<![CDATA[Pengenaan tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 M (WP OPPT PB di bawah 4,8 M) yang seharusnya paling tinggi dikenakan 0,75% dari peredaran bruto berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), namun harus dikenakan 1% dari peredaran bruto berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah pengenaan tarif PPh kepada WP OPPT PB di bawah 4,8 M berdasarkan Pasal 3 ayat 1 PP 46 tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 25 ayat 7 huruf c UU PPh, dan mengetahui dan memahami akibat hukum dari WP OPPT PB di bawah 4,8 M yang tidak menaati Pasal 3 ayat 1 PP 46 tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/ non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa WP OPPT yang memenuhi kriteria sebagai WP OPPT dan memenuhi kriteria PPh berdasarkan PP 46 tahun 2013, pengenaan tarifnya didasarkan pada pasal 3 ayat (1) PP 46 tahun 2013 sebesar 1% dari peredaran bruto dan tidak lagi menggunakan pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh sebesar 0,75% dari peredaran bruto. Konflik aturan terjadi anatara PP 46 tahun 2013 sebagai aturan pelaksanaan dari UU PPh. Menurut asas Lex superiori derogate legi Inferiori , berdasarkan asas tersebut bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Kedudukan UU PPh lebih tinggi daripada PP 46 tahun 2013, sehingga aturan dari PP 46 tahun 2013 haruslah dikesampingkan. Berdasarkan PP 46 tahun 2013, tidak ada sanksi yang mengatur terkait pelanggaran pengenaan pajak oleh WP OPPT PB di bawah 4,8 M yang masih menggunakan aturan pengenaan pajak pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh dan tidak menggunakan aturan pengenaan pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013. Pelanggaran tersebut hanya bisa diketahui ketika saat ada pemeriksaan oleh KPP terhadap NPWP yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait PP 46 tahun 2013.Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Tarif PPh, Peredaran Bruto, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.AbstractImposition of tarif for individual taxpayer certain employers who have a gross income below 4.8 M (WP OPPT PB under 4,8 M) which is the highest should be charged 0.75% of gross income based on According to article 25, paragraph (7) letter c of Law Number 36 Year 2008 on Income Tax states(UU PPh), but it must be charged to 1% of gross based on Article 3 (1) of Government Regulation No. 46 Year 2013 About Income Tax on Income Received Or Retrieved Taxpayers which Have Specific Circulation Gross (PP 46 of 2013). This study aims to determine and understand whether the imposition of income tax rates based on Article 3 paragraph 1 of PP 46 in 2013 is in accordance with Article 25, paragraph 7 letter c Income Tax Act, and know and understand the legal consequences of employers who do not comply the Article 3, paragraph 1 of PP 46 in 2013. This type of research used in this study is a normative legal research with law approach and conceptual approach. The types of legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary / non-law legal materials. The techniques literature study was used for collecting the legal materials. Meanwhile, the prescriptive method was used for analysis techniques of this research. The results showed that WP OPPT that qualify as WP OPPT and meet the criteria of income tax under PP 46 in 2013, the imposition of the charge is based on Article 3, paragraph (1) PP 46 in 2013 amounted to 1% of gross income and no longer use Article 25 paragraph (7) c Income Tax Act amounted to 0.75% of gross circulation. The conflicts occurred between PP 46 in 2013 as the implementation rules of the Income Tax Law. According to the principle of Lex superiori derogate legi Inferiori which is based on the principle that rules the higher override the lower rules. Income Tax Act notch higher than PP 46 in 2013, so the rule of PP 46 in 2013 must be put aside. Based on PP 46 in 2013, there is no sanction governing the taxation-related violations by WP OPPT PB fewer than 4.8 M that still use the tax rules of Article 25 paragraph (7) c Income Tax Act and does not use tax rules under PP 46 in 2013. This offense will only be known when there is an inspection by the KPP to NPWP which does not perform its obligations related to PP 46 in 2013.Keywords: Income Tax, Income Tax Rates, Circulation Gross, Individual Tax Payer Specific Employers.]]>
