Kawin-cerai hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Perkawinan kehilangan makna sakral dimana Allah menjadi saksi atas ijab-kabul yang terjadi. Ini bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya.Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Perkawinan, Quraish Shihab AbstractMarriage for humans is something that is very sacred and has a sacred purpose as well, and not apart from the provisions set by the religious shari'ah.The main purpose of marriage is to form a happy family that is full of peace of love and compassion.But for now the Family is no longer seen as the spiritual bond that becomes the medium of worship to the Creator.Married-divorce is only seen as a formal process as a social contract between two different types.Marriage loses a sacred meaning whereby God bears witness to the affidavits.This is contrary to the adage that the family is the front guard in building the future of the world civilization nation.From the womb of the family was born various ideas of change in organizing a better society.No single nation has advanced in the social condition of a spiritual, spiritual family, or even completely ignoring the meaning of religiosity in its life.Key Word: Sakinah Family, Marriage, Quraish Shihab ]]>
<![CDATA[PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN MARGIN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH (Studi Kasus Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia) ]]>
<![CDATA[Dimas Muhammad Fajar]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 1 No. 2 (2016): Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v1i2.1914
<![CDATA[ABSTRACTSharia banking system is more developed and becomes an attractive alternative for the community as users of banking services. High bank profitability can show Good Bank Financial Performance. In this study, the authors will calculate the level of profitability using Return On Asset (ROA) benchmark.This study aims to obtain revenue sharing results and Financing Mudharabah and Musyarakah and Margin Murabaha to Profitability (ROA). The samples used are Syariah bank located in central bank (BI). The method of determining the sample using purposive sampling and statistical test used is Multiple Regression methods.Results and. Significantly. Individualized Daniliasi shows overall revenue on Musyarakah profitability (ROA) has no significant profitability (ROA).Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, andProfitabilitas (ROA).  ABSTRAKSistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Profitabilitas bank yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas menggunakan tolak ukur Return On Asset (ROA).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil yaitu Pendapatan Mudharabah danMusyarakah serta Margin Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah bank syariah yang terdaftar di bank Sentral (BI). Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan uji statistik yang digunakan adalah metode Regresi Berganda.Hasil uji statistik menunjukan bahwa pendapatan Mudharabah, pendapatan Musyarakah dan Margin Murabahah secara bersama-sama mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secara signifikan. Dan pengujian secara individual menunjukan bahwa pendapatan Mudharabah dan margin Murabahah berpengaruh secarasignifikan terhadap profitabilitas (ROA) Musyarakah tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secarasignifikan.Kata kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Profitabilitas (ROA).]]>
<![CDATA[KONSEP KOPERASI MOH. HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Anggianti Asti]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 1 No. 2 (2016): Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v1i2.1933
<![CDATA[ABSTRACT The conceptor of the cooperative concept in Indonesia is Mohammad Hatta, the Father of Cooperatives. The cooperative is formed by a group of people who have all the same to work together, for the welfare of members and the community. Cooperative is expected to be the economic support of the people to be able to set the economy so that there is no imbalance in the economic layer in Indonesia. However, in practice transactions, cooperatives use interest, whereas in Islam the use of interest is prohibited because it includes usury, that triggers the development of Sharia cooperatives.What is the concept of cooperative in Islamic economy, how cooperative concepts Mohammad Hatta and how the similarities and differences of both the concept and its relevance to the development of Sharia cooperatives?.  