cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2014)" : 40 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ROSYIDAH, ROSICHATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7534

Abstract

Merek merupakan salah satu macam dari Hak Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa, tidak terkecuali kasus merek. Oleh karenanya, beban kasus yang ditangani pengadilan bertambah di tiap tahunnya. Adanya hal tersebut membuat para pihak yang bersengketa, memilih penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, yaitu jalur non litigasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Faktanya, adanya Undang-Undang ini masih belum cukup jelas menerangkan prosedur beracara melalui jalur tersebut dan kendala-kendala yang mungkin dialami para pihak saat memilih jalur ini. Oleh karenanya, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan kendala- kendala apa yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mana bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, BANI Rules and Procedures, dan beberapa aturan yang lain dan bahan hukum sekunder tersebut adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan contoh kasus yang telah diberikan penulis dalam penelitian ini, prosedur penyelesaian sengketa merek tersebut tidak hanya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, akan tetapi juga dilakukan menurut ketentuan BANI Rules and Procedures, serta terdapat beberapa kendala yang dialami para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, beberapa kendala tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal tersebut adalah faktor yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan penegak hukum yang menciptakan aturan tersebut, sedangkan faktor internal tersebut adalah faktor yang berasal dari kurangnya pemahaman para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya akan konsep dan aturan beracara di BANI. Kata Kunci: Merek, Sengketa Merek, Penyelesaian Sengketa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PEKERJA MENIKAH PADA SAAT HUBUNGAN KERJA BERLANGSUNG RIZKY DWI PUTRI, NADIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7697

Abstract

Perjanjian kerja antara pekerja yang berposisi sebagai pengumpul tol dengan PT Global Network Investindo merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimana perjanjian kerja tersebut menyebutkan bahwa pekerja dilarang menikah pada saat hubungan kerja berlangsung. Pada sisi lain menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa menikah merupakan hak setiap orang dan tidak boleh dilarang. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja menikah pada saat hubungan kerja berlangung melanggar Peraturan Perundangan terkait Ketenagakerjaan. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja yang di-PHK karena menikah saat hubungan kerja berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menyatakan adanya larangan untuk menikah pada saat hubungan kerja berlangsung sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerjanya bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena menikah dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi yaitu bipartit, konsoliasi atau mediasi selain itu apabila belum dapat diselesaikan maka dapat memilih jalur Pengadilan Hubungan Industrial setelah itu apabila belum selesai maka dapat diajukan ke tingkat Mahkamah Agung. Kata Kunci : PHK, Menikah, Hubungan Kerja
PROBLEMATIK YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang) SUHADAK, FERONIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7698

Abstract

Faktor yang paling berpengaruh dalam menghambat proses penyelesaian ganti rugi untuk pembangunan ruas jalan Tol Kertosono – Mojokerto salah satunya adalah sampai saat ini masih adanya pemilik tanah yang belum menyepakati besaran ganti rugi yang kemudian mengakibatkan munculnya keputusan untuk menitipkan Uang Ganti Rugi ke Pengadilan Negeri Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahan hukum skunder yakni dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Tol Kertosono – Mojokerto, dan bahan hukum tersier yakni kamus aneka istilah hukum. Musyawarah selanjutnya yang dilakukan diketahui masih juga terdapat pihak yang belum sepakat, sehingga Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Jombang melalui Tim Pengadaan Tanah (TPT) mengirimkan surat permohonan penitipkan Uang Ganti Rugi (UGR) ke PN Jombang. Pemilik tanah yang tidak setuju mengenai ganti rugi sebenarnya dapat mengajukan keberatan sebelum adanya proses penitipan UGR ke PN Jombang yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur. Jawaban atas keberatan tersebut nantinya Bupati/Walikota dan/atau Gubernur dapat mengukuhkan ganti rugi sesuai dengan yang ditawarkan P2T Jombang maupun memerintahkan untuk melakukan Appraisal ulang. Jika, pemilik tanah masih belum sepakat terhadap keputusan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur dapat mengajukan upaya hukum melalui jalur peradilan perdata dan upaya hukum melalui jalur PTUN. Pemerintah dan pemilik tanah diharapkan mau berperan aktif dalam mengadakan dan menyelesaikan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan kepentingan pemilik tanah dan kepetingan umum. Kata Kunci : Ganti Rugi dan Konsinyasi Ruas Jalan Tol Kertosono – Mojokerto.
PROBLEMATIK YURIDIS PENDAFTARAN TANAH BAGI WARGA EKS-KORBAN LUMPUR SIDOARJO YANG MEMILIH SKEMA CASH AND RESETTLEMENT DI PERUMAHAN KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE SIDOARJO AMELIA SARI, RIZKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7703

