cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2015)" : 40 Documents clear
PROSES PEROLEHAN SURAT IZIN MENGEMUDI NON-PROSEDURAL BAGI  MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KOTA KEDIRI J WULANSARI, RAHFINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13162

Abstract

Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk memperoleh SIM calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan minimal berusia 17 tahun. Calon pengemudi juga harus lulus dalam ujian teori, ujian praktik, dan ujian keterampilan untuk bisa mendapatkan SIM. Akan tetapi pada saat sekarang ini banyak terjadi perolehan SIM non-prosedural. Proses perolehan SIM non-prosedural ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kota Kediriditemukan 18 orang yang memperoleh SIM dengan cara yang tidak sesuai denganprosedur yang telah ditetapkan, dan proses perolehan seperti ini banyak dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan SIM. Universitas Islam Kadiri dipilih karena universitas tersebut membawa identitas Islam, sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah proses perolehan SIM non-prosedural bagi mahasiswa Universitas Islam Kadiri di Kota Kediri dan 2) Mengapa terjadi perolehan SIM non-prosedural.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang membahas perilaku mahasiswa Universitas Islam Kadiri di Kota Kediri dalam memperoleh SIM secara non-prosedural. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses perolehan SIM yang dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam lagi. Proses perolehan SIM yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Islam Kadiri bersifat non-prosedural dan melibatkan calo untuk memperoleh SIM tersebut. Proses perolehan SIM non-prosedural ini dilakukan tanpa melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh pemerintah, mulai dari tidak melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dan psikolog, sampai tidak mengikuti ujian. Ketidakpercayaan diri, proses yang sederhana, dan waktu yang singkat menjadikan proses perolehan SIM non-prosedural banyak dipilih, walaupun harus mengeluarkan uang dengan jumlah lebih. Hal ini menunjukkan hukum yang berlaku kurang tegas dan kurang ditaati. Hukum yang dibuat harus memberikan efek takut pada masyarakat. Masyarakat diharapkan juga lebih sadar akan hukum dan mentaati segala peraturan yang ada. Aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga perolehan SIM secara non-prosedural tidak terjadi lagi. Abstract In section 77 article (1) of traffic and transport legislation number 22 of 2009 clarify that every single people who drive a vehicle on road must have a drive licence appropriately type of vehicle they drive.To get a drive licence, the driver candidate must have a competence which is obtainable by education and training or they possibly to train their self to drive.And they must be at least 17 years old. The candidate have to pass the theory test, practical test, and driving skills test to be able to get drive licence. But, in this time so many occure of obtain non-procedurally drive licence. First observation in Kediri shown that 18 people found have non-procedural drive licence and it obtain does by students to get drive licence. Universitas Islam Kadiri has been choose because it take moslem identity which is very intrested to do further observation. The reaserch question of this study are 1) How is the process of obtaining non-procedural drive licence for students of Universitas Ialam Kadiri and 2) Why the acquisition of non-procedural drive licence happen?. This juridical sociology research discuss about students behavior of Universitas Islam Kadiriin obtaining the drive licence by using non-procedural way. The data is obtained by observation and interview. The observations were made to find out directly acquisition process by students to get drive licence, and interview aims to get deeper information. An obtaining process to get drive licence by Universitas Islam Kadiri's students is using non-procedural way which involve middleman on the process.Self-insecurity, simple process, and short time make non-procedurally process pretty much chosen, even though they have to spend more money in that process. While using middleman service, the candidate didn't have to follow the test..This observation and interview shown that the prevail laws is not strict and lack of obeying.The law ismust have a frightened effect to the society.We expected that more people aware about the law and obey every single rule in it.The police have to firm with their duty, so the non-procedural way to get drive licence can be possibly eliminated.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI MASA PERCOBAAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SYAM SURYA MANDIRI PRATAMA PUTRA, DITTA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13216

Abstract

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh ialah saling berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian kerja tersebut dimuat adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak, namun dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban sering terjadi kesenjangan posisi tawar di antara para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan atas perjanjian kerja tersebut. Salah satu contoh perjanjian kerja yang ditengarai merugikan salah satu pihak adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja/buruh dengan PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan adanya masa percobaan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai substansi pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme alur penyelesaian perselisihan perburuhan antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya. Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri termasuk perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya menerapkan adanya masa percobaan kerja dan bertentangan pada Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan “perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan masa percobaan tersebut maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum”. Penerapan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu melanggar ketentuan dari Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Syam Surya Mandiri tersebut menjadi batal demi hukum dan perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada menurut hukum. Apabila terdapat perselisihan mengenai mensyaratkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga pekerja merasa dirugikan atas peraturan perusahaan tersebut maka tetap dapat dilakukan upaya hukum. Perselisihan antara pekerja dengan pihak pengusaha yang menerapkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu perselisihan yang terjadi tersebut termasuk dalam perselisihan kepentingan. Apabila terjadi perselisihan kepentingan maka dapat diselesaikan dengan upaya bipartit terlebih dahulu apabila belum menemukan titik temu maka dapat deselesaikan melalui : mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kata Kunci: analisis yuridis, perjanjian kerja, masa percobaan, ketenagakerjaan Abstract The Work agreement is the beginning of work relationship inception between labor/worker and businessmen. The relationship between labor/worker and businessmen is interrelated in the compliance of rights and obligations. In the work agreement, is contained of rights and obligations but in the process of fullfilling of those has always been imbalancy. It can make one of them being impaired on that work agreement. For instance, the work agreement that indicates a deviation between labors / worker is PT. Syam Surya Mandiri which applies the worker training period. This research is normative law research. The research approach used is law approach, and concept approach. The collection technique of law subtance in this research is case study based on law substance such as primary law and secondary law. It is purposed in order to attain the appropiate law substances related to this research which is about the work agreement substance with appropriate regulation and mechanism of disagreement worker solution between PT Syam Surya Mandiri and the workers. Based on the research results, the work agreement between PT Syam Surya Mandiri and the workers is a work agreement with certain period of time. It applies the certain period of time that contradicts with section 58 subsection 2 of the worker regulation “ the work agreement specified of time does not required a trial work, then if it does so, the work agreement is invalid for law. The application of the trial work breaks the worker regulation. Therefore the work agreement of PT Syam Surya Mandiri is invalid for law. When it is found a disagreement about a trial work in the work agreement specified time until the worker thinks unadvanageous on company’s regulation, the workers can effort law. The disagreement between the worker and businessmen that applies a trial work in the agreement worker specified time is a disagreement of interest. When the disagreement of interest occurs it can be solved by bipartit effort. Previously, when it cannot be solved so another ways are : mediation, consiliation, and arbitration. Keywords: analysis juridical, labor agreement, probation, employment
TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA  NO. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN UNTUK TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA BUDI GUNAWAN ATAS KASUS KORUPSI) ADITYA NANDANI, AFRIZIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13326

Abstract

Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP adalah lembaga Praperadilan. Wewenang dan fungsi Praperadilan adalah tugas tambahan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus : sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi dalam Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menetapkan penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak sah. Bisa disimpulkan bahwa putusan hakim Praperadilan Budi Gunawan adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : apakah putusan hakim Sarpin Rizaldi atas Praperadilan Budi Gunawan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah normatif karena mengkaji putusan Praperadilan Budi Gunawan dengan nomor perkara 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Prosedur pengumpulan serta pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut. Putusan hakim Sarpin dalam Praperadilan yang menetapkan pembatalan status tersangka Budi Gunawan pada perkara nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. adalah kurang tepat, mengingat proses penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu, Budi Gunawan termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara, dan Budi Gunawan sama sekali belum dikenakan upaya paksa, sehingga Budi Gunawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Praperadilan. Kata Kunci : Putusan, Praperadilan, Budi Gunawan. Abstract One of the new legal institution which has created in KUHAP / the Code of Criminal Procedure was Pretrial institutions. The authority and functions of this institution is an additional task to investigate and decide: whether or not lawful arrest and/or detention ; the validity of the termination of investigation or prosesution; compensation request or rehabilitation for people whom their criminal case was stopped either at the level of investigation or prosecution. Pretrial Judge Sarpin Rizaldi in the verdict No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel established that suspect determination of Komjen (Pol) Budi Gunawan was invalid. It can be concluded that the Pretrial judge's decision of Budi Gunawan was not appropriate because it didn’t conform with Pasal 77 KUHAP. Issues to be discussed in this study is, Does the Pretrial judge's ruling Sarpin Rizaldi towards Budi Gunawan are in accordance with the applicable regulations. This type of study is normative due to reviewing the Pretrial decision of Budi Gunawan with case number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. which using includes cases, legislation and conceptual approaches. The prosedure of collecting and processing any legal material in this essay was by collecting primary and secondary law material, which then conducted an analysis and inventory of the law material either primary or secomdary. Sarpin pretrial judge's ruling that establishes the cancellation status of Budi Gunawan as suspects in case number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. is less appropriate, considering the setting process of Budi Gunawan as suspects is in accordance with the applicable procedures at that time, Budi Gunawan included in the category of State Officials, and Budi Gunawan didn’t received any forceful eforts, so Budi Gunawan didn’t have legal standing to file a Pretrial lawsuit Keywords : Verdict, Pretrial, Budi Gunawan
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-V/2007 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 154 DAN PASAL 155 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA AYU CANDRA BIRAWA, PUTRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13610

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 tentang kerugian hak konstitusional. Pada Pasal 154 dan 155 KUHP, tentang pernyataan permusuhan, penghinaan, kebencian di muka umum terhadap Pemerintah.Permasalahan yang ada pada kedua pasal tersebut adalah tepatkah alasan hakim mahkamah konstitusi mengabulkan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Tujuannya untuk mengetahui tepatkah hakim mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.. Kedua pasal tersebut memberikan perlindungan yang berlebihan kepada pemerintah serta mengurangi, menghalangi membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Seorang warga Negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap pemerintah, dimana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUDNRI 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”terhadap pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan pasal 154 maupun pasal 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau saran pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 sebagai konsekuensinya juga tidak secara proposional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUDNRI 1945. Sehingga Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dihapuskan.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 154 dan Pasal 155, KUHPAbstractConstitutional Court Decision No. 6 / PUU-V / 2007 on the loss of constitutional rights. On Article 154 and 155 of the Criminal Code, concerning the statement of hostility, contempt, hatred in public against the government. The problems that exist in both articles is the consideration of the judges of Article 154 and Article 155 and about the applicability of Article 154 and Article 155 of the Criminal Code. The goal is to determine the consideration of the judges on the Constitutional Court decision .. Both of these chapters provide excessive protection to the government and to reduce, limit or revoke the deter human rights. A citizen who intends to express criticism or opinion against the government, where it is a constitutional right guaranteed by UUDNRI 1945, would have easily qualified by the authorities as a statement of "feelings of hostility, hatred or contempt" against the government as a result of the lack of certainty of the criteria in formulation of article 154 and article 155 of the Criminal Code to distinguish criticism or suggestions to express an opinion with feelings of hostility, hatred or contempt. This research is a normative law. The approach used in this study is the approach of legislation, the conceptual approach, and approach cases. Based on research results that have been obtained, it can be concluded that the provisions of Article 154 and Article 155 of the Criminal Code, does not guarantee the legal certainty that is contradictory to Article 28D Paragraph (1) UUDNRI 1945 as a consequence also not proportional to obstruct the freedom to express thoughts and attitudes and freedom of expression so contrary to Article 28 and 28E Paragraph (2) and paragraph (3) UUDNRI 1945. Thus, Article 154 and Article 155 of the Criminal Code abolished.Keywords: Decision of the Constitutional Court, Article 154 and Article 155, Criminal Code
PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR POLISI : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTABES SURABAYA PURWASIH, AYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13611

Abstract

Ketika anak yang masih berusia belasan tahun menjadi korban perkosaan dan kemudian masalah itu dilaporkan kepolisian, maka sesuai prosedur anak itu harus dimintai keterangan lalu divisum. Tapi, jika polisinya lelaki maka secara psikologis anak yang menjadi korban akan merasa malu dan berakhir dengan keterangan yang tidak jelas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yaitu membentuk unit pelayanan perempuan dan anak, yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri No. polisi 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak pada tanggal 6 juli 2007. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologi atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia Resort kota besar Surabaya yang terletak di jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara snowball. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing data dalam pengolahan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa modus operandi untuk perdagangan orang di Surabaya sama seperti yang dikatakan oleh teori-teori yang berkembang. Hanya saja ada modus operandi perdagangan orang baru yang muncul seperti misalnya anak dijadikan sebagai alat tukar hutang dan sebagainya. Dalam melaksanakan penerapan peraturan kepala kepolisian nomor polisi 10 tahun 2007 Unit PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menyelesaikan tugasnya dan belakangan pihak kepolisian juga menerima anggota polwan baru untuk ditetapkan di polsek dan polres untuk memenuhi anggota unit PPA yang masih kurang.Kata Kunci : Peraturan Kapolri, Unit Pelayanan perempuan dan Anak, Polrestabes Surabaya.AbstractWhen the childbecame a victim of violence andthatcase was reported to the police, such as the procedure, the child must be give some explanation andmortem. Sometimes, if the police who asked some explanation on the kids was a man, usuallythe kid’s psychicswill felt ashamedthen ended with unclear of explanation. A kind of protection for thekids is establish the tendance unit of woman and children, it wasestablished by police principalnumber 10/2007 about organization and activity procedures of woman and children tendance unit published on 6thjuly 2007. This research is a juridical sociology or known as empirical legal research. The research was located in the Indonesian National Police of Capital City Districts Surabaya, on Jl. Taman sikatan No. 1 Surabaya.Some informants in this research will be taken by snowball technique. Then, the technique of collecting data will be use interview and documentation. The data’s process technique will be use the technique of editing the data in location. Based on the result ofthis research, it can be concluded that the modus operandi ofhuman trafficking in Surabayasame as evolving theory. There weresome new modus operandi of human trafficking, for example, the child will be useto exchange some charges and so on. In aplication ofthe police principal regulation number 10/2007, thetendance unitwill cooperate with relevant institutions in completing their works and the police department also received some new members of police woman’s to the district commands and sub-district commands to complete the members of the tendance unit.Keywords: Police principal regulation, unit women and children, Polrestabes Surabaya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS ROKOK ELEKTRIK GISTHIANDARI, DINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13613

Abstract

Rokok elektrik atau dikenal dengan sebutan (Elecronic Nicotine Delivery Systems atau e-Cigarette) adalah alat penguap bertenaga baterai yang dapat menimbulkan sensasi seperti merokok tembakau dengan tambahan berbagai macam perasa di dalamnya. Meskipun BPOM telah menyatakan bahwa rokok elektrik merupakan barang ilegal, tetapi pelaku usaha di Indonesia tetap saja menjualnya. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab tantangan era globalisasi dengan beredarnya rokok elektrik maka perlu dibentuk suatu regulasi yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak demi mengisi adanya kekosongan norma hukum. Rumusan masalah skripsi adalah 1) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen terkait rokok elektrik, 2) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait rokok elektrik. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dengan menentukan fokus atas apa yang diteliti kemudian mengkaji aspek dari berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil analisa diilustrasikan berdasar argumentasi yang tepat dan sesuai dengan alasan yang bersifat penalaran hukum. Terkait perkara rokok elektrik yang belum memiliki aturan hukum secara khusus, maka hakim perlu menggunakan penciptaan hukum (rechtschepping) untuk memecahkan kasus yang terjadi. Metode penciptaan hukum (rechtschepping) yang digunakan hakim dalam memecahkan kasus terkait rokok elektrik berdasarkan pada metode konstruksi hukum. Jenis metode konstruksi hukum yang berkaitan dengan penciptaan hukum terkait masalah rokok elektrik yaitu, Argumentum PerAnalogiam (analogi) dan Argumentum a’Contrario. Kemungkinan adanya kecacatan yang terjadi pada rokok elektrik dapat didasarkan pada informasi yang tidak memadai. Bentuk informasi yang dimaksud terkait tidak tertera dengan jelas pada kemasan rokok elektrik seperti batasan umur untuk penggunaan, tempat penyimpanan, efek samping, identitas produsen, peringatan serta perhatian saat menggunakan. Pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen adalah penjual rokok elektrik sebagai pemasok produk di mana konsumen membeli. Kata Kunci: Konsumen, Rokok Elektrik, Perlindungan HukumAbstractElectric cigarette or known as (Electronic Nicotine Delivery Systems or e-Cigarette) is a battery-powered vaporizer that can cause a sensation as smoking tobacco with the addition of a wide variety of flavorings in it. Although BPOM has stated that the electric cigarette is illegal goods, but businesses in Indonesia still sell it. Therefore, to be able to answer the challenges of globalization with the circulation of the electric cigarette is necessary to establish a regulation that can be implemented by all parties in order to fill the void of legal norms. The research questions of this study are the issue of 1) how is the legal protection given to consumers related to electric cigarette, 2) how is the responsibility of businesses related to electric cigarette. This skripsi uses the type of normative juridical research. The analysis used in this skripsi to determine the focus on what is observed then examines, various aspects of the legislation. Results of the analysis are illustrated based on arguments appropriate and in accordance with reason is legal reasoning. Electric cigarette cases that do not have rule of law in particular, lead the judge to use the creation of law (rechtschepping) to solve the case. Creation of law method (rechtschepping) used by judges in solving cases related to electric cigarette is based on the method of construction law. Types of construction methods of laws relating to the creation of law related issues electric cigarette, are Argumentum PerAnalogiam (analogy) and Argumentum a'Contrario. The possibility of defects that occur in the electric cigarette can be based on inadequate information. Forms related to the information referred to is not stated clearly in the electric cigarette packs such as the age limitation for the use, storage, side effects, the identity of the manufacturer, the warning and attention when using. Parties may be subject to liability for damages suffered by consumers is a seller of electric cigarette. Keywords: Consumers, Cigarettes Electric, Legal Protection
ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 SETIAWAN, PANDU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13623