In this study, the authors use a qualitative approach, namely to gain a deep understanding, then taking data through literature review, the books and then analyzed.There is a difference between the transaction in Mohammad Hatta cooperative concept, ie in transactions still use interest (riba) whereas in the Qur'an clearly prohibited its use. However, in Shariah cooperative transaction system using profit sharing as an alternative to interest (riba), Sharia cooperative forbids interest and carries moral ethics by looking at halal and haram rules in conducting business transactions.Keywords: cooperatives, Sharia cooperatives, cooperation.ABSTRAKPerumus konsep koperasi di Indonesia ialah Mohammad Hatta, Bapak Koperasi. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dan untuk mensejahterakan anggota dan umumnya masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi penopang ekonomi rakyat untuk dapat mensejahtarakan ekonomi sehingga tidak ada ketimpangan dalam lapisan ekonomi di Indonesia. Namun pada praktek transaksi koperasi menggunakan bunga, padahal dalam agama Islam penggunaan bunga dilarang karena termasuk riba. Hal itu memicu adanya perkembangan koperasi Syariah.Bagaimanakonsep koperasi dalam ekonomi Islam, bagaimana konsep koperasi Mohammad Hatta, bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kemudian pengambilan datanya melalui kajian pustaka, referensi dari buku-buku kemudian dianalisis.Ada perbedaan mengenai transaksi dalam konsep koperasi Mohammad Hatta, yakni dalam transaksinya masih menggunakan bunga (riba) padahal dalam Al-Qur’an jelas dilarang penggunaannya.Sistem transaksi koperasi syariah menggunakan bagi hasil sebagai alternatif dari bunga (riba), koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan transaksi usahanya.Kata kunci: koperasi, koperasi Syariah, kerja sama.]]>
<![CDATA[SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DENGAN SOPIR GO-JEK DI BANDUNG: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Galih Sumantri]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 1 No. 2 (2016): Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v1i2.1934
<![CDATA[ABSTRACTAlong with the development of increasingly advanced technology, many businessmen who take advantage of this opportunity to run its business. Like Go-Jek, which implements a motorcycle taxi system by ordering services online. Go-Jek implements a share-sharing system and partnership agreement with Go-Jek's driver.The purpose of this study is to understand the system of profit sharing applied by Go-Jek companies in the view of Islamic law and positive law. This study uses qualitative research methods that generate descriptive data to describe a state of profit sharing system implemented by Go-Jek company. Furthermore, it is analyzed using an inductive mindset by explaining the facts that occur in the field which is then associated with the theory of Islamic profit-sharing system and the Law on cooperation contracts. From the research it can be concluded that the profit-sharing system implemented by Go-Jek company has been in accordance with the system of Islamic profit sharing and cooperation made between the two parties has been in accordance with the system ofcooperation of Islami. Judging from the Law on Employment Agreements Articles 52 and 54 of Law No.13 / 2003, and Article 1320 of the Civil Code the contract of Go-Jek cooperation agreement has also been appropriate.Keywords: Online transport, cooperation agreement, revenue sharing.ABSTRAKSeiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya. Seperti halnya Go-Jek, yang menerapkan sistem ojek dengan pemesanan layanan secara online. Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil dan perjanjian kerjasama kemitraan kepada sopir Go-Jek.Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan Go-Jek dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek. Selanjutnya, dianalisis menggunakan pola pikir induktif dengan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori sistem bagi hasil secara Islami dan Undang-undang tentang kontrak kerjasama. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama musyarakah yang Islami. Dilihat dari Undang-undang tentang perjanjian kerja pasal 52 dan 54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian kerjasama Go-Jek juga telah sesuai.Kata kunci: transportasi Online, perjanjian kerja sama, bagi hasil.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR DAN PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG DI PASAR PRAPATAN PANJALIN MAJALENGKA ]]>
<![CDATA[Yeyen Parlina]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v2i2.1938
<![CDATA[Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada Nasabah dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba;pelepas uang; lintah darat.kegiatan renten adalah suatu bentuk aktivitas yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk imbalan bunga yang telah ditentukan oleh pihak renten tersebut. Sasaran dari rentenir ialah para pedagang kecil di pasar-pasar dan orang miskin di desa-desa. rentenir ini memanfaatkan kepolosan orang-orang miskin tersebut untuk meraup untung besar. Mereka menawarkan kemudahan dalam mendapatkan uang seberapapun besarnya tanpa jaminan apapun dan anytime-anywhere (kapanpun-dimanapun). Kemudahan inilah yang menjadi alasan mayoritas warga pasar menerima tawaran rentenir dan meminjam uang kepada mereka, meskipun mereka telah mengetahui besarnya bunga yang harus mereka bayar. Besarnya bunga yang dibebankan, mengakibatkan semakin banyaknya hutang mereka. Hutang yang semula hanya Rp 1.000.000,00 dalam satu tempo satu bulan menjadi Rp 1.200.000,00. Ini dikenal dengan sistem “rolasanâ€. Jika ketika jatuh tempo tidak bisa membayar, maka bulan berikutnya utang beserta bunganya akan dibungakan kembali, jadi dari Rp 1.200.000,00 menjadi Rp 1.400.000,00. Bayangkan ketika kita berhutang Rp 10.000.000,00, maka dalam tempo satu bulan ia harus mengembalikan Rp 12.000.000,00.Sistem pinjaman yang diberikan rentenir adalah Bang Keliling/Bang Harian/ Pinjaman Paket, Hutang Bayar Bunga Mingguan/Bunga Bulanan, dan Gadai Sewa.Berdasarkan hasil penelitian praktik peminjaman uang oleh masyarakat tidak memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya debitur atau si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh para rentenir yang harus ia bayarkan. Hal ini menggambarkan bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan dan telah sama-sam rela tentang bunga yang di tetapkan, Penbungaan uang (rente) yang di praktikkan mengalami berlipat ganda karena kreditur harus mebayar utangnya setiap hari berserta bunga yang di tetapkan, selama waktu yang ditentukan dan apabila terlambat membayar besak harinya harus membayar dua harinya dan seterusnya. Dan debitur merasa keberatan dan sulit untuk membayarnya. Dan apabila tidak pandai menggunakan dan yang ia pinjam dan bukan menggunakan untuk kebutuhan produktif maka ia akan berdampak negative dan berakibatkan perekonomian keluarga kurang baik karena harus berbagi penghasilan untuk kebutuhan keluarga dan untuk membayar cicilan kepada rentenir.]]>
<![CDATA[BAZNAS KABUPATEN CIAMIS ANTARA REGULASI DAN REALISASI ]]>
<![CDATA[Nela Azizah]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v2i2.2046
<![CDATA[Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Sebab itulah pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU No. 38 Tahun 1999 direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011. Terbitnya UU tersebut diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi mengelola dana zakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Penelitian ini mengkaji konsep BAZNAS menurut regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia, realisasi atas regulasi tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten Ciamis, dan menganalisis kesesuaian antara regulasi tentang pengelolaan zakat dengan realisasinya pada BAZNAS kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.Kata Kunci: Regulasi Pengelolaan Zakat, BAZNAS. ]]>
<![CDATA[PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN PENDAPATAN FINANSIAL TERHADAP GAYA HIDUP DAN POLA KONSUMSI SERTA IMPLIKASINYA PADA PERSEPSI KEBAHAGIAAN (Studi pada Guru dan Karyawan MTs Negeri Brebes) ]]>
<![CDATA[Nok Uripah]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 3 No. 1 (2018): Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v3i1.2473
<![CDATA[AbstrakBahagia adalah harapan semua orang. Tuhan memberikan kebahagiaan kepada semua manusia pada berbagai kondisi, ada yang banyak syarat, ada yang dengan beberapa syarat, bahkan ada yang tanpa syarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kecerdasan spiritual terhadap gaya hidup, (2) pengaruh pendapatan finansial terhadap gaya hidup, (3) pengaruh kecerdasan spiritual terhadap pola konsumsi, (4) pengaruh pendapatan finansial terhadap pola konsumsi. (5) pengaruh kecerdasan spiritual terhadap persepsi kebahagiaan, (6) pengaruh pendapatan finansial terhadap persepsi kebahagiaan, (7) pengaruh gaya hidup terhadap persepsi kebahagiaan dan (8) pengaruh pola konsumsi terhadap persepsi kebahagiaan. Populasi penelitian adalah guru dan karyawan MTs Negeri Brebes, jumlah 128 orang, pengambilan sampel dengan metode purposive sampel yaitu dari semua guru dan karyawan secara proporsional, jumlah 57 orang. Ada tiga struktur dalam penelitian ini. Struktur kesatu pengaruh antara kecerdasan spiritual dan pendapatan finansial terhadap terhadap gaya hidup, struktur kedua pengaruh antara kecerdasan spiritual dan pendapatan finansial terhadap pola konsumsi dan struktur ketiga pengaruh kecerdasan spiritual, pendapatan finansial, gaya hidup dan pola konsumsi terhadap persepsi kebahagiaan. Hasil penelitian (1) terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual bersama-sama dengan pendapatan finansial terhadap terhadap gaya hidup sebesar 19,00%, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap gaya hidup (2) terdapat pengaruh secara langsung pendapatan finansial terhadap gaya hidup sebesar 21,81% (3) terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual bersama-sama dengan pendapatan finansial terhadap pola konsumsi sebesar 10,90%, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap pola konsumsi (4) terdapat pengaruh pendapatan finansial terhadap pola konsumsi sebesar 9,12%. (5) terdapat pengaruh kecerdasan spiritual terhadap persepsi kebahagiaan sebesar 19,01% (6) terdapat pengaruh antara pendapatan finansial terhadap persepsi kebahagiaan sebesar 7,67% (7) terdapat pengaruh gaya hidup bersama semua variabel yang lain terhadap persepsi kebahagiaan sebesar 52,10%, namun tidak terdapat pengaruh signifikan antara gaya hidup terhadap persepsi kebahagiaan (8) terdapat pola konsumsi bersama semua variabel yang lain terhadap persepsi kebahagiaan sebesar 52,10%, namun tidak terdapat pengaruh signifikan antara pola konsumsi terhadap persepsi kebahagiaan.]]>