Abstract

Semburan lumpur Sidoarjo menimbulkan kerugian yang luar biasa karena dampak lumpur Sidoarjo, sehingga banyak bangunan rumah warga tenggelam dan hanyut. Selain itu, mereka juga menderita penyakit, kehilangan pendidikan, pekerjaan, usaha/bisnis, harta benda, surat berharga, dan lain sebagainya. Untuk penyelesaian dampak tersebut, PT. Lapindo Brantas bertanggung jawab dengan menawarkan opsi skema yaitu Cash and Carry dan Cash and Resettlement. Korban Cash and Resettlement mendapat rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village sejak tahun 2009, akan tetapi hingga saat ini banyak rumah yang belum diberikan sertifikat. Korban Lumpur Sidoarjo belum menerima sertifikat, artinya pendaftaran tanahnya tidak berjalan baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasuistik (case approach). Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk pada dokumen-dokumen terkait yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter (library research), melakukan studi pustaka, serta menggunakan teknik pendukung diantaranya pencarian berita-berita dari internet, wawancara, pengamatan, dan pendekatan kepada warga. Bahan hukum diolah dengan cara editing, coding, reconstructing, dan systematizing. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan content analysis dan penalaran deduktif-induktif. Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo belum sepenuhnya terealisasi, karena banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum menandatangani Akta Jual – Beli dan belum menerima sertifikat. Pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village harus segera dilakukan, sehingga pelaksanaan Akta Jual – Beli direalisasikan. Pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village mengalami kendala-kendala, diantaranya Izin Lokasi baru diterbitkan, banyak tanah gogol yang masih harus dilakukan pelepasan hak, tanah Hak Guna Bangunan baru diberikan kepada PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, dimungkinkan ada tanah-tanah Perumahan Kahuripan Nirwana Village yang belum mempunyai sertifikat induk, dan pembayaran harga tanah dan bangunan rumah belum dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya. PT. Mutiara Masyhur Sejahtera harus segera menguasai tanah-tanah tersebut agar pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo dapat segera dilakukan. Kata kunci: pendaftaran tanah, ganti kerugian.
UPAYA-UPAYA HUKUM TERSANGKA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 KURNIA OKTAVIANIS SALIM, ADE
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7704

Abstract

Polisi merupakan penegak hukum yang terdepan dalam penegakan hukum pidana selain itu pula sebagai pengayom masyarakat. Akan tetapi masyarakat enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Misalnya, dalam mencari bukti dengan menggunakan kekerasan. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak kekerasan apa sajakah yang di lakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto dan upaya hukum apa yang dilakukan tersangka untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan tindak kekerasan yang dilakukan penyelidik dan penyidik dalam melaksanakan tugasnya serta upaya-upaya hukum tersangka yang mengalami kekerasan pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumnetasi. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada di Undang-Undang atau melawan hukum formil. Diketahui hasil dari informan dan data-data yang diperoleh menunjukan tindak kekerasan masih dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka seperti kekerasan fisik dan psikis, juga menunjukkan adanya beberapa hak-hak tersangka yang tidak didapatkan dan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka untuk mendapatkan pembelaan atas kekerasan yang didapatnya dalam pemeriksaan pendahuluan. Perbuatan penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik dan tersangka tidak berupaya untuk mempertahankan haknya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tersangka tidak mengetahui jelas seperti apa sistematika hukum, maka seharusnya ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi dan . Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya. Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Upaya Hukum, Pemeriksaan Pendahuluan
EKSISTENSI PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA RACHMANTO, FANDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7705

Abstract

Perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Skripsi ini akan membahas tentang eksistensi Polmas dan upaya Kepolisian menjaga eksistensi Polmas. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitan yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data yang didapat akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Polmas merupakan cara pengembanan tugas Polri untuk bermitra dengan masyarakat dalam hal menjaga, menyelesaikan, dan mencari solusi tentang gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan kasus tindak pidana ringan diluar jalur litigasi. Eksistensi Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berjalan, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tipiring yang diselesaikan dengan Polmas, penempatan petugas Bhabinkamtibmas pada tingkat Kelurahan, adanya forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), kegiatan patrol gabungan antara Polisi dengan jajaran anggota TNI AL. Perihal kemudahan komunikasi antara masyarakat kepada petugas Polmas / Bhabinkamtibmas, perlu pempublikasian kontak telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi gangguan kamtibmas yang ditempatkan pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kata Kunci : Polmas, Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
ANALISIS YURIDIS UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN "METHYLONE" (STUDI KASUS) WIBAWA, CANDRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7706

Abstract

Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad terjerat dalam kasus karena dirinya mengkonsumsi suatu zat atau obat-obatan baru yang memiliki efek seperti narkoba yaitu methylone sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum methylone dan sanksi bagi para penggunanya. Oleh karena itu permasalahan mendasar dalam kasus ini yaitu apakah perbuatan Raffi tersebut merupakan perbuatan pidana karena methylone belum diatur dalam sebuah peraturan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum dari methylone dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah mengkonsumsi atau menggunakan methylone merupakan suatu tindak pidana sehingga para penggunanya dapat dilakukan penuntutan. Metode penelitian ini adalah normatif preskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep, Undang-Undang dan kasus. Methylone merupakan salah satu obat yang belum tercantum dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun memiliki efek yang mirip seperti narkoba. Selain itu diketahui bahwa Methylone merupakan turunan dari chatinone. Apabila ditinjau melalui Asas Legalitas maka mengkonsumsi methylone bukan merupakan tindak pidana karena methylone belum diatur dalam sebuah peraturan. Namun untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, maka dapat digunakan penafsiran ekstensif sehingga terhadap para pengguna methylone dapat dilakukan penuntutan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa methylone merupakan turunan sintetik dari chatinone sehingga masuk dalam kategori Narkoba. Penetapan methylone sebagai kategori narkoba adalah berdasarkan penafsiran hukum ekstensif yang pernah pula digunakan pada kasus Zarima. Oleh karena itu para pengguna methylone dapat dilakukan penuntutan bahkan dapat dipidana. Kata Kunci: Narkoba, Methylone, Tindak Pidana Narkotika
PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TEMPAT HIBURAN KARAOKE YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH SARI, RATNA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.8296

Abstract

Tuntutan masyarakat Kabupaten Pati untuk menutup usaha tempat hiburan karaoke menjadi dasar dari penelitian ini. Ketertarikan untuk meneliti mengenai pelaksanaan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang lebih dikenal sebagai izin usaha dilapangan terhadap peraturan khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan Pariwisata, Peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Agar mendapatkan informasi yang seimbang dan akurat, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dari observasi langsung dan wawancara dengan narasumber seperti masyarakat disekitar tempat usaha karaoke, termasuk pihak berwenang yang terkait yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati; Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Pati; Kepolisian Resor Kabupaten Pati; Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak sepenuhnya mengacu pada peraturan yang ada. Timbulnya tuntutan masyarakat mengindikasikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan fungsi tempat hiburan karaoke sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Upaya preventif yang terus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan inspeksi langsung ke tempat hiburan karaoke yang disinyalir melakukan penyalahgunaan. Kata Kunci : Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
PERZINAAN MENURUT PASAL 284 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ZUBAIRI,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.8608

Abstract

Abstrak Larangan zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP hanya mencakup orang yang telah menikah saja, sedangkan zina sesama lajang tidak termasuk dalam cakupan zina. Konsep tersebut berbeda dengan konsep dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu, yang menganggap zina sebagai perbuatan jelek yang tidak boleh dilakukan semua orang. Moral Ketuhanan agama-agama merupakan etika dasar Negara, berdasarkan sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai yang hidup dalam masyarakat juga menganggap zina sebagai perbuatan amoral yang tidak boleh dilakukan semua orang. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP, yang hanya melarang zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mana akan membahas konsep pengaturan zina dalam KUHP dari perspektif normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Zina dalam KUHP hanya dilarang bagi yang sudah menikah, karena untuk melindungi perkawinan. Sedang agama-agama melarang zina bagi semua orang, karena didasarkan pada sifat zina yang tercela. Keterkaitan agama dengan hukum diatur dalam sila 1 Pancasila, pasal 29 UUD RI 1945, Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam. Agama mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 5 ayat (3) butir b Undang-Undang No. 1 Tahun 1951. Peraturan perundang-undangan harus memuat tiga nilai dasar, yaitu filosofis (sesuai Pancasila), sosiologis (sesuai nilai yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (disusun berdasarkan kaidah yang lebih tinggi). Berdasarkan hal tersebut, maka zina dalam KUHP hanya memuat nilai yuridis, dan tidak memuat nilai filosofis dan sosiologis. Pengaturan zina dalam KUHP lebih sempit dari pengaturan zina dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, pengaturan zina dalam KUHP hanya memuat nilai dasar yuridis, dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis. Maka dari itu, pengaturan zina dalam KUHP harus diperluas, dengan mencakup larangan terhadap zina sesama lajang. Kata Kunci : Zina, Pasal 284 ayat (1) KUHP, Nilai Dasar
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI SURABAYA AHMAD, MUFIDAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.8986

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan banyak kasus obat tradisional tanpa izin edar di Surabaya. Obat tradisional tanpa izin edar akan mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen obat tradisional karena tidak ada jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Balai Besar POM Surabaya terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar, kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi obat tradisional tanpa izin edar dan upaya Balai Besar POM Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Balai Besar POM Surabaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Balai Besar POM Surabaya kurang intensitas dalam melakukan pengawasan obat tradisional sehingga masih ditemukan pedagang yang menjual obat tradisional tanpa izin edar, selain itu Balai Besar POM Surabaya kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang mengenai ciri-ciri obat tradisional tanpa izin edar. Kendala-kendala yang dihadapi Balai Besar POM Surabaya terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal berupa terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai yang lebih baik, minimnya sarana dan prasarana dan terbatasnya dana. Kendala eksternal meliputi kurangnya pengetahuan dan kepedulian pedagang obat tradisional terhadap produk obat tradisional yang memiliki izin edar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat tradisional tanpa izin edar, dan ketidakmauan dan kemampuan produsen obat tradisional untuk mendaftarkan produknya. Upaya dalam mengatasi kendala internal yakni dengan cara pengajuan permohonan pegawai, sarana prasarana dan dana kepada Badan POM, kemudian mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan dari dalam maupun luar Balai Besar POM Surabaya. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal dengan cara melakukan penyuluhan kepada para pedagang obat tradisioal serta melakukan kerjasama lintas sektor. Kata kunci: Penegakan Hukum, Izin Edar Obat Tradisional Abstract This research is based on the fact that there are many illegal traditional medicine distribution cases in Surabaya. Illegal traditional medicine distribution will endanger its consumers’ health and safety because there is no safety, efficacy and quality guarantee of Badan POM (The National Agency of Drug and Food Control). This research aims to describe the law enforcement for illegal traditional medicine distribution in Surabaya conducted by Balai Besar POM Surabaya (Provincial office of Drug and Food Control in Surabaya), the constraints which are faced and how to solve it. The juridical sociology is used as the approach. The qualitative descriptive is used as a technique to analyze the data. The result shows that law enforcement for illegal traditional medicine distribution in Surabaya conducted by Balai Besar POM Surabaya is not optimal. It is because this institution is lack of intensity in supervising. It can be proven by the sellers who still sell the traditional medicine without license. Besides, this institution also lack of the effort to give the socialization and education to the seller related to the characteristics of the traditional medicine without license. The constraints faced by Balai Besar POM Surabaya are internal and external constrains. The internal contrains are the lack of qualified employee, infrastructures, and budget. The external contrains are the seller who are lack of knowledge and care of traditional medicine without license, the lack of society awarness for not to consume traditional medicine without license, and the producer of the traditional medicine who do not want to register their product. The way to solve this problems are proposing the additional employee, infrastructures, and budget to Badan POM, joining the training either internal or external training. The effort to solve the eternal constrains is by giving more depth information to the traditional medicine seller to the collaborative work among sectors. Keyword : Law enforcement, traditional medicine distribution license

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue