<![CDATA[Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahakamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, jelas berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Untuk mengetahui Mekanisme lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pilkada memerlukan payung hukum sebagai landasan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut lahirnya Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)". Penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan layak atau tidaknya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah dapat diserahkan sepenuhnya kepada Komisi pemilihan umum (KPU). Upaya sistematis dan konseptual untuk menentukan aturan tenggang waktu yang sama antara proses gugatan dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat diserahkan kepada Panitia pengawas pemilu (PANWASLU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU) agar kelak di kemudian hari tidak terjadi lagi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya dalam sengketa pemilihan kepala daerah sengketa, baik sengketa calon, sengketa hasil, maupun sengketa tata usaha negara. Kata Kunci : Sengketa, Demokratis, Pilkada Abstract Administrative dispute is one of the problems that always arise in the administration of elections in Indonesian. especially elections of regional head and deputy head of the region . Resolution mechanisms on the issue, sometimes there is an overlap between the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court. So it is important to discuss this issue for several reasons. In Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " the determination of the dispute case of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of the special judicial body". Re- submit the dispute election to the Constitutional Court, clearly contrary to Constitutional Court Decision Number 97 /PUU–XI /2013, dated 16 January 2014. In its decision, the Constitutional Court declared no longer have the authority to resolve the dispute the results. To determine the mechanism of the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court in handling election disputes require legal protection as a strong legal foundation, based on the birth of Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " case of dispute the determination of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body in the Law courts administrative (administrative Court)". This research uses normative, the approach used is the approach of legislation . Results of this study we can conclude that the stipulation of candidates for regional head and deputy head of the region that determines whether or not candidates for regional head and deputy head of the region is to be left entirely to the electoral commission (GEC). Systematic effort and conceptual to determine the rules of the time limit equally between the lawsuit and the stages of local elections can be submitted to the Committee Panwas (Election Oversight) and the watchdog elections (Election Monitory Board) In order later in life do not happen again overlap between the judiciary, particularly in disputed local elections disputes, disputes both candidates, disputed the results, as well as state administrative disputes. Keywords : Dispute , Democratically , Election]]>