<![CDATA[SIDANG ISBAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap penetapan Kementerian Agama RI selaku Ulil Amri) ]]>
<![CDATA[Khaerun Nufus]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 3 No. 1 (2018): Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v3i1.2476
<![CDATA[ABSTRAKHingga saat ini, upaya Pemerintah c.q Kementerian Agama RI guna mewujudkan penyatuan dalam penentuan awal bulan Kamariah di tanah air masih belum sepenuhnya berhasil, hal ini tampak dengan masih sering terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Kamariah di kalangan masyrakat muslim maupun ormas Islam. Padahal, penetapan awal bulan Kamaraiah merupakan suatu persoalan yang sangat penting baagi umat Islam, dikarenakan menyangkut permasalahan ibadah dan penetapan hari libur nasional.Penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana mekanisme penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Kementerian Agama, serta bagaimana kedudukan putusan Kementerian Agama RI serta penetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam kajian Hukum Islam.Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang lebih difokukskan pada penelitian pustaka (library research), dengan data primer buku Keputusan-keputusan Menteri Agama terkait penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa beberapa buku terkait pedoman hisab rukyat maupun hukum Islam, kaidah fikih, serta beberapa makalah. Melalui data yang ada, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji.Temuan dalam penulisan ini adalah bahwa Kementerian Agama selaku wakil dari pemerintah yang menangani permasalahan keagamaan di Indonesia, berusaha sesuai aturan dan memutuskan sesuai kebenaran ilmiah yang disepakati. Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam prespektif hukum Islam menyangkut kemaslahatan umum (maslahat al-’amah) yang berdampak pada semua aspek kehidupan, oleh sebab itu pemerintah dibenarkan ikut campur tangan dan ketika pemerintah sudah menetapkan, maka keputusan tersebut mengikat bagi warganya.Kata kunci: Sidang Isbat, Awal Bulan Kamariah, Ulil Amri. ABSTRACT The efforts of the Government in which case is Religion Ministry of Indonesia to realize unification in the early months of the determination of Kamariah are still not entirely successful, it can be seen from the distinction of beginning of the month Kamariah decision in among the moslem people as well as Islamic organizations. In fact, the determination of the beginning of the month Kamariah is a very important issue for Muslims, due to concerns the issue of worship, especially in terms of the first day of Ramadan and Syawal month decision, this is related to the start and end time of fasting, Idul Fitri and Idul Adha. The determination of the beginning of Kamariah is related to the determination of national holiday.The authors are interested in reviewing a determination of the mechanisms of how the first day of Ramadan and Syawal by the Ministry of Religion, as well as how the position of the Religious Ministry of Indonesia, the first day of Ramadan and Syawal month decision in studies of Islamic law.The author uses qualitative research methods in this research, which are more focused on library research, with primary data book decisions of the Religion Minister related to the first day of Ramadan and Syawal month decision while the secondary data used in the form of several related books or sighting reckoning guidelines of Islamic law, rule of jurisprudence, and several papers. Through the data, the authors analyzed the data using qualitative descriptive method to answer the problem formulation.The findings in this writing are that the Religion Ministry as the representative of the Government handle the problem of religion in Indonesia, trying to run the Government's rules, and decide according an agreed scientific truth. The decision of the first day of Ramadan and Syawal in the perspective of Islamic law is concerning to public benefit (Affairs of al-' amah) which have an impact on all aspects of life, therefore, government intervention is justified and when the Government is already set, then the decision is binding for its citizens.Keywords: Council of theIsbat, beginning of the month Kamariah, Ulil Amri.]]>
