Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"In Press - Syarat SPK (6)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN BAGI WASIT FUTSAL DI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Hidayat, Tubagus Achmad Raditya]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39454
<![CDATA[Olahraga merupakan sebuah aktifitas yang dibutuhkan seluruh manusia agar tetap sehat bahkan sudah menjadi pola hidup dan kebutuhan di semua bangsa dan negara. Oleh karena itu semua negara termasuk Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang olahraga seperti Undang Undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan untuk pelaksanaan teknisnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Peraturan peraturan tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan kedaulatan negara melalui asas Lex Sportiva yang diterapkan dalam system hukum Indonesia diharapkan mampu mendukung kedaulatan negara, saat ini dalam statuta PSSI tidak ada pengaturan tentang pemberian penghargaan terhadap wasit futsal sedangkan dalam UU SKN mengatur adanya pemberian penghargaan dengan syarat tertentu hal ini menyebabkan adaanya kekosongan hukum. Penelitiian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan solusi hukum pada benturan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum antara statute PSSI dan UU SKN dan juga bagaimana upaya hukumnya apabila tidak mendapatkan penghargaan keolahragaan bagi wasit futsal Jawa Timur. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang undangan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah dan PSSI yang menyebabkan terjadinya benturan kewenangan. Kata Kunci : Lex Sportiva, Hukum Nasional, Wasit Futsal]]>
<![CDATA[Peran Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Suko Rahayuanto, Irvantio Danang]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39487
<![CDATA[Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin komplek. Salah satunya yaitu melimpahnya sumber daya manusia yang sudah masuk usia “angkatan kerja†sementara kesediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Oleh karena itu banyak sumber daya manusia yang terpaksa bekerja keluar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh PMI, yaitu mulai dari sebelum bekerja hingga pulang bekerja. UU PPMI sebagai aturan yang melindungi PMI hadir untuk memberikan perlindungan. Perlu adanya kerjasama yang sistematis antara pemerintah dan swasta maupun wadah/organisasi untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan serikat pekerja/buruh yang dibentuk untuk memperjuangkan hak – hak PMI serta menjadi wadah bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI dan keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI terhadap pelindungan hukum PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh DPC SBMI dalam memberikan pelindungan kepada PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris/sosiologi hukum adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi dan menyajikan data secara sistematis. Hasil penelitian ini berfokus pada pasal 8 UU PPMI yaitu perlindungan hukum secara administratif dan perlindungan hukum secara teknis. Adapaun peran DPC SBMI Banyuwangi dalam memberikan pelindungan hukum tersebut bekerjasama dengan pemerintah yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta pihak swasta dalam hal ini Perushaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. DPC SBMI Banyuwangi membuka layanan konsultasi apabila terjadi permasalahan yang dihadapi oleh CPMI, PMI dan keluarganya baik sebelum bekerja hingga pulang bekerja. DPC SBMI Banyuwangi juga terus memberikan sosialisasi, edukasi kepada CPMI dengan mengadakan acara seminar, workshop dan pendidikan serta pelatihan keahlian yang diharapkan CPMI mempunyai kesiapan untuk bekerja keluar negeri. Dalam meberikan pelindungan hukum ini juga DPC SBMI Banyuwangi mengalami kendala, yaitu kendala interal dan eksternal. Adapun kendala internal yang dihadapi adalah pendanaan, sarana dan prasarana hingga SDM anggota yang kurang cakap. Kemudian kendala eksternal yang dihadapi adalah kurang diakuinya SBMI, kebijakan yang kurang implementatif serta Pemerintah Daerah Banyuwangi yang kurang serius dalam menyelesaikan permasalahan PMI baik sebelum bekerja hingga setelah bekerja. Kata kunci : Pekerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia]]>
<![CDATA[PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DAMAI DI POLRESTA SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Muhamad, Fajar muhamad]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39892
<![CDATA[Abstract The peaceful settlement of criminal acts through penal mediation is not known in the Criminal Procedure Law and the Indonesian National Police Law nor does it regulate the mediation of penalties in the police, so all criminal acts must be resolved by the provisions based on the Criminal Procedure Law. However, with the applicable provisions, mediation can be carried out if it is not detrimental to one of the parties so that there is a category as a benchmark for criminal cases that can be resolved by penal mediation, namely including the category of complaint offense and including non-criminal offenses. In practice, police officers still resolve criminal cases by Alternative Dispute Resolution regardless of the category of criminal cases that can be peaceful. The purpose of this study was to determine the reasons for police officers who resolved criminal acts by alternative Dispute Resolution at the Sidoarjo Resorts Police and which cases could be resolved by penal mediation. This research is a qualitative descriptive study with informants from members of the Sidoarjo Resorts Police. Data obtained by interview and documentation. The collected data were analyzed qualitatively. The results showed that police officers who resolve criminal acts amicably aim to resolve cases briefly but are not following the applicable procedural law in the absence of a prior investigation process. The case that can be resolved at the Sidoarjo Resorts Police namely: assault, theft, fraud, embezzlement, sexual harassment, domestic violence, traffic accidents. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Penal Mediation, Crime, Police]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURABAYA RUNGKUT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN SEBAGIAN PEKERJANYA KE BPJS KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Firlizalsyah, Farel]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Social security administered by the Social Security provider of human resources (BPJS Employment) is a program created by the government as a legal protection effort for workers. Companies that register some of their workers with BPJS Ketenagakerjaan are deemed not in accordance with the provisions in Article 15 of Law Number 24 of 2011 about BPJS. Partial Registered Company (PDS) of Workers is one example of violations comitted in article 32 paragraph (3) of Government Regulation Number 44 of 2015 about the implementation of work accident and death insurance programs. As a result, the benefits of the social security program cannot be claimed by unregistered workers. This research aims to analyze the law enforcement that is applied by the BPJS Employment Surabaya Rungkut branch in dealing with companies that register some of their workers with BPJS Employment. This research is Empirical Juridical research with analysis using qualitative descriptive techniques. Based on the results, the implementation of administrative sanctions carried out by BPJS Employment Surabaya Rungkut branch is under applicable regulations, and the implementation of efforts to deal with PDS of workers has been carried out properly]]>
<![CDATA[Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ]]>
<![CDATA[Arizki, Faisal Farras Prima]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39950
<![CDATA[Indonesia memiliki sejarah terkait tindak pidana terorisme. Tahun 2018 setelah adanya revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya tujuan ideologi, politik atau gangguan keamanan. Terorisme, pasca pengujian di Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 55/PUU-XVI/2018 menilai perbuatan terorisme sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk mencegah tindakan terorisme terdapat pencegahan termasuk pemetaan wilayah yang berpotensi menganut pemahaman radikal. Radikal sendiri pada konsepnya adalah sebagai berpikir yang dilakukan secara mendasar. Dasar pemidanaan menuntut peraturan harus jelas dan rinci, sedangkan istilah radikalisme disini sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan istilah “radikal†dalam Pasal 43B ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan untuk mengetahui kesesuaian istilah radikal dengan konsep negara hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan metode preskriptif dengan menggunakan interpretasi subsumtif, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi gramatikal. Hukum secara umum harus memuat definisi yang jelas dan menghindari multitafsir, hukum yang baik harus lugas dan eksak dengan tujuan untuk mengurangi resiko kekaburan dan kesamaran. Perkembangan di dunia modern tidak lagi merujuk menggunakan istilah radikalisme tetapi berkembang dengan menggunakan istilah ekstremisme. Penggunaan term radikal ditujukan sebagai pencegahan dengan melakukan upaya kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah paham radikal tetapi bagaimana suatu hal ditetapkan sebagai radikal tidak tercantum secara jelas sehingga penerapan pasal tersebut dapat berpotensi untuk digunakan secara sewenang-wenang tergantung bagaimana dan siapa yang menafsirkan istilah radikal tersebut dan digunakan pada kelompok-kelompok tertentu. Tindakan pencegahan tanpa memiliki definisi yang jelas ini berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia karena setiap orang pada dasarnya bebas untuk berpikir dan meyakini apa yang dipercayanya. Atas hal tersebut perlu upaya penjelasan lebih lanjut bagaimana radikalisme dapat dimaknai agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan. Kata Kunci: Terorisme, Radikalisme, Asas Legalitas.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH YANG STATUS TANAHNYA BELUM SELESAI ]]>
<![CDATA[fauzia, anitha]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The sale and purchase of land that has been plotted for housing development must be carried out through 3 (three) stages procedures, namely the first stage of the starting point, namely the aspect of land licensing (location), the second stage of the decision point, namely the aspect of land tenure (transfer of rights) and the third stage of the product point. namely the aspect of land certificates (rights to use buildings). In fact, the procedure was not carried out and resulted in the loss of the buyers of the 49 land plots. Taking into account the description, the problems discussed are the legal consequences of buying and selling land that has been plotted which has not completed the status of the land rights and whether the buyer of the land that has been plotted gets legal protection when the seller does not fulfill his obligations in the sale and purchase agreement. The sale and purchase of plots of land whose sales in installments can only be made with PPJB is based on the provisions of Article 1457 of the Civil Code, so that it only binds the parties who make the sale and purchase agreement. Sale and purchase with PPJB there has been no transfer of land rights because the formal requirements for the validity of the agreement have not been fulfilled, which is evidenced by a deed of transfer of rights before PPAT as referred to in Article 37 paragraph (1) PP No. 24 of 1997.]]>
<![CDATA[HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Khasanah, Chintya Ainun]]>;
<![CDATA[, S.H., M.H., Tamsil]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40290
<![CDATA[Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena menihilkan peran pemerintah daerah dalam hal penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Sebelum revisi UU minerba disahkan, pada saat yang bersamaan, pemerintah juga tengah melakukan pembahasan mengenai Rancangan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dikonstruksikan sebagai sebuah payung hukum yang akan mengurai permasalahan dalam kemudahan berinvestasi salah satunya berkenaan dengan permasalahan perizinan. Namun Ketentuan dalam UU Cipta Kerja ternyata tidak lagi mengatur ketentuan yang sudah termaktub dalam revisi UU minerba 2020 karena sebagai bentuk harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan izin usaha pertambangan (IUP) sudah harmonis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan apa akibat hukum apabila pengaturan izin usaha pertambangan (IUP) mengalami disharmonisasi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan. Serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya disharmonisasi pengaturan terkait kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga adanya akibat hukum yang ditimbulkan karena pengaturan yang disharmonisasi, dan perlu dilakukan pengharmonisasian peraturan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali agar dapat menciptakan keberlangsungan pertambangan di Indonesia. Kata kunci : Harmonisasi, Penerbitan Izin, Izin Usaha Pertambangan]]>
<![CDATA[PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP UNSUR LUKA BERAT PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg) ]]>
<![CDATA[padiyah, siswali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40406
<![CDATA[Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP. Hakim pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg menafsirkan unsur luka berat pada pasal 351 ayat (2) KUHP yang diderita korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Untuk menerangkan suatu tindak pidana yang terjadi pada tubuh korban diperlukan Visum et repertum yang dapat menjembatani antara ilmu kedokteran forensik dengan ilmu hukum. Selain itu, visum et repertum dapat menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengganalisis kesesuaian penafsiran hakim terhadap unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Pasal 90 KUHP dan fungsi visum et repertum dalam menentukan unsur luka berat pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Analisis bahan hukum diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran hakim pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg terhadap unsur luka berat sebagai luka yang meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi tidak sesuai dengan anasir luka berat yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP, sebab luka yang meninggalkan bekas merupakan proses penyembuhan luka dan bukan penyebab kecacatan ataupun yang dapat membahayakan nyawa. Visum et repertum sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP berfungsi dalam menerangkan luka yang diderita dengan sebenar-benarnya. Pada visum et repertum perkara ini dokter tidak menerangkan luka yang diderita korban termasuk dalam kualifikasi derajat luka, sehingga penilaian visum et repertum sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim dalam memutus perkara.]]>
<![CDATA[Kajian KAJIAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA OVERSPEL SESAMA JENIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dela Rozii]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40452
<![CDATA[Pengaturan overspel sesama jenis terdapat dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam aturan tersebut mengatur mengenai syarat-syarat terpenuhinya tindak pidana overspel sesame jenis. Salah satu syarat tersebut yaitu dilakukan oleh pria dengan wanita, salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Dalam hal overspel yang dilakukan oleh sesama jenis belum diatur di Iindonesia. Pada era sekarang overspel tidak hanya dilakukan dengan lawan jenis melainkan sesama jenis, seperti yang terjadi Bogor dan Bekasi dimana overspel sesama jenis mengakibatkan perceraian. Overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Overspel sesama jenis berdampak negatif bagi masyarakat, dikarenakan overspel merusak hubungan keluarga dimana keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Dampak negatif overspel sesama jenis dalam bidang kesehatan yaitu tertularnya virus HIV Aids. Dalam hal ini diperlukan norma hukum yang mengatur mengenai overspel sesama jenis. Tujuan penelitian ini menganalisis urgensi pengaturan kekosongan hukum overspel sesama jenis berdasarkan norma-norma di Indonesia dan menganalisis overspel sesama jenis melalui interpretasi dan kriminalisasi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primen dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik kualitatif. Hasil pembahasan yaitu adanya kekosongan hukum mengenai overspel sesama jenis berdasarkan norma agama dan kesusilaan di Indonesia. Agama di Indonesia menganggap overspel sesama jenis sebagai dosa besar. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal dimana konsep overspel sesama jenis sesuai dengan pengertian kejahatan. Overspel sesama jenis memiliki banyak dampak negativf sehingga diperlukan kriminalisasi sebagai bentuk kepastian hukum terhadap korban overspel.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGGUNAKAN TEKNIK PENYIDIKAN DENGAN PEMBELIAN TERSELUBUNG (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012) ]]>
<![CDATA[Asrori, Rachmad]]>;
<![CDATA[S.H., M.H., Dr. Pudji Astuti]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40574
<![CDATA[Abstrak Fokus dari permohonan kasasi yang didalilkan oleh Terdakwa adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan perbuatan sarmidi selaku terdakwa tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dikaitkan dengan unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan dari Terdakwa menunjukkan bahwa terlihat adanya unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan di diri terdakwa. Perbuatan terdakwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena perbuatan terdakwa Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika. peran pemohon kasasi adalah percobaan dan permufakatan jahat dalam rangka membantu Saksi Afiyanfo Agung Nugroho dalam membelikan ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian pula unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "menjadi perantara dalam jual beli terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal ini terbukti secara sah menurut hukum.]]>