Abstract

Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahakamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, jelas berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Untuk mengetahui Mekanisme lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pilkada memerlukan payung hukum sebagai landasan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut lahirnya Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)". Penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan layak atau tidaknya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah dapat diserahkan sepenuhnya kepada Komisi pemilihan umum (KPU). Upaya sistematis dan konseptual untuk menentukan aturan tenggang waktu yang sama antara proses gugatan dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat diserahkan kepada Panitia pengawas pemilu (PANWASLU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU) agar kelak di kemudian hari tidak terjadi lagi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya dalam sengketa pemilihan kepala daerah sengketa, baik sengketa calon, sengketa hasil, maupun sengketa tata usaha negara. Kata Kunci : Sengketa, Demokratis, Pilkada Abstract Administrative dispute is one of the problems that always arise in the administration of elections in Indonesian. especially elections of regional head and deputy head of the region . Resolution mechanisms on the issue, sometimes there is an overlap between the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court. So it is important to discuss this issue for several reasons. In Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " the determination of the dispute case of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of the special judicial body". Re- submit the dispute election to the Constitutional Court, clearly contrary to Constitutional Court Decision Number 97 /PUU–XI /2013, dated 16 January 2014. In its decision, the Constitutional Court declared no longer have the authority to resolve the dispute the results. To determine the mechanism of the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court in handling election disputes require legal protection as a strong legal foundation, based on the birth of Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " case of dispute the determination of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body in the Law courts administrative (administrative Court)". This research uses normative, the approach used is the approach of legislation . Results of this study we can conclude that the stipulation of candidates for regional head and deputy head of the region that determines whether or not candidates for regional head and deputy head of the region is to be left entirely to the electoral commission (GEC). Systematic effort and conceptual to determine the rules of the time limit equally between the lawsuit and the stages of local elections can be submitted to the Committee Panwas (Election Oversight) and the watchdog elections (Election Monitory Board) In order later in life do not happen again overlap between the judiciary, particularly in disputed local elections disputes, disputes both candidates, disputed the results, as well as state administrative disputes. Keywords : Dispute , Democratically , Election
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI KARYA MONYET RIEZKY M, NOVITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13666

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitahuan di media tentang kasus fotografi karya monyet, dimana terdapat seekor monyet yang dengan tidak sengaja memotret dirinya sendiri sehingga menghasilkan karya fotografi. Peristiwa tersebut menimbulkan kerancuan dalam menentukan pencipta dari foto monyet. Ketidakjelasan siapa pencipta dari foto monyet membuat pihak lain melakukan publikasi tanpa meminta izin. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap hasil fotografi karya monyet dengan pendekatan UUHC dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan pencipta dalam menyelesaikan sengketa foto monyet yang diambil orang lain tanpa meminta izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa foto monyet yang mendapat perlindungan hak cipta adalah foto monyet yang siap unggah. Pada foto monyet yang siap diunggah di internet, fotografer telah memenuhi persyaratan-persyaratan standard of copyright’s ability yang meliputi keaslian, perwujudan dan kreativitas. Terpenuhinya standard of copyright’s ability maka foto monyet mendapat perlindungan hak cipta, sehingga fotografer dapat dikatakan sebagai pencipta. Upaya preventif yang dapat dilakukan pencipta untuk melindungi karyanya selain memenuhi standard of copyright’s ability adalah dengan melakukan pengumuman dan pendaftaran. Surat pendaftaran digunakan sebagai alat bukti untuk lebih memperkuat status kepemilikan karya apabila suatu saat terjadi sengketa. Pemenuhan terhadap standard of copyright’s ability, pengumuman serta pendaftaran tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Apabila tetap terjadi pelanggaran hingga menimbulkan sengketa maka pencipta dapat melakukan upaya represif dengan lebih menekankan menggunakan cara non litigasi berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi, karena dengan cara non litigasi tidak menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Namun, apabila cara non litigasi tidak tercapai, maka pencipta dengan sangat terpaksa memilih jalur litigasi berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Pencipta, Hak Cipta, Fotografi Abstract This research is based on the news in media about monkey creation photography case, where there are a monkey which intuitively it self so that create photography creation. That event create dissonant in determining maker of monkey photos. Unclearness of the maker of monkey photos make other side conduct publication without asking permission. Based on this case, this research to know copyright’s protection of result the monkey photography work with UUHC approach and for know what law eforts can do maker be done to solve the dispute monkey photo which taken kindly to people without ask permission. This research uses normative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, namely: statute, conseptual and case study approaches. The writer analyzes this research uses prescriptive analyzis. Result of this research indicated that monkey photos getting protection of copyrights is monkey photos which ready to upload. At that photo, photographer has fulfilled the requirements of standard of copyright’s ability covering: originality, creativity and fixation. Fulfilled standard of copyright’s ability so monkey photos get protection of copyrights, so that photographer can be told as maker. Preventive efforts which able to be conducted by maker to protect its creation besides fulfilling standard of copyright’s ability is by conducting announcement and registration. Registration letter used as evidence appliance to be more strengthening status of creation ownership if in a moment happened dispute. Accomplishment to standard of copyright’s ability, announcement and also registration do not close possibility the happening of collision of copyrights later on day. If remain to happening collision till generate dispute so maker can do repressive effort with more emphasize to use the manner of the non litigation in the form of solving of dispute through of mediation or negosiation, because by these manner are not producting winner and looser sides. But, if non litigation do not reach, so maker considerably perforce to chosen band of litigation in the form of proffering of suing to justice of commercial court. Keywords: Maker, Copyright, Photography PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI KARYA MONYET
ANALISIS YURIDIS BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN BAGI WANITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014) PUTRI N L, APRILYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13704

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum perkawinan pada Pasal 7 ayat 1, jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 30/PUU-XII/2014 tentang batas usia minimum perkawinan khususnya bagi wanita. Perkara nomor 30/PUU-XII/2014 telah diputus oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan menolak permohonan judicial review para Pemohon untuk seluruhnya. Penilaian Hakim Konstitusi adalah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum perkawinan dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, jurnal, tesis, atau website. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Yayasan Kesehatan Perempuan tidak beralasan menurut hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat khusus untuk mengatur perkawinan sehingga tidak dapat dihubungkan dengan peraturan yang lain sedangkan pertimbangan hukum mahkamah hanya menjaga moral saja karena telah mengabaikan dampak negatif yang dimungkinkan terjadi. Yayasan Kesehatan Perempuan seharusnya mengajukan permohonan legislative review untuk menaikkan batas usia minimum perkawinan khususnya bagi wanita karena ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimum perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun sudah tidak sesuai lagi, melihat adanya perbedaan kondisi antara tahun 1974 dengan sekarang sehingga dikhawatirkan berdampak negatif yang dapat mengurangi hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Kata Kunci: Batas Usia Minimum Perkawinan, Usia Perkawinan Wanita, Putusan Mahkamah Konstitusi Abstract The law Number 1 Year 1974 concerning Marriage has given determination of minimum marriageable age in Article 7 Paragraph 1, age 19 for man and age 16 for woman. Woman Health Foundation proposed a petition for judicial review to Constitutional Court with case number 30/PUU-XII/2014 concerning the minimum marriageable age determination especially for woman. Constitutional Judge has decided the case number 30/PUU-XII/2014 in decision number 30-74/PUU-XII/2014 to refuse Applicants’ judicial review. Assessment is the subject of the Constitutional Court the petition has no legal grounds. Constitutional Judge Maria Farida Indrati have a different opinion or dissenting opinion. The present study aims to find out Woman Health Foundation consideration in proposing a petition for Law material testing Number 1 Year 1974 concerning Marriage to Constitutional Court related to minimum marriageable age determination in Case Number 30-74/PUU-XII/2014 and find out the Constitutional Judge consideration in Decision Number 30-74/PUU-XII/2014. The research of this thesis is a normative legal research and conducted legal research based on the norms and rules of the legislation. The approach used that approach to legislation that is using legislation as the basis for the initial analysis and concept approach is the approach which refers to the views and doctrines that exist. The type of material used law is the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature books, papers, journals, theses, or website. The results of the discussion in this paper indicate that the legal considerations of Women's Health Foundation has no legal grounds for Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is legislation that is specific to arrange a marriage that cannot be linked with other regulations while the legal considerations court only keep morale because ignores the negative impact that might happen. Women's Health Foundation should apply for a legislative review to raise the minimum age of marriage, especially for women because of the provisions of Article 7, paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage related to the minimum age of marriage for women is 16 years old is no longer appropriate, notice any difference conditions between 1974 to present so that the feared negative impact that can reduce human rights in accordance with Article 28 of the 1945 Constitution. Keywords: Minimal of Marriageable Age, Age of Woman Marriage, Constitutional Court Decision
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYELENGGARA PENGUMPULAN SUMBANGAN TERKAIT KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA SETYA HASMANA, RENI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13925

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara aturan dengan fakta di masyarakat tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Undang–Undang Kesejahteraan sosial (untuk selanjutnya disebut UUKS) mengatur pengumpulan sumbangan hanya boleh dilakukan oleh perorangan, kelompok, masyarakat, lembaga pemasyarakatan sedangkan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) belum jelas diatur. PT Sumber Alfaria Trijaya (untuk selanjutnya disebut PT SAT) menyelenggarakan pengumpulan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah PT yang bergerak di bidang perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban PT dalam pelaksanaan program sosialnya sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban PT SAT terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 6 UUKS disimpulkan bahwa status PT belum tertulis jelas dalam kategori pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Apabila ditelaah, PT termasuk kelompok sehingga PT SAT memenuhi persyaratan sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Pertanggungjawaban PT SAT terhadap perannya sebagai penyelenggara pelaku pengumpulan sumbangan adalah mendonasikan sumbangan kepada yayasan-yayasan terpercaya. PT SAT juga mempunyai kewajiban membagikan bantuan kepada yayasan–yayasan tersebut. Bantuan diberikan berupa barang seperti pembangunan rumah singgah untuk anak penderita kanker di Yayasan kasih Anak Kanker indonesia, Penyaluran 30.000 pasang sepatu sekolah di Yayasan Kick Andy. Tanggung jawab PT SAT kepada masyarakat adalah memberikan laporan secara berkala di media nasional maupun lokal baik cetak maupun online. Laporan tersebut dapat diakses di website www.alfamartku.com dan akun twitter @donasi_ku Kata Kunci: Pertanggungjawaban, pengumpulan sumbangan, pelaku penyelenggara Abstract This research is motivated between the rules to the facts in the community about the organization of the collection of donations. Law - Social Welfare Act (for later called UUKS) organize the collection of donations should only be done by individuals, groups, communities, prisons while Company Limited (for later called PT) have not been clearly set. Alfaria Trijaya Resources (for later called PT SAT) organized a donation collection. The purpose of this research is to know and understand whether PT engaged in trade can perform activities of collecting donations and to know and understand how accountability PT in the implementation of social programs as a principal organizer of the collection of donations. Kind of normative juridical research, which explains the truth of a problem with the logic of the normative legal scholarship. The approach used that approach to legislation, and concepts. The analysis used in this study using a prescriptive reasoning. Results show that the discussion about accountability PT SAT for donation collection activities related to Article 1 point 6 UUKS concluded that the status of the PT has not written clearly in the category of perpetrators organizers donation collection. If we analyze, PT including a group that PT SAT to meet the requirements as a principal organizer of the collection of donations. Accountability PT SAT to his role as an organizer actors donation collection is donated to foundations reliable. PT SAT also has an obligation to distribute aid to those foundations. Assistance is provided in the form of goods such as construction of shelters for children with cancer in the love of the Child Cancer Foundation Indonesia, Distribution of 30,000 pairs of school shoes at Kick Andy Foundation. PT SAT responsibility to society is to provide regular reports on the national and local media, both print and online. The report can be accessed at the website and twitter accountdonasi_ku www.alfamartku.com Keywords: Responsibility, collecting donations, actors organizers

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue