cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2016)" : 40 Documents clear
PENEGAKKAN PASAL 18 UU PERS TENTANG TINDAK KEKERASAN PADA WARTAWAN SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK (STUDI KASUS KEKERASAN DI BALAI KOTA SURABAYA YANG DIALAMI WARTAWAN RADIO ELSHINTA SURABAYA) KOGOYA, NUKEN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.15208

Abstract

Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Padahal di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pers di Indonesia pada masa reformasi memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Hal ini terbukti kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi dibalai kota Surabaya terhadap Septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya. Dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh polisi dalam melindungi hak-hak wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami wartawan Radio Elshinta Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Radio Elshinta Kota Surabaya dan Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Teknik pengumpulan data dengan mengunakan metode wawancara dan dokumen.Teknik analisa data mengunakan deskriptif kualitatif.Kekerasan yang dilakukan pada Septa Rudyanto (wartawan Radio Elshinta Surabaya) dalam kasus Falun Dafa adalah pemukulan atau pengeroyokan. Upaya yang dlakukan oleh adakah menerima laporan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan menyita barang bukti. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa: Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini banyak terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan. Dalam dua tahun (2011-2012) telah terjadi 44 kasus kekerasan pada wartawan di seluruh Indonesia, Salah satunya adalah kekerasan yang dialami oleh Septa Rudyanto (wartawan Radio Elshinta Surabaya) di Balai Kota Surabaya, yang dillakukan oleh polisi (Polrestabes Surabaya). Kekerasan yang dialami kepada septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) adalah pemukulan atau pengeroyokan, secara fisik dengan merusak alat cameranya. Penanganan kasus ini hanya sampai penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tidak diproses kasus ini sampai di pengadilan untuk mendapatkan efek jera. Penegakan UU Pers masih lemah. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Wartawan, Tindak Kekerasan.AbstractViolence against journalists recently happened again in Indonesia whereas Indonesia has entered into a period of freedom of the press, after the end of the New Order era. The press in Indonesia during the reform era has a very broad freedom to convey information to the public. However, the birth of press freedom is followed by increased security threats against media workers, including journalists. This proved by a case of violence perpetrated by the police against Septa Rudyanto (Elshinta Radio Surabaya correspondent) at Surabaya city hall. The purpose of the study is to examine the violence to journalists Radio Elshinta in cases of violence in the city hall reporter experienced Surabaya Surabaya Radio Elshinta. And to know the efforts made by the police in protecting the rights of journalists Radio Elshinta in cases of violence in Surabaya city hall experienced journalists Radio Elshinta Surabaya. This research is an empirical study. Research location is at Radio Elshinta in Surabaya and the East Java Police Department (Polda Jatim). Data collection techniques used are interview and documentation. Data analysis technique is using qualitative descriptive method.Violence done on Septa Rudyanto (Radio Elshinta reporter Surabaya) in the case of Falun Dafa is beating or beatings. Is there any effort dlakukan by receiving the report, made a dossier (BAP), and seized evidence. The conclusion of this study are that: Safety of journalists remains a serious problem in Indonesia, because during this time many outbreaks of violence against journalists. In two years (2011-2012) has occurred 44 cases of violence in jurnalist throughout Indonesia, One is violence experienced by Septa Rudyanto (Radio Elshinta reporter Surabaya) in Surabaya City Hall, conducted by the police (Polrestabes Surabaya). Violence experienced by the septa Rudyanto (Journalist Radio Elshinta Surabaya) is beating or beatings, physically damaging cameranya tool. Handling this case only until the inquiry and investigation. Investigation of this case was not processed through the court to get a deterrent effect. Press Law enforcement is still weak. Law enforcement against the perpetrators of violence against journalists should in usut completed, so that the actors get a deterrent effect in accordance with the provisions of article 18 of Law No. 40 of 1999 concerning the press.KEYWORDS: Law Protection, Journalist, Violence.
Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah INDRA DEWI, RIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.15460

Abstract

Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP). Hal tersebut senada dengan UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan acuan UU Minerba dalam membagi kewenangan. Pada tahun 2014 UU Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda 2014), hal tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan. Dalam UU Pemda 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten/Kota masih berwenang menerbitkan IUP setelah berlakunya UU Pemda 2014 dan akibat hukum dari IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari prinsip subsidaritas, prinsip pemerintahan pilihan dan asas preferensi, secara teoritis UU Minerba lah yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan pihak yang berwenang mengeluarkan IUP. Akibat hukum dari tumpang tindih kewenangan terhadap IUP yang dikeluarkan sebelum UU Pemda 2014 adalah masih berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 402 UU Pemda 2014. Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Asas Preferensi, Akibat hukum Abstract Article 37, Law Number 9, year 2009, concerning Mineral and Coal Mining, states that Local Government has an authority to issue The Mining Business License, as referred from The Local Government Law Number 32, year 2004. However, in 2014, The Local Government Law Number 32, year 2004, was replaced by The Local Government Law Number 23, year 2014, which states that The Local Government does not have an authority to issue The Mining Business License. As a consequnce, there is an overlapping authority related to which side who has the right to issue The Mining Business License. The purposes of the research are, first, to find out whether The Local Government still has the right to issue The Mining Business License after the establishment of The Local Government Law Number 23. The second is, the legal consequences of The Mining Business License which is issued by The Local Government before the establishment of The Local Government Law Number 23. This research uses normative juridical method. While the approaches used are statute and conceptual approach. The legal materials used in the study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Next, this research uses literature review as the data collecting technique and prescriptive as the analysis techinque. Based on the result of the research, reviewed from the subsidarity principle, government preference principle, and preference principle; theoretically, the Law Number 9 should be used as the legal basis to determine who has the right to issue The Mining Business License. Then, the legal issue from this overlapping authority upon the Mining Business License is that the licenses which were published before the establishment of Number 23 is still valid according to the provision from article 402, Law Number 23, year 2014, concerning Local Government. Keywords : The Mining Business License, Preference Principle, Legal Issue
Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya TRIANA SIMATUPANG, RANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16175

Abstract

Usia mulai merokok semakin memprihatinkan sejak usia 5 tahun. Jumlah perokok anak makin tahun semakin meningkat, bahkan jumlah perokok anak meningkat 6 kali lipat. Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak usianya di bawah 18 (delapan belas) adalah kemudahan dalam memperoleh rokok tersebut. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama mengurangi dampak negatif rokok terhadap generasi muda. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya ditulis: PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan) pasal 25 ayat (b) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas aturan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tidak ada penegakan hukum terhadap PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan pasal 25 ayat (b) atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Mayoritas warga yang tidak tahu mengenai aturan ini karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak pernah melakukan pengawasan dan tindakan apapun terhadap pelanggar. Kata kunci: rokok, penjualan rokok, anak usia dibawah 18 tahun. Abstract The age of started smoking even more concerning (since the age of 5 years). The number of child smokers are increasing every year, even it is estimated that the number of child smokers is going to increase six times. One of the factors which motivate the child under 18 years old is the ease of obtaining cigarettes. the government issued several policies to improve public health, particularly reducing the negative impact of smoking on children. This research was to determine the enforcement of the Government Regulation Nomor. 109/2012 about Security of Materials Containing Addictive Substances in Form of Tobacco Products For Health Article 25, paragraph (b) and the factors effecting the enforcement the rules. This research method is a juridical sociological research. The data collection techniques used are interview and observation. Data were analyzed using qualitative analysis. Based on the data results, there is no law enforcement of the PP for the Tobacco Products Security Health Article 25 paragraph b on prohibiting the cigarettes selling to the children in Tambaksari, Surabaya. There are several factors that affecting the enforcement the rules of on the salling of cigarettes to children under the age of 18 years in the Tambaksari,Surabaya : the law enforcement and communty factors. The majority of citizens who do not know about this rule because of the lack of socialization from law enforcement officers. There is no control and never do any action against offender. Keywords: cigarette, cigarette selling, children under 18 years old.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG – UNDANG PENGESAHAN PIAGAM ASEAN TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 RIZKI YUDHAPUTRA, FITRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16177

Abstract

Pengujian Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, karena Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahannya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter memiliki ciri tersendiri dari Undang – Undang pada umumnya antara lain, materi muatan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 hanya terdiri dari 2 pasal serta lampirannya merupakan ASEAN Charter. Berdasarkan ciri khusus serta dissenting opinion 2 (dua) dari 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi (Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva) seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 secara formil dan materiil berbeda dengan Undang – Undang pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 telah tepat atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 secara formil dalam hierarki Peraturan Perundang - undangan berada di bawah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun secara materiil atau menyangkut substansi materinya berbeda dengan undang-undang pada umumnya. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dan seharusnya menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Kata Kunci: Ratifikasi, Piagam ASEAN, Pengujian Undang – Undang Abstract Judicial Review of Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter petitioned to Constitutional Court. Is because article 1 paragraph 5 and article 2 paragraph 2 letter n is considered contrary against article 27 paragraph 2 dan article 33 paragraph 1 of Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. The problems that the Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter has different characteristic toward the general act. Law Number 38 Year 2008 only consists of 2 articles and its annex is ASEAN Charter. Based on the special characteristic and dissenting opinion of 2 (two) constitutional court judges (Maria Farida Indrati and Hamdan Zoelva) Constitutional Court should declare petition is not acceptable, because Law Number 38 Year 2008 in formally and materially different from general act. This research aims to review legal position of Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter against Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, as well as analyzing Constitutional Court decision Number 33/PUU-IX/2011 related Judicial Review on Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter have done exactly or not. This research is a normative legal search. Approaches used in this research are the statute approach, case approach, and conceptual approach. Technique of legal material collection in this research is by literature study on legal regulation, literature and also from internet. The Results of research show that Law Number 38 Year 2008 formally in hierarchy of legal norm reside in below Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, but materially or concerning the material subtance is different from general act. Constitutional Court hasn’t competence to review ratification of treaties act and should declare petition as not acceptable to review Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter. Keywords: Ratification, ASEAN Charter, Judicial Review
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah SISWANTO, ANANG
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16200

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 93/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang pada materi muatan pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam amar putusannya menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji apakah tepat Mahkamah Konstitusi menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, (2) mengkaji apakah substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai pengujian pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sudah tepat serta (3) mengkaji akibat hukum Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptifHasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan sebuah norma yang membatasi bentuk penyelesaian sengketa. Sehingga Mahkamah Konstitusi telah tepat melakukan Ultra Petita. Peradilan Umum masih dimungkinkan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena Peradilan Agama merupakan lex specialis dari Peradilan Umum, sehingga tidak mengurangi esensi dari kepastian hukum sebagaimana pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pilihan penyelesaian sengketa dilingkungan Peradilan Umum disepakati dalam perjanjian dan dengan berlakunya asas pacta sunt servanda, maka perjanjian telah memberikan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika Mahkamah Konstitusi memutus dengan putusan tidak konstitusional bersyarat. Adapun akibat hukum terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, bentuk penyelesaian sengketa harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam akad apabila tidak diperjanjikan, maka kembali pada kompetensi asbolut.Kata Kunci: Ultra Petita, Lex specialis, Pacta sunt servanda, Tidak konstitusional bersyarat.AbstractThe Verdict of Constitutional Court Number of 93/PUU-X/2012 related to judicial review on the substance of article 55 section (1), (2), and (3) Law Number 21 Year 2008 Concerning Islamic Banking to article of 28D section (1) 1945 Indonesian Constitution, in its Verdict declared that explanation of article 55 section (2) Law Number 21 Year 2008 Concerning Islamic Banking is contrary against 1945 Indonesian Constitution and declared no binding legal force.The purpose of this research are to (1) assess whether the Examination of the explanation of article 55 section (2) Law of Islamic Banking in the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 is appropriate, (2) assess whether the substance of the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 concerning examination of article 55 Law of Islamic Banking have been appropriate, and (3) assess the legal consequences of the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 related to article 55 section (2) Islamic Banking Law.Type of this research is normative juridical. The approaches that are used in this research are statute, conceptual, historical, and case. The legal materials used in the study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique, and used prescriptive technique analysis on legal materials.The results of this research are the explanation of article 55 section (2) Islamic Banking Law have been inflicted a norm that limit the form of dispute settlement. So that, Constitutional Court has been appropriate in conducting Ultra Petita. General Court is still possible to examine, decide, and resolve the case where became the absolute authority of Religious Court, because of Religious Court was Lex Specialis from General Court, so it does not compromising the essence of legal certainty as mentioned in article 28D section (1) 1945 Indonesian Constitution, even more the choice of dispute settlement in General Court domain was agreed on agreement and the existence of pacta sunt servanda principle, so the agreement had given an element of legal certainty. Therefore, it’s more appropriate if Constitutional Court made the Verdict as Conditionally Unconstitutional Verdict. As for the legal issue of article 55 section (2) Islamic Banking Law, the form of dispute settlement must be agreed firstly in the agreement. If it was not agreed,then back to absolute competence.Keywords: Ultra Petita, Lex Specialis, Pacta Sunt Servanda Conditionally Unconstitutional
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014Dalam Menolak Pengujian Formil Undang-Undang AZHARI, BERY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16384

Abstract

Putusan Mahkamah Kontistusi dengan nomor perkara 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya adalah menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) oleh pemohon dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang MD3 merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang secara pembentukannya dianggap cacat karena tidak memperhatikan tata cara pembentukan undang-undang. Idealnya suatu undang-undang dibentuk harus merujuk pada asas-asas pembentukan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Daerah menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan yang diantaranya adalah DPD tidak ikut dalam pembentukan undang-undang tersebut yaitu pada proses pembahasannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Mengkaji apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan pengujian formil pemohon, (2) Mengkaji apakah Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang sudah tepat dan berdasar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah pembentukan undang-undang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden walaupun perubahan pasal-pasal yang adatidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR tidak serta merta menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional. Batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan hal ini lumrah dilakukan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam ranah ketatanegaraan dan dilihat dari sejarahnya alasan untuk menggunakan batu uji menggunakan undang-undang bukan dengan Undang-Undang Dasar karena apabila pengujian formil undang-undang menggunakan batu uji UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dipastikan tidak ada pengujian formil karena UUD NRI Tahun 1945 tidak secara rinci menjelaskan mengenai prosedur dan teknis pembentukan undang-undang. Kata Kunci :Pengujian Formil UU MD3, Batu Uji Pengujian undang-undang, Konvensi Ketatanegaraan,. Abstract The verdict of Constitutional Court case number 79/PUU-XII/2014 where the contain of that verdict are rejects the formal examination towards Law of Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3 Law) from applicants, in this case Senate (DPD). MD3 Law are legal materials made by House of Representatives (DPR) and President where the making process of that law consider to be deformed because of unapplied law establishment procedures. The ideal for law establishment must be refer to principle of law establishment according to Law Number 12/2011 concerning Establishment of Legal Materials. Senate sue that MD3 Law to Constitutional Court because that Law considered to be contradict with 1945 Indonesian Constitution moreover their constitutional rights has been aggrieved, such as Senate are not include in law establishment on discussion session. Purpose of this research are for (1) examine the basic consideration from the Constitutional Court Judges why they’re not granted formal examination from applicants, (2) examine the righteous and legal status of Constitutional Court who examine Law with Law. This research type is normative or legal research. The research approach were used are statute approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. Legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal material, and non-legal materials. Collecting technique on legal materials are used of literature study, and analysis technique of legal materials used prescriptive technique. Results of this research and discussion can be concluded that Constitutional Court considerations are, first, that
Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Surabaya DWI MAHENDRA, BAYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17100

Abstract

Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) mengatur tentang menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran dan tingkat kecelakaan yang sering terjadi khususnya yang sering menimpa sepeda motor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas kewajiban untuk menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari di Kota Surabaya, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian serta upayanya dalam menerapkan Pasal 107 Ayat 2 UULLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasatlantas Polrestabes Surabaya dan pengemudi sepeda motor. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian resort kota besar Surabaya yaitu berupa teguran baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian ,yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan pada Pasal 107 ayat (2), serta kurangnya personel dari pihak kepolisian yang bertugas di pos penjagaan. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan menambah anggota personel polisi satlantas yang berjaga di jalan raya. Kata Kunci: Lampu Utama, Siang Hari, Sepeda Motor, Tilang, Pengetahuan dan Kesadaran. Abstract Article 107 paragraph (2) of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter UULLAJ) set about turning on the lights for the driver of the motorcycle during the day. This provision is expected to address the violation and the degree of an accident often happens particularly often override the motorcycles.The purpose of this research is to find out law enforcement over the obligation to turn on the lights for the driver of the motorcycle during the day in the city of Surabaya, to know the obstacles faced by the police as well as its efforts in applying Article 107 paragraph 2 UULLAJ. This research is a juridical sociological research. The location of this research was conducted in Surabaya Polrestabes. Informants in this study i.e. Kasatlantas Polrestabes Surabaya and the driver of the motorcycle. The conclusion of the discussion of this is law enforcement conducted police resort big city Surabaya, namely in the form of strikes are either written or unwritten. Constraints faced by the police, namely the lack of knowledge and awareness of the public to comply with the provisions in section 107 subsection (2), as well as the lack of personnel from the police who are on duty at checkpoints. The efforts made the police providing socialization and outreach to the community and increase the police personnel Member satlantas who kept vigil on the highway. Keywords: the main Lights, daylight, motorcycles, speeding tickets, knowledge and awareness.
FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PASAL 80 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP HAK PEROLEHAN SIM BAGI PENYANDANG DISABILITAS KHOIRUNISA, DEWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17152

Abstract

Setiap manusia memiliki hak asasi, tidak terkecuali penyandang disabilitas (tuna daksa). Salah satunya diwujudkan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi D yang diatur dalam pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun layanan perolehan SIM D sudah diatur dalam Undang-Undang, tapi pada kenyataanya Polres Kota Madiun belum menerbitkan SIM D. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan Polresta Madiun belum menerbitkan SIM D, mengetahui kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan. Adapun informannya adalah BAURSIM Polresta Madiun, Ketua PPDI Kota Madiun serta penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum mendapatkan SIM. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang penyebab Polresta Madiun belum menerbitkan SIM D adalah belum adanya penyandang disabilitas kota Madiun yang mengurus SIM. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun dalam perolehan SIM yaitu penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun kurang memahami perbedaan atau kekhususan prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A secara terperinci. Upaya yang dilakukan penyandang disabilitas dalam perolehan SIM D di kota Madiun yaitu menghadap Kapolres sebanyak dua kali kemudian dilimpahkan ke Kanit Lantas, namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada respon mengenai pelayanan pengurusan SIM D.Kata kunci: Hak asasi Manusia, Penyandang disabilitas, SIM DAbstractEvery man has rights, including persons with disabilities. Embodied in the issuance of driving license (SIM D) regulated in Article 80 (e) of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation. Although the acquisition of SIM D services already regulated in Law, but in fact Madiun Police have not issued SIM D. This research aimed to know and understand what factors causing Madiun Police has not issued the SIM D, to know the difficulties faced by persons with disabilities in Madiun in obtaining SIM D, and to know any attempts were made by persons with disabilities in Madiun in obtaining SIM D.This research used is empirical research. Method were obtained through an interview to informants. The informants are BAURSIM of Madiun Police, Head of PPDI Madiun as well as with disability who have not obtained a SIM. The data collected will be analyzed in descriptive qualitative way.The results showed that the factors causing Madiun Police Office has not issued the SIM D is no persons with disabilities in Madiun proposed a driving license. The difficulties encountered by persons with disabilities in Madiun for the acquisition of SIM is the of understanding the difference or specificity procedures for obtaining SIM D equal to SIM C or SIM A in detail. The effort made by persons with disabilities in the acquisition of SIM D in Madiun was meeting the police chief two times and then handed over to the Kanit Lantas, but in fact, up to now there has been no response regarding the maintenance services of SIM D.Keywords: Human Rights, Disabilities, Driving Licens
TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERKAIT WP OPPT YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TIDAK MELEBIHI 4,8 MILIAR RUPIAH WULANDARI, MEI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17193

Abstract

Pengenaan tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 M (WP OPPT PB di bawah 4,8 M) yang seharusnya paling tinggi dikenakan 0,75% dari peredaran bruto berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), namun harus dikenakan 1% dari peredaran bruto berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah pengenaan tarif PPh kepada WP OPPT PB di bawah 4,8 M berdasarkan Pasal 3 ayat 1 PP 46 tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 25 ayat 7 huruf c UU PPh, dan mengetahui dan memahami akibat hukum dari WP OPPT PB di bawah 4,8 M yang tidak menaati Pasal 3 ayat 1 PP 46 tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/ non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa WP OPPT yang memenuhi kriteria sebagai WP OPPT dan memenuhi kriteria PPh berdasarkan PP 46 tahun 2013, pengenaan tarifnya didasarkan pada pasal 3 ayat (1) PP 46 tahun 2013 sebesar 1% dari peredaran bruto dan tidak lagi menggunakan pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh sebesar 0,75% dari peredaran bruto. Konflik aturan terjadi anatara PP 46 tahun 2013 sebagai aturan pelaksanaan dari UU PPh. Menurut asas Lex superiori derogate legi Inferiori , berdasarkan asas tersebut bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Kedudukan UU PPh lebih tinggi daripada PP 46 tahun 2013, sehingga aturan dari PP 46 tahun 2013 haruslah dikesampingkan. Berdasarkan PP 46 tahun 2013, tidak ada sanksi yang mengatur terkait pelanggaran pengenaan pajak oleh WP OPPT PB di bawah 4,8 M yang masih menggunakan aturan pengenaan pajak pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh dan tidak menggunakan aturan pengenaan pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013. Pelanggaran tersebut hanya bisa diketahui ketika saat ada pemeriksaan oleh KPP terhadap NPWP yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait PP 46 tahun 2013.Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Tarif PPh, Peredaran Bruto, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.AbstractImposition of tarif for individual taxpayer certain employers who have a gross income below 4.8 M (WP OPPT PB under 4,8 M) which is the highest should be charged 0.75% of gross income based on According to article 25, paragraph (7) letter c of Law Number 36 Year 2008 on Income Tax states(UU PPh), but it must be charged to 1% of gross based on Article 3 (1) of Government Regulation No. 46 Year 2013 About Income Tax on Income Received Or Retrieved Taxpayers which Have Specific Circulation Gross (PP 46 of 2013). This study aims to determine and understand whether the imposition of income tax rates based on Article 3 paragraph 1 of PP 46 in 2013 is in accordance with Article 25, paragraph 7 letter c Income Tax Act, and know and understand the legal consequences of employers who do not comply the Article 3, paragraph 1 of PP 46 in 2013. This type of research used in this study is a normative legal research with law approach and conceptual approach. The types of legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary / non-law legal materials. The techniques literature study was used for collecting the legal materials. Meanwhile, the prescriptive method was used for analysis techniques of this research. The results showed that WP OPPT that qualify as WP OPPT and meet the criteria of income tax under PP 46 in 2013, the imposition of the charge is based on Article 3, paragraph (1) PP 46 in 2013 amounted to 1% of gross income and no longer use Article 25 paragraph (7) c Income Tax Act amounted to 0.75% of gross circulation. The conflicts occurred between PP 46 in 2013 as the implementation rules of the Income Tax Law. According to the principle of Lex superiori derogate legi Inferiori which is based on the principle that rules the higher override the lower rules. Income Tax Act notch higher than PP 46 in 2013, so the rule of PP 46 in 2013 must be put aside. Based on PP 46 in 2013, there is no sanction governing the taxation-related violations by WP OPPT PB fewer than 4.8 M that still use the tax rules of Article 25 paragraph (7) c Income Tax Act and does not use tax rules under PP 46 in 2013. This offense will only be known when there is an inspection by the KPP to NPWP which does not perform its obligations related to PP 46 in 2013.Keywords: Income Tax, Income Tax Rates, Circulation Gross, Individual Tax Payer Specific Employers.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN HUTAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KABUPATENLAMONGAN INSAN BAHARI, M.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17194

Abstract

Wilayah pesisir Lamongan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah salah satunya adalah hutanmangrove, hutan mangrove memiliki berbagai macam manfaat sehingga perlu dikelola dengan baik agartidak hilang termakan oleh pembangunan dan industrialisasi di wilayah pesisir. Upaya untuk melindungihutan mangrove adalah dengan mengadakan kegiatan pengawasan. Dinas yang terkait dalam pengelolaanmangrove di Lamongan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan sertaBadan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana bentukpengawasan hutan mangrove yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan di wilayah pesisirKabupaten Lamongan, dan untuk memahami efektivitas pengawasan yang dilakukan PemerintahKabupaten Lamongan dalam mengawasi hutan mangrove di wilayah pesisir Lamongan. Metode yangdigunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakanteknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan dari Dinas Pertanian danKehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup dan Pengabdi Lingkungan(KAPAL) yang berada di Kabupaten Lamongan, sedangkan studi dokumen dilakukan melalui data tertulisdengan menganilisa isinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang digunakanoleh dinas terkait adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan preventif berupaperizinan lingkungan, dan pengawasan represif berupa patroli laut yang dilaksanakan oleh kawasanpesisir Lamongan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengawasi hutan mangrove diwilayah pesisir Kabupaten Lamongan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan luasmangrove di pesisir Lamongan dan juga ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan serta masyarakat,namun dalam pelaksanaan pengelolaan masih terdapat hambatan kelembagaan yaitu tidak adanyakoordinasi antar instansi dalam melaksanakan pengawasan.Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Hutan Mangrove, Wilayah Pesisir, Pemerintah KabupatenLamonganAbstractThe coastal area of Lamongan has abundant natural resources one of which is a mangrove forest,mangrove forest has a whole range of benefits that need to be managed properly to avoid losing consumedby development and industrialization in coastal areas. Efforts to protect the mangrove forests is to conductsurveillance activities. Department involved in the management of mangroves in Lamongan is theDepartment of Agriculture and Forestry, Department of Fisheries and Marine Resources and theEnvironment Agency. The purpose of this study were to understand how the shape of the mangrove forestmonitoring by the Government of Lamongan in Lamongan coastal areas, and to understand theeffectiveness of the oversight conducted Lamongan District Government in overseeing the mangroveforests in the coastal region of Lamongan.The method used is a sociological or empirical research. Datacollected by using interviews and document study. Interviews were conducted with informants from theDepartment of Agriculture and Forestry, Department of Fisheries and Maritime Affairs, the EnvironmentAgency and Environmental Servant (KAPAL) located in Lamongan, whereas studies conducted throughthe data document written by contents analysis.The result showed that the form of supervision used byrelated department is preventive supervision and supervision repressive, preventive supervision oflicensing environment, and supervision repressive of naval patrol exercised by coastal areasLamongan.That supervision by related department in control mangrove forests in coastal areas districtLamongan is effective, it is proven with an increase in broad mangrove in coastal Lamongan and alsoobedience responsible for business activity/and society, but in the management of institutional stillobstacles and coordination among agencies in carry out surveillance.Keywords : Effectiveness , Supervision , Mangrove Forests , Coastal Areas, the Government ofLamongan

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue