Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan DiH : Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Permukiman Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform
ENY SULISTYOWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengembangan Media Pembelajaran PPKN melalui Takon Basiri Di SMP Negeri 10 Probolinggo Sulistyowati, Eny
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 3, No 1 (2015): Januari
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.33 KB) | DOI: 10.22219/jkpp.v3i1.2191

Abstract

Pengembangan Media Pembelajaran PPKN melalui Takon BasiriDi SMP Negeri 10 ProbolinggoEny SulistyowatiGuru SMP Negeri 10 ProbolinggoEmail: widyaswara.pradnya@yahoo.comAbstract:The objective of this research to develop learning PPKn. The method used is a map of concepts and methods of the inquiry with qualitative data analysis techniques. The development of class observations, showing the progress made by students and for teachers to understanding the concepts of learning PPKn. Learners define the concepts essential to write it down on paper board, board or the like which can be used as a learning tool, and then connect the important concept with a hyphen to become a meaningful concept. During the learning process, learners can develop a meaningful concept maps independently, find and search for meaningful concepts such as the flow of thought in a broad framework to organize the relationship between the concepts of the one with the other concepts. Learners are motivated to improve learning achievement through improving the understanding to remember and enhance the creativity of learners.Keywords: map of concepts, inquiry, achievementAbstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran PPKn. Metode yang digunakan adalah peta konsep dan metode inquiri dengan teknik analisis data kualitatif. Perkembangan hasil pengamatan dikelas, menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dan bagi guru untuk pemahaman konsep-konsep pembelajaran PPKn. Peserta didik menentukan konsep-konsep essensial dengan menuliskannya pada kertas karton, papan tulis atau sejenisnya yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran, kemudian menghubungkan konsep penting dengan garis penghubung sehingga menjadi konsep bermakna. Selama proses pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan peta konsep bermakna secara mandiri, menemukan dan mencari konsep bermakna tersebut sebagai alur berpikir pada suatu kerangka yang luas mengorganisasikan hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Peserta didik termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar melalui meningkatkan pemahaman untuk mengingat dan meningkatkan kreatifitas peserta didik.Kata kunci: peta konsep, berbasis inquiri, peningkatan
PENGAWASAN PENARIKAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SURABAYA REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25384

Abstract

Abstrak Permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diadakan pengelolaan dan pengawasan yang menyeluruh dan optimal. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum dalam Dinas Perhubungan Kota Surabaya berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pengawasan penarikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, hambatan terkait pengawasan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi jalan Umum, dan upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum terkait pengawasan. Tujuan penelitian adalah memahami pelaksanaan teknis pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam mengatasi penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. Pengawasan yang dilakukan berhubungan dengan kendala dan hambatan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam pengawasan di lapangan serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan dan meningkatkan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan yang telah dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya terhadap kinerja juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Hambatan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu permasalahan juru parkir terkait penarikan tarif parkir di tepi jalan umum yang tidak sesuai dan belum kooperatifnya pengguna jasa parkir dalam melakukan pengaduan apabila terjadi permasalahan terkait penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan penyelenggaraan parkir khususnya pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yaitu dengan melengkapi sarana prasana dan diadakannya sosialisasi berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di Kota Surabaya. Kata Kunci: pengawasan, retribusi parkir, parkir tepi jalan umum. Abstract Problem that happened of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided on the Surabaya Mayor Decree in 2015, number 36 concern about Change of Parking Retribution Fee of Public Parking Service. It needs to be executed and supervised optimizely. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum of Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Department of Transportation), is the one who had the authority for management and supervision of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city. This research aims to comprehend how supervision of public parking service to resolve a problem about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city, this research concern about obstacle of supervion and how to resolve the problem also how to optimizing public parking service in Surabaya city conducted by Department of Transportation. The type of research what employed is juridical-sosiology research. While the data being use primary and secondary data. Observation and interview is applied in the process of collecting data. In order to analyze the data, descriptive qualitatif method is applied. The result of the research show that of parking supervision in Surabaya still not optimum that conduct by UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation toward parker of public parking service in Surabaya. Obstacles of UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation about supervision are internal adn external obstacles, such as parker of public parking service problem about parking retribution charge for a public parking service way expensive than it was decided and the other problem is user of public parking service not cooperative because the reaction of the citizens never did complaint when they had bad experience about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided. UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation to optimize public parking service in Surabaya city have to add more facility including a socialization to support the programme. Keywords: supervision, retribution charge, public parking service.
KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA PKL DHARMAHUSADA SURABAYA BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN STYROFOAM TANPA LOGO DAN KODE DAUR ULANG PADA KEMASAN PANGAN KISANTIKA EFENDI, AYU; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27787

Abstract

Abstrak Styrofoam saat ini banyak digunakan untuk kemasan pangan. Styrofoam yang digunakan sebagai kemasan pangan, konsumen juga harus memperhatikan keamanannya, karena fungsi dari kemasan pangan yaitu untuk kesehatan, pengawetan dan kemudahan. Styrofoam mengandung Styrene yaitu merupakan zat kimia yang memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Oleh karena itu perlu diperhatikan penggunaan kemasan pangan styrofoam dengan benar, dengan cara tidak digunakan untuk membungkus makanan panas dan berlemak serta memperhatikan logo dan kode daur ulang pada kemasan styrofoam. Faktanya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan styrofoam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang dalam kemasan pangan di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan tidak sesuainya pola perilaku hukum pedagang kaki lima. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Dharmahusada Surabaya berkaitan dengan penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan, khususnya pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan styrofoam, yaitu: tingkat pendidikan pedagang kaki lima atau PKL, usia, dan akses informasi. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kemasan pangan styrofoam yang tidak ada logo dan kode daur ulang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus aktif untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk pangan yang menggunakan kemasan pangan styrofoam, serta aktif untuk memberikan penyuluhan kepada setiap pedagang kaki lima mengenai kemasan pangan yang berbahaya dan yang aman digunakan dan kepedulian pedagang kaki lima dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi. Kata Kunci: Kesadaran hukum, Styrofoam, pedagang kaki lima, faktor yang berpengaruh
Implementasi Peraturan tentang Kepemilikan Apoteker Pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep WULANDARI, RIZKI; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.28188

Abstract

Abstrak Obat bahan alam yang lebih dikenal dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Memproduksi obat tradisional harus memenuhi unsur keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang dihasilkan. Survei perilaku konsumen yang dilakukan di Indonesia menyatakan 61,3% responden memiliki kebiasaan meminum obat tradisional yang merupakan tradisi masyarakat yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun, hal ini merupakan potensi yang cukup besar dalam pengembangan pasar dalam negeri dari produk obat tradisional. Peningkatan konsumsi ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pemakaian obat tradisional dan perkembangan industri dan usaha obat tradisional. Memproduksi obat tradisional harus memenuhi unsur keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang dihasilkan hal ini sesuai Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Memproduksi sediaan farmasi termasuk obat tradisional diatur lebih lanjut di Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasiaan. Salah satu bentuk Industri dan Usaha Obat Tradisional yaitu, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) memiliki ketentuan dalam memproduksi bentuk sediaan kapsul. Menurut Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 terdapat aturan UKOT agar produknya dapat diedarkan di masyarakat supaya menjamin manfaat dan keamanannya dalam memproduksi bentuk sediaan kapsul Usaha Kecil Obat Tradisional harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja penuh dan memenuhi persyaratan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan tentang kepemilikan apoteker pada UKOT di Kabupaten Sumenep dan Untuk mengetahui hambatan dari implementasi Peraturan tentang kepemilikan apoteker pada UKOT di Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan tentang kepemilikan apoteker pada UKOT di Kabupaten Sumenep belum diterapkan secara sempurna yaitu, tidak memenuhi persyaratan mutu obat tradisional yang dihasilkan, tidak ada tindakan lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan pada pemilik UKOT yang tidak menerapkan aturan perundang-undangan, sanksi administratif terhadap UKOT tidak terlaksana karena 4 UKOT di Kabupaten Sumenep tidak memiliki izin UKOT. Beberapa hambatan dari implementasi Peraturan tentang kepemilikan apoteker pada UKOT di Kabupaten Sumenep yaitu, biaya kepemilikan apoteker yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, persyaratan izin UKOT yang sulit dan Kepala BPOM tidak bisa melalukan pengawasan. Kata Kunci : Implementasi, Obat Tradisional, UKOT, Apoteker. abstract Medicines from natural ingredients which better known as traditional medicine are materials or ingredients in the form of plant materials, animal materials, or mineral materials cider preparations or galenic, or the mixtures of those ingredients which have been used for treatments from generations to generations based on experience. In producing traditional medicines have to qualify factors of security, efficiacy/benefits, and the quality of traditional medicines produced. The consumer behavior survey conducted in Indonesia stated that 61.3% respondents has a habit of drinking traditional medicine which is a tradition of people that had developed in the community from generations to generations, it is a large enough potential in developing the domestic market of traditional medicine products. The increase in consumptions can be seen from the increasing usage of traditional medicine and development industry and enterprises of traditional medicine. Producing traditional medicines has to fill the factors of security, efficiacy/benefits, and the quality of traditional medicine produced corresponding with Article 101 Paragraph (1) and (2) of Republic Indonesia’s Law Number 36 Year 2009 About Health. Producing pharmaceutical preparaions including traditional medicines are regulated further in Article 7 paragraph (1) of The Government Regulation of Republic Indonesia Number 51 Year 2009 About Pharmaceutical Work. One form of the industry and enterprises of traditional medicines are, Small business of Traditional Medicines (SETM) has a provision in producing the capsule dosage forms. According to Article 27 paragraph (1) letter a and b of Minister of Health Regulation Number 006 Year 2012 there is a SETM regulation for the products can be distributed in the society to guarantee the benefits and security in producing capsule dosage form, small enterprises of traditional madisines have to had a pharmacist as a person in charge who works fully and fulfilling the requirements of HMGTM (How to Make a Good Traditional Medicines). This researchs aims is to know the implementation of regulation about ownership of pharmacist in SETM in Sumenep District and to know the obstacles of implementation of regulation about ownership of pharmacist in SETM in Sumenep District. The type of the research used in this essay is empirical legal research with a sociological juridical research model which based on legislation and the reactions and interactions of the community towards related laws and regulations. The results of this research and the discussion in this essay are the implementation of regulation about ownership of pharmacist in SETM in Sumenep District has not been implemented perfectly, because it did not fulfill the quality requirements of traditional medicines produce, there are no further action taken by Health Departement to the owner of SETM that does not obey the legislation, administrative sanction against SETM was not been done because 4 SETM in Sumenep District did not have SETM permissions. Some of the obstacles of the implementation of regulation about ownership of pharmacist in SETM in Sumenep District are, the cost of owning a pharmacist that was not fit the income earned, SETM permit requirements are difficult and the Head of National Agency of Drug and Food Control cannot do the supervision. Keywords: Implementation, Traditional Medicine, Small Enterpreneur of Traditional Medicine, Pharmacist
Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Pencantuman Label Cara Penggunaan Pada Spons Cuci Piring LISTYANING KALEM, RARAS; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30058

Abstract

Abstrak Spons cuci piring merupakan salah satu alat yang sering digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berbagai jenis dan merek spons cuci piring pun banyak beredar di masyarakat. Peredaran spons cuci piring yang banyak di masyarakat tidak diimbangi dengan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Pencantuman label cara penggunaan pada spons ini merupakan bentuk informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Aturan yang mengatur pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring yaitu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Adanya beberapa spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan menuntut konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih produk yang akan dipakainya, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum informan di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, konsumen yang tidak membaca label cara penggunaan pada spons cuci piring, faktor pendidikan konsumen dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Kata Kunci : Label Cara Penggunaan, Spons Cuci Piring, Kesadaran Hukum Konsumen.Abstract Dishwashing sponges are one of the tools that are often used by most people in Indonesia. Various types and brands of dishwashing sponges are widely circulating in the community. Circulation of dishwashing sponges that are many in the community is not matched by the inclusion of labels on how to use the dishwashing sponge. The labeling of how to use the sponge is a form of information that consumers must know. Rules governing the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges are Article 5 Paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 / M-DAG / PER / 9/2015 concerning Labeling Obligations in Indonesian Language on Goods. The existence of several dishwashing sponges that do not include labels for how to use requires consumers to be smarter in choosing the products to be used, this is what makes researchers interested in doing this research. The purpose of this study was to investigate and examine consumer legal awareness regarding the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges, to find out and examine factors that are constraints on consumer legal awareness regarding the labeling of how to use dishwashing sponges, and to know and reviewing the efforts carried out by the UPT Surabaya Consumer Protection in terms of increasing consumer awareness regarding the inclusion of labels for use on dishwashing sponges. This research is an empirical juridical legal research. The type of research data used consists of primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. Data processing techniques by means of reduction, presentation, verification. Analysis of the data used is to use a qualitative approach, which is a way of analyzing the results of research that produces analytical descriptive data The results showed that informants legal awareness in Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya was very low. Factors that hinder consumer legal awareness are consumers who do not read labels on how to use dishwashing sponges, consumer education factors and lack of effort from the Surabaya Consumer Protection Unit to convey information on the labeling of how to use the dishwashing sponge. Keywords: Label About How to Use, Dishwashing Sponges, Consumer Legal Awareness.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Komposisi Pada Pangan Olahan Produk UMKM di Kota Surabaya SUKMA AFIFAH, MAYASARI; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30101

Abstract

Abstrak Setiap pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia wajib mencantumkan komposisi pada label kemasan. Kewajiban pencantuman komposisi pada label kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini diatur dalam Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan ini dikeluarkan dengan tujuan agar pelaku usaha pangan olahan dalam memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut tidak merugikan konsumen. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat tidak dicantumkannya komposisi pada label kemasan pangan olahan adalah masalah kesehatan seperti alergi. Faktanya, masih banyak pelaku usaha pangan olahan hasil laut yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan hasil laut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan, serta mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan di sentra UKM MERR Kota Surabaya terkait pencantuman komposisi pada label kemasan. Penulisan ini termasuk penulisan yuridis sosiologi yang merupakan penulisan hukum guna mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang – undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif.Hasil penulisan menunjukkan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan tidak sesuainya pola perilaku hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM berkaitan dengan pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan, khususnya pangan olahan hasil laut, yaitu : tingkat pendidikan pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM, usia, dan akses informasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya terkait pangan olahan hasil laut yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota juga harus memberikan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha pangan olahan mengenai kewajiban pelaku usaha pangan olahan untuk mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Laut Produk UMKM, Komposisi. Abstract All processed of foods traded in Indonesia must include the composition on the packaging label. The obligation to include the composition performed by suppliers on the packaging label is regulated in POM Regulation No. 31 year 2018 on processed food labels.POM Regulation No 31 year 2018 on the Processed Food Label was established with the objective of ensuring that processed food suppliers in trading processed seafood products do not hurt customers.One of the impacts caused by excluding the composition on the label of processed food packaging is health issues such as allergies.In fact, there are still many processed food suppliers who do not include the composition for processed seafood on packaging labels.The aim of this study is to analyze the legal awareness of MSME processed food products suppliers that linked to the inclusion of compositions on packaging labels for processed foods and to describe the factors that affect the legal awareness of MSME processed seafood suppliers that trade processed food products in the MERR UKM center in Surabaya.This study includes the juridical sociology that will be legal research to determine the extent to which a statutory regulation can be said to have been effective. The data sources were acquired using qualitative analytical methods from main and secondary data.The results of this study indicate that the level of legal awareness of suppliers in MSME processed seafood products is very low.This issue can be proved by indicators; low level of legal knowledge, low level of legal comprehension, disapproval of legal attitudes and inconsistency in the pattern of legal behavior of MSME processed seafood suppliers.The factors that can be affect the level of legal awareness of MSME processed food suppliers are linked to the inclusion of compositions on packaging labels of processed foods, particularly processed seafood products, specifically: the level of education, age, and information access of suppliers in processed seafood products of UMKM.Surveillance carried out by POMs Surabaya Headquarters must oversee the processed seafood products which have no composition on food processing labels. The District/City Health Service should provide information on the obligation of processed food suppliers to include processed food packaging labels to all processed food suppliers. Keywords: Legal Awareness, Suppliers of processed seafood for MSME Products, Composition.
KETAATAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK DI WILAYAH KETINTANG KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK PUBG) FEBRI SUHARTATA, DENY; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30181

Abstract

Abstrak Pada era global hari ini banyak hal yang memiliki pembaharuan di bidang teknologi, bisa dilihat dari semua segmen kehidupan hampir tidak bisa terlepas dari sentuhan internet dan teknologi. Dari semua keuntungan perkembangan teknologi hari ini ada juga beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai bentuk ancaman digital yang akan berimplikasi dalam jangka panjang. Atas dasar penjelasan diatas fakta dilapangan masih banyak anak dibawah kelompok klasifikasi usia yang memainkan game PUBG bahkan sudah menjadi kebiasaan di waktu senggang anak-anak untuk mengisi kegiatan. Dalam kasus ini peneliti bermaksud melakukan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, dalam peraturan ini pemerintah mencoba membatasi pengguna permainan interaktif elektronik melalui penggolongan kelompok usia dan batasan-batasan permainan yang boleh diakses sesuai usia pengguna permainan interaktif elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana ketaatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik di Wilayah Ketintang Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang menjelaskan mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada didalam kehidupan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ketaatan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 11 tahun 2016 tentang permainan interaktif elektronik, dengan studi kasus permainan interaktif elektronik yang masih banyak dimainkan oleh anak dibawah umur serta masih mengandung unsur kekerasan yaitu PUBG mobile, wilayah penelitian ini berada di kota Surabaya.Informan penelitian ini adalah saudara Fransiscus Fabian Teguh 12 tahun dan Habel Fender 13 tahun keduanya adalah warga asli kota Surabaya yang aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dengan usia yang masing-masing masih dibawah umur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada kedua informan, jawaban dari informan kemudian dirangkum dalam bentuk data yang seperti peneliti tuliskan di pembahasan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang permainan interaktif elektronik yang didalamnya mengatur tentang klasifikasi konten permainan dan klasifikasi usia pengguna masih tidak menunjukkan ketaatan, dibuktikan melaluli dua informan dalam penelitian ini yang masih dibawah umur dan aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dimana didalam permainan ini jelas masih mengandung unsur kekerasan dan bahkan pembunuhan. Selain itu juga kemudahan akses untuk mendapatkan permainan PUBG sangat mendukung anak untuk memainkan permainan ini, hal terakhir adalah soal pengawasan lingkungan anak seperti otang tua yang kurang memperhatikan jenis konten permainan yang dimainkan oleh anak.Kata kunci : Permainan interaktif elektronik, anak dibawah umur, unsur kekerasan, ketaatan.AbstractIn todays global era many things that have renewal in the field of technology, can be seen from all segments of life that can hardly be separated from the touch of the internet and technology. Of all the benefits of todays technological developments there are also a number of things that can be classified as forms of digital threats that will have long-term implications, even triggering a potential generation retreat. Therefore parents, the environment, the government must really play an active role in early prevention efforts over the types of online games played by children. On the basis of the above explanation of the facts in the field there are still many children under the age classification group who play the PUBG game and have even become a habit in their free time to fill activities. In this case the researcher intends to carry out a juridical review of the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games, in this regulation the government tries to limit electronic interactive game users through the classification of age groups and restrictions on games that may be accessed according to age electronic interactive game users. Based on the background above, how obedience to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 11 of 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games in the Ketintang Region of Surabaya. This research is an empirical legal research, legal research that explains the enforcement and implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that is in the life of the community.This study aims to empirically test the obediences of the minister of communication and information technology number 11 of 2016 concerning electronic interactive games, with case studies of electronic interactive games that are still widely played by underage children and still contain elements of violence, namely PUBG mobile, this research area is in the city of Surabaya.The informants of this study were Fransiscus Fabian Teguh 12 years and Abel Fender 13 years both of them are native citizens of the city of Surabaya who actively play electronic interactive games of PUBG types with ages that are still underage. Data collection is done by interview method directly to the two informants, answers from informants are then summarized in the form of data that researchers like to write in the discussion of this study.The results of this study indicate that the regulation of the minister of communication and informatics about electronic interactive games which regulates the classification of game content and the age classification of users is still ineffective, proven through two informants in this study who are still underage and actively playing electronic interactive games of the type of PUBG wherein the game clearly still contains elements of violence and even murder. Easy access to get PUBG games is very supportive for children to play this game, things the last is the matter of supervising the environment of children such as the elderly people who pay less attention to the type of content of the games played by children.Keyword : Electronic interactive game, underage children, contains elements of violence, obedien
Kesadaran Hukum Wisatawan Dalam Membuang Sampah Plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30824

Abstract

ABSTRAKKESADARAN HUKUM WISATAWAN DALAM MEMBUANG SAMPAH PLASTIK DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN KOTA SURABAYASetiap orang di wajibkan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Faktanya, masih banyak orang yang tidak bisa menjaga lingkungannya salah satunya adalah membuang sampah secara sembarangan. Sampah yang dibuang secara sembarangan adalah plastik. Larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya plastik telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya ini dikeluarkan dengan tujuan agar setiap orang yang salah satunya adalah wisatawan dapat membuang sampah khususnya plastik pada tempat yang sudah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, serta mengkaji upaya preventif yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.  Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya yaitu tingkat pendidikan wisatawan, akses informasi, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang plakat yang berisi larangan membuang sampah dan menghimbau melalui pengeras suara  (speaker). Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sampah Plastik, Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya  ABSTRACTTOURIST’S LEGAL AWARENESS REMOVING PLASTIC IN KENJERAN BEACH AMUSEMENT PARK SURABAYAEveryone is obliged to maintain their surroundings. In fact, there are still many people who can't keep their environment one of them is throwing garbage in vain. Indiscriminately discarded garbage is plastic. Prohibition to dispose of garbage isn't in particular plastic has been regulated in the Regulation of the City of Surabaya No. 5 in 2014th about Waste Management and Hygiene. Surabaya City issued with the aim, that everyone who is one of them is tourists can dispose of garbage especially plastic in the place that has been provided. The Research aims to analyze tourists legal awareness in dumping plastic waste at Kenjeran Beach Amusement park and describe factors that affect tourists legal awareness of throwing plastic waste in amusement parks Kenjeran Beach, along find out and reviewing the efforts done by the UPTD (Technical Implementing Service Unit (of the government)). Beach Amusement park Kenjeran and tourism religious Ampel Surabaya City in terms of raising the legal awareness of tourists in throwing plastic waste at the Beach amusement park Kenjeran. This research includes a juridical sociology research. The data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed a tourist's legal awareness in throwing plastic waste in the beach amusement park Kenjeran Surabaya City is very low. Factors that affect the awareness of the law of tourists in throwing plastic waste in the amusement park Kenjeran Beach of Surabaya is the level of tourist education, access to information and environmental factors.The preventive effort is to install a plaque containing the prohibition of removing garbage and to encourage it through a loudspeaker (speaker). Keywords: Legal Awareness, Plastic Waste, Kenjeran Beach Amusement Park Surabaya
KESADARAN HUKUM WARGA SEKOLAH TERKAIT STANDAR JAMBAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA yunita, nadiah nirmala; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31049

Abstract

Jamban merupakan salah satu sarana dan prasarana yang penting keberadaannya di sekolah. Jamban adalah untuk pembuangan kotoran manusia sekaligus mencegah terjadinya penulran penyakit. Jamban harus memenuhi standar luasnya, ditunjang oleh ketersediaan air bersih, serta dilengkapi oleh sarana penunjang di dalamnya. Berdasarkan lampiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan ada beberapa indikator jamban yang ada di sekolah. Faktanya masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standart an prasarana tentang jamban yang sudah diatur dalam Peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum warga sekolah terkait indikator standar jamban, untuk menganalisis upaya yang dilakukan warga sekolah terkait indikator jamban, serta untuk menganalisis hambatan bagi warga sekolah terkait indikator jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum warga sekolah sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan indikator, rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan belum memiliki pola perilaku yang cukup baik untuk melaksanakan aturan dalam peraturan tentang standar dan prasarana yang telah diatur. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sudah melakukan memberikan wawasan setiap setahun sekali kepada pihak sekolah, apabila sekolah tidak menerapkannya maka akan mendapatkan sanksi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Warga Sekolah, Sarana dan Prasarana, Sekolah Dasar.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL PADA KEMASAN BERAS hayu, Niluh Vira; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31050

Abstract

Beras merupakan salah satu sumber pangan pokok utama yang sering di konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peredaran berbagai jenis dan merek produk beras masih banyak yang tidak mencantumkan label secara lengkap dan benar pada kemasan beras dijual di masyarakat. Hal tersebut menuntut konsumen untuk lebih cerdas dan teliti lagi dalam memilih produk beras yang akan dikonsumsi. Pencantuman label ini merupakan suatu bentuk informasi penting yang harus dicantumkan pada kemasan beras dan dapat diketahui oleh konsumen. Aturan yang mengatur pencantuman label pada kemasan beras secara wajib yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras, untuk mengetahui dan mangkaji faktor penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras yang sudah diberlakukan secara wajib, untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya terkait pengedaran beras yang tidak mencantumkan label pada kemasan beras. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data  diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum informan yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, kurangnya  pengetahuan konsumen, tingkat pendidikan kondumen, dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label pada kemasan beras. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan UPT Perlndungan Konsumen dengan melakukan sosialisasi, mengadakan klinik konsumen cerdas, dan pengujian laboratorium. Kata Kunci : Beras, Pencantuman Label , Kesadaran Hukum Konsumen.
Co-Authors adinata, alifian Alberta, Clarista Olivia Ali Masnun, Muh. Andriyani, Renita aprilita, andieni diva Ardini, Sofia Arinto Nugroho Aurora, Laurencya Awang, Mohd Badrol BUDI HERMONO Candrawati, Devia Dila, Farah Disantara, Fradhana Putra Ekawati, June - EKO BUDIYANTO Faisol, Syahid Akhmad Fanani, Vicky Abdillah FEBRI SUHARTATA, DENY Firdausi, Avita Hamsyah, Fahmi hayu, Niluh Vira Hidayah, Syilvia Amelia Hidayat, Tubagus Achmad Raditya Huda, Alfin Nur Ikhsan, Muhammad Khananul Irfa Ronaboyd Iskandar, Rosa Oktavia Islamiyah, Rahayu KISANTIKA EFENDI, AYU Kusumawardani, Rahmawati Agustina LISTYANING KALEM, RARAS Mahendra Wardhana, Mahendra Masitha, Fachriah Dewi Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Nurul Hidayati Nurul Hikmah Osada, Eryna Dian Prasetio, Dicky Eko Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Putri, Ihza Rashi Nandira Rahmawati, Intan Dwi REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda Rini Novianti Rizki Wulandari Rumpoko HS, Hendro Saadah, Ummi Salsabillah, Noor Aisyah Santi Budiman Saputra, Hendra Wahyu Saraswati, Elisabeth Melanie Sari, Cindy Yunita Setiawan, Bagus Catur Siti Nur Azizah, Siti Nur Sitowing, Diego Bagas Pratama SUKMA AFIFAH, MAYASARI Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Suyitno, Didik Tri Ardhiningrum, Citra Ananda Wardhana, Faradhiya Anna Wardhani, Mustika Eka Kusuma Yahya, Najeeb Yanto, Akbar Fitri Yulianto, Adam yunita, nadiah nirmala Yusrina, Saraya